IMG-LOGO
Nasional

Yuk Move-on, Jangan Bahas Konflik Piplres Lagi


Rabu 3 Juli 2019 17:30 WIB
Bagikan:
Yuk Move-on, Jangan Bahas Konflik Piplres Lagi
Sumber: Kompas.com
Jakarta, NU Online
Pemilu 2019 telah usai. Walaupun sempat melahirkan perbedaan dan perselisihan di antara kontestan dan simpatisan baik di dunia nyata maupun dunia maya, sudah saatnya melakukan rekonsiliasi kebangsaan dengan menghapus segala perbedaan dan perselisihan tersebut.

“Kita harus move-on dan menatap Indonesia yang lebih baik ke depan. Akhirilah politik identitas, akhirilah pilihan diksi yang membuat posisi orang lain tidak nyaman, akhirilah memvonis orang lain seperti menuduh berbuat curang. Sudahlah kita tinggalkan saja segala bentuk hoaks, hate speech, dan lain-lain,” ujar pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing di Jakarta.

Dalam pengamatan profesionalnya, selama kampanye Pemilu lalu, terdapat komunikasi politik yang menggunakan pilihan diksi yang tidak edukatif. Bahkan ada lontaran-lontaran yang membuat pihak tertentu tidak nyaman dengan pesan tersebut. Hal itu jelas tidak sesuai dengan nilai sila Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

“Saya garis bawahi kata beradab. Komunikasi politik juga harus beradab jadi semua aktivitas kehidupan kita harus beradab, ekonomi beradab, politik beradab, komunikasi politik juga beradab, lontaran pesan yang disampaikan juga harus pilihan diksi yang beradab, karena itu landasan Pancasila,” tuturnya.

Untuk itulah, ia mengajak seluruh bangsa untuk kembali berkontribusi membangun bangsa dan negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD ’45 yaitu memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga diminta tidak lagi memperbincangkan perbedaan atas dasar agama, suku, atau apapun yang sifatnya mempertajam perpecahan. Tetapi memperbincangkan tentang program atau segala perbaikan program pembangunan juga mengkritisi hal-hal yang dinilai dari melenceng dari komitmen kebangsaan.

“Sekarang kita bersyukur sudah ada presiden terpilih, 2019-2024. Biarlah presiden terpilih menyusun kabinet dan programnya untuk mewujudkan janji-janjinya di masa kampanye. Dan mari kita dukung dengan memberikan masukan dan kritik dan sifatnya konstruktif,” imbuhnya.

Selain itu, ia mengajak agar masyarakat berpikir kritis terhadap konten media sosial dengan tidak terburu mempercayai isinya. “Yang dibutuhkan sekarang adalah kecerdasan masyarakat terhadap sosmed, sehingga tidak mudah tergiring dan percaya begitu saja,” tukasnya.

Emrus mendorong agar akun media sosial didaftarkan dengan menggunakan kartu identitas untuk mengurangi konten negatif yang diungkapkan di balik nama palsu atau anonim. Menurutnya, langkah itu bukan bagian dari membatasi kebebasan berpendapat, tetapi untuk mempermudah mengidentifikasi pembuat konten. Pasalnya, ruang publik itu bukan hanya milik pegiat medsos, tetapi milik bersama.

“Semua harus bertanggungjawab sehingga masyarakat harus didik segala perilakukanya, termasuk perilaku komunikasi. Jadi tidak boleh sekehendak melontarkan pesan di medsos karena kita bersinggungan dengan manusia lain dan semua orang bisa mengakses. Kalau ingin bebas sendiri, teriak saja di ruang pribadi,” tandas Emrus. (Red: Ahmad Rozali)
Bagikan:
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG