IMG-LOGO
Nasional

Dilema soal Ratusan WNI di Suriah, Bagaimana Pemerintah Mesti Bersikap?

Kamis 20 Juni 2019 12:0 WIB
Bagikan:
Dilema soal Ratusan WNI di Suriah, Bagaimana Pemerintah Mesti Bersikap?
Jakarta, NU Online
Kisah ratusan warga negara Indonesia di Suriah yang dilaporkan media Tempo menimbulkan keprihatinan sekaligus dilema. Di antara mereka, banyak yang tewas atau ditahan otoritas Kurdistan yang berkuasa di sana setelah kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kalah perang. Tak sedikit pula dari mereka, terutama wanita dan anak-anak-yang merana di tempat pengungsian.

“Ini dilema buat kita, buat bangsa Indonesia,” kata pengamat gerakan ekstrem di Indonesia M Imdadun Rahmat melalui sambungan telepon, Kamis (20/6).

Menurut penulis buku “Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia” ini, di satu sisi prihatin terhadap warga negara Indonesia yang tertarik atau terpikat kepada mimpi-mimpi utopis negara Islam yang digaungkan ISIS. Sementara kalau pemerintah Indonesia menerima, yakni memulangkannya, bakal memunculkan potensi masalah yang besar karena mereka telah secara jelas menolak Pancasila dan kebinekaan.

“Kita prihatin ada warga negara kita yang punya ideologi radikal. Mereka jelas-jelas menganggap bahwa ISIS lebih ideal daripada Indonesia. Mereka berpikir bahwa ISIS lebih Islami daripada bangsa Indonesia. Padahal Pancasila dan praktik keindonesiaan mempertemukan antara keislaman dan kebangsaan. Demokrasi di Indonesia diakui dunia sebagai role model, sebagai contoh yang patut ditiru oleh negara-negara muslim yang lain,” paparnya.

Namun demikian, menurut Wasekjend PBNU ini, dilema itu harus diputuskan. Ia sendiri berpendapat bahwa pemerintah Indonesia harus menerima mereka kembali agar tidak menjadi stateless people (orang tanpa negara), tetapi penerimaan itu bukan tanpa syarat.

Setelah mereka di Indonesia, lanjut Imdad, pemerintah harus menyiapkan perlakuan khusus untuk program deradikalisasi bagi mereka. Kalau pun paham dan ideologinya tidak bisa disembuhkan, paling tidak pemerintah melakukan pengawasan khusus agar tidak turut bagian aksi-aksi dalam propaganda radikal, apalagi dalam tindak terorisme. 

“Jadi diputus bagaimana mereka tidak gabung lagi dengan jaringan-jaringan radikalisme yang ada di Indonesia, mereka dipastikan tidak jadi aktor-aktor yang melakukan rekrutmen pengikut-pengikut baru. Syukur kalau pemerintah kita cukup punya sumber daya deradikalisasi, mengubah ideologi dari radikal ke tidak radikal,” jelasnya. (Husni Sahal/Mahbib)

Bagikan:
Kamis 20 Juni 2019 21:45 WIB
LPBI PBNU Desak Pemerintah Hentikan Impor Sampah
LPBI PBNU Desak Pemerintah Hentikan Impor Sampah
Direktur BSN LPBI NU Fitri Aryani.
Jakarta, NU Online
Kasus temuan timbunan sampah plastik impor dari luar negeri di Mojokerto sedang menjadi sorotan. Belum usai penanganan sampah lokal, Indonesia justru diserbu sampah pastik impor dari Eropa dan Amerika. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran masuknya sampah-sampah berbahaya dan mayoritas tak dapat didaur ulang.

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU menilai, serbuan sampah ke Indonesia merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah China yang menghentikan impor sejumlah jenis sampah dari luar negeri sejak akhir 2017. Total, 24 jenis sampah dari luar negeri dilarang memasuki negara itu termasuk plastik, kertas, dan tekstil.

"Memang ini dampak dari China. Selama ini pengepul sampah dunia itu China. Amerika, Australia, termasuk Indonesia sendiri itu (ekspor) ke China," kata Direktur Bank Sampah Nusantara LPBI PBNU Fitri Aryani di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).

Menurut Fitri, China memiliki mekanisme daur ulang yang canggih, tapi karena China sendirian dalam mengelola sampah dari banyak negara, akhirnya tidak mampu menampungnya. Kebijakan China itu membuat banyak negara tidak siap.

Fitri mengapresiasi sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beberapa hari lalu mengembalikan lima kontainer sampah ke Amerika Serikat karena tidak sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Kelima kontainer tersebut berisi campuran sampah rumah tangga lainnya yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), mulai dari kemasan minyak goreng dari plastik, botol bekas infus dari plastik, sepatu bekas, kemasan oli bekas, hingga botol minum sekali pakai.

Namun, ia berharap lebih jauh ke pemerintah, yakni menghentikan impor sampah, khususnya sampah plastik ke Indonesia, seperti yang dilakukan China. "Memang dibutuhkan satu keberanian dari pemerintah, terutama Pak Jokowi sendiri untuk berbuat seperti yang China lakukan," ucapnya.

Hingga kini, Indonesia masih mengalami persoalan sampah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ilmuwan kelautan dari University of Georgia dirilis di Science pada Februari 2015 menempatkan Indonesia sebagai penghasil dan penyumbang plastik ke lautan terbesar kedua di dunia setelah China. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Kamis 20 Juni 2019 21:0 WIB
Wasekjen PBNU Nilai Implementasi Sistem Zonasi Permendikbud Masih Prematur
Wasekjen PBNU Nilai Implementasi Sistem Zonasi Permendikbud Masih Prematur
Jakarta, NU Online
Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) Bidang Pendidikan KH Masduki Baidlowi (Cak Duki) menanggapi insiden kekisruhan di sejumlah kota di Indonesia terkait implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia menilai implementasi Permendikbud tersebut terlalu dini.

Ia menilai sistem zonasi melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB tidak efektif. Pasalnya, implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini tidak diiringi dengan kesiapan pendukung di lapangan seperti sarana, sumber daya pendidikan, dan unsur pendukung lainnya.
 
“Problem utamanya adalah kondisi guru saat ini yang sudah terlanjur berada di bawah standar mutu dan kondisi ini cukup mewabah secara nasional sehingga kebijakan zonasi ini tidak akan banyak membantu meningkatkan mutu pendidikan nasional,” kata Cak Duki kepada NU Online, Kamis (20/6) siang.

Ia menambahkan bahwa jumlah tenaga didik yang memenuhi kualifikasi tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Aktivitas sekolah berjalan tanpa adanya kegiatan belajar di mana peserta didik tidak mendapatkan sesuatu dari aktivitas sekolah tersebut.

“Kebijakan zonasi tanpa diimbangi dengan kebijakan lain untuk peningkatan mutu guru secara masif, termasuk mengevaluasi kembali sistem sertifikasi guru secara nasional, tak akan berbuah banyak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Artinya, anak murid kita secara nasional masih akan mengalami apa yang disebut schooling without learning alias terjadi malapraktik pendidikan secara nasional,” kata Cak Duki.

Menurutnya, salah satu sebab atas terjadinya malapraktik tersebut adalah jumlah ketersediaan guru berkualitas yang belum memadai sehingga banyak peserta didik tidak mendapatkan hak pendidikan yang maksimal.

“Guru yang bermutu tidak seimbang dengan banyak murid yang hendak belajar di kelas. Banyaknya lembaga-lembaga bimbingan belajar menandakan bahwa berapa minim guru yang mengajar dengan baik, sekaligus menandakan betapa banyak murid belajar tetapi tidak mengerti terhadap apa yang diajarkan guru pada si murid,” kata Cak Duki.

Ia memaklumi bahwa tidak ada kebijakan yang bim salabim atas masalah peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Menurutnya, semua butuh konsisten dan persisten untuk menjalani program-programnya. Perbaikan ini memerlukan waktu yang tidak sebentar.

“Butuh waktu jangka lama. Cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional ya tingkatkan mutu guru. Karena itu kebijakan sertifikasi guru harus dievaluasi disesuaikan kembali dengan target semula, yaitu meningkatkan mutu guru dan mengadakan sistem evaluasi secara nasional dengan benar. Jangan dibiarkan seperti yang sekarang, uang negara habis ratusan triliun untuk gaji guru dan honor sertifikasinya tetapi pendidikan nasional tampak berjalan di tempat,” kata Cak Duki. (Alhafiz K)
Kamis 20 Juni 2019 20:30 WIB
Harapan Besar Pemda Kalteng Terkait Pemindahan Ibu Kota
Harapan Besar Pemda Kalteng Terkait Pemindahan Ibu Kota
Sekda Prov Kalteng, Fahrizal Fitri
Jakarta, NU Online
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke daerah yang ada di Kalimantan Tengah. Pemda Kalteng berkeyakinan, Provinsi DKI Jakarta sudah over jika dipaksakan menjadi pusat pemerintahan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri saat menghadiri kegiatan Halal bi Halal BRG bersama Media dan NGO di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, Rabu (19/6) kemarin.

Ia menuturkan, Kalimantan memiliki luas daerah 15 juta hektare, sementara penduduknya hanya 2,6 juta jiwa. Jadi, masih banyak sekali lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara. "Kepadatan penduduk di daerah kami hanya 17 jiwa persegi, artinya sudah sangat tepat untuk pemerataan penduduk dan pembangunan," ujarnya.

Kendati masih menjadi topik yang dibahas oleh pemerintahan Jokowi, ia optimis wacana pemindahan ibu kota bisa terwujud termasuk bisa memilih Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara yang baru.

"Saya ini serius, bahwa ketika Jokowi berdiri melihat lahan di Kalimantan Tengah, ia mengatakan, feeling saya di sini," ucap Fahrizal menirukan pernyataan Jokowi saat berkunjung ke Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, selain untuk pemerataan penduduk, pembangunan industri di Kalimantan Tengah sangat mumpuni. Artinya, perekonomian dari sektor industri tidak akan mengalami kendala yang berarti. Sebab, lahan kosong masih sangat luas.

Alasan lain, kenapa Ibu Kota harus di Kalimantan Tengah, ujar Fahrizal, karena Presiden pertama Soekarno pernah menyampaikan pendapat bahwa untuk meneruskan cita cita Indonesia Ibu Kota Negara harus dipindahkan ke Kalimantan Tengah.

Seperti diketahui, pemindahan Ibu Kota negara pernah disebut dua kali oleh Presiden Soekarno. Pertama, kala itu saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1957. "Bung Karno menginginkan rancangan Kalimantan Tengah menjadi ibu kota negara yang dibuat sendiri olehnya. Bahkan, Bung Karno menyebut masterplan sudah dia buat saat masa-masa kemerdekaan," jelasnya.

Selanjutnya, Bung Karno kembali mengutarakan wacana pemindahan ibu kota DKI Jakarta ke Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara pada Seminar TNI-AD I di Bandung pada 1965. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG