IMG-LOGO
Nasional

PBNU Kecewa Mahkamah Agung Tolak PK Baiq Nuril

Jumat 5 Juli 2019 14:15 WIB
Bagikan:
PBNU Kecewa Mahkamah Agung Tolak PK Baiq Nuril
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan Robikin Emhas mengaku kecewa dan prihatin atas peristiwa yang menimpa Baiq Nuril Makmun. Menurut Robikin, Baiq Nuril merupakan korban sehingga tidak patut untuk dihukum.

“Tanpa bermaksud mengomentari putusan lembaga peradilan, saya prihatin dan turut sedih terhadap yang terjadi pada Baiq Nuril. Bak pepatah ‘sudah jatuh ketimpa tangga’, sudah mendapat perlakuan tak patut, lalu dipenjara,” kata Robikin kepada NU Online, Jumat (5/7), merespons putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril.

Ia mengatakan, dalam sistem peradilan pidana, jaksa selaku penuntut umum merupakan representasi sikap negara dan mewakili kepentingan umum, sehingga menerima atau menolak putusan dan menggunakan upaya hukum adalah haknya. Namun, suara publik justru menempatkan Baiq Nuril sebagai korban, bukan pelaku pidana atau membela diri dengan cara yang salah.

Oleh karena itu, ia berharap, ke depan penuntut umum betul-betul merasakan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law) dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana.

“Apa boleh buat sekarang nasi telah menjadi bubur. Baiq Nuril kini merasa telah dikriminalisasi. ‘Harapan Baiq Nuril bahwa ini merupakan peristiwa kriminalisasi yang terakhir’, merupakan merupakan harapan kita semua,” jelasnya.

Menurutnya, Baiq Nuril yang menyikapi dengan lapang dada atas putusan MA harus diapresiasi karena sikap tersebut mencerminkan sebagai warga negara yang taat hukum (obidience by the law). 

Namun demikian, ia menegaskan agar peristiwa ini harus dijadikan pelajaran penting dalam upaya mewujudkan daulat hukum agar hukum tidak terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, keadilan tidak dianggap sebagai komoditas yang hanya sanggup diakses kalangan terbatas, dan agar keadilan untuk semua (justice for all) menjadi sesuatu yang niscaya dalam sebuah kehidupan.

Mengutip CNN Indonesia, kasus Baiq Nuril Maknun bermula pada medio 2012. Saat itu, Baiq masih berstatus sebagai Pegawai Honorer di SMAN 7 Mataram. Satu ketika dia ditelepon oleh M. Perbincangan antara M dan Baiq Nuril berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari 20 menit perbincangan itu, hanya sekitar 5 menitnya yang membicarakan soal pekerjaan. Sisanya, M malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya.

Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Baiq Nuril. Terlebih M menelepon Baiq lebih dari sekali. Baiq Nuril pun merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh M melalui verbal. Tak hanya itu, orang-orang di sekitarnya menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan M.

Merasa jengah dengan semua itu, Baiq Nuril berinisiatif merekam perbincangannya dengan M. Hal itu dilakukannya guna membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya itu. Kendati begitu, Baiq Nuril tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam.

Hanya saja, ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Baiq Nuril, soal rekaman itu. Namun, rekaman itu malah disebarkan oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Proses pemindahan rekaman dari ponsel ke laptop dan ke tangan-tangan lain sepenuhnya dilakukan oleh Imam.

Merasa tidak terima aibnya didengar oleh banyak orang, M pun melaporkan Baiq Nuril ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal rekaman tersebut disebarkan oleh Imam, namun malah Baiq Nuril yang dilaporkan oleh M.
Kasus ini kemudian berlanjut hingga ke persidangan. Setelah laporan diproses, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Baiq Nuril tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota.

Kalah dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung pun memutus Baiq Nuril bersalah.

Meski demikian, Kejaksaan Agung Negeri RI menunda eksekusi Baiq Nuril karena polemik persepsi keadilan yang terus berkembang di masyarakat. Di samping itu, Baiq Nuril juga mengajukan surat permohonan penundaan eksekusi. 

Kemudian pada awal Januari 2019, Baiq Nuril mengajukan permohonan PK dengan pasal kekhilafan hakim. Salah seorang perwakilan dari tim pengacara Baiq Nuril, Joko Jumadi mengatakan, persoalan yang mengatur tentang kekhilafan atau kekeliruan hakim itu telah diatur dalam Pasal 263 Ayat 2C Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Husni Sahal/Abdullah Alawi)

Bagikan:
Jumat 5 Juli 2019 19:30 WIB
Genjot Kualitas, Kemnaker Jalin Kerja Sama Pelatihan Perhotelan dan Kapal Pesiar
Genjot Kualitas, Kemnaker Jalin Kerja Sama Pelatihan Perhotelan dan Kapal Pesiar
MoU Kemnaker dan PT Quantum Job.
Jakarta, NU Online
Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan mismatch (ketidaksesuaian) antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan dunia industri, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, menjalin kesepakatan bersama dengan PT Quantum Job.

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pekerja yang akan berkerja di perhotelan maupun kapal pesiar melalui penyelenggaraan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur.

"Balai latihan Kerja Lombok Timur kita fokuskan dalam bidang pariwisata, dengan kerjasama ini  kami berharap kualitas pelatihan disana akan menjadi lebih baik lagi, makin sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh industri perhotelan dan kapal pesiar," kata Direktur Jenderal Binalattas Kemenaker Bambang Satrio Lelono, usai menandatangani kesepakatan bersama di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (5/7).

Selain itu, lanjut Dirjen Bambang, melalui kerja sama ini lulusan peserta pelatihan akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil sesuai standar yang diminta. Dengan begitu diharapkan penyerapan tenaga kerja terampil akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

"Pelatihan ini terbuka bagi masyarakat secara luas, tidak terbatas masyarakat di Lombok Timur saja. Tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Setelah selesai pelatihan mereka akan mengikuti magang dan akan di uji kompetensi serta mendapat sertifikat kompetensi," kata Dirjen Satrio.

Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga independen, setelah lulus mereka akan mendapat sertifikat pelatihan, sertifikat magang dari tempat kerja dan sertifikat profesi yang berlaku di seluruh ASEAN. Bagi masyarakat yang berminat mendaftar pelatihan di BLK Lombok Timur dapat mendaftar secara online di link berikut: Pelatihan BLK Lombok Timur (http://www.kios3in1.net/blklomboktimur/2pelatihan.ph). (Red: Kendi Setiawan)
Jumat 5 Juli 2019 18:30 WIB
Komitmen Kuat Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM
Komitmen Kuat Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM
Sosialisasi SDC BLK Lombok Barat, Kamis (4/7).
Lobar, NU Online
Direktur Bina Kelembagaan dan Pelatihan Kemnaker Fitroh Hanrahmawan menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Komitmen tersebut ditunjukkan Presiden Joko Widodo yang menyebut pengembangan kualitas SDM, khususnya berkaitan pendidikan dan pelatihan vokasi, akan menjadi prioritas.

"Selain itu Menaker juga telah membentuk Komite Pelatihan Vokasi guna meningkatkan koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan industri, profesi dan akademisi serta memperluas akses dan meningkatkan mutu pelatihan vokasi," kata Fitroh Hanrahmawan Balai saat memberikan sambutan Sosialisasi Skill Development Center (SDC) di Lombok Barat, NTB, Kamis (4/7).

Fitroh menambahkan keseluruhan langkah dan upaya percepatan pengembangan kompetensi SDM sebagaimana diuraikan di atas, berskala nasional dan dengan pendekatan sektoral. Dalam praktiknya, semua kebijakan dan program pembangunan yang bersifat nasional, pelaksanaannya dilakukan ditingkat daerah. 

“Karenanya, perlu  adanya model percepatan pengembangan kompetensi SDM dengan pendekatan daerah, di antaranya melalui pembentukan pusat," ujarnya.

Sosialisasi SDC yang digelar BLK Lombok Timur selama tiga hari, Kamis-Sabtu, 4-6 Juli 2019. Sosialisasi dihadiri 40 orang peserta yang berasal dari unsur Akademisi (BLK KP, LPK, SMK, Kadin), unsur pemerintah (Disnakertrans KP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga). (Red: Kendi Setiawan)
Jumat 5 Juli 2019 18:0 WIB
Hastag #ZarazettiraHinaPesantren Sedang Trending di Twitter
Hastag #ZarazettiraHinaPesantren Sedang Trending di Twitter

Jakarta, NU Online

Pengguna twitter ramai menggunakan tanda pagar #ZarazettiraHinaPesantren, Jumat (5/7) sore. Mereka menanggapi kicauan pemilik akun twitter Zarazettirazr yang mengaitkan berita skandal korupsi di Kemenag dengan tradisi pesantren.


Pemilik akun twitter dengan nama Zarazettirazr menulis “Tradisi pesantren jangan dibawa ke Kementrian, Camkan!” pada 3 Juli 2019 dengan menautkan link berita yang dilansir detik.com dengan judul “Skandal bertubi-tubi di Kemenag, Kasir pun Bisa Korupsi Rp 3,3 Miliar.”


Kicauan itu kemudian tidak dapat lagi ditemukan di akun tersebut. Tetapi jejak digitalnya dapat dilacak karena ada warganet yang menyimpan screenshoot kicauan tersebut. Jejak digital ini menyebar di media sosial dan menuai tanggapan negatif warganet.


Warganet mengecam cuitan Zara yang merupakan kader salah satu partai politik di Indonesia karena dianggap telah menghina institusi pesantren. Netizen mengungkapkan kegeramannya dengan berbagai komentar.


Salah satu komentar datang dari pemilik akun dengan nama Umar Hasibuan. Ia menyebut Andi Arief sebagai pengurus parpol yang mana pemilik akun Zara bergabung. “Dear bang AndiArief_tlong bilang ke orang ini jgn asal bicara,” tulis Umar.


Ali bin Saridin, salah satu warganet, menulis, “Pesantren itu mengajarkan kedisiplinan,kesederhanaan, budi pekerti. terus huubungannya dengan korupsi apa?”


Pemilik akun Hatimgazali menulis, “@zarazettirazr saya mengajak ibu berkunjung ke pesantren, agar tak muda hina macam2. Ibu, sekalipun dah hina pesantren, tetap pasti diterima dg baik oleh pesantren. Tenang aja bu.”


Hatim dalam twitter-nya mengatakan bahwa gagasan kebangsaan banyak lahir dari pesantren. Ia menyayangkan kicauan Zarazettirazr yang merendahkan institusi pesantren. Ia meminta pemilik akun tersebut untuk tidak berkomentar perihal sesuatu yang tidak dimengerti.


“Anggap korupsi itu tradisi pesantren. @zarazettirazr sebaiknya komentar tentang hal2 yg dikuasai...” kata pemilik akun twitter hatimgazali.


Tanda pagar #ZarazettiraHinaPesantren kini menjadi trending di twitter. (Alhafiz K)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG