IMG-LOGO
Daerah

Mengurangi Limbah Plastik, Jihad yang Butuh Dukungan Semua Pihak

Rabu 26 Juni 2019 17:30 WIB
Bagikan:
Mengurangi Limbah Plastik, Jihad yang Butuh Dukungan Semua Pihak

Pamekasan, NU Online
NU sudah secara tegas mengharamkan pembuangan sampah plastik secara sembarangan. Sebab, limbah yang sulit terurai tersebut sudah mengepung dan membahayakan kehidupan masyarakat.

"Bahkan, NU sampai menyeriusinya lewat Bahtsul Masail. Inilah yang mendasari kita bergerak menggelar Halaqoh Lingkungan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat," tegas Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Pamekasan, Syafiuddin, saat menjadi narasumber dalam Halaqoh Lingkungan di aula Lantai II kantor PCNU Pamekasan, Rabu (26/6) siang.

Alumnus Universitas Islam Madura (UIM) tersebut menegaskan, Halaqoh Lingkungan diharapkan bisa melahirkan paradigma aktif untuk memerangi sampah dan limbah plastik. Sebab, ketika paradigma tersebut terbangun dengan baik, maka ikhtiar mengurangi sampah dapat terlaksana secara berkesinambungan.

"Jihad mengurangi sampah ini butuh dukungan penuh dari semua unsur masyarakat. Alhamdulillah di sini hadir pemuda, santri, perkasa, muslimat, dan pegiat sampah," tegas Syafiuddin di hadapan audien yang terdiri dari Ketua PAC GP Ansor dari 13 kecamatan Kabupaten Pamekasan, Persatuan Kepala Desa (Perkasa), perwakilan pesantren, Muslimat, dan perwakilan pemuda tersebut.

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Pamekasan tersebut menyayangkan kecenderungan masyarakat yang masih abai terhadap bahaya plastik. Bahkan, kerap tidak sadar bahaya membuang dan membakar sampah tanpa memisahkan kandungan karbon yang berbahaya.

"Karbon yang berbahaya tersebut bisa dipisahkan dengan memakai alat insiminator. Bisa pakai dalam skala kecil. Harganya Rp50 jutaan. Terutama untuk menangani sampah-sampah plastik di pesantren atau pedesaan," ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat yang baru terpilih, Syafiuddin bertekad agar Perda-Perda di Pamekasan betul-betul dimaksimalkan realisasinya. Utamanya Perda yang terkait sampah dan limbah plastik.

"Di tempat pembuangan akhir (TPA), kita cermati sejauh ini sampah hanya dibiarkan menumpuk, menggunung, mencemari udara, mencemari air tanah dalam skala lebih luas. Ini perlu disikapi secara serius," tegasnya.

Dalam Halaqoh Lingkungan, PC GP Ansor Pamekasan menghadirkan pemateri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pamekasan dan Nanang Priyanto selaku Penggiat Insiminator sampah-sampah plastik di kota-kota berpenduduk padat. (Hairul Anam/Aryudi AR).
 




Bagikan:
Rabu 26 Juni 2019 23:30 WIB
Libur Sekolah, Fatayat NU Pulutan Salatiga Gelar Pesantren Kilat
Libur Sekolah, Fatayat  NU Pulutan Salatiga Gelar Pesantren Kilat
Pesantren Kilat Fatayat NU Pulutan.
Salatiga, NU Online
Memasuki libur sekolah pekan ini, Pengurus Ranting Fatayat NU Pulutan, Kota Salatiga kembali selenggarakan pesantren kilat untuk anak-anak. Kegiatan ini merupakan kali kedua diselenggarakan, sebelumnya telah berhasil dilaksanakan pada saat liburan sekolah tahun 2018. 

Mengambil tempat di Gedung RA/PAUD Ma'arif NU Pulutan, pesantren kilat tersebut akan dilaksanakan selama sepuluh hari, yakni mulai 25 Juni sampai 4 Juli 2019. Setiap harinya, pesantren kilat dijadwalkan dari pukul 08.00 WIB sampai 11.30 WIB. 

Menurut Ketua Pengurus Ranting Fatayat NU Pulutan, Arna Asna Annisa, pesantren kilat ini menjadi jawaban selama liburan sekolah dalam rentang waktu libur. Sehingga, anak-anak mendapatkan manfaat dan sebagai alternatif kegiatan.

Pesantren kilat ini dirancang dan dikemas dengan berbagai kegiatan menarik dan akan menumbuhkan rasa cinta anak-anak untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Selain itu, juga untuk membangun kecintaan terhadap ibadah Ahlussunnah wal Jamaah.

"Rangkaian kegiatan dalam pesantren kita tersebut antara lain hafalan Juz Amma, kisah-kisah dalam Al-Quran, Shalat Dhuha berjamaah, pemutaran film anak, mewarnai kaligrafi, dan nantinya akan ditutup dengan dengan pawai santri," ujar Arna usai acara pembukaan pesantren kilat, Selasa (25/6).

Antusiasme datang dari para orang tua dan anak-anak peserta pesantren kilat. Mereka berasal baik dari sekitar Pulutan maupun luar wilayah Pulutan dengan berbagai latar belakang sekolah. Panitia pada periode kedua ini hanya membatasi hingga seratus peserta. Hal itu diharapkan agar dapat lebih fokus terhadap setiap materi yang disampaikan kepada peserta.

"Untuk lebih fokus maka kami membatasi jumlah peserta," kata Asna.

Pada periode kedua ini, Fatayat NU bersinergi dengan IPPNU Salatiga untuk membantu sebagai pendamping serta fasilitator kegiatan.

Sementara itu, Rais Syuriah PCNU Kota Salatiga, KH Sonwasi Ridwan menyambut baik atas program penyelenggaraan pesantren kilat. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi generasi muda, khususnya anak-anak.

Ia berharap seiring berkembangnya teknologi, anak-anak harus tetap dikenalkan dengan Al-Qur’an dan nilai-nilai agama. "Hal tersebut tentunya sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengenalkan Al-Qur’an serta nilai-nilai agama pada anak-anak kita, agar kelak dapat menjadi dasar dalam membentuk akhlak dan karakter," kata Kiai Sonwasi. (Zidni Fikrie/Kendi Setiawan)

Rabu 26 Juni 2019 23:0 WIB
Kiai Mustofa Aqil Siroj: Mondok Jangan Sentuh Hape
Kiai Mustofa Aqil Siroj: Mondok Jangan Sentuh Hape
Kiai Mustofa Aqil Siroj saat menerima santri
Cirebon, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Aqil Siroj (KHAS) Kempek Cirebon Jawa Barat KH Mustofa Aqil Siroj menandaskan, santri dilarang keras menyentuh telepon seluler atau hape ketika dalam proses pembelajaran di pesantren. Pasalnya, hal itu akan mengganggu santri dan juga proses pembelajaran itu sendiri. 

“Kalau mau nyantri, jangan ingat hape, motor, apalagi tivi,” tandas Kiai Mustofa kepada para santri dan wali santri yang sowan ke ndalem, kompleks pondok, Selasa (25/6).

Menurut Kiai Mus, bila santri masih membandel, maka akan dikenakan sanksi tegas dari pondok. Dan alangkah baiknya, mundur saja dari pondok sebelum masuk ke pondok kalau masih punya keinginan melihat hape, motor, ataupun melihat televisi.

“Siap mematuhi aturan ini? Kalau tidak sanggup lebih baik pulang saja sekarang, ga usah mondok di sini!” ucap Kiai Mustofa dengan tegas.

Kepada para santri, Kiai Mustofa juga berpesan agar setiap hari mendoakan kedua orang tuannya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. "Berdoalah untuk kedua orang tua dengan doa selamat dan sehat, sehingga bisa selalu ngopeni," pintanya. Demikian juga orang tua, lanjutnya, tugasnya berdoa untuk anaknya dan mencari rejeki yang banyak. Sedangkan pengasuh menjalankan kewajiban mengasuhnya dan mendoakan santri agar kelak bermanfaat dan saleh salehah.

Kiai Mustofa merasa bangga karena banyak anak-anak yang tertarik dengan pendidikan di pondok pesantren. Termasuk penerapan disiplin tidak menggunakan hape. Selama berada di pesantren tidak menjadi masalah bagi santri. Peraturan awal yang diterapkan tersebut, menjadikan santri konsentrasi dalam proses pembelajaran.

Rais PBNU ini memiliki lebih dari empat ribu santri mukim. Namun bila ditambah dengan santri kalong dan anak-anak sekolah di lingkungan KHAS mencapai delapan ribu santri. Aktivitas santri sudah mulai berjalan, meskipun saat ini tengah libur sekolah. Secara bergelombang, santri beserta orang tua atau wali santri masing-masing sowan ke rumah kiai. 

Suasana pesantren sangat ramai, ditambah dengan para pedagang tiban yang berjajar di sekitar jalan pesantren. Kehadiran pesantren menambah geliat ekonomi warga setempat makin hidup dan produktif. (Wasdiun/Muiz)
Rabu 26 Juni 2019 22:30 WIB
ISNU Sumut: Masyarakat Harus Sambut Gembira Keputusan MK terkait Pilpres
ISNU Sumut: Masyarakat Harus Sambut Gembira Keputusan MK terkait Pilpres
Ketua ISNU Sumut H Nispul Khoiri.
Medan, NU Online
Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (PW ISNU Sumut) H Nispul Khoiri mengatakan apa pun hasil keputusan MK terkait hasil Pemilu 2019, masyarakat Indonesia harus menyambut gembira dan mengapresiasi.

"Keputusan tersebut, kata Nispul, sebagai keputusan terbaik yang menjunjung keadilan dan tidak memihak kepada salah satu pasangan Pilpres mana pun," ucapnya ketika diminta tanggapan terkait akan diumumkannya Keputusan MK, Rabu (26/6).

Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak mempercayai MK. Pasalnya, melihat aspek selama berlangsungnya sidang MK sebagai bagian dari proses perjalanan demokrasi Indonesia dengan tahapan cukup panjang dan proses sidang berbagai pembuktian akurat.

"Maka  MK tidak akan menodai proses demokrasi, karena MK bagian dari proses itu. Apalagi pemberian kewenangan dalam penyelesaian sengketa Pilpres kepada MK menjadi langkah konstitusi dari proses akhir demokrasi," katanya.

Selain itu, melihat aspek fungsi MK itu sendiri, di mana salah satu fungsinya sebagai penegak demokrasi, bertugas menciptakan Pemilu adil dan jujur mengurangi bahaya jka tidak adanya keadilan dalam masyarakat melalui kewenangan untuk mengadili sengketa Pemilu. "Artinya MK tidak hanya lembaga pengadilan, MK juga sebagai lembaga pengawal tegaknya demokrasi dalam bernegara sesuak dengan tugas MK berdasarkan UUD 1945," lanjut Nispul.

Alasan ketiga, melihat aspek proses perekrutan hakim MK yang telah dilakukan dengan sistem penyaringan berbasis integritas, kapasitas, proporsional yang cukup ketat melalui fit and proper test (uji kelayakan dan keputusan). Proses ini telah membentuk para hakim MK memiliki integritas, rasa keadilan, dan kepribadian yang tidak tercela.

"Karena itu MK sebagai pengawal dan penafsir tunggal konstitusi, segala hasil keputusan MK tidak perlu diragukan lagi dan harus dipercaya oleh masyarakat," tegasnya.

Dosen Pascasarjana UINSU ini menambahkan bahwa hasil keputusan MK yang akan diumumkan, sesungguhnya menjadi kado terindah bagi sistem demokrasi Indonesia. Keputusan tersebut telah mengkedepankan nilai-nilai hukum, keadilan dan agama.

"Mari kita apresiasi dan dukung hasil keputusan tersebut. Pasangan Presiden-Wakil Presiden Indonesia hasil pemilu untuk lima tahun ke depan, merupakan putra terbaik negeri ini. Hasil keputusan MK, menjadi langkah awal membangun Indonesia lebih maju, sejahtera kuat dan keadilan," paparnya.

Ia pun menegaskan tidak ada gunanya lagi menentang keputusan tersebut, karena keputusan MK menjadi putusan final dan mengikat (final and binding) yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diputuskan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Keputusan MK memiliki kekuatan mengikat (verbidende cracht) berlaku bagi masyarakat Indonesia terutama yang bersengketa.

Bagi ISNU Sumut, menyikapi hal tersebut dibutuhkan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat Indonesia dengan menaati dan melaksanakan keputusan MK menerima penetapan Presiden-Wapres terpilih. Dengan demikian, masyarakat telah membangun demokrasi yang baik di negri ini.

"Mari kita sambut pemimpin baru negeri ini dengan tidak melakukan perbuatan inkonstitusi. Kita dukung berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka memajukan negri ini lebih lagi kedepan. Hal ini lebih penting dari pada masih berkutat dengan asumsi dan narasi kecurangan yang tidak pernah berhenti, justru akan menghambat kemajuan negri ini," pungkasnya. (Ismail Nasution/Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG