IMG-LOGO
Nasional

Ini Kelebihan Biodesel B100, Energi Produk Indonesia

Sabtu 6 Juli 2019 2:58 WIB
Bagikan:
Ini Kelebihan Biodesel B100, Energi Produk Indonesia
Sukabumi, NU Online
Pemerintah terus memperkuat produksi bahan bakar berbasis nabati yang berasal dari berbagai tumbuhan yang ada di Indonesia. Bahan bakar itu disebut Biodesel B100, yang berarti 100 persen bahan bakar tersebut diolah dari pepohonan yang tumbuh di bumi Indonesia. 

Di Indonesia, B100 berpotensi menjadi bahan bakar alternatif bahkan bisa menjadi bahan bakar tetap pengganti solar. Bahan bakar yang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia. Umumnya diolah dari tumbuhan yang mengandung minyak seperti kelapa, sawit, kemiri, karet dan tumbuhan lainnya. 

Tumbuhan itu tumbuh di hampir semua daerah di Indonesia dan mudah sekali ditemukan. Hal ini pula yang membuat pemerintah optimis upaya mewujudkan biodesel sebagai bahan bakar di Indoesia bisa terlaksana. 

Cara pengolahannya sangat sederhana, bahan bakar nabati dicampur dengan beberapa bahan kimia, kemudian di masukan ke alat pembuatan minyak. Alatnyapun termasuk sederhana, karena bisa dirakit sendiri oleh anak bangsa meski beberapa alat membutuhkan biaya yang lumayan. 

Dalam sehari produksi biodesel b100 di Wisata Agro Ilmiah Kementerian Pertanian (Kementan) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mencapai 1.600 liter.  Sebagai lembaga yang memiliki tugas melakukan riset pada sejumlah tanaman, Kementan mengakui jika hasil uji coba penggunaan Biodiesel B-100 yang dilakukanya mampu mencapai jarak 13,1 kilometer per liter. 

Jarak tersebut lebih jauh jika dibanding solar yang hanya mencapai 9 kilometer per liter.Selain itu, penggunaan B100 ini bisa menghemat devisa sebesar 26 triliun yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit. 

Plt Sekretaris Jendral Kementan RI, Momon Rusmono, mengatakan penghematan ini bisa didapat dari substitusi impor solar yang selama ini cukup tinggi. Paling penting kata dia Biodesel B100 mampu mengurangi pencemaran lingkungan karena rendah polusi dan berbahan baku kelapa sawit 100 persen. 

“Kementan sudah membuktikannya dengan uji coba pada mobil-mobil dinas Kementan,” katanya saat menjadi narasumber pada kegiatan Pertemuan Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis-Jumat (4-5/7).

Dari ujicoba itu. Kata dia, para sopir mengaku kualitas Biodiesel B100 sudah setara dengan DEX yang selama ini digunakan. Bahkan hasil riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dan uji coba Balitbang Kementan menunjukan ada kesetaraan kualitas dengan minyak lain.

Sebelumnya, proses riset itu diawali pada pengembangan minyak nabati di tahun 2014. Saat itu, Kementerian Pertanian sukses menghasilkan bahan bakar B-20 yang selanjutnya disebut campuran 20 persen minyak nabati pada solar. Kemudian, Kementan berhasil mengembangkan B-30 hingga akhirnya bisa 100 persen menggunakan minyak nabati, tanpa campuran solar

Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan menyebutkan bahwa penggunaan biodiesel B100 dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi secara nasional. Menurutnya,  harg biodesel B100, 40 persen lebih murah. Sehingga dinilai dapat berpotensi menghemat devisa sebesar 26,66 triliun rupiah.

Selanjutnya, penggunaan biodiesel pun lebih ramah lingkungan karena karbon monoksida (CO) yang dihasilkan 48 persen lebih rendah jika dibanding dengan penggunaan solar. Yang pasti, pemanfaatan biodiesel tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani sawit. 

“Biodesel ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani sawit,” tuturnya yang juga hadir pada kegiatan Kementan di Sukabumi, Jawa Barat.
(Abdul Rahman Ahdori)

Bagikan:
Sabtu 6 Juli 2019 22:30 WIB
Indonesia Bukan Negara Islam Tapi Negara Islami
Indonesia Bukan Negara Islam Tapi Negara Islami

Probolinggo, NU Online
Ketua Suluh Kebangsaan, Muhammad Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak perlu diubah sebagai negara Islam tapi cukup jadi negara islami. Menurutnya, ada perbedaan antara Islam dan islami.  Kalau negara Islam adalah negara yang memformalkan ajaran Islam dalam ketanegaraan dan produk hukum yang dihasilkannya. Sedangkan islami terkait negara yang warganya melaksanakan kehidupan selaras dengan nilai-nilai Islam, misalnya jujur, toleran, saling menghormati dan sebagainya.

“Justru sikap-sikap islami tumbuh di negara yang bukan Islam,” tuturnya saat menjadi narasumber dalam Seminar Islam Wasathiyah, Pancasila dan Islam Syariah di aula Madrasah Aliah Nurul Jadid, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (5/7).

Mahfud lalu  mengutip hasil sebuah penelitian di Amerika Serikat yang dirilis  sekitar 4 tahun lalu. Hasil penelitian tersebut, katanya, menemukan fakta bahwa negara yang paling islami di dunia adalah Selandia Baru. Di situ tidak banyak umat Islam tapi justru perilaku warganya paling islami jika diukur dari nilai-niai Islam. Salah satu  ukurannya adalah warganya toleran, jujur, tertib dan sebagainya yang itu merupakan nilai-nilai universal dalam Islam.

Mahfud mengungkapkan jika terjadi kecelakaan di Selandia Baru, maka dengan sigap dan cekatan orang-orang yang mengetahuinya memberikan bantuan, dan dompetnya ‘aman’.

“Tapi kalau di Indonesia ada orang kecelakaan juga ditolong, tapi kadang dompetnya hilang,” jelasnya.

Mahfud kemudian bercerita pengalaman KH Hasyim Muzadi yang disampaikan kepada dirinya soal perilaku islami negara Taiwan. Padahal Taiwan bukan negara Islam, malah cenderung ke komunis.

Suatu ketika, kata Mahfud, Kiai Hasyim naik taksi menuju kesebuah hotel. Namun sampai di hotel, Kiai Hasyim ingat bahwa tas kecilnya ketinggalan di taksi yang baru saja mengantarnya ke hotel. Kiai Hasyim bergegas menuju resepsionis untuk memberitahukan soal tas kecilnya yang tertinggal tersebut.

“Ternyata tas kecil tersebut sudah ada meja resepsionis, dikembalikan oleh si sopir taksi. Walaupun tidak kenal orangnya. Dan langsung diserahkan kepada Kiai Hasyim. Dan saya beberapa tahun lalu ke Taiwan, merasa aman-aman saja. Betul kata Kiai Hasyim,” urainya.

Mahfud menegaskan, perilaku islami lebih pentig dari sekadar gontok-gontokan berteriak untuk  membangun negara Islam.

“Indonesia kedepan kita bangun, namanya bukan negara Islam tapi negara yang mempuyai watak islami, warganya berperilaku islami,” pungkasnya. (Aryudi AR)


Sabtu 6 Juli 2019 21:45 WIB
Pergunu: Mustahil Pendidikan Agama Dihilangkan dari Sekolah
Pergunu: Mustahil Pendidikan Agama Dihilangkan dari Sekolah
Waketum Pergunu Aris Adi Leksono.
Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu), Aris Adi Leksono mengatakan munculnya opini akan dihilangkannya pendidikan agama dari sekolah yang kembali mencuat sebagai hal kontrakdiktif dengan kultur masyarakat Indonesia.

"Opini ini kontradiktif dengan kultur masyarakat Indonesia, yang dalam kehidupan sehari-hari syarat dengan nilai agama," kata Aris, Sabtu (6/7) malam di Jakarta. 

Aris menganggap bahwa opini itu mustahil diterapkan di Indonesia. Karena sejarah mencatat bahwa Indonesia lahir tidak lepas dari nilai agama. Hal itu bisa dilihat dari dasar negara Indonesia. Dalam Pancasila nilai agama menjadi dasar pertama dalam penyelenggaraan Negara. 

"Pendapat menghilangkan pendidikan agama di sekolah itu mustahil dilaksanakan. Negara ini lahir dari para tokoh agama, tentu nilai agama menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan Negara. Dalam Pancasila misalnya, jelas sila yang pertama secara subtansi mengisyaratkan nilai agama menjadi dasar dalam berbangsa dan bernegara," terang pria yang juga dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Nahdlatul Ulama Indoensia (Unusia).

Lebih lanjut, mantan Ketua PW Pergunu DKI Jakarta ini menuturkan bahwa salah besar kalau pendidikan agama menjadi pemicu lahirnya gerakan intoleran yang memicu gerakan radikalisme dan ekstremisme. Ideologi intoleran justru lahir dari pemahaman agama yang dangkal, tanpa ada bimbingan guru. Maka wajib pendidikan agama ada di sekolah, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap nilai agama. Karena pada dasarnya tidak satu pun nilai agama yang mengajarkan intoleransi apalagi radikalisme dan ekstrimisme.

"Sejatinya semakin paham agama, harusnya semakin arif dan bijaksana. Karena orang beragama dengan baik, pasti menumbuhkan rasa kemanusiaan. Maka pendidikan agama harus diajarkan di sekolah secara utuh dan mendalam, sehingga benar dalam pemahamannya dan pengamalannya," tandas Aris. 

Menurut Aris pendapat atau opini tersebut tidak perlu ditanggapi berlebihan, karena justru akan menimbulkan kegaduhan di masyakat. "Jika pendidikan agama dihilangkan dari sekolah, Pergunu siap berdiri di barisan terdepan untuk menolaknya dan tetap istiqomah menjaga pendidikan agama terus diterapkan di sekolah," tegasnya. (Red: Kendi Setiawan)
Sabtu 6 Juli 2019 20:15 WIB
Pesan Gus Solah ke Pansel KPK, Pilihlah yang Tidak Pernah Korupsi
Pesan Gus Solah ke Pansel KPK, Pilihlah yang Tidak  Pernah Korupsi
Kunjungan KPK ke Pesantren Tebuireng Jombang
Jombang, NU Online
Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur KH Salahuddin Wahid mengemukakan, saat ini Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang bekerja. 

"Saya berpesan harus ada rekam jejak antikorupsi dan tidak boleh ada rekam jejak korupsi sekecil apapun terkait perkara. Kalau ada akan jadi disintegrasi," ungkapnya saat pertemuan dengan pimpinan KPK di Aula Gedung KHM Yusuf Hasyim, Jumat (5/7).

Menurut pengamatannya, pimpinan KPK pada tahun 2015-2019 ini, tidaklah mengalami gonjang-ganjing seperti pimpinan yang dahulu. "Seperti pada zamannya Pak Sigit, Pak Candra, dan Pak Bambang Wijoyanto. Yang mana pada saat itu Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu sudah sering terjadi, akan tetapi ternyata penggemarnya masih banyak juga," tambahnya.

Cucu Hadratussyech KH Hasyim Asy'ari ini juga memberikan catatan pada KPK agar bisa lebih baik lagi di masa depan. Ia mengomentari beberapa kasus yang ditangani KPK saat ini dan adanya dugaan pegawai KPK yang memiliki loyalitas ganda.

"Saya coba mengomentari atau mengambil komentar yang terbanyak. Contoh tentang ICW atau tentang Transparansi Internasional yang mencatat lambatnya penanganan APBN elektronik dan dugaan korupsi Garuda yang melibatkan tindak pidana pencucian uang Setya Novanto, juga disinyalir ada loyalitas ganda pegawai KPK yang berasal dari lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan yang berpotensi mengganggu jalannya penanganan perkara," paparnya.

Kiai Salahuddin menyebutkan, Transparency Internasional dalam laporan berjudul Strengthening Anti-Corruption Agencies in Asia Pacific sudah memberikan sejumlah rekomendasi bagi Indonesia. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan penyidik KPK agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam pemberantasan korupsi dan investigasi kasus.

"Walaupun KPK sudah baik jalannya, sudah ada gedung yang baru, tetapi mungkin jumlah penyidiknya masih cukup banyak kekurangan," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Kiai Salahuddin menyebutkan Negara Hongkong dulu dikenal sebagai negara korupsi. Setelah didirikan ICEC, kini Hongkong berada di peringkat ke 14, dari 100 negara dengan indeks kurs 90 sekian. Indonesia kini masih berada pada posisi ke 89 dengan indeks yang tidak seberapa. Padahal pada tahun ini ditargetkan pada indeks 40.

"Semoga seleksi pimpinan KPK nanti berjalan lancar," tutupnya.

Diketahui, salah satu isu yang lagi hangat saat ini di Indonesia adalah seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Pendaftaran calon pimpinan KPK sendiri dibuka mulai 17 Juni sampai dengan 4 Juli 2019. 

Bagi mereka yang berminat maka akan melalui sejumlah tahapan seperti seleksi administrasi, tes uji kompetensi yang diikuti dengan assessment, tes kesehatan, dan wawancara. Ada sekitar 348 nama telah mendaftarkan diri. Mereka berlatar belakang advokat, aktivis, anggota Komisi Kepolisian Nasional, staf khusus Kapolri, Staf khusus KSAU, hakim, hingga pegawai KPK.

Dari internal KPK yang mendaftarkan diri yaitu Pahala Nainggolan, Mohammad Tsani Annafari dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono. (Syarif Abdurrahman/Muiz)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG