IMG-LOGO
Nasional

Merawat Kebinekaan Melalui Resiliensi Digital

Rabu 26 Juni 2019 3:0 WIB
Bagikan:
Merawat Kebinekaan Melalui Resiliensi Digital
Yenny Wahid di kantor KBRI Jerman
Jakarta, NU Online
Gejala perpecahan bangsa tidak muncul di Indonesia saja. Fenomena tersebut juga tampak di berbagai negara sebagai bagian dari efek globalisasi. Dunia teknologi yang berkembang pesat juga mempercepat proses perkembangan fenomena ini. Salah satu contoh ialah digunakannya kecerdasan buatan oleh berbagai media sosial untuk memahami bias-bias penggunanya. 

Hal itu terwujud, misalnya, sebagai iklan barang-barang yang sedang dicari oleh pengguna terkait melalui berbagai layanan belanja online (dalam jaringan) yang kemudian ditampilkan oleh laman-laman medsos yang digunakannya.

Hal tersebut dikatakan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid saat menyampaikan materi tentang ‘Menjaga Kebhinnekaan Indonesia dan Diaspora Milenial Indonesia’ di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Berlin, Jerman, Ahad (23/6).

“Hal semacam ini juga bisa terwujud dalam dunia politik di mana pendukung Jokowi lebih mudah terekspos kepada berita-berita yang menjelekkan Prabowo, demikian juga sebaliknya,” imbuh Yenny.

Akibatnya, kedua kelompok tersebut cenderung percaya berita-berita yang belum pasti kebenarannya. Bahkan, saling membenci satu sama lain.

Masalahnya, lanjut Yenny, tak jarang pembuat berita-berita yang berseberangan tersebut memiliki maksud untuk mencari keuntungan ekonomi sehingga muncullah kemudian yang diistilahkan sebagai “clickbait”, judul berita dibuat sebombastis mungkin, dan foto-foto ditampilkan sedramatis mungkin. Meskipun pada akhirnya, antara judul, foto, maupun isi berita tak ada kaitan satu sama lain.

Hal itu, menurutnya, bertujuan agar semakin banyak yang mengakses beritanya, semakin banyak iklan yang ditampilkan melalui medianya. Dengan demkian, pemilik media tersebut semakin banyak mendapatkan uang dari tampilan iklan-iklan tersebut. “Masyarakat kemudian yang menjadi korban,” ujar Wakil Ketua PP Muslimat NU ini.

Resiliensi Digital
Menurut Yenny, laju fenomena terbaginya bangsa itu dapat ditekan melalui apa yang ia istilahkan sebagai resiliensi digital. Resiliensi merupakan kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit.

"Masyarakat Indonesia, khususnya responden dalam survei yang dilakukan lembaga kami, sesungguhnya memiliki bekal resiliensi digital yang baik. Kasus Ahok, misalnya, ternyata tak banyak berpengaruh kepada responden survei tersebut. Ya, kebencian kepada etnis Tionghoa tak meningkat sesudah kasus Ahok terjadi," ungkapnya.

Perempuan yang menamatkan studi magisternya di Universitas Harvard itu kemudian menyadari, jika interaksi positif antara beberapa responden dengan kawan-kawan maupun tetangganya yang beretnis Tionghoa ternyata menjadi kunci utama. 

"Hal yang sama, tentu juga berlaku untuk kelompok masyarakat yang lain. Interaksi antarkelompok masyarakat inilah yang mesti semakin digiatkan, termasuk dialog-dialog terbuka. Sebab, dari sinilah kemudian diharapkan muncul sikap kritis saat membaca berbagai berita yang belum tentu benar. Dengan demikian, perpecahan dalam masyarakat dapat dihindari," tandasnya.

Di samping itu, Yenny juga menyatakan ketaksetujuannya dengan berbagai bentuk segregasi kelompok masyarakat yang pada hari ini menemukan berbagai wujud. Kompleks perumahan khusus muslim, misalnya. Menurutnya, hal semacam ini justru bersifat kontra-produktif disebabkan minimnya interaksi positif antarkelompok.

Yenny percaya bila berbagai dampak negatif yang muncul dari fenomena  perpecahan bangsa (divided nation) ini sesungguhnya hanya disebabkan oleh sebagian kecil orang yang ia juluki sebagai minoritas yang gaduh (noisy minority).

Karenanya, ia berharap agar mayoritas diam (silent majority) mulai mengisi berbagai platform media sosial dengan konten-konten positif dan bermanfaat sehingga dapat menjadi noisy majority.

Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama KBRI Berlin dengan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Jerman dan Pengurus Cabang Internasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCI PMII) Jerman. Putri kedua KH Abdurrahman Wahid ini diundang oleh Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno pasca menjadi pembicara di Oslo, Norwegia.

Di awal sesi disksusi santai, Yenny memulai dengan bercerita bahwa Jerman merupakan negara yang juga memiliki beberapa kenangan akan ayahandanya. Disebutkannya sebagai contoh, bahwa Gus Dur, ayahnya, dulu sempat ingin mendaftar kuliah di Cologne, sebuah kota di Jerman. (Syakir NF/Musthofa Asrori)

Bagikan:
Rabu 26 Juni 2019 22:15 WIB
Jadwal Pemberangkatan Haji 2019 Maju Satu Hari
Jadwal Pemberangkatan Haji 2019 Maju Satu Hari
Ilustrasi (Saudi Gazette)
Jakarta, NU Online
Keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi tinggal menghitung hari. Bahkan, pemerintah memajukan jadwal keberangkatan para jemaah haji 2019 ke Tanah Suci. Dari semula pada 7 juli, maju menjadi 6 juli 2019.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan majunya jadwal keberangkatan membuat jemaah haji kloter awal harus masuk asrama pada 5 Juli 2019, dari jadwal semula 6 Juli.

"(Tanggal) 5 juli seluruh jemaah haji sudah masuk ke asrama, ke embarkasi dan keesokan harinya insyaallah mereka diberangkatkan ke Tanah Suci, Madinah secara berangsur-angsur, kemudian yang lain menyusul," jelasnya saat memberikan pembekalan kepada Media Center Haji 2019 di Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (25/06), sebagaimana dilansir situs resmi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.

Seiring majunya keberangkatan kloter pertama ini, Menag memastikan jika seluruh layanan jemaah haji di Tanah Suci sudah siap. Mulai dari akomodasi, transportasi maupun katering sudah dipersiapkan dengan matang.

Hal yang masih dalam proses berkaitan dengan dokumen perjalanan para jemaah haji seperti paspor dan pengurusan visa.

"Jadi pengurusan paspor dan visa ini sedang berlangsung  sambil menunggu sebagian kecil jemaah haji kita yang melakukan pelunasan (pembayaran)," dia menambahkan.

Pemerintah menyiapkan kuota cadangan sebesar 5 persen yang pada akhirnya tak melunasi pembayaran biaya hajinya di tahun ini.

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan seluruh persiapan di Tanah Suci telah rampung. Sebanyak 1.108 petugas haji juga sudah menggelar simulasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. “Alhamdulillah persiapan di Tanah Suci saat ini sudah tuntas," kata Lukman 

Dia menjelaskan, seluruh hotel yang akan ditempati oleh jamaah haji, baik di Madinah maupun di Makkah telah siap.

"Juga katering untuk menyiapkan konsumsi juga transportasi, jadi praktis seluruh persiapan di tanah suci l, termasuk di Masyair, di Muzdalifah, di Mina, di Arafah itu sudah kita siapkan sebaik-baiknya," tutur dia.

Menurut dia, pihaknya fokus terhadap persiapan hajj di tanah air, khususnya terkait dengan penyelesaian dokumen-dokumen perjalanan seperti paspor dan visa.

"Sambil terus menunggu sebagian kecil saja jemaah kita yang belum melakukan pelunasan biaya haji, meskipun kita sudah menyiapkan 5 persen dari total kuota yang ada sebagai cadangan untuk mengantisipasi," ucapnya. (Red: Mahbib)

Rabu 26 Juni 2019 21:30 WIB
Jelang Putusan MK, PBNU Instruksikan Istighotsah dan Doa Bersama
Jelang Putusan MK, PBNU Instruksikan Istighotsah dan Doa Bersama
Instruksi PBNU terkait istighotsah jelang putusan MK.
Jakarta, NU Online
Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden tahun 2019, Kamis (27/6) besok, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginstruksikan seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Lembaga dan Pengurus Badan Otonom NU se-Indonesia untuk melakukan istighotsah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara.   

Intruksi tersebut tertuang pada surat edaran nomor 3570/C.I.34/06/2019 yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU, HA Helmy Faishal Zaini. 

Surat yang dikeluarkan per-tanggal 26 Juni 2019 itu berisi instuksi kepada kader Nahdlatul Ulama untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara di mushola, masjid, pesantren, dan tempat terbuka yang memadai oleh masing masing pengurus NU di daerah pada Kamis dan Jumat, 27 dan 28 Juni 2019.

Selanjutnya, PBNU meminta waktu pelaksanaan dilakukan pukul 05.00 pagi hari waktu setempat sampai dengan selesai dengan melibatkan kalangan pondok pesantren dan warga NU di daerah masing masing. 

Seperti diketahui, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Awalnya, sidang pengucapan putusan akan digelar pada Jumat (28/6). Namun, berdasarkan rapat Majelis Hakim, sidang dipercepat satu hari menjadi Kamis (27/6) besok. 

Informasi perubahan itu pun mengakibatkan suasana dan dinamika kebangsaan kembali menuai pro dan kontra. Meski jumlah yang kontra terbilang minim, namun masih ada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan menjurus pada perpecahan. 

PBNU berharap semua dinamika berjalan dengan baik dan tidak berdampak terhadap kerukunan dan persatuan sesama anak bangsa. PBNU menilai yang lebih penting dari diamika tersebut adalah membangun bangsa menjadi negara yang maju dan berperadaban. (Abdul Rahman Ahdori/Kendi Setiawan)
Rabu 26 Juni 2019 20:15 WIB
Menaker Dorong BPJS Ketenagakerjaan Optimalkan Pelayanan Kepesertaan
Menaker Dorong BPJS Ketenagakerjaan Optimalkan Pelayanan Kepesertaan
Menaker Hanif Dhakiri.
Jakarta, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus tingkatkan pelayanan yang optimal bagi kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Menaker dalam memberikan sambutannya di acara Halal bi Halal BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (26/6).

Di awal sambutannya, Hanif mengucapkan Selamat Hari Idul Fitri dan permohonan maafnya kepada seluruh jajaran Direksi beserta para pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya pribadi dan juga mewakili Kementerian Ketenagakerjaan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Ramadhan dan Idul Fitri kali ini menjadi berkah untuk kita semua, dan juga menjadi berkah bagi Indonesia yang sejahtera," kata Hanif.

Pada kesempatan ini Hanif menekankan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan jaminan sosial yang berkualitas. "Saya mendorong kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memastikan terlindunginya jaminan sosial bagi warga negara Indonesia tanpa terkecuali," ungkap Hanif.

Untuk menyiasatinya tersebut, Hanif memandang perlunya kajian pembelajaran secara mendalam maupun melakukan pembelajaran dengan Negara yang memiliki sistem jaminan sosial yang sudah maju.

Hanif juga menyoroti terkait kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan salah satunya yakni tentang tata kelola, dalam hal ini terkait dengan soal pelayanan didalam BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan kedepannya perlu untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik, yang dalam hal ini terkait dengan soal pelayanan," ujar Hanif.

Hanif menyampaikan solusi untuk meningkatkan pelayanan yang baik, yakni dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal kepada perusahaan-perusahaan agar pelayanan bisa lebih cepat dan efektif.

Di akhir sambutannya, tak lupa Hanif mengucapkan apresiasi terhadap kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan, yang mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Red: Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG