IMG-LOGO
Fragmen

Genealogi dan Polemik Raden Fatahillah

Senin 24 Juni 2019 21:20 WIB
Bagikan:
Genealogi dan Polemik Raden Fatahillah
(Foto: @radarmiliter)
Oleh Rakhmad Zailani Kiki

Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 22 Juni masih menjadi polemik. Adalah budayawan Betawi terkemuka, Ridwan Saidi, yang  menggugat keberadaan Fatahillah di tanah Betawi. Gugatannya terbilang baru, cerdas, keras.

Saking kerasnya, seolah-olah, menurut saya, dapat membangunkan Fatahillah dari kuburnya untuk menggelar konfrensi pers menolak tuduhan Bang Ridwan ini. Karena sejauh yang saya tahu, belum pernah ada satu pun sejarawan menyatakan pernyataan ini: Fatahillah adalah perampok, penjahat! 

Saya mendengar pendapat ini langsung dari Ridwan Saidi pada awal tahun 2008. Dari keterangan yang disampaikannya, sudah ada niatan saya untuk mempelajari ulang tentang Fatahillah. Karena bagi saya, informasi Ridwan Saidi ini sangat baru, untuk tidak mengatakan nyeleneh dan keluar dari mainstream penulisan sejarah tentang Fatahillah yang saya ketahui atau beredar di selama ini.

Data yang saya kumpulkan telah saya paparkan di dua kesempatan, yaitu: Pertama, pada Sarasehan tentang Fatahillah di Museum Kota Tua, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Desember 2010 yang diselenggarakan oleh UPT Kota Tua bekerja sama dengan Himpunan Masyarakat Pelestari Seni Budaya (HMP) Kota Tua dengan  pembicara kunci Igo Ilham dan pembicara lainnya, selain saya adalah JJ Rizal, Mustaqim (budayawan Cirebon), dan Isa Anshori dengan moderator Candrian Attahiyyat.

Kedua, pada Sarasehan Mengangkat Jejak Fatahillah di The Batavia Hotel yang diselenggarakan oleh UPT Kota Tua dengan nara sumber selain saya, yaitu Prof Dr Ahmad Mansur Suryanegara pada 1 Desember 2012. Maka di kolom ini, dari data yang saya dapat dan dipaparkan di dua sarasehan tersebut, saya akan membahas tentang sosok Fatahillah dalam kajian genealogi dan polemiknya secara berseri.

Genealogi Fatahillah

Nasab (keturunan) Fadhillah atau Fatahillah adalah nasab seorang syarif Hadhramaut. Bentuk jamak syarif adalah asyraf. Orang Betawi menyebutnya habib, jamaknya habaib. Penyebutan dari Betawi ini (habib atau habaib) kemudian lebih populer di Indonesia dari pada syarif,  sayyid atau maulana.

Jika Fatahillah seorang syarif Hadhramaut (keturunan Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa), lalu bagaimana nasabnya? Dalam disertasi yang disusun oleh Abu Bakar al-Mascati yang berjudul “Ketika Pasai menaklukkan Majapahit” dikatakan bahwa Fatahillah dilahirkan di Pasai pada tahun 1471 M.

Ia lahir dengan nama Maulana Fadhillah. Gelar Maulana diperoleh karena ia masih keturunan Nabi Muhammad, SAW (dari golongan Sayyid atau Syarif atau Habib). Menurut Saleh Danasasmita, sesorang sejarawan Sunda yang menulis sejarah Pajajaran, dalam bab Surawisesa, Fatahillah adalah Putra Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghofur bin Zainul Alam Barokat bin Jamaludin Husein Al-Akbar yang lebih dikenal dengan nama gelarnya yakni Shekh Maulana Jumadil Kubro.

Tulisan sejarawan Saleh Danasasmita ini bersesuaian dengan Kitab Sejarah Melayu “Sulalatus Salatin” karya Tun Sri Lanang, bersesuaian pula dengan  catatan para keturunan Shekh Jumadil Kubro,  baik yang di Malaysia, Cirebon, Banten dan Palembang yang catatan-catatan tersebut juga telah diakui oleh Rabithah Fatimiyyah/Nakabah Azmatkhan sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahannya.

Walau demikian, tidak semua ahli nasab menyetujui pendapat ini, seperti Habib Alidin yang pernah bertugas di Naqabatul Asyraf (salah satu lembaga nasab Alawiyin dan di Al-Maktab Ad-Daimi yang berada di bawah Rabithah Alawiyah).

Ia menyatakan bahwa sampai saat ini dalam kajian nasab Alawiyin - bukan kajian sejarah - nasab Fatahillah masih misterius. Namun, kajian nasabAlawiyin lainnya menjelaskan dengan gamblang tentang nasab Fatahillah seperti yang dijelaskan. Misalnya, bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penulis sejarah Aceh, Cut Haslinda, kepada saya tentang nasab Alawiyin dari Fatahillah.    

Berdasarkan  keterangan –keterangan di atas, maka Fatahillah termasuk keturunan Nabi Muhammad ke-23 dari jalur Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa (Syarif Hadhramaut) dengan urutan sebagai berikut:Fadhillah/Fatahillah bin Mahdar Ibrahim Patakan bin Abdul Ghafur bin Barokat Zainul Alam bin Jamaludin Husein bin Ahmad Syah Jalaludin bin Abdullah Azmatkhan bin Abdul Malik Azmatkhan bin Alwi (Ammu Faqih) bin Muhammad (Shahib Marbath) bin Ali Qoli’u Qosam bin Alawi Tsani bin Muhammad bin Alawi Awal bin Ubaidillah/Abdullah bin Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad Anakib bin Ali ‘Uraidi bin Ja’far Sidiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali Murtadla/Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW.

Bandingan dengan silsilah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang dijelaskan oleh Dr Muhammad Hasan Al-Aydrus, Dr Muhammad Hasan Al-Aydrus mengutip dari Makhthuthah Al-Ustadz Asy-Syarif Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf yang terdapat satu pasal khusus di mana di dalamnya disebutkan nasab Syarif Hidayatullah berdasarkan sumber dari Banten seperti yang tertera di atas.

Naskah itu menyebutkan bahwa Maulana Hasanuddin Sultan Banten pertama bin Syarif Hidayatullah bin `Umdatuddin (di Campa, Indo-Cina) bin Ali Nurul Alim bin Jamaludin Husein bin Ahmad Syah Jalaludin bin Abdullah Azmatkhan bin Abdul Malik Azmatkhan bin Alwi (Ammu Faqih) bin Muhammad (Shahib Marbath) bin Ali Qoli’u Qosam bin Alawi Tsani bin Muhammad bin Alawi Awal bin Ubaidillah/Abdullah bin Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad Anakib bin Ali ‘Uraidi bin Ja’far Sidiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali Murtadla/Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW.

Dari kedua silsilah nasab di atas, Fatahillah dan Syarif Hidayatullah bertemu di Jamaludin Husein bin Ahmad Syah Jalaludin. Dengan demikian, jelaslah bahwa Fatahillah dan Syarif Hidayatullah adalah dua sosok yang berbeda namun satu kakek buyut (Jamaludin Husein). 

Lalu, apa nama asli dari Fatahillah dan bagaimana asal nama Fatahillah itu? Nama asilnya Fadhillah atau Maulana Fadhillah dari ibu Syarifah Siti Musalimah binti Maulana Ishak dan Ayah Mahdar Ibrahim Patakan bin Abdul Ghofur, Mufti kesultanan Pasai yang terkenal sangat alim dan menguasai ilmu-ilmu agama antara lain, ilmu alat (nahwu, sharaf dan balaghah), fiqih, usul fiqih, tafsir, hadits dan juga tasawuf sehingga Mahdar Ibrahim juga diberi gelar Sayyid Kamil.

Penambahan nama Khan di depan namanya menjadi Fadhillah Khan terjadi ketika ia tinggal untuk beberapa waktu di daerah Nasrabat, India (tempat asal Maulana Jamaludin Husein/Syekh Jumadil Kubro).

Di Nasrabat setelah ia bertemu sanak kerabatnya dianjurkan menggunakan marga keluarganya yaitu Azmatkhan, sehingga namanya menjadi Fadhillah Azmatkhan, Namun entah kenapa ia lebih populer dengan nama Fadhillah Khan saja yang orang Portugis melafalkannya menjadi Falatehan. 

Pascakeberhasilan menghancurkan Portugis di Sunda Kelapa, Fadhillah Khan memperoleh gelar baru, yaitu Fatahillah. Menurut analisis bahasa dari Dr Nuruddin Ali Muhtarom (pakar bahasa Arab alumni Qatar University, Qatar) kata Fatahillah tidak ada atau tidak dikenal dalam tata bahasa Arab. Kemungkinan gelar itu adalah Fatahallah yang artinya “semoga Allah membebaskan” atau Iftahillah yang artinya “bebaskanlah ya Allah”.

Saya memilih pendapat nama Fatahillah berasal dari Iftahillah karena lebih mendekati dalam pengucapannya yang karena lidah Melayu sulit mengucapkan if kemudian penyebutannya berubah menjadi Fatahillah. (bersambung…)


Penulis adalah peneliti genealogi intelektual ulama Betawi. Ia kini diamanahi sebagai Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Centre (JIC). Ia dipercaya sebagai Sekretaris RMI NU DKI Jakarta
Tags:
Bagikan:
Jumat 21 Juni 2019 12:0 WIB
Perjuangan Soekarno Bersama Ulama
Perjuangan Soekarno Bersama Ulama
Soekarno dan KH Wahab Chasbullah (istimewa)
Soekarno atau yang akrab dipanggil Bung Karno merupakan salah seorang tokoh pergerakan nasional terkemuka yang dekat dengan ulama pesantren, di antaranya KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Chasbullah. Bung Karno menjadikan ulama sebagai tempat meminta nasihat, pandangan, dan saran terkait keputusan-keputusan penting soal bangsa dan negara.

Seperti ketika proses merumuskan Pancasila. Proses perumusan dasar negara ini bukan tanpa silang pendapat, bahkan perdebatan yang sengkarut terjadi ketika kelompok Islam tertentu ingin memperjelas identitas keislamannya di dalam Pancasila. Padahal, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dirumuskan secara mendalam dan penuh makna oleh KH Wahid Hasyim merupakan prinsip tauhid dalam Islam.

Tetapi, kelompok-kelompok Islam dimaksud menilai bahwa kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa tidak jelas sehingga perlu diperjelas sesuai prinsip Islam. Akhirnya, Soekarno bersama tim sembilan yang bertugas merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945 mempersilakan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk merumuskan mengenai sila Ketuhanan.

Setelah beberapa hari, pada tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan rumusan sila Ketuhanan yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat itu dikenal sebagai rumusan Piagam Jakarta. Rumusan tersebut kemudian diberikan kepada tim sembilan. Tentu saja bunyi tersebut tidak bisa diterima oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari keyakinan yang berbeda.

Poin agama menjadi simpul atau garis besar yang diambil Soekarno yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk menilai dan mencermati apakah Pancasila 1 Juni 1945 sudah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai ajaran Islam atau belum.

Saat itu, rombongan yang membawa pesan Soekarno tersebut dipimpin langsung oleh KH Wahid Hasyim yang menjadi salah seorang anggota tim sembilan perumus Pancasila. Mereka menuju Jombang untuk menemui KH Hasyim Asy’ari. Sesampainya di Jombang, Kiai Wahid yang tidak lain adalah anak Kiai Hasyim sendiri melontarkan maksud kedatangan rombongan.

Setelah mendengar maksud kedatangan rombongan, Kiai Hasyim Asy’ari tidak langsung memberikan keputusan. Prinspinya, Kiai Hasyim Asy’ari memahami bahwa kemerdekaan adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan perpecahan merupakan kerusakan (mafsadah) sehingga dasar negara harus berprinsip menyatukan semua. Untuk memutuskan bahwa Pancasila sudah sesuai syariat Islam atau belum, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan tirakat. 

Di antara tirakat Kiai Hasyim ialah puasa tiga hari. Selama puasa tersebut, beliau meng-khatam-kan Al-Qur’an dan membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat iya kana’ budu waiya kanasta’in, Kiai Hasyim mengulangnya hingga 350.000 kali. Kemudian, setelah puasa tiga hari, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan shalat istikharah dua rakaat. Rakaat pertama beliau membaca Surat At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca Surat Al-Kahfi juga sebanyak 41 kali. Kemudian beliau istirahat tidur. Sebelum tidur Kiai Hasyim Asy’ari membaca ayat terkahir dari Surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. (Sumber: KH Ahmad Muwafiq)

Paginya, Kiai Hasyim Asy’ari memanggil anaknya Wahid Hasyim dengan mengatakan bahwa Pancasila sudah betul secara syar’i sehingga apa yang tertulis dalam Piagam Jakarta (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) perlu dihapus karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip ketauhidan dalam Islam.

Sila-sila lain yang termaktub dalam sila ke-2 hingga sila ke-5 juga sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Karena ajaran Islam juga mencakup kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Atas ikhtiar lahir dan batin Kiai Hasyim Asy’ari tersebut, akhirnya rumusan Pancasila bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia hingga saat ini.

Proklamasi Kemerdekaan

Meminta nasihat, saran, dan masukan para kiai bagi para pejuang merupakan hal penting karena segala sesuatunya tidak terlepas dari Rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah. Hal ini relevan dilakukan karena para ulama merupakan manusia yang paling dekat dengan Tuhannya.

Meminta nasihat terjadi ketika Bung Karno, dan kawan-kawan hendak memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan, Bung Karno sowan Kiai Hasyim Asy’ari.

Kiai Hasyim Asy’ari memberi masukan, hendaknya proklamasi dilakukan hari Jumat pada Ramadhan. Jumat itu Sayyidul Ayyam (penghulunya hari), sedangkan Ramadhan itu Sayyidus Syuhrur (penghulunya bulan). Hari itu tepat 9 Ramadhan 1364 H, bertepatan dengan 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Hal itu sesuai dengan catatan Aguk Irawan MN dalam Sang Penakluk Badai: Biografi KH Hasyim Asy’ari (2012) yang menyatakan bahwa awal Ramadhan, bertepatan dengan tanggal 8 Agustus, utusan Bung Karno datang menemui KH Hasyim Asy’ari untuk menanyakan hasil istikharah para kiai, sebaiknya tanggal dan hari apa memproklamirkan kemerdekaan? Dipilihlah hari Jumat (sayyidul ayyam) tanggal 9 Ramadhan (sayyidus syuhur) 1364 H tepat 17 Agustus 1945, dan lihatlah apa yang dilakukan Bung Karno dan ribuan orang di lapangan saat itu, dalam keadaan puasa semua berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit untuk keberkahan negeri ini. Tak lama dari itu, sahabat Mbah Hasyim semasa belajar di Mekkah (Hijaz) yang memang selama itu sering surat-menyurat, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti besar Palestina untuk pertama kali memberikan dukungan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Nasionalisme

KH Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren (2013) mengungkapkan bahwa Bung Karno sering mengampanyekan pentingnya nasionalisme yang sejak lama diperjuangkan oleh kiai-kiai pesantren. Sebab, nasionalisme ini bukan sekadar ‘isme’, tetapi mengandung nilai, tanggung jawab, rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa. Nasionalisme juga merupakan panggilan agama untuk menyelamatkan dan melindungi segenap manusia dari kekejaman para penjajah.

Pernah suatu ketika Bung Karno bertanya kepada Kiai Wahab Chasbullah, “Pak Kiai, apakah nasionalisme itu ajaran Islam?” Kemudian Kiai Wahab menjawab tegas, “Nasionalisme ditambah bismillah, itulah Islam. Kalau Islam dilaksanakan dengan benar, pasti umat Islam akan nasionalis.”

Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah negeri tempat kelahiran. Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani (1984) mendefinisikan hal ini dengan istilah al-wathan al-ashli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani mengatakan, “Al-wathan al-ashli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya.”

Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekadar tempat kelahiran tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal.

Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Dengan demikian mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia.

Orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memerhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta para pemilik indentitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya.

Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja. Bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Menangkal PKI

Ketika Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Saifuddin Zuhri, dan Kiai Idham Chalid diangkat sebagai anggoata Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pada tahun 1959, peran kiai-kiai NU di DPAS sangat penting karena saat itu PKI menghendaki sosialisme Indonesia sebagai sosialisme Komunis ala Moskow maupun Peking. Selama berbulan-bulan dewan pertimbangan ini bersidang membicarakan tentang Sosialisme Indonesia, Landreform, dan Pancasila.

Para kiai NU tersebut selalu mengimbangi konsep PKI dan secara tidak langsung menghalau pikiran-pikiran PKI yang berupaya mengancam keselamatan Pancasila. Kalangan pesantren dan para kiai NU senantiasa mendekat kepada Presiden Soekarno bukan bermaksud ‘nggandul’ kepada penguasa, melainkan agar bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis supaya keputusan-keputusan Soekarno tidak terpengaruh oleh PKI.

Choirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan NU (2010) menyebutkan, hubungan baik antara Presiden Soekarno dan Kiai Wahab Chasbullah memudahkan diterimanya saran-saran NU yang disampaikan oleh Kiai Wahab lewat DPAS. Misalnya, ketika DPAS sedang membicarakan perlu tidaknya berunding soal Irian Barat (sekarang Papua) dengan pihak Belanda.

Begitu juga saat Kiai Wahab menerima konsep Nasakom Soekarno pada 1960. Ide Nasakom Soekarno terlihat jelas pada Amanat Presiden 17 Agustus 1960 yang kemudian terkenal dengan rumusan “Jalannya Revolusi Kita” (Jarek). Menerima konsep Nasakom tidak mudah bagi partai Islam lain seperti Masyumi sehingga Kiai Wahab dituduh macam-macam, di antaranya dituduh tidak konsisten, oportunis, bahkan dituduh ‘Kiai Nasakom’ pada masaera Demokrasi Terpimpin Soekarno.

Dalam pandangan Syaikhul Islam Ali dalam Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama (2018), bagi pengkaji fiqih, strategi politik Kiai Wahab tidak salah karena berpijak pada prinsip fiqih yang fleksibel dan elastis. Fleksibel tidak dapat disamakan dengan oportunis. Fleksibel mampu masuk di berbagai ruang dengan tetap mempertahankan ideologi, sedangkan oportunis berpihak pada siapa pun asal diberi keuntungan materi. Sejak dahulu kala, bahkan saat NU menjadi partai, para kiai konsisten menjalankan politik kebangsaan dan politik kerakyatan dengan pijakan norma agama dan etika, bukan politik kekuasaan yang oportunis.

Ketika Bung Karno menyatukan kaum agama, nasionalis, dan komunis dalam bingkai Nasakom, Kiai Wahab mendukung konsep tersebut dengan cara bergabung dalam sistem pemerintahan. Komitmen Kiai Wahab dan ulama-ulama pesantren tidak berubah terhadap gerak-gerik PKI dengan komunismenya, yaitu tetap melawan dan menentang karena ideologi politik PKI bertentangan dengan prinsip Pancasila. Sebab itu, Kiai Wahab memilih bergabung dalam Nasakom bertujuan untuk mengawal kepemimpinan Bung Karno supaya perjalanan pemerintahan tetap bisa dikendalikan oleh NU sebagai perwakilan umat Islam dan tidak dimonopoli oleh PNI atau pun PKI.

Ditegaskan oleh Kiai Wahab, untuk mengubah kebijakan pemerintahan tidak bisa dengan berteriak-teriak di luar sistem, tetapi harus masuk ke dalam sistem. Kalau Cuma berteriak-teriak di luar, maka akan dituduh makar atau pemberontak. Prinsip dan kaidah yang dipegang oleh Kiai Wahab dalam tataran fiqih ialah, kemaslahatan bergabung dengan Nasakom lebih jelas dan kuat daripada menolak dan menjauhinya, taqdimul mashlahah ar-rajihah aula min taqdimil mashlahatil marjuhah (mendaulukan kemaslahatan yang sudah jelas lebih didahulukan dari kemaslahatan yang belum jelas). Karena jika tidak ada NU sebagai perwakilan Islam, PKI akan lebih leluasa mempengaruhi setiap kebijakan Soekarno.

Pada 21 Juni 1970, Presiden Soekarno mengembuskan napas terakhirnya. Historia mencatat, pada penghujung hidupnya, dia jalani dengan memilukan. Setelah dijatuhkan pada Maret 1967 dengan naiknya Jenderal Soeharto menjadi presiden, Soekarno menjadi tahanan rumah di Istana Bogor, kemudian dipindahkan ke Wisma Yaso di Jakarta (Sekarang Museum Satria Mandala).

Sesudah jatuh sakit selama waktu singkat dan tanpa perawatan yang baik, Soekarno meninggal pada pukul tujuh pagi, 21 Juni 1970. Dia dalam otobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, berwasiat agar dimakamkan “di bawah pohon yang rindang, dikelilingi oleh alam yang indah, di samping sebuah sungai dengan udara segar dan pemandangan bagus. Aku ingin beristirahat di antara bukit yang berombak-ombak dan di tengah ketenangan. Benar-benar keindahan dari tanah airku yang tercinta dan kesederhanaan darimana aku berasal. Dan aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan yang sejuk, bergunung-gunung dan subur, di mana aku pertama kali bertemu dengan petani Marhaen.”

Namun, Presiden Soeharto menyatakan bahwa sebelum memutuskan tempat pemakaman Soekarno, dia mengundang para pemimpin partai dan pelbagai tokoh masyarakat. Soeharto menganggap ini masalah politik yang cukup pelik. Jadi pemakaman tidak ditentukan oleh keluarga, tetapi melalui petimbangan elite politik. Akhirnya, Soeharto memutuskan untuk memakamkan Soekarno di Blitar, di samping makam ibunya, pada 22 Juni 1970. Pemakaman di Blitar itu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1970 tertanggal 21 Juni 1970. (Fathoni)
Sabtu 8 Juni 2019 23:0 WIB
Ucapan Selamat Lebaran Gaya Tahun 40-an
Ucapan Selamat Lebaran Gaya Tahun 40-an
Redaksi majalah Berita Nahdlatoel Oelama (selanjutnya BNO) memfasilitasi pembaca untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1359 Hijriyah atau Oktober 1940. Redaksi memfasilitasi ucapan tersebut sebanyak empat halaman ekstra 16 A, B, C, D.  

Ucapan selamat disampaikan pengurus NU baik secara organisasi maupun pribadi, Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO) sekarang Gerakan Pemuda Ansor sampai lembaga pendidikan NU. Juga warga umum dari beragam latar belakang profesi semisal guru, agen kapur, meubel, agen BNO, pemilik toko, dan lain-lain. 

Asal daerah warga yang mengucapkan selamat itu tercatat dari Bengkulu, Palembang, Indragiri, Bangka. Rata-rata mereka berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Surabaya, Pasuruan, Sidoharjo. Ada juga dari Banyuwangi, Lumajang, Purworejo, Ponorogo, Gresik, Mojokerto dan lain-lain.   

Sementara aksara yang digunakan ucapan selamat itu ada yang berbahasa Arab, Arab Pegon, dan Latin. Penggunaan bahasa ada yang dengan Arab, Indonesia ejaan waktu itu, dan Jawa. 

Rangkaian ucapan selamat dimulai dengan pernyataan dari Hoofdbestuur Nahdlatoel ‘Oelama’ (HBNO) sekarang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Berikut ucapan HBNO: 

Tersampaikan kepada saudara-saudara kaoem Moeslimin dan Moeslimat, terutama kawan-kawan seagama sefaham, sepergerakan dan sehaloean, dengan ini kami mohon maaf dan ampoen atas kekeliroean, kechilafan, kelantjangan, dosa ketjil dan besar, lahir-batin, dan halalkanlah segala sesoeatoe jang seharoesnja di mohon halalnja: Selamat hari Raja. Selamat berdjoeang dalam djalan Allah!!!


Wassalam dari Hoofdbestuur Nahdlatoel ‘Oelama’ dengan segala bagian-bagiannja.


Berikut ucapan dari pengurus NU tingkat kecamatan Madjlis Wakil Tjabang (MWT) sekarang Majelis Wakil Cabang (MWC):

Kita atas nama “Nahdlatoel Oelama” Madjlis Wakil Tjabang Singosari, berikoet bagian-bagiannja, poen djoega dengan kring-kring wilajah kita (12 resort) lebih koerang dari 800 leden laki-laki dan perempoean, djoega ta’ ketinggalan ANO sji’ib Singosari berikoet poela dari Atvalnja sekali. Atoer periksa ke hadapan para pembatja ‘oemoemnja, teroetama para Nahdlijjin choesoesnja berhoeboeng di dalam hari raja ini (1 Sjawal 1359 ) hari kerachmatan dan kesjoekoeran kita kepada Toehan Allah s.w.a. Dan djoega minta kema’afannja sekalian para pembatja atas kesalahan-kesalahan segala-galanja. Ta’ keloepaan djoega kita memberi kemaafan kepada segenap para sidang pembatja. Moedah-moedahan kesemoeanja tahadi bersama-sama pandjang oemoer, dengan selamat dan to’at kepada Rabboel ‘alamin.


Wassalam


a/n pengoeroes N.O. M.W.T. Singosari 


Ucapan selamat dari salah seorang warga: 

Lepaslah soedah kita berbakti 
Berpoeasa berbilang hari
Bertarawich, berdaroes Qoer’an soetji
Moga-moga dterimalah oleh Robbal ‘Izzati
Kini Idilfitri lah nampak kembali 

Hari bersjoekoer ke chadirattirabbi 
Dan… wahai teman serta sanak famili 
Maafkanlah kesalahan kami dan isteri 


M. Noersjamsi Kebagoesan Grisee
1 Sjawal ‘59


Dari  pedagang:

Terimalah silaturachmi kita 
H. Djafar “Agent Kapoer”
Pasoeroean 

(Abdullah Alawi)

Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada Senin, 26 Juni 2017 pukul 11:02. Redaksi mengunggahnya ulang tanpa mengubah isi tulisan.  


Kamis 6 Juni 2019 9:25 WIB
Halal bi Halal Digagas KH Wahab Chasbullah di Tengah Ketegangan Politik
Halal bi Halal Digagas KH Wahab Chasbullah di Tengah Ketegangan Politik
KH Wahab Chasbullah (Perpustakaan PBNU)
Perbedaan orientasi dan pandangan politik kerap menimbulkan ketegangan di antara elit politik. Bahkan, karena politik tidak terlepas dari sikap dukung-mendukung oleh rakyat, ketegangan tersebut muncul bukan hanya di ranah elit, tetapi juga di tengah masyarakat akar rumput (grass root).

Ketegangan maupun konflik yang terjadi di kalangan elit dan mempolarisasi kehidupan masyarakat di alami oleh bangsa Indonesia di setiap perhelatan politik. Seperti yang terjadi pada tahun 1948. Kala itu, bangsa Indonesia juga dalam ancaman disintegrasi yang disebabkan oleh ulah beberapa kelompok yang melakukan pemberontakan (bughot).

Berangkat dari kondisi politik tersebut, KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) menggagas kegiatan yang diberi nama halal bi halal untuk seluruh tokoh bangsa atas permintaan Presiden Soekarno saat itu.

Dari riwayat yang diceritakan tokoh NU KH Masdar Farid Mas’udi tersebut, pada tahun 1948 yaitu di pertengahan bulan Ramadhan, Bung Karno memanggil KH Wahab Chasbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan sarannya dengan harapan dapat mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat kala itu.

Kemudian Kiai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan Silaturahim. Sebab sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, di mana seluruh umat Islam disunahkan bersilaturahim. Lalu Bung Karno menjawab, "Silaturahim kan biasa, saya ingin istilah yang lain".

"Itu gampang,” kata Kiai Wahab. "Begini, para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturahim nanti kita pakai istilah halal bi halal,” jelas Kiai Wahab.

Dari saran Kiai Wahab itulah kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahim yang diberi nama halal bi halal. Akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja, sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Sejak saat itulah istilah halal bi halal gagasan Kiai Wahab lekat dengan tradisi bangsa Indonesia pasca-lebaran hingga kini.

Begitu mendalam perhatian seorang Kiai Wahab Chasbullah untuk menyatukan seluruh komponen bangsa yang saat itu sedang dalam konfik politik yang berpotensi memecah belah persatuan. Hingga secara filosofis pun, Kiai Wahab sampai memikirkan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah silaturahim yang menurut Bung Karno terdengar biasa sehingga kemungkinan akan ditanggapi biasa juga oleh para tokoh yang sedang berkonflik tersebut.

Kini, halal bi halal yang dipraktikkan oleh umat Islam Indonesia lebih dari sekadar memaknai silaturahim. Tujuan utama Kiai Wahab untuk menyatukan para tokoh bangsa yang sedang berkonflik menuntut pula para individu yang mempunyai salah dan dosa untuk meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti dengan hati dan dada yang lapang.

Begitu pun dengan orang yang dimintai maaf agar secara lapang dada pula memberikan maaf sehingga maaf-memaafkan mewujudkan Idul Fitri itu sendiri, yaitu kembali pada jiwa yang suci tanpa noda bekas luka di hati.

Para pakar selama ini tidak menemukan dalam Al-Qur’an atau Hadits sebuah penjelasan tentang halal bihalal. Istilah tersebut memang khas Indonesia yang lahir dari spontanitas yang ‘alim dari Kiai Wahab Chasbullah. Bahkan boleh jadi pengertiannya akan kabur di kalangan bukan bangsa Indonesia, walaupun mungkin yang bersangkutan mengerti bahasa Arab.

Mengapa? Karena istilah tersebut juga muncul secara historis dan filosofis oleh Kiai Wahab untuk menyatukan bangsa Indonesia yang sedang dilanda konflik saudara sehingga harus menyajikan bungkus baru yang menarik agar mereka mau berkumpul dan menyatu saling maaf-memaafkan.

Terkait dengan makna yang terkandung dalam istilah halal bihalal, Pakar Tafsir Al-Qur’an asal Indonesia Muhammad Quraish Shihab dalam Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1999) menjelaskan sejumlah aspek untuk memahami istilah yang digagas Kiai Wahab Chasbullah tersebut.

Pertama, dari segi hukum. Halal yang oleh para ulama dipertentangkan dengan kata haram, apabila diucapkan dalam konteks halal bihalal akan memberikan kesan bahwa acara tersebut mereka yang melakukannya akan terbebas dari dosa.

Dengan demikian, halal bihalal menurut tinjauan hukum menjadikan sikap kita yang tadinya haram atau yang tadinya berdosa menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Ini tentu baru tercapai apabila persyaratan lain yang ditetapkan oleh hukum terpenuhi oleh pelaku halal bihalal, seperti secara lapang dada saling maaf-memaafkan.

Masih dalam tinjauan hukum. Menurut para pakar hukum, istilah halal mencakup pula apa yang dinamakan makruh. Di sini timbul pertanyaan, “Apakah yang dimaksud dengan istilah halal bihalal menurut tinjauan hukum itu adalah adanya hubungan yang halal, walaupun di dalamnya terdapat sesuatu yang makruh?

Secara terminologis, kata makruh berarti sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam bahasa hukum, makruh adalah suatu perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama, walaupun jika dilakukan tidak mengakibatkan dosa, dan dengan meninggalkan perbuatan itu, pelaku akan mendapatkan ganjaran atau pahala.

Atas dasar pertimbangan terakhir ini, Quraish Shihab tidak cenderung memahami kata halal dalam istilah khas Indonesia itu (halal bi halal), dengan pengertian atau tinjauan hukum. Sebab, pengertian hukum tidak mendukung terciptanya hubungan harmonis antarsesama.

Kedua, tinjauan bahasa atau linguistik. Kata halal dari segi bahasa terambil dari kata halla atau halala yang mempunyai berbaga bentuk dan makna sesuai rangkaian kalimatnya. Makna-makna tersebut antara lain, menyelesaikan problem atau kesulitan atau meluruskan benang kusut atau mencairkan yang membeku atau melepaskan ikatan yang membelenggu.

Dengan demikian, jika kita memahami kata halal bi halal dari tinjauan kebahasaan ini, seorang akan memahami tujuan menyambung apa-apa yang tadinya putus menjadi tersambung kembali. Hal ini dimugnkinkan jika para pelaku menginginkan halal bihalal sebagai instrumen silaturrahim untuk saling maaf-memaafkan sehingga seseorang menemukan hakikat Idul Fitri.

Ketiga, tinjauan Qur’ani. Halal yang dituntut adalah halal yang thayyib, yang baik lagi menyenangkan. Dengan kata lain, Al-Qur’an menuntut agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap Muslim harus merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan bagi semua pihak. Inilah yang menjadi sebab mengapa Al-Qur’an tidak hanya menuntut seseorang untuk memaafkan orang lain, tetapi juga lebih dari itu yakni berbuat baik terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya.

Dari semua penjelasan di atas dapat ditarik kesan bahwa halal bi halal menuntut pelaku yang terlibat di dalamnya agar menyambungkan hubungan yang putus, mewujudkan keharmonisan dari sebuah konflik, serta berbuat baik secara berkelanjutan.

Kesan yang berupaya diejawantahkan Kiai Wahab Chasbullah di atas lebih dari sekadar saling memaafkan, tetapi mampu mencipatakan kondisi di mana persatuan di antara anak bangsa tercipta untuk peneguhan negara. Sebab itu, halal bi halal lebih dari sekadar ritus keagamaan, tetapi juga kemanusiaan, kebangsaan, dan tradisi yang positif. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG