IMG-LOGO
Nasional

Pemerintah Pusat Perlu Evaluasi Sistem Zonasi untuk Penerimaan Siswa Baru

Kamis 20 Juni 2019 19:5 WIB
Bagikan:
Pemerintah Pusat Perlu Evaluasi Sistem Zonasi untuk Penerimaan Siswa Baru
(Foto: @bbc.com)
Jakarta, NU Online
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menanggapi pemberlakuan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara nasional. Ubaid menilai pemerintah tampak memaksakan dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi di tengah kesenjangan kualitas sekolah yang terjadi di lapangan.

Ia mengapresiasi niat baik Kemendikbud melalui sistem zonasi PPDB yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB berbasis zonasi. Tetapi semangat itu belum dapat dilaksanakan karena distribusi tenaga pendidik berkualitas tidak merata di samping beberapa persoalan ketidaksiapan lainnya.

“Zonasi yang digagas oleh pemerintah pusat ini secara konseptual bagus, tapi pertanyaannya adalah apakah kualitas sekolah sudah merata di daerah? Bagaimana komitmen atau political will pemda dalam pemerataan mutu sekolah?” kata Ubaid kepada NU Online, Kamis (20/6) siang.

Menurutnya, pertanyaan tersebut harus dijawab terlebih dahulu. Distribusi tenaga didik yang bermutu harus merata pada sekolah-sekolah di daerah. Pemerintah daerah juga harus memiliki perhatian terhadap persoalan ini.

“Sistem zonasi itu terlalu dipaksakan oleh pusat sehingga bikin kisruh di daerah. Kebijakan itu timpang dan tidak sinkron antara apa yang dikehendaki pemerintah pusat dengan yang terjadi di daerah selaku implementor kebijakan tersebut,” kata Ubaid.

Ia menambahkan bahwa Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB berbasis zonasi perlu dikawal dengan kebijakan lain dalam rangka persiapan dan pemulusan jalan implementasinya.

“Zonasi ini akan positif jika dibarengi dengan kebijakan lain soal pemerataan kualitas sekolah. Selama kualitas sekolah satu sama lain masih terjadi kesenjangan, maka zonasi sulit untuk diterapkan,” kata Ubaid.

Ia juga menawarkan alternatif lain. Menurutnya, kebijakan sistem zonasi diberlakukan secara bertahap dalam implementasi persentase zonasi. Ia menyayangkan penerapan paksa kebijakan ini secara merata di tengah kesiapan sekolah yang berbeda-beda.

“Sekarang ini kan dipukul rata. Semuanya harus menerapkan zonasi 90%. Ini juga bisa dilakukan scara bertahap, misalnya 50% dulu dan seterusnya. Ini juga diberlakukan berdasarkan kesiapan sekolah-sekolah di daerah,” kata.

Di samping itu, penting juga koordinasi dan sinergi antara Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri. Ini hajatan bersama tetapi tampaknya masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya masyarakat menjadi bingung dan terjadi kegaduhan di lapangan. 

“Yang lain, kebijakan zonasi ini juga harus diikuti dengan kebijakan lain terkait pemerataan mutu guru dan kualitas sekolah. Jika tidak, kisruh akan terus terulang,” kata Ubaid.

Ia mengatakan bahwa kebijakan sistem zonasi ini sudah berjalan tiga tahun dan selalu bikin kisruh ketika penerimaan siswa baru. Ia meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan ini untuk mencari masalah utamanya dan pemecahan atas permasalahannya.

“Menurut saya, penerapan zonasi ini harus dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan daerah. Untuk daerah yang sudah siap dan kualitas sekolah yang sudah merata, bisa diberlakukan. Untuk daerah yang belum siap, ya ditunda dulu. Harus disiapkan dulu segala kebutuhannya,” kata Ubaid.

Sebagaimana diketahui, kekisruhan terjadi di sejumlah tempat terkait implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB berbasis zonasi. Kekisruhan terjadi di Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jawa Barat, Banten, dan sejumlah daerah lain di Indonesia. (Alhafiz K)
Bagikan:
Kamis 20 Juni 2019 21:45 WIB
LPBI PBNU Desak Pemerintah Hentikan Impor Sampah
LPBI PBNU Desak Pemerintah Hentikan Impor Sampah
Direktur BSN LPBI NU Fitri Aryani.
Jakarta, NU Online
Kasus temuan timbunan sampah plastik impor dari luar negeri di Mojokerto sedang menjadi sorotan. Belum usai penanganan sampah lokal, Indonesia justru diserbu sampah pastik impor dari Eropa dan Amerika. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran masuknya sampah-sampah berbahaya dan mayoritas tak dapat didaur ulang.

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU menilai, serbuan sampah ke Indonesia merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah China yang menghentikan impor sejumlah jenis sampah dari luar negeri sejak akhir 2017. Total, 24 jenis sampah dari luar negeri dilarang memasuki negara itu termasuk plastik, kertas, dan tekstil.

"Memang ini dampak dari China. Selama ini pengepul sampah dunia itu China. Amerika, Australia, termasuk Indonesia sendiri itu (ekspor) ke China," kata Direktur Bank Sampah Nusantara LPBI PBNU Fitri Aryani di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).

Menurut Fitri, China memiliki mekanisme daur ulang yang canggih, tapi karena China sendirian dalam mengelola sampah dari banyak negara, akhirnya tidak mampu menampungnya. Kebijakan China itu membuat banyak negara tidak siap.

Fitri mengapresiasi sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beberapa hari lalu mengembalikan lima kontainer sampah ke Amerika Serikat karena tidak sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Kelima kontainer tersebut berisi campuran sampah rumah tangga lainnya yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), mulai dari kemasan minyak goreng dari plastik, botol bekas infus dari plastik, sepatu bekas, kemasan oli bekas, hingga botol minum sekali pakai.

Namun, ia berharap lebih jauh ke pemerintah, yakni menghentikan impor sampah, khususnya sampah plastik ke Indonesia, seperti yang dilakukan China. "Memang dibutuhkan satu keberanian dari pemerintah, terutama Pak Jokowi sendiri untuk berbuat seperti yang China lakukan," ucapnya.

Hingga kini, Indonesia masih mengalami persoalan sampah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ilmuwan kelautan dari University of Georgia dirilis di Science pada Februari 2015 menempatkan Indonesia sebagai penghasil dan penyumbang plastik ke lautan terbesar kedua di dunia setelah China. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
Kamis 20 Juni 2019 21:0 WIB
Wasekjen PBNU Nilai Implementasi Sistem Zonasi Permendikbud Masih Prematur
Wasekjen PBNU Nilai Implementasi Sistem Zonasi Permendikbud Masih Prematur
Jakarta, NU Online
Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) Bidang Pendidikan KH Masduki Baidlowi (Cak Duki) menanggapi insiden kekisruhan di sejumlah kota di Indonesia terkait implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia menilai implementasi Permendikbud tersebut terlalu dini.

Ia menilai sistem zonasi melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB tidak efektif. Pasalnya, implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini tidak diiringi dengan kesiapan pendukung di lapangan seperti sarana, sumber daya pendidikan, dan unsur pendukung lainnya.
 
“Problem utamanya adalah kondisi guru saat ini yang sudah terlanjur berada di bawah standar mutu dan kondisi ini cukup mewabah secara nasional sehingga kebijakan zonasi ini tidak akan banyak membantu meningkatkan mutu pendidikan nasional,” kata Cak Duki kepada NU Online, Kamis (20/6) siang.

Ia menambahkan bahwa jumlah tenaga didik yang memenuhi kualifikasi tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. Aktivitas sekolah berjalan tanpa adanya kegiatan belajar di mana peserta didik tidak mendapatkan sesuatu dari aktivitas sekolah tersebut.

“Kebijakan zonasi tanpa diimbangi dengan kebijakan lain untuk peningkatan mutu guru secara masif, termasuk mengevaluasi kembali sistem sertifikasi guru secara nasional, tak akan berbuah banyak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Artinya, anak murid kita secara nasional masih akan mengalami apa yang disebut schooling without learning alias terjadi malapraktik pendidikan secara nasional,” kata Cak Duki.

Menurutnya, salah satu sebab atas terjadinya malapraktik tersebut adalah jumlah ketersediaan guru berkualitas yang belum memadai sehingga banyak peserta didik tidak mendapatkan hak pendidikan yang maksimal.

“Guru yang bermutu tidak seimbang dengan banyak murid yang hendak belajar di kelas. Banyaknya lembaga-lembaga bimbingan belajar menandakan bahwa berapa minim guru yang mengajar dengan baik, sekaligus menandakan betapa banyak murid belajar tetapi tidak mengerti terhadap apa yang diajarkan guru pada si murid,” kata Cak Duki.

Ia memaklumi bahwa tidak ada kebijakan yang bim salabim atas masalah peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Menurutnya, semua butuh konsisten dan persisten untuk menjalani program-programnya. Perbaikan ini memerlukan waktu yang tidak sebentar.

“Butuh waktu jangka lama. Cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional ya tingkatkan mutu guru. Karena itu kebijakan sertifikasi guru harus dievaluasi disesuaikan kembali dengan target semula, yaitu meningkatkan mutu guru dan mengadakan sistem evaluasi secara nasional dengan benar. Jangan dibiarkan seperti yang sekarang, uang negara habis ratusan triliun untuk gaji guru dan honor sertifikasinya tetapi pendidikan nasional tampak berjalan di tempat,” kata Cak Duki. (Alhafiz K)
Kamis 20 Juni 2019 20:30 WIB
Harapan Besar Pemda Kalteng Terkait Pemindahan Ibu Kota
Harapan Besar Pemda Kalteng Terkait Pemindahan Ibu Kota
Sekda Prov Kalteng, Fahrizal Fitri
Jakarta, NU Online
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke daerah yang ada di Kalimantan Tengah. Pemda Kalteng berkeyakinan, Provinsi DKI Jakarta sudah over jika dipaksakan menjadi pusat pemerintahan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri saat menghadiri kegiatan Halal bi Halal BRG bersama Media dan NGO di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, Rabu (19/6) kemarin.

Ia menuturkan, Kalimantan memiliki luas daerah 15 juta hektare, sementara penduduknya hanya 2,6 juta jiwa. Jadi, masih banyak sekali lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara. "Kepadatan penduduk di daerah kami hanya 17 jiwa persegi, artinya sudah sangat tepat untuk pemerataan penduduk dan pembangunan," ujarnya.

Kendati masih menjadi topik yang dibahas oleh pemerintahan Jokowi, ia optimis wacana pemindahan ibu kota bisa terwujud termasuk bisa memilih Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara yang baru.

"Saya ini serius, bahwa ketika Jokowi berdiri melihat lahan di Kalimantan Tengah, ia mengatakan, feeling saya di sini," ucap Fahrizal menirukan pernyataan Jokowi saat berkunjung ke Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, selain untuk pemerataan penduduk, pembangunan industri di Kalimantan Tengah sangat mumpuni. Artinya, perekonomian dari sektor industri tidak akan mengalami kendala yang berarti. Sebab, lahan kosong masih sangat luas.

Alasan lain, kenapa Ibu Kota harus di Kalimantan Tengah, ujar Fahrizal, karena Presiden pertama Soekarno pernah menyampaikan pendapat bahwa untuk meneruskan cita cita Indonesia Ibu Kota Negara harus dipindahkan ke Kalimantan Tengah.

Seperti diketahui, pemindahan Ibu Kota negara pernah disebut dua kali oleh Presiden Soekarno. Pertama, kala itu saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1957. "Bung Karno menginginkan rancangan Kalimantan Tengah menjadi ibu kota negara yang dibuat sendiri olehnya. Bahkan, Bung Karno menyebut masterplan sudah dia buat saat masa-masa kemerdekaan," jelasnya.

Selanjutnya, Bung Karno kembali mengutarakan wacana pemindahan ibu kota DKI Jakarta ke Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara pada Seminar TNI-AD I di Bandung pada 1965. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG