IMG-LOGO
Nasional

Presiden Diminta Berikan Amnesti kepada Baiq Nuril

Sabtu 6 Juli 2019 0:30 WIB
Bagikan:
Presiden Diminta Berikan Amnesti kepada Baiq Nuril
Baiq Nuril. Sumber: Antara

Jakarta, NU Online

Organisasi Amnesty International Indonesia dan SAFEnet mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun atas Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh  Nuril. Kedua organisasi ini menilai Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual. Keduanya juga mendesak DPR untuk segera memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai perlunya amnesti sesuai Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sebelumnya, dalam putusan PK, MA menyatakan Nuril pantas menerima ganjaran kurungan karena telah merekam dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya percakapan mesum dengan seorang pimpinan sekolah menengah atas di kota Mataram, sehingga membuat malu keluarga yang bersangkutan.

MA menilai bahwa Nuril salah karena mentransmisikan konten asusila. MA mengamini putusan kasasi dengan menyatakan tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut, dan bahwa pertimbangan hukum putusan judex juris itu sudah tepat. 

Dengan penolakan PK, Baiq Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 juta subsider 3 bulan kurungan atas perbuatan merekam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah tempat dirinya bekerja.

“Putusan ini patut disesalkan. Nuril adalah korban pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat,” kata Amnesty international dan SAFEnet sebagaimana keterangan yang diterima NU Online, Jumat (7/5).

Atas laporan dari pelaku, Nuril dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan.

“Sekaranglah saat yang tepat bagi Presiden Jokowi sebagai pemegang otoritas tertinggi negara untuk menghadirkan keadilan bagi seorang warganya, dengan memberikan Amnesti. Langkah ini tidak harus menunggu korban untuk mengajukannya. Presiden, disertai pertimbangan DPR RI, dapat secara proaktif memberikannya jika melihat terjadi ketidakadilan terhadap seorang warga negara,” lanjut keterangan tersebut.

Menurut keduanya, hal ini penting untuk dilakukan oleh Presiden sebagai upaya untuk memberikan dukungan kepada korban-koran pelecehan seksual lain di Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus kriminalisasi yang tidak seharusnya mereka alami.

SAFEnet dan Amnesty International Indonesia menilai, alasan tersebut menunjukkan perspektif hukum Majelis hakim sidang PK tidak lengkap dalam menimbang keadilan bagi Nuril dan justru menyalahkan korban pelecehan seksual yang berusaha mengungkapkan kejahatan yang terjadi terhadapnya.

Lebih lanjut, keduanya menilai, penolakan PK membuktikan sulitnya korban pelecehan seksual mencari keadilan. Korban bukan saja direndahkan, tetapi dengan mudah dianggap sebagai sumber atau pelaku kejahatan. Ke depan, penolakan PK ini dapat membuat korban lainnya dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual akan semakin takut bersuara.

Perlu diingat latar belakang kasus ini, yakni bahwa Nuril, yang saat kasus terjadi bekerja sebagai guru honorer di sebuah SMA di Mataram, NTB, merekam perbincangan mesum dengan kepala sekolah yang saat itu merupakan atasannya karena tidak nyaman sekaligus untuk memiliki bukti guna menampik tuduhan bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan kepala sekolah tersebut. Rekaman itu kemudian menyebar dan Nuril dilaporkan oleh bekas atasannya dengan tuduhan pelanggaran UU ITE, khususnya Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. 

Setelah dinyatakan bebas pada putusan pengadilan pertama di PN Mataram, Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke MA. Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni, pada 26 September 2018, kemudian membatalkan Putusan PN Mataram dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada Baiq Nuril dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan melalui Putusan Kasasi MA RI nomor 547 K/Pid.Sus/2018. Nuril kemudian berusaha mendapatkan  keadilan dengan mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 yang putusannya justru menguatkan putusan kasasi itu.

Selain mendesak agar amnesti diberikan ke Nuril, SAFEnet dan Amnesty International Indonesia juga mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk menghapus pasal-pasal karet di UU ITE termasuk Pasal 27-29 UU ITE. Pasal-pasal ini telah banyak digunakan untuk melawan ekspresi yang sah dalam standar hak asasi manusia internasional dan keberadaannya akan menggerus kebebasan berekspresi di Indonesia. (Red: Ahmad Rozali)

Bagikan:
Sabtu 6 Juli 2019 22:30 WIB
Indonesia Bukan Negara Islam Tapi Negara Islami
Indonesia Bukan Negara Islam Tapi Negara Islami

Probolinggo, NU Online
Ketua Suluh Kebangsaan, Muhammad Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak perlu diubah sebagai negara Islam tapi cukup jadi negara islami. Menurutnya, ada perbedaan antara Islam dan islami.  Kalau negara Islam adalah negara yang memformalkan ajaran Islam dalam ketanegaraan dan produk hukum yang dihasilkannya. Sedangkan islami terkait negara yang warganya melaksanakan kehidupan selaras dengan nilai-nilai Islam, misalnya jujur, toleran, saling menghormati dan sebagainya.

“Justru sikap-sikap islami tumbuh di negara yang bukan Islam,” tuturnya saat menjadi narasumber dalam Seminar Islam Wasathiyah, Pancasila dan Islam Syariah di aula Madrasah Aliah Nurul Jadid, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (5/7).

Mahfud lalu  mengutip hasil sebuah penelitian di Amerika Serikat yang dirilis  sekitar 4 tahun lalu. Hasil penelitian tersebut, katanya, menemukan fakta bahwa negara yang paling islami di dunia adalah Selandia Baru. Di situ tidak banyak umat Islam tapi justru perilaku warganya paling islami jika diukur dari nilai-niai Islam. Salah satu  ukurannya adalah warganya toleran, jujur, tertib dan sebagainya yang itu merupakan nilai-nilai universal dalam Islam.

Mahfud mengungkapkan jika terjadi kecelakaan di Selandia Baru, maka dengan sigap dan cekatan orang-orang yang mengetahuinya memberikan bantuan, dan dompetnya ‘aman’.

“Tapi kalau di Indonesia ada orang kecelakaan juga ditolong, tapi kadang dompetnya hilang,” jelasnya.

Mahfud kemudian bercerita pengalaman KH Hasyim Muzadi yang disampaikan kepada dirinya soal perilaku islami negara Taiwan. Padahal Taiwan bukan negara Islam, malah cenderung ke komunis.

Suatu ketika, kata Mahfud, Kiai Hasyim naik taksi menuju kesebuah hotel. Namun sampai di hotel, Kiai Hasyim ingat bahwa tas kecilnya ketinggalan di taksi yang baru saja mengantarnya ke hotel. Kiai Hasyim bergegas menuju resepsionis untuk memberitahukan soal tas kecilnya yang tertinggal tersebut.

“Ternyata tas kecil tersebut sudah ada meja resepsionis, dikembalikan oleh si sopir taksi. Walaupun tidak kenal orangnya. Dan langsung diserahkan kepada Kiai Hasyim. Dan saya beberapa tahun lalu ke Taiwan, merasa aman-aman saja. Betul kata Kiai Hasyim,” urainya.

Mahfud menegaskan, perilaku islami lebih pentig dari sekadar gontok-gontokan berteriak untuk  membangun negara Islam.

“Indonesia kedepan kita bangun, namanya bukan negara Islam tapi negara yang mempuyai watak islami, warganya berperilaku islami,” pungkasnya. (Aryudi AR)


Sabtu 6 Juli 2019 21:45 WIB
Pergunu: Mustahil Pendidikan Agama Dihilangkan dari Sekolah
Pergunu: Mustahil Pendidikan Agama Dihilangkan dari Sekolah
Waketum Pergunu Aris Adi Leksono.
Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu), Aris Adi Leksono mengatakan munculnya opini akan dihilangkannya pendidikan agama dari sekolah yang kembali mencuat sebagai hal kontrakdiktif dengan kultur masyarakat Indonesia.

"Opini ini kontradiktif dengan kultur masyarakat Indonesia, yang dalam kehidupan sehari-hari syarat dengan nilai agama," kata Aris, Sabtu (6/7) malam di Jakarta. 

Aris menganggap bahwa opini itu mustahil diterapkan di Indonesia. Karena sejarah mencatat bahwa Indonesia lahir tidak lepas dari nilai agama. Hal itu bisa dilihat dari dasar negara Indonesia. Dalam Pancasila nilai agama menjadi dasar pertama dalam penyelenggaraan Negara. 

"Pendapat menghilangkan pendidikan agama di sekolah itu mustahil dilaksanakan. Negara ini lahir dari para tokoh agama, tentu nilai agama menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan Negara. Dalam Pancasila misalnya, jelas sila yang pertama secara subtansi mengisyaratkan nilai agama menjadi dasar dalam berbangsa dan bernegara," terang pria yang juga dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Nahdlatul Ulama Indoensia (Unusia).

Lebih lanjut, mantan Ketua PW Pergunu DKI Jakarta ini menuturkan bahwa salah besar kalau pendidikan agama menjadi pemicu lahirnya gerakan intoleran yang memicu gerakan radikalisme dan ekstremisme. Ideologi intoleran justru lahir dari pemahaman agama yang dangkal, tanpa ada bimbingan guru. Maka wajib pendidikan agama ada di sekolah, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap nilai agama. Karena pada dasarnya tidak satu pun nilai agama yang mengajarkan intoleransi apalagi radikalisme dan ekstrimisme.

"Sejatinya semakin paham agama, harusnya semakin arif dan bijaksana. Karena orang beragama dengan baik, pasti menumbuhkan rasa kemanusiaan. Maka pendidikan agama harus diajarkan di sekolah secara utuh dan mendalam, sehingga benar dalam pemahamannya dan pengamalannya," tandas Aris. 

Menurut Aris pendapat atau opini tersebut tidak perlu ditanggapi berlebihan, karena justru akan menimbulkan kegaduhan di masyakat. "Jika pendidikan agama dihilangkan dari sekolah, Pergunu siap berdiri di barisan terdepan untuk menolaknya dan tetap istiqomah menjaga pendidikan agama terus diterapkan di sekolah," tegasnya. (Red: Kendi Setiawan)
Sabtu 6 Juli 2019 20:15 WIB
Pesan Gus Solah ke Pansel KPK, Pilihlah yang Tidak Pernah Korupsi
Pesan Gus Solah ke Pansel KPK, Pilihlah yang Tidak  Pernah Korupsi
Kunjungan KPK ke Pesantren Tebuireng Jombang
Jombang, NU Online
Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur KH Salahuddin Wahid mengemukakan, saat ini Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang bekerja. 

"Saya berpesan harus ada rekam jejak antikorupsi dan tidak boleh ada rekam jejak korupsi sekecil apapun terkait perkara. Kalau ada akan jadi disintegrasi," ungkapnya saat pertemuan dengan pimpinan KPK di Aula Gedung KHM Yusuf Hasyim, Jumat (5/7).

Menurut pengamatannya, pimpinan KPK pada tahun 2015-2019 ini, tidaklah mengalami gonjang-ganjing seperti pimpinan yang dahulu. "Seperti pada zamannya Pak Sigit, Pak Candra, dan Pak Bambang Wijoyanto. Yang mana pada saat itu Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu sudah sering terjadi, akan tetapi ternyata penggemarnya masih banyak juga," tambahnya.

Cucu Hadratussyech KH Hasyim Asy'ari ini juga memberikan catatan pada KPK agar bisa lebih baik lagi di masa depan. Ia mengomentari beberapa kasus yang ditangani KPK saat ini dan adanya dugaan pegawai KPK yang memiliki loyalitas ganda.

"Saya coba mengomentari atau mengambil komentar yang terbanyak. Contoh tentang ICW atau tentang Transparansi Internasional yang mencatat lambatnya penanganan APBN elektronik dan dugaan korupsi Garuda yang melibatkan tindak pidana pencucian uang Setya Novanto, juga disinyalir ada loyalitas ganda pegawai KPK yang berasal dari lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan yang berpotensi mengganggu jalannya penanganan perkara," paparnya.

Kiai Salahuddin menyebutkan, Transparency Internasional dalam laporan berjudul Strengthening Anti-Corruption Agencies in Asia Pacific sudah memberikan sejumlah rekomendasi bagi Indonesia. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan penyidik KPK agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pemberantasan korupsi dan investigasi kasus.

"Walaupun KPK sudah baik jalannya, sudah ada gedung yang baru, tetapi mungkin jumlah penyidiknya masih cukup banyak kekurangan," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Kiai Salahuddin menyebutkan Negara Hongkong dulu dikenal sebagai negara korupsi. Setelah didirikan ICEC, kini Hongkong berada di peringkat ke 14, dari 100 negara dengan indeks kurs 90 sekian. Indonesia kini masih berada pada posisi ke 89 dengan indeks yang tidak seberapa. Padahal pada tahun ini ditargetkan pada indeks 40.

"Semoga seleksi pimpinan KPK nanti berjalan lancar," tutupnya.

Diketahui, salah satu isu yang lagi hangat saat ini di Indonesia adalah seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Pendaftaran calon pimpinan KPK sendiri dibuka mulai 17 Juni sampai dengan 4 Juli 2019. 

Bagi mereka yang berminat maka akan melalui sejumlah tahapan seperti seleksi administrasi, tes uji kompetensi yang diikuti dengan assessment, tes kesehatan, dan wawancara. Ada sekitar 348 nama telah mendaftarkan diri. Mereka berlatar belakang advokat, aktivis, anggota Komisi Kepolisian Nasional, staf khusus Kapolri, Staf khusus KSAU, hakim, hingga pegawai KPK.

Dari internal KPK yang mendaftarkan diri yaitu Pahala Nainggolan, Mohammad Tsani Annafari dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono. (Syarif Abdurrahman/Muiz)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG