IMG-LOGO
Nasional

Empat Tantangan Utama Kepemimpinan Jokowi di Periode Kedua

Sabtu 29 Juni 2019 15:45 WIB
Bagikan:
Empat Tantangan Utama Kepemimpinan Jokowi di Periode Kedua
Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin
Jakarta, NU Online
Pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin telah memastikan diri menahkodai Indonesia untuk lima tahun mendatang. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan kompetiornya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bagi Jokowi, ini adalah kemenangan kelima secara beruntun. Pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961, ini berhasil memenangkan setiap kontestasi politik elektoral  yang diikutinya sejak tahun 2005.

Karir kepemimpinan Jokowi dimulai bersama FX Hadi Rudyatmo setelah memenangkan Pilkada Solo dengan meraih suara 36,62 persen. Secara kalkulatif, perolehan suara itu memang tidak signifikan, tetapi bagi pendatang baru sudah cukup membanggakan.

Pada gelaran kedua Pilkada Solo tahun 2010, pasangan ini kembali dipercaya masyarakat setempat. Keduanya bahkan meraup suara yang sangat fantastis, 90,09 persen. Dalam catatan sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, perolehan suara ini belum ada yang menandingi.

Kesuksesan Jokowi memimpin Kota Solo pada periode kedua menjadi sorotan publik, sekaligus mencuri perhatian para tokoh nasional. Tak hanya internal PDI-P, politisi lain seperti Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto secara khusus mendorong Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, atau sekitar 3 tahun sebelum masa jabatannya di Solo berakhir.

Tantangan itu diterima. Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, yang saat itu menjadi kader Partai Gerindra, ditunjuk mendampingi Jokowi bertarung memperebutkan kursi utama DKI Jakarta. 

Bagi Jokowi-Ahok, ini pertarungan tidak mudah. Selain melawan petahana Fauzi Bowo yang didukung tujuh partai, ada nama lain yang sama-sama kuat, Hidayat Nur Wahid- Didik J Rachbini (PKS-PAN),  Faisal Basri- Biem Triani Benjamin (independen), Alex Nurdin- Nono Sampono (Golkar), dan mantan Komandan Pusat Polisi Militer, Hendardji Soepandji- Ahmad Riza Patria (independen).  

Setelah melewati putaran pertama dengan menyisihkan empat kandidat lain, pada babak penentuan (putaran kedua) pasangan Jokowi-Ahok mampu mengungguli suara Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli dengan perolehan suara 2.472.130 atau  53,82 persen. 

Jenjang kepemimpinan Jokowi berlanjut ke lebih tinggi.  Setelah hanya sekitar dua tahun memimpin ibu kota, pada tahun 2014 secara resmi ia dicalonkan sebagai capres bersama Jusuf Kalla. Lawan kuat Jokowi hanya satu, Prabowo Subianto. Jokowi dan Jusuf Kalla berhasil mengalahkan Prabowo-Hatta dalam sekali pertandingan Pilpres, dengan meraih 53,15 persen suara. 

Tantangan Periode Kedua

Pengamat kebijakan publik, Sumantri Suwarno, mengungkapkan, rekor kemenangan Jokowi akan sulit dipecahkan kembali di masa mendatang. Sekalipun hal itu bisa disamai oleh pemimpin-pemimpin baru yang kini sedang menduduki kepala daerah, misalnya, Ridwan Kamil, Emil Dardak, ataupun Tri Rismaharini.

"Rekor kemenangan yang diperoleh Pak Jokowi akan sulit dipecahkan kembali di masa mendatang. Dia berhasil memenangkan semua kontes politik yang diikutinya dari walikota hingga presiden dengan berjenjang dan berurutan," kata Sumantri Suwarno, di Jakarta, Sabtu, (29/6).

Meski demikian, Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, ini memberikan catatan atas keberhasilan Jokowi. Menurutnya, kepemimpinan Jokowi di periode kedua bersama KH Ma’ruf Amin akan sempurna jika empat indikator dasar mampu diselesaikan sebelum paripurna 2024 mendatang.

"Pertama, mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 5,5 di 2019-2024 dengan akhir periode 2024 minimal 6 persen," ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, kata Mantri, pemerintah perlu menyusun target dan prioritas yang realistis dan kredibel, dengan memperhatikan dinamika lokal dan global secara tajam.

Selain itu, tambah Mantri, pemilihan tim ekonomi yang kompeten dan kredibel, serta memiliki team work antarkementerian yang solid jadi syarat penting. Di samping, penguatan sektor-sektor yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, koperasi dan UKM, serta perdagangan. 

"Ketiga sektor ini memiliki kinerja yang buruk di periode pertama, sehingga ketika pemerintah mengejar infrastruktur, hanya kelompok bisnis besar dan BUMN yang menikmatinya," kata Mantri.

Indikator keberhasilan kedua, menurut Mantri, mengembalikan kemandirian nasional dalam pembangunan baik permodalan, sumberdaya, maupun tata kelolanya. 

"Relasi internasional yang selama ini sudah dibangun harus diletakkan dalam kerangka tujuan tersebut, " ujar lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia itu.

Dari sisi sosial-politik, lanjut Mantri, keberhasilan pemerintahan Jokowi pada periode ini layak diapresiasi ketika mampu menyatukan kembali keterbelahan atau polarisasi masyarakat yang ditimbulkan karena perbedaan pandangan politik.  

"Tantangan berikutnya tentu mewujudkan rekonsiliasi nasional baik secara politik di level elite maupun sosial masyarakat," tuturnya.

Selama periode pertama kepemimpan Jokowi, publik juga menyoroti kinerja penegakkan hukum. Publik menilai bahwa kinerja Jokowi terhadap kasus-kasus tertentu seperti pelanggaran HAM dan praktik korupsi di instansi pemerintah belum diselesaikan secara baik. 

"Mengembalikan persepsi atas adilnya penegakkan hukum yang seolah-olah terseret dalam rivalitas politik itu sangat penting," tandas Mantri.

Mantri berharap Jokowi bisa mencapai prestasi maksimalnya di periode kedua sehingga Indonesia bersiap menuju 5 negara besar ekonomi dunia di 2045.

"Kalau semuanya bisa tercapai akan sanggat membanggakan pendukungnya dan memahamkan lawan-lawan politiknya," tutup Mantri. (Zunus Muhammad)
Bagikan:
Sabtu 29 Juni 2019 18:30 WIB
Kiai Ma'ruf Sebut Santri Bisa Jadi Apa Saja
Kiai Ma'ruf Sebut Santri Bisa Jadi Apa Saja
KH Ma'ruf Amin
Jakarta, NU Online
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin berpesan kepada santri agar tidak merasa berkecil hati dalam menatap masa depan. Menurut Kiai Ma'ruf, santri bisa menjadi apa saja.

"Santri bisa menjadi apa saja. Bisa jadi kiai, bisa jadi bupati, bisa jadi wakil gubernur, bisa jadi menteri. Ini Menristekdikti HM Nasir ini juga santri, jadi menteri. Beliau satu-satunya menteri yang hafal alfiyah," kata Kiai Ma'ruf saat memberikan sambutan pada peringatan haul ke-126 Syekh Nawawi al-Bantani di Tanara, Serang, Banten, Jumat (28/6) malam.

Bahkan, sambungnya, santri bisa menjadi wakil presiden seperti dirinya. Ia menceritakan bahwa saat kecil dididik sebagai santri supaya menjadi kiai. Keilmuannya menjadikan dirinya sebagai Rais 'Aam PBNU dan Ketua Umum MUI Pusat. Namun, katanya, kini diajak Joko Widodo untuk bersama-sama membangun negara melalui jalur pemerintahan.

"Jadi saya ini sudah jadi ulama, (kemudian) dibelokkan jadi umara," jelasnya diikuti tawa hadirin.

Lantas ia mengemukakan tugas yang diemban oleh ulama dan umara. Menurutnya, ulama memiliki tugas membangun agama. Sedangkan umara bertugas membangun kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan serta bahaya, baik bahaya fisik maupun non-fisik.

"Sekarang di pundak saya tambah lagi tugasnya. Selain tanggung jawab ulama, saya sekarang juga memikul tanggung jawab sebagai umara. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak para leluhur, termasuk sultan Banten Maulana Hasanuddin," ucapnya.

Menurutnya, selain sebagai ulama, Maulana Hasanuddin juga dikenal sebagai umara. Melalui pengabdian dan perjuangannya, membuat Banten menjadi daerah yang dikenal di mancanegara.

"Oleh karena itu saya memohon doa pada semua para kiai, para santri, masyarakat supaya saya bisa mengemban tugas dengan baik bisa melaksanakan tanggung jawab itu untuk kebaikan, kemaslahatan, kemajuan, kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia," ucapnya.

Hadir Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq, Rais Syuriyah PBNU KH Zakki Mubarok, Mendes dan PDTT Eko Putro Sandjoyo, Menpar Arief Yahya, Kapolda Banten Tomsi Tohir, dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. (Husni Sahal/Muiz)
Sabtu 29 Juni 2019 16:30 WIB
Petugas Kesehatan Haji Dibekali Teknik Hipnoterapi
Petugas Kesehatan Haji Dibekali Teknik Hipnoterapi
Menkes Nila Moeloek (Antara)

Jakarta, NU Online
Petugas medis dari Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dibekali teknik hipnoterapi sebagai salah satu komunikasi persuasif dalam menangani jamaah haji di luar penanganan medis yang dilakukan.

Berdasarkan keterangan pers Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis, TKHI dibekali teknik komunikasi persuasif yang seperti promosi kesehatan, Spritiual Emotional Freedom Technique (SEFT), hipnoterapi, dan terapi pijat titik akupresur.

Pembekalan ini diberikan untuk kondisi jamaah tertentu yang butuh penanganan khusus tidak hanya perawatan secara medis.

“Beberapa pengalaman petugas kesehatan ketika menghadapi jamaah haji yang merasakan kelelahan atau stres. Sementara kemampuan teknis sebagai tenaga kesehatan yang menonjol ialah memberikan tindakan medis dengan pengobatan. Padahal bisa didukung dengan penanganan kekuatan mental dan mendorong motivasi spiritual kepada jamaah,” ujar pelatih dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Jawa Barat Iman Kastubi.

Saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, tak jarang dijumpai jamaah haji yang mengalami kelelahan dan stres sehingga tidak mau beraktivitas, atau sebaliknya beraktivitas secara berlebihan.

Hal ini dapat disebabkan karena faktor usia, beratnya prosesi haji, cuaca ekstrem, atau ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Teknik komunikasi seperti hipnoterapi dan SEFT dinilai perlu sebagai salah satu upaya untuk melengkapi kemampuan teknis tenaga kesehatan guna kemandirian jamaah dalam memelihara kesehatannya.

Dalam melakukan promosi kesehatan, TKHI diajarkan bagaimana menyampaikan penyuluhan kepada jemaah haji untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) atau imbauan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Iman mengatakan banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan kemampuan hipnoterapi, salah satunya untuk terapi gangguan fisik dan psikologis.

Seluruh TKHI diperkenalkan dengan protokol atau tahapan demi tahapan tindakan yang harus dilakukan untuk menghipnosis seseorang. Mulai dari tahap pra induksi, lalu induksi untuk memberikan sugesti yang dapat membawa pasien untuk berpindah dari alam sadar ke setengah sadar.

Dalam kondisi relaksasi, pasien atau jamaah akan dibimbing memasuki kondisi hipnosis yang lebih dalam. Pada fase ini bisa diberikan sugesti kesehatan badan atau perasaan gembira atau keadaan positif lainnya yang disesuaikan dengan kondisi jemaah. Proses ini dapat dilalui dalam tempo waktu 5 hingga 10 menit.

Metode hipnoterapi ini terbukti ampuh untuk mengatasi masalah kejiwaan seperti fobia kecemasan meninggalkan keluarga. (Antara/Mahbib)

Sabtu 29 Juni 2019 12:30 WIB
Orang yang Tak Suka Pancasila Berarti Pengkhianat Negara
Orang yang Tak Suka Pancasila Berarti Pengkhianat Negara
Habib Salim bin Jindan
Jakarta, NU Online
Habib Salim bin Sholahudin bin Salim bin Jindan menegaskan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus mencintai negaranya. Sebaliknya, jika ada WNI yang menginginkan ideologi lain selain Pancasila, sebaiknya keluar dari tanah air. Ia sendiri mengaku WNI keturunan Arab dan mewajibkan dirinya mencintai Indonesia.

"Saya WNI keturunan Arab, saya mesti wajib cinta tanah air karena saya lahir dan besar di sini," kata Habib Salim saat mengisi taushiyah pada pelantikan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur masa khidmat 2019-2023, Jumat (28/6) malam.

Habib Salim menyayangkan terhadap sekelompok orang yang mengharamkan menghormati bendera merah putih, seperti mengangkat tangan dalam suatu upacara. Menurutnya, orang-orang tersebut tidak pantas tinggal di Indonesia. "Orang model seperti ini tidak pantas dan layak tinggal di Indonesia, mereka pengkhianat," ucapnya.

Menurutnya, Nahdlatul Ulama (NU) dapat di terima di mana-mana, termasuk di negara lain karena dakwahnya dilakukan dengan cara yang lembut dan juga mencintai tanah air sebagaimana dalam jargon yang dicetuskan Hadratussyech KH Hasyim Asy'ari, yakni hubbul wathan minal iman. Ia mengatakan, tanah air bagian dari karunia Allah.

"Jadi kalau orang tidak bersyukur, berarti mereka orang-orang yang mendekati kekufuran. Kalau ada yang menyatakan tidak wajib menghormati merah putih, NKRI, UUD 1945, Pancasila, mereka ini orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah," paparnya.

Ia menyayangkan para pegawai negeri sipil, termasuk dari TNI seperti yang pernah dikemukakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebut bahwa sebanyak tiga persen prajurit TNI terpapar radikalisme dan tidak setuju terhadap ideologi negara, Pancasila. 

Untuk itu, sambungnya, presiden dan wakil presiden yang terpilih perlu lebih mensosialisasikan Pancasila, seperti dengan yang pernah dilakukan melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

"Orang kalau gak belajar Pancasila, pasti dia orang anarkis, pasti dia radikalis, pasti dia srudak-sruduk sono," ucapnya.

Ia juga sempat menyinggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih memberikan ruang ceramah kepada tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Felix Siauw. Padahal, sambungnya, HTI merupakan organisasi terlarang. Untuk itu, menurutnya, jika ada siapa pun, baik PNS, kiai maupun habib yang mendukung HTI, maka ia merupakan pengkhianat negara.

"Kalau masih ada yang dukung HTI, berarti yang mendukung itu pengkhianat negara, pengkhianat Republik Indonesia," pungkasnya. (Husni Sahal/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG