IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional
TWEET TASAWUF

Yang Perlu Diperhatikan ketika Mengucap Istighfar

Selasa 2 Juli 2019 14:30 WIB
Bagikan:
Yang Perlu Diperhatikan ketika Mengucap Istighfar
Jakarta, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Caringin, Bogor, Jawa Barat, KH M. Luqman hakim menyatakan bahwa hamba yang beristighfar mengakui eksistensi kehambaan di hadapan Allah SWT.

Sebab menurutnya, hakikat hamba adalah sosok tak berdaya dan tak mampu, hina, apalagi gerak-gerik hamba tanpa penyertaan Allah, berarti adalah ucapan dan tindakan yang salah dan penuh kealpaan.

“Hamba yang beristighfar berarti mengakui tajallinya Allah dalam Asma’ Keagungan-Nya. Karena Pengampunan Allah itu manifestasi dari Kemahaagungan-Nya,” ujar Kiai Luqman dikutip NU Online, Selasa (2/7) lewat twitternya.

“Musyahadah hamba kepada Asma’ Keagungan-Nya, merupakan prestasi paling elementer dalam mengenal siapa dirinya,” sambung Direktur Sufi Center ini.

Ia juga menjelaskan, Istighfar berarti kefanaan hamba, lebur dalam eksistensi Keagungan Allah SWT. Orang yang tidak pernah beristighfar tidak pernah mampu memasuki maqam fana’ apalagi tahap al-Baqa’. Yaitu Penyaksian Keabadian Ilahi dalam Keagungan-Nya.

Bila Allah mengampuni dosa-dosa seseorang, lanjutnya, ia pasti ditakdirkan beristighfar. Betapa indahnya Istighfar itu. Beristighfarlah, ajaknya, namun hati seseorang harus tetap bersholawat. Sebab manusia bisa istighfar semata karena syafaat Nabi Muhammad SAW.

“Bersholawatlah tetapi hatimu beristighfar, karena kamu bersholawat itu disebabkan ampunan Allah padamu. karena SholawatNya Allah pada Sang Nabi SAW,” jelas Kiai Luqman.

Istighfar, imbuhnya, sangat dicintai oleh Allah SWT. Mahabbatullah tidak pernah terjadi manakala hamba tidak beristighfar setiap saat. Oleh sebab itu, hamba yang beristighfar dapat menumbuhkan rindu kepada Allah, karena Cinta-Nya turun pada hamba-Nya yang beristighfar.

“Istighfar melahirkan perdamaian kemanusiaan, karena dalam Istighfar pun ada dua macam Istighfar. Istighfar untuk diri sendiri, dan yang bersifat sosial kemanusiaan, yaitu memohonkan ampunan kepada sesama hamba Allah,” tandas Kiai Luqman. (Fathoni)
Bagikan:
Selasa 2 Juli 2019 23:30 WIB
Arab Saudi dan NU Bergandengan Tangan Perkuat Islam Moderat
Arab Saudi dan NU Bergandengan Tangan Perkuat Islam Moderat
Jakarta, NU Online
PBNU menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A. Abid Althagafi ke Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Pusat, Selasa (2/7). Ia diterima Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan beberapa pengurus syuriyah dan tanfidziyah di antaranya KH Nurul Yaqin Ishaq, Bendahara H Bina Suhendra, Sekretaris Jenderal Helmy Faishal Zaini, Ketua Robikin Emhas, H Eman Suryaman, H Umarsyah, dan Wakil Sekjen Ishfah Abidal Aziz. 

Di antara obrolan mereka adalah tentang fenomena kekerasan atas nama agama Islam terutama yang dilakukan ISIS, serta paham yang membidahkan kebiasaan umat Islam yang baik yang telah tumbuh berkembang di seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi’raj dan lain-lain. Selain itu kedua belah pihak juga menjajaki kerja sama dalam berbagai bidang seperti dalam pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.  

Kiai Said dan dubes bercakap dengan bahasa Arab. Kiai Said sangat pasih dalam bahasa tersebut karena pernah tinggal di Arab Saudi selama 13 tahun saat menuntut ilmu sampai mendapat gelar doktor. 

“Hari ini, PBNU kedatangan tamu mulia. Beliau adalah diplomat ulung, diplomat senior yang langsung mendapat amanah dari Raja Salman Abdul Aziz agar memperkuat, meningkatkan hubungan Indonesia Saudi terkait kerja sama haji dan umrah, hubungan dagang, budaya, sosial. Mudah-mudahan Indonesia mendapat berkah dan kami sangat bangga gembira karena dubes Arab Saudi yang baru ini yang sangat terbuka, intelek, dan berpandangan sama dengan NU yaitu sama-sama berpandangan Islam washatiyah (moderat), itu akan jadi titik keberangkatan kita,” kata Kiai Said kepada awak media selepas pertemuan tersebut.  

Menurut Kiai Said, hari ini nama Islam rusak karena munculnya sekelompok Islam yang radikal, ekstremis, dan teroris. Oleh karena itu, Arab Saudi dan Indonesia, khususnya NU, akan bergandengan tangan memperbaiki Islam yang penuh rahmat, ramah, damai, cinta, penuh kasih sayang, kemanusiaan. 

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqofah Ciganjur ini menambahkan, orang yang mengaku agama Islam, dan melakukan kekerasan atas nama agamanya adalah bertentangan dengan Al-Qur'an. 

“Tidak boleh ada dakwah Islam dengan cara kekerasan, tapi dengan cara ramah dan damai,” pungkasnya. 

Setelah bertukar cenderamata Dubes Arab Saudi dan beberapa pengurus PBNU berfoto bersama di depan lukisan pendiri NU, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari di beranda ruangan Kiai Said. (Abdullah Alawi)

Selasa 2 Juli 2019 23:0 WIB
Perihal Perkawinan Sedarah Warga Sulsel, MUI: Haram dan Harus Dilarang
Perihal Perkawinan Sedarah Warga Sulsel, MUI: Haram dan Harus Dilarang
Ilustrasi pernikahan (ist.)
Jakarta, NU Online
Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menegaskan, secara hukum pernikahan sedarah itu haram dan tidak boleh. Kata Kiai Cholil, keharaman pernikahan sedarah tercantum dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 23-24. 

“Surat an-Nisa ayat 23-24 inilah yang menjelaskan haramnya perempuan untuk dinikahi, termasuk adalah saudarinya atau saudara perempuannya,” kata Kiai Cholil kepada NU Online, Selasa (2/7).

Lebih dari itu, lanjut Kiai Cholil, perkawinan sedarah tetap haram meski bapaknya sendiri yang menjadi walinya. “Saya melihanya secara hukum jelas haram dan tidak boleh meskipun bapaknya sendiri wali, apalagi walinya orang lain,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, seorang warga Bulukumba, Sulawesi Selatan, Ansar (32) membawa kabur adiknya, Fitriani (20), ke Kalimantan. Di sana, keduanya kemudian melangsungkan pernikahan dengan diam-diam. Ansar meminta sepupunya, Samparaja, untuk menjadi wali nikahnya. Saat melangsungkan pernikahan dengan kakaknya itu, Fitriani dikabarkan telah hamil 4 bulan.

Kelakuan Ansar itu memantik kemarahan keluarganya yang ada di Bulukamba, Sulawesi Selatan. Bahkan, orang tua mereka sampai membuat pernyataan yang menyatakan bahwa keduanya tidak lagi diakui sebagai anak. 

Ansar juga diketahui sudah memiliki istri yang bernama Herfina. Herfina tidak terima dengan kelakuan suaminya itu. Ia kemudian melaporkan Ansar ke polisi dengan tuduhan perzinahan. 

Bagi Kiai Cholil, latar belakang atau motif orang tersebut menikahi adiknya sendiri harus diteliti dan didalami, terutama terkait dengan kejiwaannya. Apakah jiwa orang tersebut stabil atau tidak dan sadar atau tidak.

“Saya lebih melihat mengapa dia diam-diam dan cenderung memaksa, mungkin secara kejiwaan perlu diperiksa, perlu diteliti untuk yang sebarnya. Sehingga hukum bukan karena dia menikahnya, tapi mungkin ada ketidaksadaran dan ketidakstabilan jiwanya,” terangnya.

Menurut Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah Depok ini, praktik perkawinan sedarah seperti itu harus dilarang dan dicegah. Secara hukum, perkawinan seperti itu juga tidak sah sehingga keduanya harus dipisah.

“Harus dilarang. Bahasa hukumnya, batal demi hukum. Kalau disuruh cerai berarti pernah sah. Jadi gak sah sama sekali. Jadi ini batal demi hukum dan harus dilarang, harus dicegah oleh kita. Harus dipisah karena tidak sah secara hukum. Kalau berbuat di luar itu, berarti dia melanggar syariat hukum Islam yang tidak sah untuk dinikahi. Apalagi dia ngomongnya agamanya Islam,” urainya. (Muchlishon)
Selasa 2 Juli 2019 22:0 WIB
Workshop Kemenag Bahas Pentingnya RUU Pesantren
Workshop Kemenag Bahas Pentingnya RUU Pesantren
Pembukaan Workshop RUU Pesantren, Selasa (2/7)
Bogor, NU Online
Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menggelar Workshop RUU Pesantren; Arah, Tantangan, dan Impikasi. Kegiatan yang diikuti para pengasuh pesantren berlangsung di Hotel Sahira Butik Hotel, Bogor, Jawa Barat.

Dibuka Selasa (2/7) sore, Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Amsal Bakhtiar mengatakan RUU Pesantren merupakan gagasan yang disepakati oleh komisi VIII DPR, di mana hasilnya disepakati RUU yang dilanjutkan pembahasannya oleh DPR dan kemudian disahkan oleh pemerintah di awal tahun.

Para peserta diundang dalam workshop karena diperlukan kontribusi positif bagi RUU. "Karena jika disahkan oleh DPR maka itu akan menjadi  the poin of no return (tidak bisa kembali). Karena itu, workshop RUU ini harus dicermati dengan baik, agar hasil dari kegiatan ini merupakan sesuatu yang baik dan memajukkan bagi pesantren," kata Amsal.

Menurutnya tidak ada niat dibuatkannya RUU tersebut untuk mengucilkan pesantren, karena kontribusi pesantren sudah ratusan tahun bagi bangsa Indonesia yang beradab, berpendidikan, dan cerdas. RUU ini dibuat sebagai penghargaan bagi pesantren yang telah ikut berjuang memerdekakan Indonesia.

Selain itu, pesantren merupakan garda terdepan (back up) yang mempertahankan NKRI dari tangan Komunis di tahun 1965. Juga, pada masa transisi dari Orde Baru ke era Reformasi, pesantren telah mempengaruhi. "Oleh karena itu, kita ingin memposisikan pesantren yang sangat strategis, di tahun ke 74 kemerdekaan indonesia," lanjutnya.

Amsal mengatakan adanya tantangan pesantren sekarang adalah bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah perkembangan industri IT yang terjadi karena suatu goncangan yang hebat (distruption), banyak yang kemudian usaha-usaha yang mati total karena tidak mengikuti perkembangan IT.
 
"Goncangan inilah yang kemudian akan menghinggapi dunia pesantren. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara pesantren menghadapi era distruption tersebut, karena jikat tidak dilakukan pembenahan melalui IT, pesantren akan semakin tertinggal dengan dunia pendidikan lain," paparnya.

Adanya workshop ini, ungkap Amsal, juga menjadi salah satu wadah diskusi bagaimana kasus di atas dapat dihadapi oleh pesantren, yang kemudian nantinya dibuatkan rekomendasi untuk rapat Pleno DPR sebelum disahkan menjadi UU Pesantren.

Sementara itu, Kepala Bidang Litbang Pendidikan Keagamaan M Murtadho menambahkan posisi forum ini merupakan halaqoh yang diwakili oleh wilayah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Murtadho menyebutkan tantangan yang juga berdampak ke dunia pesantren, adalah bonus demografi 2030. Di mana Indonesia berada di titik puncak. "Jika santri tidak mempunyai kompetensi maka pesantren akan tertinggal," katanya. 

Selama ini banyak yang mengasumsikan pesantren sebagai tempat kumuh dan belum maju. "Harapannya dengan UU Pesantren, pemerintah dapat membantu persoalan tersebut," pungkasnya. (Kendi Setiawan)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG