IMG-LOGO
Opini

Sistem Zonasi, Berkah atau Bukan bagi Lembaga Pendidikan NU?

Jumat 21 Juni 2019 22:15 WIB
Bagikan:
Sistem Zonasi, Berkah atau Bukan bagi Lembaga Pendidikan NU?
Ilustrasi: pelajar MA NU Kudus menciptakan obat herbal
Oleh Muhammad Syamsudin

Sebenarnya pembahasan ini bukan termasuk wilayah kajian penulis. Namun, karena penulis sendiri juga memiliki lembaga pendidikan di bawah kendali yayasan pondok pesantren, maka penulis menjadi tergelitik untuk ikut mencermati dilematika sistem zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB), khususnya dari kacamata lembaga pendidikan nahdliyin. 

Sebenarnya sistem zonasi ini masuk dalam bingkai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019-2020. Di dalam sistem ini, disampaikan bahwa calon peserta didik baru hanya boleh mendaftar pendidikan di lembaga pendidikan negeri yang dikelola pemerintah dalam radius terdekat dari tempat di mana ia dan keluarganya berdomisili. Dalam cakupan radius itu, peserta didik hanya dibolehkan untuk memilih 3 opsi lembaga pendidikan (negeri) yang dikehendakinya, dengan catatan selagi slot bangku masih tersedia. Jika tidak tersedia, ia lari ke mana? 

Proses seleksi penerimaan didasarkan atas pemeringkatan hasil nilai Ujian Nasional (UN) dengan pengarusutamaan pada nilai Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Dan jika nilai tersebut memiliki kesamaan antara satu peserta didik dan peserta didik lainnya, maka seleksi dilakukan atas dasar siapa yang lebih dulu mendaftarkan diri.

Sejauh pengamatan penulis, sejatinya berlakunya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2018 ini memiliki banyak keuntungan. Nilai keuntungan tersebut terletak pada beberapa pokok pikiran, yaitu:

1. Siswa tidak tercerabut dari akar budaya daerah dan lingkungannya.
Beberapa waktu yang lalu, ada salah satu siswa yang biasa bersekolah di Surabaya. Kemudian tiba-tiba, ia pindah bersekolah di tempat lain di luar Surabaya. Yang mengejutkan, siswa ini ternyata tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan baru tempat ia belajar. Misalnya, ada pelajaran Bahasa Jawa. Di Surabaya, Bahasa Jawa ini kadang sudah tidak lagi dijadikan sebagai Muatan Lokal (Mulok). Nah, di lingkungan barunya ini ada Mulok Bahasa Jawa. Akhirnya timbul kemalasan dalam belajar disebabkan tidak mampu mengikuti Mulok tersebut. Padahal, nilainya juga berpengaruh terhadap kenaikan kelas dan prestasi. Di sini timbul problem.

2. Bagaimanapun juga, setiap sekolah dengan basis minimal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan K13, diharuskan mengembangkan dan mengadopsi kearifan budaya lokal. Namanya saja sudah berads di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana mungkin sekolah / lembaga pendidikan tidak mengadopsi budaya daerahnya sebagai kearifan lokal? Justru bila budaya lokal dan kearifan lokal ini tidak diadopsi, yang lahir adalah citra pendidikan yang terkesan elitis. Jika berbasis budaya lokal, maka sikap dan perilaku peserta didik akan senantiasa mendapatkan kalibrasi kontrol sosial dari institusi masyarakat sekitar. 

3. Sistem Zonasi dapat memberantas kapitalisasi pendidikan. Kita tidak ingin adanya kapitalisasi pendidikan, bukan? Kita seringkali berbicara menolak kapitalisasi pendidikan, namun jarang sekali memberi solusi jawaban bagaimana agar kapitalisasi pendidikan itu tidak ada dalam dunia pendidikan kita. Sistem zonasi ini sejatinya unik. Dengan sistem zonasi, gap antara mutu lembaga pendidikan negeri daerah satu dengan lembaga pendidikan negeri lainnya tidak akan lagi terjadi. 
Meskipun pada dasarnya di satu sisi ini kurang menguntungkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi lebih dan berhak mendapatkan pembinaan yang lebih. Namun, dampak maslahat besarnya justru pendidikan negeri ini akan beralih pada perlombaan menjaring siswa didik. Jadi, fokus mereka akan terpecah di sini sehingga harus bersaing dengan lembaga pendidikan swasta, termasuk LP Ma'arif. Dan ini sebenarnya merupakan rahmat bagi lembaga pendidikan swasta itu karena kesempatan menjaring siswa didik yang berkualitas menjadi berpeluang sama dengan lembaga pendidikan negeri. 

Sebenarnya masih banyak sisi kebaikan dari sistem zonasi itu dan hal ini tidak hanya dinikmati oleh NU. Yayasan Pendidikan Muhammadiyah pun juga akan menikmatinya. Terlebih lagi NU, mengingat NU itu memiliki banyak lembaga pendidikan di tingkat daerah bahkan kecamatan atau desa. 

Dulu, penulis pernah mengajar di sebuah desa, tepatnya di lereng Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Saat itu, di desa tempat penulis mengajar, berdiri sebuah yayasan yang membawahi lembaga pendidikan mulai dari Raudlatul Athfal (RA) sampai dengan Madrasah Aliyah. Seluruhnya berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. Penulis di sini berbicara dalam lingkup desa. Jika dalam lingkup desa saja ada lembaga pendidikan setingkat SMA yang dimiliki oleh NU, bagaimana dengan di tingkat Kecamatan. Sudah barang tentu, ada lebih banyak lagi.

Alhamdulillah, semua lembaga ini mendidik siswa-siswinya dengan kapabilitas yang profesional, tidak kalah dengan lembaga pendidikan negeri, meskipun gaji guru yang saat itu pas-pasan. Bagaimana tidak? Gaji guru setiap bulannya, bayaran tertinggi sebesar Rp175 ribu pada tahun 2005. Ini adalah salah satu langkah yang fantastis. Pendidikan murah untuk generasi bangsa. 

Sedikit beringsut ke tengah Kota Malang, penulis sudah menemukan lembaga pendidikan yang memiliki cost bulanan senilai jutaan rupiah per bulan. Ini di kisaran tahun 2003-2005. Apa namanya ini bukan termasuk kapitalisasi? Padahal lembaga pendidikan tersebut berbasis negeri.

Yang negeri berlomba-lomba membangun brand image sekolah favorit berbasis modal dan status negerinya, sementara yang di desa berlomba membangun amal jariyah menyediakan peluang/kesempatan bagi siswa siswi yang tidak mampu untuk terus melanjutkan pendidikannya. Ini adalah sebuah ketidakadilan. Ketidakadilan yang lahir akibat kapitalisasi pendidikan sehingga pendapatan / gaji guru menjadi jauh dari harapan kesejahteraan. Jurang ini bisa teratasi manakala ada zonasi lembaga pendidikan. 

Walhasil, sistem zonasi PPDB 2019 ini sejatinya tergantung cara kita menilainya. Apabila kita menilai dari sisi akar kebudayaan yang tidak boleh tercerabut dari siswa didik, serta berusaha memberantas kapitalisasi pendidikan, maka sistem zonasi PPDB 2019 ini adalah rahmat. Apalagi bila kita menimbangnya dari sisi pemerataan kesempatan siswa didik. 

Kita masih ingat dengan adagium yang disampaikan mantan Mendikbud Fuad Hasan, bahwa hanya putra daerah yang lebih mengenal daerahnya. Demikian juga dengan lembaga pendidikan, hanya lembaga pendidikan daerahlah yang mengetahui akar kebudayaan mana yang harus dipertahankan demi masa depan pembangunan daerah. 

Jika masih saja terjadi gap antarlembaga pendidikan, untuk apa ada Ujian Nasional (UN). Ujian Nasional (UN) seharusnya merupakan kalibrasi, bahwa jurang kualitas pendidikan tidak sedang terjadi antarputra bangsa. Wallahu a'lam bish shawab.


Penulis adalah Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jawa Timur

Bagikan:
Ahad 16 Juni 2019 7:0 WIB
Dari Pesantren, NU Mewarisi Obor Kenabian
Dari Pesantren, NU Mewarisi Obor Kenabian
(Foto: @romziahmad)
Oleh Ubaidillah Achmad

Pesantren merupakan tempat yang memiliki bangunan sederhana, berupa mushalla, rumah kiai, dan kamar para santri. Pesantren melaksanakan proses pendampingan dan pembelajaran yang mencerahkan untuk membentuk sikap dan perilaku yang berbudi mulia. Pembentukan sikap dan perilaku seperti ini memerlukan rutinitas dan pembiasaan diri yang dilakukan secara terus-menerus.

Model pembelajaran pesantren menekankan pada pola komunikasi sistem keluarga dan kebersamaan, terjalin dengan ikatan kekelurgaan yang kokoh dalam kendali seorang kiai dan santri senior.

Dalam sistem kekeluargaan, sesama anggota keluarga, para santri dapat saling mempengaruhi dan mendukung untuk mendalami ilmu keislaman, merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan melakukan resolusi konflik sosial politik, seperti merespon konflik masyarakat, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu, dalam memahami peran santri, kita perlu memahami latar belakang sistem kekeluargaan, baik dalam perilaku maupun sistem yang terbangun di dalamnya. Meskipun demikian, banyak dari perilaku santri yang didasarkan pada sistem nilai yang terbentuk di luar sistem keluarga. 

Kekhasan Pesantren
Dalam sistem pembelajaran, pesantren menerapkan model yang bersifat normatif, yaitu membentuk kesadaran diri dari hasil pencerahan keilmuan para kiai yang sesuai dengan visi kenabian, yaitu memahami keutamaan akhlak yang baik dan ketaatan kepada Allah.

Keutamaan akhlak dapat dipahami dari bentuk keseimbangan unsur jiwa manusia (roh, qalbu, aqal, nafs, jasad). Dalam sistem pembelajaran di pesantren, nasab bukan tujuan risalah, meski banyak kiai pesantren yang masih memiliki jalur nasab Walisongo dan nasab pejuang babat tanah Jawa masih memiliki kenasaban dengan Nabi Muhammad SAW.

Kesemua lingkaran geneologi ini sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam Nusantara. Dengan tidak mengabaikan sikap hormat kepada keluarga kiai dan kenasaban Nabi Muhahammad SAW, para kiai lebih menekankan pada pembelajaran akhlak mulia, ketaatan dan tafaqquh fiddin (pendalaman agama) sesuai dengan standar prinsip keilmuan Ahlussunah wal Jamaah dan NU. Jadi, para santri dalam tradisi pesantren, telah sadar diri untuk menjaga agar tidak merusak akhlak yang baik yang sudah diajarankan oleh Nabi Muhammad SAW.

Di hari yang fitri, kalangan santri dan kiai telah menumbuhkan rasa kekeluargaan dengan saling memohon maaf. Hal ini merupakan perjumpaan untuk membuka tema dialog santri yang berbeda latar belakang dalam satu sistem pesantren.

Hari yang fitri menjadi media temu kembali setelah satu tahun penuh kesibukan, yang jarang bertemu antara kiai dan santri dalam kesatuan sistem. Suasana momentum pertemuan ini dapat merefleksikan rasa rindu antarsantri dan menguatkan politik santri versus politik identitas.

NU Mewarisi Obor Kenabian
Obor kenabian bagi para kiai, baik dari nasab Walisongo maupun dari mereka yang digembleng dalam tradisi pesantren, adalah obor yang masih menyala kuat pada gerakan Nahdlatul Ulama untuk pengembangan keilmuan abad pertengahan dan menjaga politik kebangsaan NKRI.

Dalam sistem kebudayaan Nusantara, obor ini menyalakan model Islam Nusantara. Semua santri saling memuliakan dan saling memberikan penghargaan, baik mereka yang cerdas dan pintar serta berakhlak yang baik maupun yang berkebutuhan khusus.

Di pesantren, para kiai selalu mengajarkan para santri agar setiap dari mereka tidak mengunggulkan kenasabannya, karena bukan dikatakan pemuda yang mengatakan, “Ini Bapak saya. Namun yang dikatakan pemuda, adalah yang secara tegas mengatakan, ‘Inilah saya.’”

Model kemandirian yang diajarkan di pesantren tidak hanya dalam hal belajar, mengatur keperluan belajar, dan menata kebersihan pakaian, namun juga diajarkan kemandirian dalam hal memberikan pandangan dan pemikiran yang bersumber dari kemampuan pemahaman dan pengalaman intelektual sendiri.

Model ini sangat efektif untuk meneguhkan sikap intelektual para santri di tengah konflik sosial dan menjawab problem masyarakat. Model ini yang memudahkan para santri mendampingi masyarakat untuk memilih prinsip kebenaran dan rencana setrategis melakukan transformasi budaya.

Model yang diterapkan para kiai pesantren dan NU ini tidak terlepas dari model yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Walisongo. Dari kilas balik model Nabi Muhammad SAW dapat dipahami bahwa ketika beliau membawa risalah, selalu menunjukkan rasa sayang yang tinggi kepada umat Islam dan menjadikan prinsip ajaran wahyu sebagai instrumen pertama dan utama dalam mendidik keluarga dan masyarakatnya.

Model ini telah diikuti oleh para Walisongo, yang nota benenya masih memiliki jalur kenasaban dengan Nabi Muhammad SAW. Walisongo memilih mengedepankan pembangunan pribumisasi Islam dengan konsekuensi menikahkan kenasabannya dengan masyarakat lokal, baik dari kalangan masyarakat umum dan kalangan keluarga kerajaan. Karenanya, sekarang ini dapat dibaca dari geneologi Walisongo sudah banyak dari mereka membaur dengan geneologi masyarakat lokal.

Para kiai dalam tradisi pesantren untuk penguatan NU mengajarkan para santri, mengedepankan ilmu dan adab (Man kāna muftakhiran bil māl wan nasab wa innamā fakharna bil ‘ilmi wal adab). Mereka yang tidak berilmu dan beradab, dapat diibaratkan bagaikan seorang yang tidak memiliki keindahan hidup dan bagaikan seorang yang yatīm, yang ditinggal wafat orang tuanya (Laysal yatim huwa man māta wāliduhū. Innamāl yatīm bi la ‘ilmin wa adab).

Secara psikologis, jika seseorang membanggakan nasabnya, sementara tidak mencerminkan kepribadian leluhurnya, maka akan membuat kesan negatif para leluhurnya. Berikut ini, bahaya membanggakan nasab: melemahkan kecerdasan, pemahaman, dan potensi diri atau melemahkan pengembangan pembentukan sikap kepribadian yang baik. Hal ini ditandai dengan ketergantungan diri kepada para leluhur sehingga tidak ada upaya memperbaiki kekurangan dan kesiapan menghadapi tantangan.


Penulis adalah khadim Pesantren Bait As-Syuffah An-Nahdliyah, Desa Sidorejo-Njumput Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah penulis buku Suluk Kiai Cebolek dan Islam Geger Kendeng.
Sabtu 15 Juni 2019 20:30 WIB
Dinamika Politik dan Kekeliruan yang Dibenarkan Masyarakat
Dinamika Politik dan Kekeliruan yang Dibenarkan Masyarakat
foto: ilustrasi (inews.id)
Oleh: Abdul Rahman Ahdori

Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing dengan agenda Pemilihan Umum (Pemilu). Sejak 1955 silam, kini hampir setiap lima tahun sekali masyarakat ikut terlibat dalam agenda yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut. Agendanya adalah pemilihan calon legislatif dan eksekutif (kecuali 1955-1999, hanya legislatif).

Sebagaimana disebutkan dalam UU Pemilu no 7 tahun 2017, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setidaknya, pada poin itu yang disebut dengan 'berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sikap masyarakat diperlukan sebagai bagian dari suksesi agenda demokrasi yang sesuai dengan harapan konstitusi. Selain itu, karakter yang muncul dari masyarakat tersebut akan menunjukan integritas Pemilu, apakah baik atau justru membahayakan untuk dilakukan kembali.

Rangkaian kegiatan Pemilu 2019 telah menjadi bagian dari penilaian masyarakat Indonesia hari ini, baik atau buruk tentu masyarakat yang dapat menilai itu semua. Namun, pada perjalanannya, di balik harapan penilaian dari masyarakat nyatanya masih ada kalangan tertentu yang sengaja menciptakan opini kekacauan Pemilu 2019 dengan berbagai upaya yang dilakukan.

Belum diketahui dari mana kelompok itu datang dan apa tujuan utamanya menciptakan opini yang dianggap memecah belah persatuan Indonesia itu. Yang pasti, banyak kalangan yang menyebut Pemilu 2019 ada kaitannya dengan kekalahan kaum fundamentalis yang bersembunyi di Indonesia.  

Wajar jika pada prosesnya bangsa Indonesia berseteru atas nama iman, agama, suku, dan lain sebagainya. Sejak dimulai tahapan Pemilu 2019 pada September 2018 lalu, isu agama terus naik menjadi topik penting yang perlu dibahas.

Bahayanya, politik atas nama agama ini menyebabkan sesama umat islam terus berlawanan arah dalam berbagai hal. Pemeluk non muslim semakin terpojokkan dan merasa tidak nyaman dengan posisi seperti saat ini. Terutama saat demonstrasi di Jakarta dengan jumlah massa yang besar dan dengan waktu yang dilakukan secara terus menerus oleh kelompok islam tertentu.

Terakhir kita saksikan demonstrasi menolak Keputusan KPU pada 21-22 Mei lalu, kerusuhan yang terjadi tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang ramah dan beradab. Tanggal 21-22 Mei yang juga malam ke 25 Ramadhan seharusnya diisi dengan aktifitas ibadah yang giat, bukan malah membuat kerusuhan. Parahnya, kegiatan semacam itu diyakini sebagai Jihad melawan kemungkaran.

Menurut pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Solahuddin Wahid atau Gus Solah, aksi demonstrasi 22 Mei tidak berkaitan sama sekali dengan perintah agama soal jihad atau pembelaan terhadap agama Islam. Menurutnya, aksi itu lebih terkait dengan kepentingan politik.

"Ini enggak ada kaitan dengan bela Islam. Peserta pemilu keduanya Islam. Kiai Ma'ruf kurang Islam apa? Jadi, ini enggak ada hubungan dengan agama. Ini hanya soal ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres 2019," kata Gus Solah seperti dikutip NU Online.

Ketua Kajian Ilmu Dakwah IAIN Walisongo Semarang, Misbahul Ulum, dalam artikel berjudul 'Meluruskan Makna Jihad' berpendapat, jihad adalah ajaran vital dalam Islam. Bahkan, Rasulullah memosisikan jihad sebagai salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah setelah amalan shalat dan berbakti kepada orang tua. Jihad juga wujud tanggung jawab seorang muslim terhadap agamanya.

Namun, terminologi jihad seringkali dikonotasikan dengan tindakan-tindakan terorisme, anarkisme, dan merusak. Sebenarnya, ini adalah anggapan yang keliru dan perlu segera diluruskan. Sebab, Jihad bukanlah aksi teror, jihad bukanlah meledakkan bom, jihad bukan melanggar hukum. Akan tetapi jihad adalah upaya untuk menciptakan tatanan kehidupan seperti yang digariskan oleh Tuhan.

Kegiatan demonstrasi tentu dilindungi UU, tetapi membuat kegaduhan dan kerusakan tidak menjadi harapan bangsa Indonesia, apalagi situasi yang tidak mendukung. Dikhawatirkan akan menyebabkan suasana semakin tidak terarah. Puncaknya, bangsa Indonesia bertengkar hanya karena segelintir orang yang ingin merebut kekuasaan.

Belum lagi dengan aksi yang dilakukan beberapa kali sejak tahapan Pemilu. Sebagai bangsa yang cerdas, patut curiga ada apa sesungguhnya negeri ini, mengapa ada kelompok yang merasa seolah yang dilakukannya adalah jalan menuju ridha Tuhan. Padahal, agenda politik hanya persoalan pengalihan kepemimpinan, tidak semestinya dikaitkan dengan iman dan akidah seseorang, meski ada perintah tunduk dan taat pada pemimpin yang seiman dan seagama. Tidak harus melakukan tindakan yang justru memakan korban jiwa, sebagaimana pada aksi 21-22 telah menelan 9 korban jiwa hanya karena doktrin yang keliru soal agama dan cara mengamalkan nilai agama tersebut.

Mungkin benar yang dikatakan Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai Aspek, bahwa filsafat dan agama perlu dimiliki masyarakat sebagai modal awal berfikir rasional dan terarah.

Ia menuturkan, filsafat agama adalah berfikir tentang dasar-dasar agama menurut logika yang bebas. Pemikiran ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: Pertama membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis tanpa terikat kepada ajaran agama, dan tanpa tujuan untuk menyatakan kebenaran suatu agama. Wallahu A'lam Bisawab

Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah-Jakarta, Jurnalis NU Online
Selasa 11 Juni 2019 11:0 WIB
Lebaran Ketupat dan Tradisi Masyarakat Jawa
Lebaran Ketupat dan Tradisi Masyarakat Jawa

Oleh Dito Alif Pratama

Idul Fitri merupakan momentum suci nan agung. Umat Islam di seluruh penjuru Tanah Air tentunya memiliki cara tersendiri untuk menyambut datangnya hari kemenangan tersebut, begitupun masyarakat Jawa yang terbiasa melaksanakan Lebaran ketupat, yang kerap dianggap sebagai pelengkap hari kemenangan.

Masyarakat Jawa umumnya mengenal dua kali pelaksanaan Lebaran, yaitu Idul Fitri dan Lebaran ketupat. Idul Fitri dilaksanakan tepat pada tanggal 1 Syawal, sedangkan Lebaran ketupat adalah satu minggu setelahnya (8 Syawal). Tradisi Lebaran ketupat diselenggarakan pada hari ke delapan bulan Syawal setelah menyelesaikan puasa Syawal selama 6 hari. Hal ini berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam untuk berpuasa sunnah 6 Hari di bulan Syawal.

Dalam sejarahnya, Lebaran ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, saat itu, beliau memperkenalkan dua istilah Bakda kepada masyarakat Jawa, Bakda Lebaran dan Bakda Kupat. Bakda Lebaran dipahami dengan prosesi pelaksanaan shalat Ied satu Syawal hingga tradisi saling kunjung dan memaafkan sesama muslim, sedangkan Bakda Kupat dimulai seminggu sesudah Lebaran. Pada hari itu, masyarakat muslim Jawa umumnya membuat ketupat, yaitu jenis makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa (janur) yang dibuat berbentuk kantong, kemudian dimasak.. Setelah masak, ketupat tersebut diantarkan ke kerabat terdekat dan kepada mereka yang lebih tua, sebagai simbol kebersamaan dan lambang kasih sayang.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat aneka macam bentuk ketupat yang dimiliki tiap-tiap daerah yang juga memiliki arti dan maksud tersendiri. Sebut aja ketupat Bawang khas Madura, ketupat ini berbentuk persegi empat dan dianggap sebagai ketupat penyedap, sebagaimana bumbu masak berupa bawang. Juga ada Ketupat Glabed yang dipopulerkan oleh masyarakat Tegal, Kupat glabed adalah ketupat yang dimakan dengan kuah berwarna kuning kental. Sedangkan penamaan ketupat ini pun berasal dari ucapan orang Tegal yang mengekspresikan kekentalan kuah ketupat tersebut dengan istilah Glabed-glabed-glabed!. Juga ada  Ketupat Bebanci khas Betawi, Sesuai dengan namanya, ketupat bebanci adalah masakan dengan unsur utamanya adalah ketupat. Ketupat ini disantap dengan kuah santan berisi daging sapi dan diberi aneka bumbu seperti kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai, dan rempah-rempah.

Filosofi Ketupat

Penggunaan istilah ketupat dalam Lebaran ketupat tentu bukan tanpa filosofi yang mendasarinya, Kata “ketupat” atau “kupat” berasal dari istilah bahasa Jawa yaitu “ngaku lepat” (Mengakui Kesalahan) dan laku papat (empat tindakan).

Prosesi ngaku lepat umumnya diimplementasikan dengan tradisi sungkeman, yaitu seorang anak bersimpuh dan memohon maaf di hadapan orangtuanya. Dengan begitu, kita diajak untuk memahami arti pentingnya menghormati orang tua, tidak angkuh dan tidak sombong kepada mereka serta senantiasa mengharap ridho dan bimbinganya. Ini merupakan sebuah bukti cinta dan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya begitupun orang tua kepada anaknya.

Prosesi ngaku lepat pun tidak hanya berkutat pada tradisi sungkeman seorang anak kepada orang tua, lebih jauh lagi adalah memohon maaf kepada tetangga, kerabat dekat maupun jauh hingga masyarakat muslim lainya, dengan begitu umat Islam dituntun untuk  mau mengakui kesalahan dan saling memaafkan dengan penuh keikhlasan yang disimbolkan dengan ketupat tersebut. Ketupat menjadi simbol “maaf” bagi masyarakat Jawa, yaitu ketika seseorang berkunjung ke rumah kerabatnya nantinya mereka akan disuguhkan ketupat dan diminta untuk memakannya, apabila ketupat tersebut dimakan secara otomatis pintu maaf telah dibuka dan segala salah dan khilaf antar keduanya terhapus.

Untuk istilah laku papat (empat tindakan), masyarakat Jawa mengartikanya dengan empat istilah, yaitu lebaran, luberan, leburan, dan laburan.

Lebaran berarti akhir dan usai, yaitu menandakan telah berakhirnya waktu puasa Ramadhan dan siap menyongsong hari kemenangan. Sedangkan Luberan bermakna meluber atau melimpah, layaknya air yang tumpah dan meluber dari bak air. Pesan moral yang dihendak disampaikan dari luberan adalah budaya mau berbagi dan mengeluarkan sebagian harta yang lebih (luber) kepada fakir miskin, dengan begitu akan membahagiakan para fakir miskin dan diharapkan angka mengikis angka kemiskinan yang ada di negara kita. Adapun Leburan berarti habis dan melebur. Yaitu momen untuk saling melebur dosa dengan saling memaafkan satu sama lain, dengan kata lain dosa kita dengan sesama dimulai dari Nol kembali. Yang terakhir adalah Laburan yang berasal dari kata labur atau kapur. Kapur merupakan zat padat berwarna putih yang juga bisa menjernihkan zat cair, dari ini Laburan dipahami bahwa hati seorang muslim haruslah kembali jernih nan putih layaknya sebuah kapur. Karena itu merupakan simbol kejernihan dan kesucian hati yang sebenarnya.

Demikian pesan moral yang hendak disampaikan Lebaran ketupat kepada umat Islam, yang semuanya diyakini merupakan tuntunan yang luhur untuk bagaimana menajdi pribadi yang baik dan luhur di kemudian hari. Ada istilah ‘sayur tanpa garam akan terasa hambar” Demikian kiranya masyarakat Jawa memaknai Idul Fitri tanpa Lebaran ketupat, lebaran ketupat merupakan tradisi baik yang telah lama mengakar kuat dalam benak masyarakat muslim Jawa. Harapanya tradisi yang telah lama terjaga ini tetap bisa dilestarikan, dengan begitu mampu menjadi salah satu budaya keislaman yang tidak punah dari tanah jawa. Amin. Selamat Berlebaran Ketupat 1433 H.


Penulis adalah pemerhati sosial keagamaan di Farabi Institute IAIN Walisongo Semarang, alumnus Pondok Modern Assalam Sukabumi


:::::

Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada 26 Agustus 2012, pukul 07.37. Redaksi menayangkannya ulang tanpa mengubah isi tulisan.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG