IMG-LOGO
Wawancara

UIN Bandung Harus Kembali pada Kultur Pesantren

Selasa 2 Juli 2019 14:0 WIB
Bagikan:
UIN Bandung Harus Kembali pada Kultur Pesantren
Guru Besar Ilmu Hadits UIN Sunan Gunung Djati Moh Najib
Survei SETARA mengenai model keberagamaan mahasiswa Indonesia, berdasarkan rilis 30/6/2019, menempatkan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sebagai yang paling fundamental dalam beragama. Satu kondisi yang dapat menjadi benih bagi kekerasan ekstremisme atas nama agama. Survei SETARA ini melengkapi survei tahun-tahun sebelumnya yang menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi paling tidak toleran di Indonesia. 

Apa yang sebenarnya terjadi di UIN Bandung? Berikut wawancara Iip D. Yahya dari NU Online dengan Prof. Dr. Moh Najib, MA., guru besar Ilmu Hadits UIN Sunan Gunung Djati. 

Alumnus Pesantren Tambak Beras Jombang ini menganggap bahwa hasil survei tersebut sebagai “lampu kuning” bagi cara keberagamaan masyarakat Jawa Barat sekaligus cara pengelolaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Karena itu, UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus kembali menjadikan kultur pesantren sebagai budaya pembelajarannya. Kultur pesantren diyakini sebagai benih toleransi beragama yang bisa menghapus stigma Jawa Barat sebagai propinsi intoleran dan fundamentalisme beragama.

Apa tanggapan Anda mengenai Riset SETARA mengenai pola keberagamaan mahasiswa yang menempatkan mahasiswa UIN Bandung pada posisi tertinggi dalam fundamentalisme?

Tentu saja mengejutkan. Semula saya kira fundamentalisme itu hanya menjangkiti mahasiswa umum, tapi survei SETARA kali ini menemukan fenomena lain. Aneh juga ya? Tapi izinkan saya mencermati hasil survei SETARA itu secara agak kritis.

Fundamentalisme yang menjadi ukuran SETARA meliputi 5 aspek. Mengenai jalan keselamatan dunia dan setelah mati hanya terdapat dalam ajaran agama yang dianut, keyakinan bahwa  ajaran agama yang dianut bisa menjawab tuntas segala kebutuhan rohani setiap manusia,  keyakinan bahwa agama Islam  sudah sempurna sehingga tak memerlukan pedoman tambahan di luar agama, keyakinan bahwa  ajaran agama Islam  yang dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia, dan keyakinan bahwa Indonesia akan menjadi aman jika semua penduduknya seagama dengan mahasiswa yang jadi responden.

Empat dari pertanyaan ini dijawab oleh mahasiswa UIN Bandung dengan nilai persetujuan tinggi, karena itu dianggap sebagai fundamentalis. Mungkin mahasiswa terjebak pada model pertanyaan begini, lalu memberikan jawaban poin tinggi, mungkin juga menggambarkan tingkat keyakinan yang tinggi pada ajaran Islam. 

Pertanyaan terakhir pada survei itu, saya kira tidak akan mendapatkan jawaban yang tinggi dari mahasiswa UIN Bandung. Karena UIN dirancang untuk mengajarkan cara beragama yang inklusif, atau sebut saja cara berislam yang menghargai keberbedaan. Semenjak namanya IAIN, kurikulumnya dikonstruksi sedemikian rupa untuk bersikap plural. Semua jurusan misalnya wajib belajar mata kuliah filsafat dan teologi.Kedua mata kuliah ini akan mendorong  mahasiswa bersikap kritis dan menghargai keberbedaan. 

Ini yang saya rasakan ya. Karena saya ini produk resmi IAIN, S1, S2, dan S3 saya dari IAIN. Saya benar-benar merasakan, semakin dalam mempelajari ilmu agama Islam, semakin mendorong saya untuk toleran pada perbedaan. 

Tetapi sangat mungkin ada pergeseran akhir-akhir ini saat telah berubah menjadi UIN. Terutama karena saat ini lebih banyak mahasiswa umum yang bisa jadi juga kurikulum agamanya tidak seperti IAIN  dulu. 

Apakah itu artinya UIN Bandung tidak perlu khawatir mengenai hasil survei ini?

Tentu saja harus khawatir. Saya menyebutnya kita telah mendapatkan lampu kuning, semi-bahaya. UIN Bandung harus memeriksa ulang seluruh proses pembelajaran dan pembinaan mahasiswa. UIN Bandung harus kembali pada khittahnya, mengurusi mahasiswa. Bisa jadi akhir-akhir ini dosen dan lembaga sibuk mengurusi publikasi jurnal yang harus terindeks scopus sehingga lupa fungsi dasarnya. Sekali lagi, kita berada di ambang bahaya. 

Apakah diperlukan peninjauan ulang kurikulum?

Bisa jadi begitu. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi panduan penyusunan kurikulum, sebenarnya memberikan peluang untuk memasukkan orientasi keberagamaan yang toleran. Setiap prodi harus menyusun capaian pembelajarannya dengan mempertimbangkan 4 hal: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, lalu wewenang dan tanggung jawab. Toleransi dan cara beragama yang moderat bisa masuk dalam pertimbangan “sikap dan tata nilai” yang harus memuat jati diri bangsa dan negara Indonesia, yang kemudian menjadi wewenang dan tanggungjawab dosen dan mahasiswa saat berada di tengah masyarakat

Di samping itu, mata kuliah agama harus diajarkan secara menyeluruh dan tidak hanya pada aspek normatif saja, harus juga menyentuh aspek historis. Fenomena akhir-akhir ini saat ada orang yang menyalahkan Imam Syafii dengan menggunakan hadits-hadits Bukhari-Muslim, menunjukkan mereka tidak belajar aspek historis dari ajaran Islam. Aspek historis itu penting agar apa yang diterima sebagai ajaran Islam tidak dianggap semuanya sebagai wahyu ilahiah. Hadits-hadits misalnya, sangat historis karena itu tak semua hadits dianggap benar.

Apa yang keliru dalam proses pembelajaran di UIN Bandung selama ini?


UIN Bandung itu dulunya IAIN. IAIN itu dibangun oleh para ulama, Ketua Panitianya KH Muiz Ali yang saat itu, tahun 1968,  menjadi ketua Partai NU Wilayah Jawa Barat. Para ulama ingin UIN itu menjadi ma’had ‘ali yang “mensarjanakan ulama” dan “mengulamakan sarjana”. Santri-santri dari pesantren diharapkan bisa jadi ulama-sarjana yang menguasai agama Islam dengan baik sekaligus ilmu modern dengan baik juga. Lalu, siswa-siswa dari sekolah umum yang lebih siap jadi sarjana melalui UIN harus juga menjadi ulama, ya paling tidak, mewarisi karakter ulama. Spirit ini yang dilupakan. Spirit ulama pesantren yang mendukung NKRI dilupakan, spirit ulama yang beragama secara santun juga mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, UIN harus melakukan reformasi cara pembelajaran yang mengenalkan mahasiswa pada kultur pesantren.


Maksud dari pengenalan kultur pesantren bagaimana?

Mahasiswa UIN itu belajar fiqh, kalam, hadits, namun tidak mengenali kitab kuning seperti Safinah dan Qomi’ Thugyan, mereka hanya belajar dari buku. Cara pembelajaran pesantren itu tuntas, misalnya santri yang khatam Safinah dianggap lulus materi fiqh, tidak ada nilai A, B, atau C. Ukurannya khatam dan paham atau tidak? Ini yang membuat lulusan pesantren jadi memiliki pemahaman yang utuh. Sementara cara pembelajaran modern hanya mengandalkan penguasaan materi ajar dengan toleransi pemahaman bagus nilai A, kurang bagus nilai B, agak bagus nilai C. Lha, belajar agama kok mentolerir yang kurang bagus? Hasilnya ya seperti sekarang ini. 


Hal lain dari kitab kuning adalah belajar menghargai perbedaan. Kalau kita baca kitab kuning, cara pengambilan kesimpulan mengenai satu masalah dimulai dengan peninjauan atas pendapat-pendapat yang ada dulu, baik yang pro atau kontra. Semua pendapat dihargai sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan pilihan penulis kitab kuning. Jadi para pembaca kitab kuning diajari menghargai perbedaan pendapat sekaligus diajari memposisikan pendapatnya sebagai salah satu pendapat saja, bukan satu-satunya pendapat yang benar. Ini yang tak ditemukan dalam kultur modern. 

Kalau UIN kembali pada kultur pesantren, apa sumbangannya pada NKRI?

Akan muncul mahasiswa yang memiliki kearifan seperti para kyai pesantren yang tahu bersyukur dan menghargai perbedaan. Logika beragamanya juga lurus dan ikhlas, tidak emosional. 

Contoh logika emosional dalam beragama seperti apa?

Misalnya tulisan yang disebarkan HTI. “Indonesia ini milik Allah” lalu “Kalau tidak mau berhukum dengan hukum Allah, keluar dari bumi Allah”. Dari situ dibangun kesimpulan, Indonesia harus menjadi negara Islam dan menolak Pancasila. Itu kan logikanya tidak lurus. Saya akan kasih contoh sederhana, istri saya adalah milik Allah sama seperti wanita atau manusia manapun. Namun saya telah akad nikah dengannya, ia tak bisa jadi dimiliki oleh lelaki lain dengan alasan apapun. Bangsa ini sudah berakad dengan para ulama pendiri bangsa menjadi NKRI, jadi tak mungkin dikawin oleh bentuk negara lain. Apapun alasannya, HTI tak bisa diterima, harus dilawan.

Bagaimana masa depan UIN dan cara beragama umat Islam Jawa Barat?

Jika peran UIN ditingkatkan seperti peran Al-Azhar di dunia Islam, cara keberagamaan kita akan semakin baik. Saya bermimpi UIN bisa seperti Al-Azhar, apapun masalah keislaman yang dihadapi umat, UIN Bandung menjadi rujukannya. Jika itu terjadi, dengan syarat UIN kembali menggunakan kultur pesantren, Insya Allah ummat Islam Jawa Barat akan toleran. Akan silih asih, silih asuh, silih asah, dan silih wawangi.




Bagikan:
Kamis 16 Mei 2019 2:31 WIB
Sistem Pemilu Kita Transparan, Susah Dicurangi!
Sistem Pemilu Kita Transparan, Susah Dicurangi!
Juri Ardiantoro
Pemilu 2019 telah berlalu. Hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan calon presiden dan calon presiden 01 atau 02 yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. Namun, fakta di lapangan, sebelum pengumuman keputusan itu dilakukan, ada pihak yang mengklaim telah menang dan meminta pasangan lain didiskualifikasi. Pasalnya, menurut klaim tersebut, pemilu kali ini penuh dengan kecurangan. 

Apa dan bagaimana pemilu 2019 ini, apakah pemilu bisa dicurangi? Kenapa narasi seperti itu mengemuka? Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Juri Ardiantoro di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (13/5) dan dilanjutkan pada Rabu (15/5).

Juri adalah komisioner KPU Pusat periode 2012-2017. Di tengah mengemban amanahnya, pada 2016 ia menjadi Ketua KPU Pusat menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal. Juri pun memimpin KPU Pusat hingga 2017. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi anggota KPU DKI Jakarta periode 2003–2008. Ia sempat menjadi ketuanya pula menggantikan ketua sebelumnya yang tersangkut korupsi. Dengan demikian, ia termasuk salah seorang yang mengetahui seluk-beluk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, setidaknya pada 2019 ini. 

Berikut petikan wawancaranya: 

Berdasarkan perhitungan sementara, menunjukkan telah ada pemenangnya, tapi narasi kecurangan begitu ramai di publik, terutama di media sosial. Bagaimana pendapat Anda melihat penyelenggaraan pemilu 2019 ini? 

Begini, dalam setiap pemilu pasti ada masalah. Namanya saja pemilu, ada persaingan, kontestasi memperebutkan kekuasaan. Orang-orang yang terlibat, berburu kekuasaan itu pasti ada usaha-usaha yang kadang-kadang menimbulkan konflik atau masalah. Itulah makanya pemilu dibuatkan banyak aturan, banyak rule of the game supaya persaingan itu ada dalam jalur tertib. 

Yang kedua, aturan pemilu juga menyediakan banyak sekali aturan maupun kelembagaan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Karena tahu dalam pemilu ada masalah, maka dibuatlah banyak aturan maupun lembaga yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah. Makanya dalam sejarah pemilu kita atau dari pemilu ke pemilu persaingan bisa begitu keras, semua orang terlibat dalam persaingan itu, tapi begitu diketahui pemenangnya, atau ditetapkan pemenangnya, semua pihak mengerti, mengetahui dan mengakui bahwa proses pemilu sudah selesai dan ada yang menang dan ada yang kalah. 

Nah, yang unik dari pemilu yang sekarang ini, terutama pilpres ini, begitu quick count dan real count itu menunjukkan ada pemenangnya, tidak serta merta konflik atau pertentangan atau keruwetan ini berhenti sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi, situasi lapangan sekarang ini masih saja sangat keruh karena adanya orang-orang atau pihak-pihak merasa pemilu ini bermasalah. 

Nah, yang menjadi catatan juga adalah para pemrotes ini atau pihak-pihak yang keras terhadap hasil pemilu ini bukan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pemilu, misalnya partai politik. Partai politik cenderung bersikap menghormati dan menunggu proses hasil pemilu tanpa melakukan usaha atau gerakan-gerakan yang secara demonstratif ingin mengatakan bahwa pemilu ini curang bahkan ingin mendiskualifikasi calon lain. 

Itu artinya persoalannya melebar mulai dari tuduhan kecurangan sampai pada tuntutan mendiskualifikasi. Ini kan tidak bisa dipahami sebagai hal yang biasa yang didasarkan pada fakta-fakta kecurangan. Tidak oleh itu, tapi saya membaca ada situasi yang melampaui dari sekadar mengatakan ada kecurangan karena kalau ada bicara soal kecurangan harus dituntut dimana kecurangannya. Yang kedua, siapa pelaku kecurangan itu. Apa kecurangan hanya didominasi oleh satu pihak sementara pihak lain tidak melakukan kecurangan? Yang ketiga harus bisa membuktikan fakta-fakta, data-data yang menunjukkan kecurangan. 

Selama ini, keruwetan yang muncul di publik karena narasi-narasi kecurangan, bukan oleh data kecurangan-kecurangan. Kalaupun bisa dianggap data itu karena informasi sepotong-sepotong, video dipotong-potong, kemudian dibuat narasi telah terjadi kecurangan. Bahkan disebut kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, menurut saya, itu problem serius yang bukan sekadar soal pemilu, bukan sekadar kontestasi, bukan sekadar perebutan kekuasaan, menurut saya, ada elemen lain, ada unsur lain, sentimen lain, tapi perlu diteliti lagi. Perlu dicek lagi. Ini asumsi, adanya sekelompok orang di luar elemen pemilu ini yang mencoba menggunakan arena pemilu ini untuk menitipkan atau menumpang untuk kepentingannya. 

Bisa disebutkan, kelompok mana itu? 

Kelompok ini, kalau Andi Arief menyebutnya setan gundul. Saya tidak bisa menyebut siapa kelompok itu, tetapi bisa juga ditelisik dari dua indikator, yaitu ideologi dan kekuatan politik. Misalnya mana kelompok ideologi yang berkepentingan untuk menjatuhkan Jokowi. 

Ada "balas dendam" karena ormas tertentu dibubarkan misalnya?

Mmm...banyaklah sebabnya. Jokowi kemudian dipersepsi sebagai anti-Islam, kriminalisasi ulama. Bahkan ada sebagian yang menyebut Jokowi keturunan PKI dan lain-lain. Semua itu itu narasi yang dibangun dan dibuat untuk menjatuhkan Jokowi, yang sama sekali tidak bisa dibuktikan, tetapi sebagian masyarakat percaya. 

Nah, elemen kedua, di samping ideologi, kita juga bisa dicek kekuatan-kekuatan politik lama yang mungkin berusaha masuk mencari jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Ketika berkontestasi melalui arena pemilu tidak bisa, mereka bisa melalui menumpang di arena politik itu.

Apa mereka bagian dari Orde Baru? 

Ya misalnya, unsur-unsur politik lama, Orde Baru atau anasir-anasirnya. Saya tidak bisa membuktikan, tapi kita bisa sama-sama mengeceknya. Makanya kemarin anak-anak aktivis 98 membikin peringatan momentum 12 Mei, temanya adalah soal Orde Baru. 

Kalau misalnya ada penumpang gelap, dan partai politiknya sudah relatif menerima, tapi kenapa partai politik ini seolah membiarkan dan bahkan menikmati adanya penumpang gelap itu? 

Partai politik itu kan satu entitas satu sisi dia bisa mengetahui fakta itu benar, tapi dia tidak mau melawan fakta itu karena mengganggu posisinya atau dukungan konstituennya. Dia enggak mau bicara terus terang karena kalau terus terang, sebagian konstituennya akan lari untuk pemilu yang akan datang atau moment-moment politik yang butuh dukungan publik. Jadi, sesuatu yang biasa dan wajar saja. 

Bagaimana setelah ditetapkan pemenangnya oleh KPU pada 22 Me nanti? Lalu bagaimana jika ada kalangan yang masih menolak dengan dalih kecurangan? 
 
Tahapan pemilu selesai itu saya kira akan sangat krusial dan mengurangi secara signifikan gerakan yang menolak hasil pemilu. Narasi kecurangan akan tetap ada, tapi saya kira pelan-pelan akan menyusut. 

Isu people power itu bagaimana? 

Kan bagi kontestan pemilu masih ada beberapa tahapan, bisa melakukan protes di Bawaslu selama proses ini belum sampai pada penetapan. Begitu penetapan, mereka akan berjuang untuk hal yang sama di Mahkamah Konstitusi. Jadi, kemungkinan ujungnya di Mahkamah Konstitusi pada akhir Juni yang akan datang. Akhir Juni itu diagendakan sidang pilpres sudah selesai. 

Tadi menurut Anda, narasi kecurangan karena disinformasi dari penyelenggaraan pemilu? 

Penyelenggaraan pemilu pasti ada kelemahan baik dari sisi kapasitas, dari sisi manajemen, tapi itu kan bagian dari sesuatu yang selalu ada. Tapi itu tidak terkait langsung dengan suara. Hanya persoalan tampilan, manajemen, bukan integritasnya. Jadi, boleh mengkritik penyelenggara, tapi tidak bisa ini dikaitkan untuk merugikan pihak tertentu. 

Kenapa bisa dikatakan seperti itu? 

Itu yang saya tahu, dan saya sejak awal di situ. Justru sistem yang dibuat KPU itu sangat kuat, sangat transparan, dan sangat memadai untuk mencegah kecurangan-kecurangan. 

Kenapa pengetahun seperti itu tidak menjadi arus utama? 

Ini soal manajemen, soal komunikasi publik. Makanya saya pernah statement di publik kan mengapa kita harus percaya hasil pemilu. Saya jelaskan tiga hal. Satu, aturan-aturan pemilu itu sangat lengkap. Kedua, terdapat mekanisme yang membuat orang tidak bisa curang. Banyak sekali. Ketiga, kalau ada orang yang berbuat curang, ada aturan ada lembaga yang bisa dengan gampang menyelesaikannya. Itu tiga elemennya untuk informasi kepada masyarakat bahwa pemilu kita ini susah untuk curang. 

Bagaimana dengan tuduhan kecurangan padahal ada C1 di tangan beberapa pihak? Apa C1 bisa dimanipulasi, misalnya digandakan? 

C1 itu bagaimana mau digandakan? Satu, itu ditulis manual dan diumumkan. Bukan hanya di lapangan, tapi di-publish di  internet, di-scan. C1 salinannya diberikan kepada seluruh saksi. C1 diberikan kepada pengawas. Kalau ada yang menggandakan, pasti ketahuan atau yang memalsukan, enggak bisa karena C1 asli itu ada hologram tersembunyi yang tidak bisa orang baca dan kalau ada masalah, bisa dibaca dengan alat baca tertentu.  

Lalu kenapa masih banyak yang percaya kepada narasi kecurangan?

Masyarakat percaya kepada narasi curang itu adalah kelanjutan dari kampanye sebelumnya untuk mendelegitimasi calon yang menang. Makanya jalannya macam-macam, KPU dulu. Karena sudah tahu kalah, KPU-nya dibilang curang. Itu kan sebetulnya narasi-narasi yang dibangun dan kemudian itu dibungkus oleh isu-isu yang mudah ditangkap masyarakat, isu agama, ideologi dan lain-lain. Jadi, sebetulnya sama saja narasinya sejak awal sampai hasil pemilu. 

Bagaimana menurut Anda terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal? Apa pemilu serentak ini perlu diubah?

Banyaknya KPPS yang meninggal dianggap sebagai akibat pemilu serentak. Bisa jadi karena soal tata kelola yang enggak pas. Misalnya soal rekrutmennya yang harus diperbaiki, kualitas KPPS, hingga manajemen di lapangan. Oleh karena itu Banyaknya kritik terhadap pemilu serentak tidak lantas meninjau keserentakannya.  Evaluasi menurut saya tidak mesti harus buru-buru menghapus pemilu serentak, tapi pastikan apakah model keserentakan yang harus ditinjau satu sisi, dan di sisi yang lain ada soal tata kelola atau manajemen pemilu yang harus dievaluasi atau diubah.

Di akar rumput terjadi semacam gesekan. Supaya terjadi rekonsiliasi dengan segera harus bagaimana? 

Rekonsiliasi itu penting untuk menjaga kewarasan publik. Publik jangan sampai terlalu lama dicekoki oleh informasi yang sesat, yang hanya diproduksi oleh politik kepentingan. Rekonsiliasi itu sebetulnya untuk mengikis usaha-usaha yang membelah masyarakat, terutama dari sisi penyadaran masyarakat. Kedua, masyarakat harus diajak dan menyadari agar tidak mau diprovokasi dalam permainan politik elite. Nah, rekonsiliasi juga harus ada di level elitenya juga. Elite politik. 

Nah, di level elite ini kadang, rekonsiliasi itu sering diartikan dengan akomodasi. Maka, proses akomodasi ini juga harus dipilah mana akomodasi yang mengarah kepada sistem penguatan pemerintah presidensial ini, serta mana orang-orang atau pihak-pihak yang merusak sistem ini ke depan. Jadi, akomodasi ini bisa dilakukan untuk memperkuat sistem politik atau pemerintahan yang akan datang. 

Senin 15 April 2019 12:50 WIB
Kominfo: Isu Kesehatan Signifikan untuk Politik
Kominfo: Isu Kesehatan Signifikan untuk Politik
Marroli J. Indarto
Menjelang pemilihan presiden RI 2019, hoaks semakin gencar tersebar ke publik, terutama melalui saluran media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kuantitasnya bahkan lebih tinggi. Menurut data Kominfo RI, peredarannya melonjak hingga seribu persen. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan karena berita hoaks bisa memperkeruh suasana, memecah antaranak bangsa. 

Dalam data Kominfo RI, hoaks yang terkait di tahun politik ini terdapat berbagai macam, di antaranya terkait kesehatan. Untuk mengetahui hal itu, 
Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Kepala Subdirektorat Informasi dan Komunikasi Kesehatan, Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo, Marroli J. Indarto. Berikut petikannya: 

Bisa cerita bagaimana hoaks di tahun politik dan bagaimana pula penanganannya?

Kementerian Kominfo punya amanat menjalankan Undang-Undang untuk melaksanakan komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini kita sekarang sedang menghadapi masalah yang darurat terkait dengan hoaks. Ini saya mengutip dari sebuah lembaga riset ya, sebenarnya tentang hoaks ini hampir 70 persen masyarakat ini ingin hoaks itu diberantas. Bahkan kalau lebih detil lagi, kalau dibelah berdasarkan kategori status ekonomi seseorang itu mau dari tingkat SD maupun kuliah, itu paling tinggi di rata-rata yang lulus di S1, SD, SMP, SMA, ingin hoaks diberantas.

Nah, paling tinggi itu di tingkat kuliah. Artinya, jadi, makna dari data itu bahwa masyarakat berpendidikan ingin hoaks diberantas. Dari partai politik, semua partai politik ingin hoaks itu diberantas. Artinya pertanyaannya, pastinya ada aktor kan, yang memproduksi hoaks karena dari sebelah sini dari sebelah sana. Dari sebelah sana juga sebelah sini. Selanjutnya dari data Kominfo dari Agustus 2012 sampai Maret 2019 itu ada 1224 hoaks. Memang pada Agustus 2018 ini hoaksnya sedikit, hanya 25. Kami, Kominfo juga melakukan track terhadap hoaks. Paling Agustus 25, 27, sampai akhir tahun, Desember, paling tiap bulan sebulan 75. Tapi mulai Januari melonjak seratus persen ya, hoaksnya ada 175 per bulan. Di Februari dari 175, naik menjadi 353, jika dibandingkan dengan 2018, hoaksnya meningkat, dibandingkan dengan Agustus 2018 hampir 1000 persen. Maret lebih tinggi, ada 453.

Nah, temuan hoaks paling tinggi adalah hoaks terkait politik, itu 319, kita sebut 5 terbesar saja ya: politik 319, kesehatan 182, pemerintahan 170, fitnah 151, dan kejahatan 87, sisanya banyak ya, ada agama, agama ada 81, sisanya ada bencana alam, penipuan dan lain-lain. Artinya bahwa kita harus aku tren terhadap hoaks ini terus meningkat. 

Pada wawancara sebelumnya, dari Kominfo juga, Pak Deddy Hermawan mengatakan bahwa hoaks paling tinggi adalah terkait agama? Bagaimana penjelasannya? 

Tapi politik ini banyak, terkait pilpres, ada sedikit-sedikit unsur agamanya. Di kesehatan juga tinggi lho. 

Nah, itu bagaimana? 

Nah, hoaks di kesehatan ini lumayan tinggi. Kalau mengacu data Kominfo ini peringkat kedua ya. Hoaks ini terbagi dua. Pertama itu hoaks yang kesehatan yang terkait dengan politik, misalkan dana kesehatan, BPJS untuk membangun infrastruktur ya. Terus, ada tuh ada seorang yang lumayan terkenal bahwa anak-anak Indonesia kekurangan gizi  karena duitnya untuk membeli aspal, kurang gizi ini terkait dengan stunting kan, itu hoaks kesehatan yang terkait politik. Yang keduanya kesehatan yang memang terkait kesehatan, misalkan kolang-kaling bisa mengobati diabetes, air minum dalam kemasan bisa meledak. Itu contoh-contohnya aja ya.

Jadi, artinya saya tegaskan lagi ya di bidang kesehatan misalkan hoaks tentang BPJS digunakan untuk infrastruktur, ini kan BPJS dana kesehatan, ini enggak ada hubungannya, infrastruktur ada anggarannya sendiri. Terus lagi, tentang dana BPJS tidak menanggung pembiayaan, itu tidak benar juga. BPJS itu sejak awal, konsepnya urun biaya. Jadi, artinya, BPJS membayar berapa, masyarakat membayar berapa melalui iuran.

Cuma kadang-kadang masyarakat di Indonesia itu, misalkan ya, yang harusnya bisa melahirkan secara normal begitu ya, lebih ke gaya hidup ya, kadang ingin sesar, itu kan sebenarnya harus membayar tambah dana. Terus misalkan obat; obat di dalam BPJS itu kan jelas, sudah ada ketentuannya, dia ingin obatnya tidak generik atau apa, itu kan harus nambah. Kemudian dianggap, wah, BPJS sekarang harus bayar. Itu salah.

Ada lagi juga yang viral, dulu ada seorang dokter bilang; sekarang rumah sakit kami tidak bekerja sama lagi dengan BPJS, padahal dari statementnnya, Menteri Kesehatan itu hanya 7 rumah sakit saja, tidak banyak, tidak sampai 10 rumah sakit yang memutus kerja sama dengan BPJS. Karena apa? Karena kalau kerja sama dengan BPJS harus terakreditasi rumah sakitnya, nah, dia sedang proses akreditasi. 

Orang yang berbohong terkait kesehatan itu apa motifnya? 

Sebenarnya psikologis ya. Orang Indonesia itu, agak khawatir segala hal terkait kesehatan. Terutama kesehatan dirinya. Kalau dipantik dengan isu-isu kesehatan, orang lebih cepat bergerak. Padahal belum tentu benar. Banyak motivasinya, bisa jadi karena dia akan menjual sesuatu. Kedua, dia mengisi ketidaktahuan-ketidaktahuan publik. Ya, motivasinya membikin satu isu saja. Padahal isu kesehatan itu, benar tidaknya harus ke dokter yang mengetahuinya. 

Di bidang kesehatan ini komposisinya berimbang, hoaks yang politis dan nonpolitis. Kalau yang nonpolitis ini lebih disebabkan karena ingin menimbulkan ketakutan. Kalau yang politis itu, nembaknya ke arah pemerintah kesehatan, seperti tadi BPJS. 

Kenapa menyerang lewat kesehatan untuk tujuan politik itu banyak? 

Karena kesehatan, kesehatan itu kan sesuatu yang harus ditanggung pemerintah. Dan kita tahu hari ini BPJS lebih dari 200 juta penggunanya. Artinya, menyerang satu isu, mendelegitimasi BPJS saja, dampaknya besar, dari sisi jumlahnya, hampir 160-an juta orang data sampai Juli (2018) menggunakan fasilitas kesehatan BPJS, artinya dia berobat, periksa, itu mengakses kan, itu sangat tinggi sekali kan. Satu isu saja, BPJS tidak gratis, dampak politisnya luar biasa. 

Kalau kita lihat narasi-narasi di bidang kesehatan yang nonpolitis ya, lebih ke ingin instan ya, kolang-kaling bisa menyembuhkan diabetes ya, itu kan sederhana padahal tidak. Artinya, model-model begitu kan mudah ditangkap masyarakat. Tanaman dewa petir ampuh mengobati kanker, itu kan mempengaruhi masyarakat kita yang sedang hobi-hobinya mencari pengobatan alternatif  pengobatan. 

Kesehatan itu terkait dengan nyawa. BPJS ini kan mengcover penyakit-penyakit yang berat juga kan, kanker, cuci darah, ini kan biayanya, apalagi jantung, asal tahu saja, orang pengobatan jantung itu kalau dikonversi dengan peserta yang lain itu setara dengan 5 ribuan peserta satu kali obat, 100 juta lebih, bayarnya sama. Artinya, kalau itu kemudian dinarasikan itu tidak dicover, orang jadi khawatir, psikologis kan. Berkaitan langsung dengan dirinya. Misalkan saya biasa cuci darah, biasanya gratis, tiba-tiba dapat info tidak dicover; bagaimana; kan masalah nyawa. Kalau isu politik sudah selesai, nanti isu kesehatan. Trennya terus naik. Nah, yang nonpolitis ini tadi, ketika terjadi banyak kanker, orang mencari alternatif, padahal belum teruji dalam bidang medis. 

Intinya penyakit berat seperti cuci darah tetap dicover ya? 

Negara tetap mengcover.

Bagaimana BPJS membayar sedemikian banyak? 

BPJS selalu mengalami defisit ya. Itu artinya antara jumlah klaim dengan premi yang dibayar itu selalu defisit. Itu ada angkanya. 

Negara mengatasi itu bagaimana? 

Ya banyak hal, negara kan mensubsidi, terus memberikan dana itu. Pilihannya itu atau menaikkan kan preminya kan. Tapi kalau menaikkan angka preminya kan kemudian kan menjadi isu bersama. Jadi, kesehatan menjadi isu menarik. Isu sekarang harus membayar itu kacau banget. Ini signifikan juga dampaknya. 

Kamis 4 April 2019 9:0 WIB
Pesantren Perlu Hidupkan dan Sebarkan Ilmu Manthiq untuk Tangkal Hoaks
Pesantren Perlu Hidupkan dan Sebarkan Ilmu Manthiq untuk Tangkal Hoaks
Belakangan ini, dunia maya semakin gencar dipenuhi ragam konten. Meski ada yang bermuatan positif, tapi kebanyakan jurstru berita, video, foto palsu atau biasa disebut hoaks. Masih mending jika konten tersebut untuk guyonan, kebanyakan menyebabkan permusuhan, kebencian, dan perpecahan. 

Jika dibiarkan hal semacam itu bisa menyebabkan disintegrasi bangsa sehingga semua pihak perlu bekerja sama mencegahnya. Paling tidak meminimalisasinya. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) dan Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui program Ngaji Teknologi berupaya untuk hal itu. Sasaran Ngaji Teknologi adalah para santri dengan pendekatan ilmu manthiq.
 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai program tersebut, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Staf Khusus Kominfo Bidang Komunikasi Publik Deddy Hermawan di Kantor PCNU Kabupaten Garut, Selasa (2/4). Berikut petikannya:

Kenapa Ngaji Teknologi yang membahas ilmu manthiq ini disupport Kominfo? Apa tujuannya?

Jadi begini, kami dari Kominfo sangat concern (memiliki perhatian) untuk mengurai persoalan-persoalan terkait banyaknya dan maraknya hoaks. Karena hoaks kebanyakan berbasis dan menggunakan agama sebagai salah satu bahan dalam menyebarkan hoaks itu yang kita bedah secara bersama. Ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama kita dengan kawan-kawan dari MUI, dari NU, Muhammadiyah dan teman-teman organisasi massa Islam yang lain. 

Kemudian apa yang kami temukan dalam konteks hoaks itu adalah perlu kembali ke dalam pemahaman secara mendasar mengenai munculnya kisah atau cerita hoaks ya. Kami melihat memperkuat mengenai kembali belajar logika berpikir yang benar sesuai tradisi, dalam hal ini manthiq itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi atau mengurai maraknya hoaks di wilayah digital atau di dunia maya, virtual. Ini yang penting karena yang kami lihat selama ini hoaks-hoaks itu selalu menggunakan dasar-dasar berpikir yang tidak sistematis.

Kajian-kajiannya lahir dari mencuatnya pragmatis dan gampang memberikan penilaian-penilaian secara frontal terhadap teman-teman yang lain. Misalnya kemarin tulisan atau makna kafir dan sebagainya itu kan, yang kemudian ternyata di dalam agendanya teman-teman NU yang di Ciamis (maksudnya Kota Banjar) kemarin diurai juga kan, bukan serta-merta menyatakan orang kafir. Artinya untuk menuju statement kepada kafir, pasti kan ada tahapannya, ada prosesnya, ada syaratnya, dan itu hanya bisa dipelajari  melalui perkuatan manthiq. 
Jadi, kami dari Kominfo bekerja sama dengan Lakpesdam dan LTNNU melakukan uji coba program, khususnya di Jawa Barat, kita keliling di lima lokasi kota. Dari situ kemudian kita akan evaluasi bentuk penajaman programnya akan dibuat bagaimana. Kita memang belum punya bentuk, tetapi dengan mendasarkan kita mempelajari manthiq, insyaallah akan ada benang merah dalam konteks memerangi dan mengurai problem, terutama tentang hoaks. 

Hoaks ini penting menjadi bahasan karena bisa membuat persoalan-persoalan kohesivitas sosial kita jadi pecah. Jadi, ada polarisasi yang sama sekali kita menjadi dasar kita dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Mungkin itu.  

Bagaimana Kominfo menemukan hubungan antara informasi hoaks dengan kemampuan cara berpikir atau logika?   

Jadi begini, yang kami temukan ada korelasi antara kemampuan berlogika dengan yang mendesain informasi. Memang ada yang mendesain untuk menciptakan itu dan kemudian yang menyebarkannya, kan begitu. Nah, bagi yang si penerima ini, kalau dia mempunyai dasar dan potensi logika memahami cara berpikir berdasarkan ilmu manthiq tadi, pasti dia akan bisa mengurai mana informasi itu yang benar dan tidak. Kalau dilihat dari tata cara ilmu manthiq, mengurai sesuatu persoalan, pasti akan ditemukan bahwa yang (informasi) didesain tadi, yang diciptakan oleh sekelompok orang tadi, tentu, siapa pun yang menginginkan dispiratis sosial yang muncul, pasti akan tahu bahwa konten ini adalah salah, begitu, sehingga dengan cara begitu, setiap individu, kelompok sosial, yang mempunyai basis kemampuan ilmu manthiq, bisa memfilter apa yang menjadi konten di wilayah publik, yang muncul di medsos dan sebagainya. Jadi, dia tidak serta-merta akan termakan oleh isu-isu (hoaks) mereka (yang mendesain) yang menginginkan hal-hal itu terjadi. 

Nah, berarti rata-rata di Indonesia si penerima informasi yang tidak bisa memfilter itu tidak paham ilmu ilmu logika atau manthiq? 

Nah, itu yang saya belum tahu, makanya kita kaji dengan ini. 

Lalu kenapa menggunakan ilmu manthiq yang umum diajarkan di pesantren? 

Kan sebagian besar (hoaks) yang ada di publik itu kan berbasis menggunakan agama, terutama Islam. 

Itu ada kajian perbandingannya dengan konten lain, kira-kira berapa persen? 

Wah, banyak. 

Berarti hoaks berbasis agama itu mendominasi ya? 

Mendominasi. 

Apa bisa menyebutkan presentase? 

Kalau presentasenya saya tidak tahu pasti, tetapi lihat saja, dikit-dikit masalah agama, dikit-dikit masalah agama, kan begitu. Kita lihat saja misalnya, tiba-tiba pemerintah dianggap thaguth. Apa dasarnya coba? Kalau kita baca sejarahnya secara rinci kan apa-apa saja hajat hidup beragama diurusi negara, tidak ada yang diselewengkan. Karakteristik apa yang disebut sebagai thaghut, itu yang menjadi pertarungan kita. Ya, kita, misalnya kelompok NU berhadapan dengan khilafah, kan gitu. NU menganggap ini sudah Islam; orang menurut NU Pancasila itu sudah Islam, yang lain kan mengatakan bukan. Itu yang kita lihat. 

Kemudian mereka menciptakan arus pemikiran, misalnya seolah-olah bahwa pemerintah ini melawan dan memusuhi umat Muslim, sementara kita tahu urusan haji, urusan zakat, urusan shalat, semua negara memfasilitasi. 

Mereka tujuannya negara karena menyerang pemerintah sebagai tidak Islam. Ini artinya kekuasaan. Lalu, kenapa yang digunakan isu-isu agama? 

Saya tidak tahu. Ya mungkin karena mayoritas masyarakat kita Islam dan isu itu yang mudah diangkat saja. Itu barangkali. 

Lalu, kalau pendekatan secara psikologis orang yang berwatak tanpa berpikir panjang dalam menyebarkan hoaks itu bagaimana? 

Itu karena mereka tidak memahami ilmu manthiq. 

Bukan kelainan atau gangguan kejiwaan secara psikologis? Kalau itu dilakukan banyak orang, berarti sedang terjadi gangguan kejiwaan secara berjamaah? 

Karena mereka dicekoki kepada mereka yang sifatnya seperti itu tadi. Misalnya, udah pokoknya kalau bukan teman kita, pokoknya kafir. 

Apa itu gangguan psikologis?

Waduh, saya tidak tahu kalau itu. Harus diuji juga. Tetapi juga saya melihat ini karena pragmatisme dogma yang terus-menerus, dogma yang dicekokkan kepada komunitas. 

Dogma itu kan bersifat searah kan, dan tanpa kritik, lagi-lagi ini masalah logika berpikir, ya.

Logika. Nah, ini makanya, lagi-lagi masalah logika. 

Nah, bagaimana supaya kemampuan berpikir dengan kaidah ilmu manthiq ini bisa menjadi massal atau memasyarakat?  

Makanya perlu dihidupkan kembali tradisi manthiqnya. Kami ini punya target bagaimana tradisi manthiq yang hidup di dalam kultur Islam, terutama di pesantren, itu menjadi hidup. Kalau dengan cara begini kan, nanti masif juga, orang bisa mempelajarinya. 

Selama ini kami melihat dari sekian rangkaian proses, rata-rata ilmu manthiq itu diberikan kepada santri-santri senior, sementara yang menjadi sasaran mereka untuk melakukan hoaks itu tadi, itu kan kepada santri-santri yang baru-baru, kecuali santri-santri yang mempunyai kepentingan atas ilmu itu (manthiq). Rata-rata itu yang terjadi. 

Sekarang bagaimana kawan-kawan di NU mengubah misalnya semacam kurikulum baru mendesain bahwa ilmu manthiq itu perlu dipelajari santri awal. Seperti itu harapannya supaya bisa membantu mengurai problem hoaks. 

Tahapan utamanya adalah mengarusutamakan logika di pesantren dengan harapan kemudian ke depan, ilmu berpikir yang benar jadi memasyarakat, kira-kira begitu ya tujuan program ini? 

Iya supaya bisa memfilter dirinya sendiri terhadap isu-isu yang fitnah itu. 

Bagaimana untuk masyarakat di luar pesantren? 

Karena begini, saat ini, karena arus utama Indonesia ini (informasi hoaks) masih menggunakan Islam ya, itu yang menjadi poin utama, bahwa kemudian ada masyarakat lain yang berbeda dengan itu, ya kami akan gunakan dengan cara lain karena dari Kominfo juga sudah masuk ke dalam literasi digital yang melibatkan masyarakat-masyarakat yang tidak berkultur agama. Jadi, kita didik juga. 

Kalau panduan sederhana, tanpa belajar ilmu logika terlebih dahulu, kan manusia itu mempunyai perangkat tersendiri, semacam sensor, informasi yang tidak berlogika itu bagaimana? 

Begini, setiap informasi itu pasti memiliki value (nilai) yang dipakai untuk mempengaruhi orang lain. Tujuan dari diciptakannya komunikasi atau bahan untuk berkomunikasi adalah mempengaruhi orang lain. Nah, inilah yang kemudian, desain ini, yang kemudian kita coba urai pemahaman cara berpikir tadi. Jadi, kontennya pasti kan punya tujuan, tapi si penerimanya, mau atau tidak ikut dalam konteks orang yang bertujuan tadi. Kalau kita agak berpikir sedikit kritis saja, barangkali tidak akan terseret menuju ke sana. Oh, ini informasi kurang pas, oh, ini tidak benar. 

Paling tidak bertanya ulang sebelum percaya pada informasi yang kita terima, begitu ya? 

Iya, kalaupun tidak serta-merta percaya, kan setidaknya mempertanyakan, informasinya seberapa benar juga.

Bagaimana kaitannya dengan pendidikan di Indonesia? 

Jadi begini. Jadi, perubahan sosial hari ini, salah satunya yang mendorongnya kan adalah tumbuhnya penggunaan internet. Anda pakai smartphone kan, coba Anda lihat di medsos, dalam satu hari, berapa banyak informasi yang masuk di dalam, tersampaikan di dalam medsos. Kalau jumlah volume informasinya sangat membludak dan tendensi informasinya sama, maka orang akan berpikir bahwa itu benar, oh, ini banyak kok informasinya, banyak yang mengatakan benar, maka orang akan terseret menjadi mengatakan ikut benar (meskipun informasi itu keliru atau hoaks). 

Makanya, selain kita menyajikan konten-konten positif seperti yang dilakukan NU Online, kita harus membentengi individu-individu supaya tidak gampang terseret pada arus besar tadi. Nah, ini nanti bukan pekerjaan mudah, selain kita menyiapkan individunya bisa pintar, kita juga harus menyiapkan produksi konten yang setanding juga. 

NU Online ini adalah portal nomor satu dalam konteks Islam. Tapi apakah NU Online cukup? Enggak. Karena yang lain banyak yang melakukan itu. Jadi, kita harus banyak menciptakan banyak sekali jenis-jenis seperti NU Online ini supaya banyak dan membanjiri informasi publik yang positif yang benar. Tidak semata-mata hanya menaikkan trafik.

Regulasi negara yang ada sekarang ini masih kurang efektif untuk menangkal hoaks ya? 

Regulasi sudah ada, beberapa regulasi; ada Undang-Undang ITE ada Undang-Undang Penyebaran Kebencian, ada undang-undang lain, fatwa pun sudah ada, fatwa dari MUI tentang penggunaan medsos sudah ada. Artinya pirantinya secara infrastruktur sudah dapat, tapi individu-individu yang menerima informasi ini yang harus digarap. 

Kenapa regulasi sudah ada, orang atau kelompok yang melakukannya, beberapa sudah dijerat hukum, tapi pencipta dan penyebarnya tidak kapok? 

Kan ini mereka bertujuan, sesuatu kelompok yang bertujuan untuk membius masyarakat dengan cara seperti ini. Kasusnya banyak. Ada orang yang menciptakan instabilitas dengan cara melontarkan informasi palsu dan sebagainya. Jadi, mari setelah kita punya kemampuan berpikir, menata ulang cara berpikir, kemudian kita akan bagaimana melakukan bagaimana cara mengklarifikasi informasi itu. Kemudian tahap ketiga, bagaimana kita memulai menulis konten yang benar, informasi yang benar. 

Kembali lagi ke manthiq, apakah Kominfo sudah memproduksi panduan praktis yang sangat sederhana berlandaskan ilmu tersebut, terkait bagaimana cara bermedia sosial yang benar?  

Tradisi ini, ilmu manthiq, yang mempelajari ini adalah santri senior. Nah, ini bagaimana, terserah teman-teman, saya bukan ahlinya, kami dari negara bukan ahlinya dalam hal itu, silakan kepada para ahli manthiq ini menyampaikan itu menjadi materi yang bisa dipahami secara luas.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG