IMG-LOGO
Nasional

Lakpesdam Doakan Jokowi-KH Ma'ruf Bisa Sejahterakan Masyarakat

Kamis 4 Juli 2019 9:0 WIB
Bagikan:
Lakpesdam Doakan Jokowi-KH Ma'ruf Bisa Sejahterakan Masyarakat
Presiden H Joko Widodo (baju hitam) foto: ilustrasi
Jakarta, NU Online
Euforia Pilpres masih terasa di kalangan masyarakat, konstalasi politik yang kuat menyebabkan dinamika demokrasi semakin komplek. Beruntung, semua berjalan dengan baik dan sukses sehingga tidak ada kerusuhan yang berkepanjangan.

Pascaputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari yang lalu, memperkuat kemenangan H Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024.

Semua elemen bangsa tertumpu pada kedua tokoh ini, terutama kepada KH Ma'ruf Amin yang memiliki latar belakang ulama. Maklum, sudah lama tidak melihat sosok ahli fiqih memimpin negeri kapasitasnya sebagai kepala negara atau wakil kepala negara. Gagasan terbaiknya sangat dinantikan, sebagai bagian dari implementasi visi Indonesia Maju yang telah disusunnya bersama Joko Widodo.

Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H Marzuki Wahid kepada NU Online, Rabu (3/7) mengatakan, Lakpesdam ikut serta mengawal seluruh agenda yang dilakukan oleh pemerintah, tentu dengan pengawasan yang penuh dengan tanggung jawab.

Menurut dia, yang paling penting, pemerintahan presiden-wakil presiden Jokowi-KH Ma'ruf Amin meningkatkan konsistensi anak bangsa terhadap cinta tanah air, setia kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945, bhinneka tunggal ika dan berpegang pada moderasi beragama.

"Kedua, penegakan hukum harus terus dilakukan tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, dan tanpa tebang pilih. Tegakkan hukum sepenuhnya dan seharusnya," ucap H Marzuki Wahid.

Hal pokok lainnya adalah kabinet yang dipimpin Jokowi-KH Ma'ruf Amin harus tetap berkonsentrasi pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan tanpa pandang bulu dan tanpa diskriminasi.

"Termasuk untuk mereka yang membenci pemerintah. Terakhir, Jokowi dan Kiai Ma'ruf harus menyapa, merangkul, dan memanusiakan mereka untuk membangun Indonesia secara bersama-sama, tetapi tidak berkompromi secara politik dengan kepentingan mereka, apalagi memasukkan mereka dalam jajaran pemerintahannya. Sungguh sangat  berbahaya, bisa menjadi benalu," katanya

Ia juga menilai, tantangan Presiden Jokowi untuk periode kedua ini yaitu memperkuat perlawanan terhadap radikalisme agama terutama opini-opini negatif yang mengancam hilangnya nasionalisme.

Pilpres 2019, lanjut H Marzuki, suasananya berbeda dengan ageda demokrasi sebelum-sebelumnya. Itu bisa dibuktikan misalnya didahului dengan maraknya ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Parahnya,  itu dipupuk oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Menurut saya, ini akar masalah yang sesungguhnya. Kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Jokowi, bahkan pada tahapan benci dan melawan, adalah eks HTI yang organisasinya dibubarkan, para koruptor dan kroninya, teroris, dan jaringannya," pungkasnya. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)
Bagikan:
Kamis 4 Juli 2019 23:55 WIB
Kementan Ajak Semua Lembaga Pemerintah Kampanyekan Biodesel B100
Kementan Ajak Semua Lembaga Pemerintah Kampanyekan Biodesel B100
Sukabumi, NU Online
Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia mengajak semua lembaga pemerintah untuk mengkampanyekan kembali Biodesel B100. Selain hemat, Kementan menilai bahan bakar B100 lebih murah dan ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar minyak yang saat ini digunakan masyarakat.
 
Ajakan itu disampaikan Plt. Sekretariat Jenderal Kementan, Momon Rusmono, saat membuka kegiatan Pertemuan Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) di salah satu Hotel di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (4/7). Bakohumas merupakan forum insan kehumasan di berbagai lembaga negara termasuk humas lintas kementerian.  
 
"Sebagai insan kehumasan yang setiap harinya bergelut dengan berbagai permasalahan tentang pembangunan. Maka kita harus bisa mengekspos atau mempublikasikan program pembangunan dan hasil-hasilnya melalui berbagai saluran media, sehingga dapat diketahui dan diapresiasi oleh masyarakat luas," katanya di hadapan ratusan peserta.
 
Momon mengungkapkan, Badan Litbang Pertanian telah berhasil menciptakan satu inovasi yaitu bahan bakar alternatif Biodiesel B-100 yang dihasilkan dari bahan alami terbarukan seperti minyak nabati dan hewani.  Kementan kata Momon, secara resmi telah melakukan uji coba perdana produk Biodiesel B-100 pada 15 April 2019 lalu.
 
Uji coba tersebut pertama kali digunakan pada mobil-mobil dinas di Kementerian Pertanian. Dari uji coba tersebut, para pengendara mobil mengaku, selama dua bulan menggunakan B100 merasakan bahwa penggunaan B100 lebih hemat. Kualitasnya juga setara dengan dex yang biasa dibeli masyarakat di Pertamina.
 
"Sebelum berhasil mengembangkan B100, Kementerian Pertanian sudah mengembangkan Biodiesel B20 menuju B30 selama kurun waktu 2014-2018," ungkapnya.
 
Ia menjelaskan, perkembangan B20 di Indonesia cukup pesat, sehingga Kementan berkomitmen akan terus melanjutkan penelitian agar B100 dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengganti BBM.
 
"Biodiesel ini dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermesin diesel," tuturnya.
 
Selama ini, ujar dia, biodiesel masih dicampur dengan bahan bakar minyak bumi, sementara minyak bumi harganya tinggi dan kapasitasnya kadang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  
 
Dengan pengembangan B100, biodiesel yang mengandung 100 persen bahan alami tanpa dicampur dengan BBM itu akan berdampak positif seperti  efisiensi penggunaan dan jarak tempuh.
 
"Satu liter B100 menempuh perjalanan hingga 13,4 km, sementara satu liter solar hanya mampu 9 kilo meter," paparnya.
 
Manfaat lain, B100 termasuk energi ramah lingkungan karena karbon monoksida (CO) pada biodiesel lebih rendah 48% dibanding solar. Projek B100 juga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan petani sawit, karena sawit Indonesia merupakan penyumbang devisa terbesar di Indonesia.
 
Hadir pada kegiatan itu, Panitia Penyelenggara sekaligus  Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri, Ketua Umum Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (Perteta) Desrial, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (P4) Syafaruddin Deden, dan pegiat humas dari seluruh lembaga negara dan Kementerian di Indonesia.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait dengan hasil penelitian B100. Pada kesempatan itu pula,  seluruh peserta berdiskusi mengenai berbagai hal terkait dengan rencana pemerintah menggunakan b100 sebagai bahan bakar alternatif. (Abdul Rahman Ahdori)

Kamis 4 Juli 2019 21:30 WIB
Habib Luthfi: Pemahaman Kebangsaan Tidak Bisa Dilakukan Instan
Habib Luthfi: Pemahaman Kebangsaan Tidak Bisa Dilakukan Instan
Habib Luthfi bin Yahya, Pekalongan
Pekalongan, NU Online
Rais 'Aam Idarah Aliyah Jamiyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) Habib Muhammad Luthfi bin Yahya mengatakan, sebagai kader Nahdlatul Ulama, Ansor dan Banser harus peka dengan kondisi lingkungan masing-masing. 

"Hal ini sangat diperlukan, agar setiap saat terjadi sesuatu hal, Ansor Banser dengan cepat tanggap. Dalam bahasa awam, Ansor Banser harus paham teritorial di lingkungan masing-masing," tandasnya.

Hal tersebut disampaikan saat dirinya menyampaikan taushiyah kebangsaan di acara Halal bi Halal Ansor-Banser se-Kabupaten dan Kota Pekalongan yang berlangsung di Kanzus Sholawat Pekalongan, Rabu (3/7) malam.

Dikatakan, penguasaan pemahaman wilayah administratif itu penting, di samping juga tahu potensi daerah misal, masalah pertanian, pertambangan, perikanan, dan lain-lain. "Dan untuk mengetahui hal itu semua, tidak bisa dilakukan secara instan, semuanya ada proses dan butuh waktu," ujarnya.

Dikatakan Habib Luthfi yang juga Ketua Forum Ulama Sufi Dunia, berbagai potensi yang ada di Indonesia khususnya di lingkungan kita benar-benar harus diketahui. Hal ini penting, jika sewaktu-waktu terjadi perang dunia ketiga, bangsa Indonesia dengan cepat mengamankan.

"Ini benteng yang sangat luar biasa adanya NKRI dan kita mengatakan NKRI harga mati bukan latah karena kami yang sejati pemilik sah Republik Indonesia," tegasnya.

Indonesia tetap aman hingga saat ini menurut Habib Luthfi karena masih ada perekat yang namanya kiai dan ulama. Sejarah panjang perjuangan para ulama dan kiai menegakkan Merah Putih dan NKRI. Kekuatan sejarah inilah yang akan mewujudkan rasa nasionalisme.

"Kita tidak cukup hanya mengetahui Merah Putih setelah berkibar saja, akan tetapi juga dipelajari sejarah yang melatarbelakangi bagaimana Merah Putih bisa berkibar yang penuh pengorbanan jiwa, raga, hingga harta," pungkasnya. 

Sebelumnya juga disampaikan taushiyah kebangsaan oleh Ketua PCNU Kota Pekalongan, H Muhtarom, Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, dan Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto.

Acara Halal bi Halal sekaligus Peringatan HUT ke-73 Bhayangkara tahun 2019 juga dihadiri perwakilan Polres Pekalongan Kota, PW GP Ansor Jawa Tengah, Ketua PC GP Ansor Kota Pekalongan, M Sodiq, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pekalongan Azmi Fahmi dan 1500 anggota Ansor dan Banser se-Kabupaten dan Kota Pekalongan. (Muiz)  
Kamis 4 Juli 2019 19:45 WIB
PBNU Akan Putuskan Waktu dan Tempat Muktamar di Rapat Pleno
PBNU Akan Putuskan Waktu dan Tempat Muktamar di Rapat Pleno
Jakarta, NU Online 
Para pengurus PBNU mengadakan rapat gabungan antara syuriyah dan tanfidziyah di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (4/7). Di antara pembahasan rapat tersebut adalah muktamar ke-34 NU yang akan berlangsung tahun depan. 

Menurut Sekretaris Jenderal PBNU H Helmy Faishal Zaini, secara lebih khusus, untuk pembahasan muktamar NU akan dibahas terlebih dahulu pada Rapat Pleno 2019. 

“Oleh karena iu, pada rapat gabungan hari ini, PBNU memutuskan waktu dan tempatnya Rapat Pleno terlebih dahulu,”  katanya selepas rapat tersebut, di ruangannya, PBNU, Kamis (4/7) petang. 

Rapat gabungan ini, lanjutnya, memutuskan bahwa Rapat Pleno PBNU akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Purwakarta, Jawa Barat, pada 19-22 September. 

“Barulah pada Rapat Pleno tersebut akan dibahas segala hal yang terkait muktamar seperti tema, waktu dan tempat, tapi tidak hanya itu, kita akan membahas hal-hal lain juga, baik yang internal maupun eksternal. Yang internal misalnya mengevaluasi kinerja lembaga dan badan otonom, juga masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan,” jelasnya.  

Meski demikian, sambungnya, rapat gabungan tersebut telah membuat ancangan bahwa muktamar NU akan diselenggarakan pada September 2020.

Menurut dia, sampai saat ini ada lima daerah yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah muktamar NU, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Banten, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Di antara lima daerah tersebut, Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau belum pernah menjadi tempat muktamar. 

“Sumatera Selatan pernah menjadi tuan rumah, yaitu di Palembang pada tahun 1952, sementara Yogyakarta pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1989,” katanya. 

Lebih lanjut Helmy kembali menceritakan rapat gabungan tersebut. Selain memutuskan rapat pleno, juga melaporkan dan mengevaluasi kinerja para pengurus.

Rapat gabungan dihadiri Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Yahya C. Staquf,  pengurus syuriyah KH Zakki Mubarok, KH Ahmad Ishomuddin, dan lain-lain, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum KH Maksum Mahfoedz, Bendahara Umum Bina Suhendra, Sekretaris Jenderal Helmy Faishal Zaini, para ketua dan wakil sekretaris jenderal. (Abdullah Alawi)


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG