IMG-LOGO
Internasional

Yenny Wahid: NU dan Muhammadiyah Bendung Arus Ekstrem Kanan

Kamis 27 Juni 2019 23:30 WIB
Bagikan:
Yenny Wahid: NU dan Muhammadiyah Bendung Arus Ekstrem Kanan
Peserta diskusi di PCINU Jerman.
Berlin, NU Online 
Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Jerman bekerjasama dengan KBRI Berlin menyelenggarakan bincang santai dengan mengangkat tema Menjaga Kebhinekaan, Ahad (23/6). Acara yang dilaksanakan di Aula KBRI Berlin menghadirkan putri sulung Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid sebagai pembicara.

Acara yang dihadiri tidak hanya masyarakat Indonesia yang menetap di Berlin, namun juga dari beberapa kota lain di Jerman, diawali dengan sambutan dari Rais Syuriyah PCINU Jerman Syaeful Fatah. Dalam sambutannya, Fatah secara umum menyampaikan ucapan terimakasih kepada KBRI Jerman dan juga peserta yang hadir atas terselengaranya kegiatan tersebut.  

Bincang santai ini juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, yang sekaligus memandu acara. Mengaitkan dengan tema yang diangkat, dalam pandangannya, Oegroseno menjelaskan terkait gelombang esktrem kanan yang terjadi di Eropa.

"Di Jerman dan Eropa ada gelombang baru ekstrem kanan yang menjadi faktor yang cukup mengkhawatirkan di pemerintahan Jerman sendiri. Memang pendulum ke arah ekstrem kanan terjadi di Eropa, dan kita harapkan tidak terjadi di Indonesia," katanya.

Yenny Wahid, yang juga salah satu pendiri Wahid Foundation, mengawali seminar dengan menggambarkan dinamika masyarakat Indonesia setelah pilpres dan pemilu serentak. Menurutnya banyak informasi di media sosial terkait pilpres yang belum jelas sumber kebenarannya yang dapat menimbulkan keterbelahan di masyarakat.

"Problemnya adalah kita belum cukup menumbuhkan imunitas digital, sehingga kita bisa melihat ini (berita) benar atau tidak," tuturnya.

Yenny juga menambahkan agar anak-anak menerapkan pola berpikir kritis. "Anak-anak kita harus diubah cara belajarnya. Ke depan harus diajari bahwa apa yang mereka lihat belum tentu betul. Mereka harus diajari untuk selalu mempertanyakan sumber keabsahan suatu hal yang mereka terima," kata Yenny.
 
Yenny memaparkan kondisis ekstremisme berdasarkan survei dari Wahid Foundation. Terdapat 0,4 persen dari populasi Indonesia pernah melakukan tindakan radikal; 7,7 persen ingin melakukan tindakan radikal, akan tetapi 74 persen menolak tindakan radikal. Menurut Yenny, dua faktor yang berkolerasi langsung dengan tindakan radikal adalah perasaan kuputusasaan dan sering terpapar dengan hate speech atau ujaran kebencian.  
 
Untuk menangkal isu radikalisme, Yenny mencontohkan NU dan Muhammadiyah yang telah membangun counter narasi dan counter identity di tengah masyarakat. "Jadi, Islam yang tidak hanya ideologis, akan tetapi Islam yang memberikan ruang bagi hak minoritas, persamaan hak, toleransi dan perdamaian, pentingnya pendidikan, serta rasionalistas. Ini semua adalah counter narasi yang pernah dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah, sehingga identitasnya terbangun," ujar Yenny.

Menurut Yenny counter identity secara nasional adalah melalui Pancasila. "Pancasila menjadi jawaban dari persoalan ekstremisme dan intoleransi yang sekarang kita hadapi karena di dalam Pancasila sudah ada nilai-nilai kandungan dari setiap agama yang bisa menyatukan warganya," pungkasnya. (Muhammad Husein Alkaff/Kendi Setiawan)
Bagikan:
Kamis 27 Juni 2019 6:45 WIB
Pendekatan Keagamaan Presiden China Jiang Zemin
Pendekatan Keagamaan Presiden China Jiang Zemin
Umat Islam di China (foto: Imro Rosadi Hamid)
Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah PCINU Tiongkok, H Imron Rosyadi Hamid mengatakan mungkin tidak banyak yang tahu meskipun selama ini dipersepsikan oleh banyak pihak sebagai 'antiagama', Pemerintahan China sebetulnya telah mengalami perubahan mendasar dalam membuat kebijakan atas agama-agama yang dianut rakyatnya yang memiliki akar ribuan tahun. 

"Setelah jatuhnya Mao Zedong tahun 1976, kebijakan open door policy yang digagas oleh Deng Xiaoping tahun 1978 telah banyak membuka ruang akomodasi terhadap umat beragama di China. Tahun 1982, Deng Xiaoping menerbitkan Document Nomor 19 tentang Kebijakan Kebebasan Beragama dengan memasukkan program bantuan bagi organisasi keagamaan dan pembangunan atau renovasi tempat-tempat ibadah," paparnya dalam rilis yang diterima NU Online, Rabu (26/6).

Selain itu, data menunjukkan akibat dari kebijakan Deng Xiaoping tersebut jumlah gereja Katolik yang pada tahun 1983 hanya 300 buah meningkat tajam menjadi 2100 (tahun 1987) dan meningkat 5000 buah di tahun 1997. Kemudian, jumlah umat Katolik pada tahun 1986 hanya 3,3 juta meningkat tajam menjadi 12 juta pada tahun 1994.

Kebijakan Deng Xiaoping yang akomodatif terhadap kehidupan beragama ini dilanjutkan oleh penerusnya, Jiang Zemin. Pada bulan Desember 2001, Presiden Jiang Zemin berpidato di muka politbiro dan Dewan Negara yang menyelenggarakan pertemuan National Religious Work Meeting dengan  mengatakan Zhongguo zongjioao zhenghe qibu' (memulai kembali kebebasan beragama di China).

"Presiden Jiang Zemin mengatakan tiga karakteristik agama. Pertama, agama-agama harus dipertimbangkan sebagai fenomena praksis yang telah tumbuh berkembang sejak lama. Kedua, agama-agama secara positif bisa mendukung pembangunan nasional dan stabilitas sosial. Dan, ketiga agama-agama selalu menjadi faktor dalam politik internasional," lanjut Imron.

Kebijakan Jiang Zemin ini, kata dia, menjadi salah satu acuan yang terus dilakukan pemimpin-pemimpin China hingga sekarang, bahkan berbagai formula kebijakan Presiden China Xi Jinping berkait agama-agama di China semakin konstruktif. Di antaranya National Action Plan 2016-2020 tentang HAM.

Dan yang baru diluncurkan tanggal 27 Maret 2019 tentang Democratic Reform in Tibet yang di Bab VIII secara spesifik mengatur tentang Protecting The Freedom of Religious Belief. "Di Tibet selain dihuni mayoritas Budha, ada 12 ribu muslim asli dengan empat masjid besar. Berdasarkan data terbaru, jumlah masjid di seluruh China sekarang lebih dari 39 ribu buah," pungkasnya. (Kendi Setiawan)
Rabu 26 Juni 2019 9:50 WIB
Halal bi Halal, Muslimat NU Malaysia Tekankan Pentingnya Silaturahim
Halal bi Halal, Muslimat NU Malaysia Tekankan Pentingnya Silaturahim
Muslimat NU Malaysia
Kuala Lumpur, NU Online
Masih dalam suasana lebaran, Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU Malaysia mengadakan acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

“Kali ini, kami mengundang Ustadz Bukhari Abd Rahman di mana beliau sendiri bertindak sebagai Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa’il Pertubuhan NU Malaysia,” kata Mimin Mintarsih, Ketua PCI Muslimat NU Malaysia, Senin (24/6) lalu.

Dalam ceramahanya, Ustadz Bukhori menyatakan bahwa garis besar yang harus diperhatikan terutama dalam suasana lebaran ini adalah pentingnya silaturrahim. Dia juga menyerukan bahwa silaturrahim tidak mengenal batas geografis dan adat istiadat. 

“Tidak peduli warga negara apa, suku apa dan bahasa apa, kita semua mestilah mempererat tali silaturrahim tersebut,” lanjut alumnus  Al-Azhar University Mesir ini dalam logat Melayu yang kental.

Acara mendapat sambutan yang cukup antusias dari masyarakat. Terlihat lebih kurang 30 personil Banser (Barisan Anshar Serbaguna) siaga di tempat. Turut hadir juga di dalamnya Agus Badrul Jamal, Koordinator Fungsi Politik dan Hukum KBRI Kuala Lumpur.

Tidak hanya warga keturuan Indonesia, warga asli Malaysia juga ikut hadir yaitu Muhammad Nor Akraminuddin bin Mohd Razihan yang berasal dari Kelantan.

Acara berlangsung relatif singkat. Dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat, dan diakhiri dengan doa oleh Al-Ustadz Liling Sibromilisi satu jam kemudian. Selanjutnya adalah pembacaan Shalawat atas Nabi Muhammad SAW dan para peserta saling bersalaman. (Aziz/Fathoni)
Rabu 26 Juni 2019 7:15 WIB
Menaker Hanif Ingin Buat BLK Fesyen Kelas Dunia
Menaker Hanif Ingin Buat BLK Fesyen Kelas Dunia
Menaker Hanif Dhakiri saat pertemuan dengan Instituto Marangoni di Milan Italia.
Milan, NU Online
Usai mengikuti International Labour Conference (ILC) ke-108 di Jenewa, Swiss, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melakukan kunjungan kerja ke Instituto Marangoni di Kota Milan, Italia. Dalam kunjungan ini, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menjajaki kerja sama pengembangan pelatihan bidang fesyen.

Menurut Menaker kerja sama dengan Instituto Marangoni akan memberi banyak manfaat bagi Indonesia dalam mengembangkan industri fesyen. Mengingat, Kota Milan lekat dengan julukan Kota Mode. Selain itu, Instituto Marangoni merupakan lembaga yang syarat pengalaman dalam melatih profesional dan teknisi yang spesialis di bidang mode kelas dunia.

"Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan memandang perlu untuk benchmarking dan belajar tentang apa yang telah dilakukan institusi ini dalam memajukan industri mode atau fesyen di Italia dan internasional," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif saat bertemu Former Istituto Marangoni, Ms Roberta Cesaro dan jajaran Instituto Marangoni di Milan, Jumat (21/6) waktu setempat.

Menaker menjelaskan bahwa industri mode sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

"Industri ini telah menjadi pencipta nilai tambah, pencipta lapangan pekerjaan, juga sebagai penyumbang devisa," jelas Hanif.

Menaker menyebut saat ini fesyen tengah digemari di Indonesia, karena mengandung unsur budaya di dalamnya. Bisnis inipun memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang di Indonesia.

"Oleh karena itu, kerja sama untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing, khususnya tenaga terampil di industri fashion semakin penting dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang investasi ke depannya," ujar Hanif.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil di bidang fesyen. Salah satunya, pelatihan kejuruan fashion technology di BBPLK Semarang.

Kejuruan ini merupakan upgrading dari kejuruan menjahit. Agar peserta pelatihan tidak hanya kompeten dalam menjahit, namun juga berkompeten untuk menjadi fashion designer.

"Lembaga pelatihan ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas pelatihan dan program yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal maupun internasional," ujarnya.

Adapun, poin-poin yang dijajaki untuk dikerjasamakan ke depan dengan Instituto Marangoni di antaranya adalah kolaborasi program pelatihan professional melalui exchange of ideas, projects, dan pameran busana bersama.

Di samping itu, hal-hal lain yang dijajaki mencakup peningkatan kapasitas lembaga pelatihan melalui capacity building instruktur dengan Training of Trainers (ToT); pemutakhiran peralatan pelatihan baik, perangkat lunak maupun perangkat keras; proyek bersama; dan program-program lainnya yang relevan dengan bidang fesyen.

"Saya berharap kunjungan kerja ini merupakan awal kolaborasi dan inisiasi kerja sama masing-masing institusi kedua negara, dan dapat mempererat hubungan antara Italia dan Indonesia, khususnya dibidang ketenagakerjaan," pungkas Hanif. (Red: Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG