IMG-LOGO
Opini

Mengintip Isi RUU Pesantren

Sabtu 6 Juli 2019 18:0 WIB
Bagikan:
Mengintip Isi RUU Pesantren
foto: ilustrasi (mojok.co)
Oleh: M Zidni Nafi’

Dunia pesantren saat ini sedang berhadapan dengan bergulirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang diinisiasi oleh DPR RI. Namun, belakangan setelah digodok oleh Pemerintah atas masukan berbagai pihak, RUU ini disusun menjadi  hanya 'RUU Pesantren' saja, sehingga dipisahkan dari domain Pendidikan Keagamaan yang sebelumnya memuat jenis-jenis pendidikan dari berbagai agama di Indonesia.

Kendati sudah beberapa tahun digulirkan melalui berbagai kajian diskusi, FGD, workshop, pemberitaan, dan lain sebagainya, tapi nampaknya masih banyak pihak terutama kalangan pesantren sendiri yang belum memahami muatan pasal-pasal yang ada di dalam RUU Pesantren. Hal itu terlihat dari beberapa persepsi kekhawatiran sejumlah kalangan yang menilai RUU tersebut bakal mendekte bahkan melemahkan pondok pesantren.

Landasan RUU Pesantren

Menurut Ahmad Zayadi (2018), ada 3 aspek yang mendasari mengapa harus ada RUU Pesantren. Pertama, aspek filosofis. Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedua, aspek sosio-historis. Pesantren dengan kekhasannya tumbuh dan berkembang di masyarakat, berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, pergerakan kebangsaan maupun pembangunan nasional. Berangkat dari situ pesantren juga mempunyai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, aspek yuridis. Peraturan Perundang-undangan yang ada belum mengakomodir perkembangan aspirasi dan kebutuhan pesantren, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka perundangan-undangan yang integratif dan komprehensif.

Muatan RUU Pesantren

Poin-poin penting yang diatur dalam RUU Pesantren yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yakni fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, norma-norma umum penyelenggaraan pesantren, rukun pesantren (arkanul ma’had), dan jiwa pesantren (ruhul ma’had).

Selanjutnya, pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pengelolaan data, dan informasi pesantren disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan pesantren, pendanaan bagi penyelenggaraan pesantren, kerja sama pesantren dengan lembaga lainnya, hingga partisipasi masyarakat.

Adapun rincian dari isi RUU Pesantren memuat 10 Bab dan 42 Pasal. ke sepuluh bab tersebut terdiri dari; 1) Ketentuan Umum, 2) Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup, 3) Penyelenggaraan Pesantren; 4) Pembinaan; 5) Pengelolaan Data Dan Informasi; 6) Pendanaan; 7) Kerja Sama; 8) Partisipasi Masyarakat; 9) Ketentuan Peralihan; 10) Ketentuan Penutup.

Beberapa pasal sangat penting di antaranya pada Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud ‘Pesantren’ di dalam RUU tersebut adalah lembaga yang berbasis dan didirikan oleh masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menyemaikan akhlakul karimah dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam rahmatan lil’alamin, ketaladanan, dan khidmah.

Pada Bab II Pasal 2, penyelenggaraan pesantren berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, pemberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalisme, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum.

Selanjutnya, pada Bab III tentang Penyelenggaraan Pesantren pasal 5 menerangkan bahwa pesantren wajib mengembangkan Islam rahmatan lilalamin dan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Adapun pasal 6-10 membahas tentang unsur-unsur pesantren, kompetensi kiai, tipologi santri, asrama, masjid/musholla, hingga uraian kajian kitab kuning/dirasah islamiyah.

Dalam Pasal 11-12 berisikan tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren oleh masyarakat di mana nantinya akan diatur oleh dengan Peraturan Menteri, namun tetap menampilkan kekhasan, yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam, dan karakter pesantren.

Sedangkan untuk Pasal 13-31 membahas mengenai tiga fungsi pesantren yang terdiri dari fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal ini menyatakan bahwa pesantren sebagai penyelenggara fungsi pendidikan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, Pasal 14 menyebutkan pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal (jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi) dan pendidikan non formal (pengajian kitab kuning).

Selain itu, kurikulum pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal juga dijelaskan di dalam Pasal 15-16. Kedua pasal ini berisi rumusan mengenai kurikulum keagamaan Islam (berbasis kitab kuning) dengan pola muallimin dan kurikulum umum (seperti pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, seni, dan budaya).

Disebut pula Ma’had Aly pada Pasal 17 di mana statusnya sebagai pendidikan tinggi berbasis pesantren itu memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya, seperti soal jenjang program (S1, S2, S3), konsentrasi kajian, dan kurikulumnya.

Yang menarik, pada Pasal 18-19 menyebutkan bahwa lulusan pendidikan pesantren jalur non formal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah lulus ujian, sehingga bisa melanjutkan ke pendidikan formal yang lebih tinggi.

Masih pada pesantren dalam fungsi pendidikan, dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa ada pengembangan sistem penjaminan mutu dari kementerian yang berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan pesantren sekaligus melindungi kemandirian dan kekhasannya agar tetap bermutu. Sedangkan Pasal 21-23 menguraikan mengenai kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan pendidikan pesantren.
 
Dalam fungsi dakwah pada Pasal 24-28, pesantren menyelenggarakan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lilalamin. Hal ini dalam rangka memberikan pembinaan dan mengajak masyarakat kepada kebaikan sesuai tuntunan agama Islam, dengan tetap memperhatikan tradisi dan kebudayaan, kerukunan hidup umat beragama, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air.

Dakwah yang dilaksanakan oleh pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengajaran, ceramah, kajian, diskusi, seni dan budaya, hingga media, dan teknologi informasi.

Selanjutnya, dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang termuat pada Pasal 29-31, pesantren dapat menyelenggarakan fungsi itu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat. Tentu saja, pemberdayaan tersebut dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan serta mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Pada Bab IV Pasal 32-34 membicarakan tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pesantren yang dilakukan oleh Kementerian dalam rangka peningkatan peran pesantren dalam tiga fungsinya dan peningkatan dalam manajemen mutu pesantren. Pembinaan tersebut bisa dalam bentuk layanan dan kemudahan, kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Perihal Pengelolaan dan Data Informasi, masuk tercantum pada Bab V Pasal 35 yang berisi peran Kementerian dalam mengembangkan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi pesantren dalam rangka pengendalian, pembinaan, dan sistem penjaminan mutu.

Adapun Bab VI menerangkan tentang Pendanaan yang pada Pasal 36  berisi mengenai peran Pemerintah dalam membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selanjutnya, pada Bab VII pasal 37 tentang kerja sama dalam rangka meningkatkan peran dan mutu pesantren baik bersifat nasional maupun internasional, bisa dalam bentuk pertukaran peserta didik, olimpiade, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan, dan kerja sama lainnya.

Kaitannya dengan fungsi pemberdayaan, pada Bab VIII Pasal 38 membahas partisipasi masyarakat yang bentuk partisipasinya dapat berupa bantuan program atau pembiayaan, mendukung kegiatan, mutu serta standar pesantren.

Kemudian pada Bab IX mengenai Ketentuan Peralihan yang diuraikan dalam Pasal 39-40 berisi tentang ketentuan apabila ada perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pesantren dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Terakhir, yakni Bab X Ketentuan Penutup berisi Pasal 41-42 yang menjelaskan pelaksanaan ketika RUU ini sudah diundangkan, lalu proses pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada DPR.

Tantangannya kini adalah RUU Pesantren harus disahkan sebelum pergantian anggota DPR RI untuk periode 2019-2024 sekitar Oktober tahun ini. Jika DPR yang periode sekarang tidak kunjung memparipurnakan RUU ini, maka tidak ada yang bisa menjaminan mulus atau susahnya pengesahan RUU Pesantren di parlemen periode selanjutnya.

Terima atau Tolak RUU?

Kita tahu bahwa keberadaan pesantren sudah eksis berabad-abad jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Sehingga pada prinsipnya, ada atau tidak adanya Undang-Undang tentang Pesantren, maka pondok pesantren akan tetap terus berjalan sebagaimana fungsinya. Keberadaan pesantren tidak harus bergantung pada undang-undang, sebab 'kemandirian' adalah kunci utama lembaganya kaum sarungan bertahan hingga hari ini.

Namun, kalangan santri mestinya tidak menutup mata bahwa kehadiran negara selama ini sedikit atau banyak telah membantu proses kemajuan pesantren yang jumlahnya kini mencapai sekitar 29 ribu. Kendati mereka juga merasakan selama ini terjadi diskriminasi perlakuan negara terhadap orang-orang pesantren.

Oleh karenanya, apabila RUU Pesantren sudah diundangkan nanti, jangan sampai UU tersebut mengebiri keragaman dan kekhasan model, tradisi, dan kurikulum milik pesantren. Dengan melihat sederet bab dan pasal RUU sebagaimana dipaparkan di atas, berbagai pihak terutama para kiai dan santri hari ini sudah sepatutnya berhak memberikan kritik dan saran agar keberadaan UU ini nantinya benar-benar dapat menjadi wasilah pesantren dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dengan demikian, jika apa yang ditetapkan oleh negara itu benar-benar memberikan banyak maslahat, kenapa RUU Pesantren mesti ditolak?


Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Pusat Studi Pesantren (PSP) dan Komunitas Belajar Islam (KBI).

Tags:
Bagikan:
Jumat 5 Juli 2019 23:0 WIB
Halal bi Halal sebagai Momentum Rekonsiliasi Nasional
Halal bi Halal sebagai Momentum Rekonsiliasi Nasional
Ilustrasi. Source:GNFI

Oleh: Ahmad Zainul Hamdi

Banyak yang meyakini bahwa Pilpres 2019 adalah Pilpres yang paling memecah kehidupan bangsa. Pilpres tidak lagi diperlakukan sebagai proses politik yang wajar dalam sebuah negara demokrasi untuk memiliki kepala negara secara demokratis. Kuatnya politisasi agama diyakini membuat pesta demokrasi lima tahunan ini dihayati seperti sebuah perang semesta (cosmic war) antara pasukan Tuhan dengan pasukan setan. Berbagai dinamika politik sebelum dan setelah pencoblosan, termasuk berbagai drama mulai demontrasi di depan Bawaslu hingga sidang gugatan Pilpres di Mahkama Konstitusi beberapa waktu lalu, dinarasikan sebagai jihad di mana kematian adalah kemartiran di jalan Tuhan.

Sekalipun formasi koalisi politik di tingkat elit tampak sangat cair dan dinamis, namun narasi-narasi politik yang penuh kebencian terlanjur memberi dampak perpecahan yang sangat dalam di kalangan rakyat. Kolega sekantor atau bahkan sesama anggota keluarga bisa saling tak enak hati, bukan semata-mata karena pilihan politik yang berbeda, tapi cara menarasikan lawan yang sepenuhnya dianggap sebagai liyan yang harus disingkirkan. Poilitik me-liyan-kan lawan inilah yang membuat Pilpres kali ini terasa sangat membelah. Bahkan, proses-proses konstitusional pun terasa tak mampu menyelesaikan polarisasi politik yang terlalu lebar nganganya akibat kebencian yang dipupuk atas nama Tuhan.

Dalam situasi seperti ini, untunglah kita memiliki tradisi Halal bi Halal. Sekalipun Halal bi Halal merupakan tradisi keagamaan Islam mengiringi perayaan Idul Fitri, namun tradisi ini lebih berkarakter sosial daripada peribadatan eksklusif sebuah agama. Halal bi Halal adalah momentum untuk saling meminta maaf dan memaafkan, sekalipun permintaan maaf ini tidak mesti menggungurkan kasus-kasus hukum yang sedang atau layak diproses oleh penegak hukum.

Bukan tanpa alasan menjadikan momentum halabihalal sebagai ajang rekonsiliasi nasional di tengah skhisma politik pasca-Pilpres. Konon, perayaan Halal bi Halal pertama kali digagas oleh Presiden Soekarno di tengah perpecahan politik tahun 1948, di mana para elit politik saling bertengkar dan sulit untuk bertemu. Ditambah dengan berbagai pemberontakan di beberapa daerah, ancaman disintegrasi bangsa saat itu tampak sangat nyata di depan mata. Atas nasehat KH. Wahab Chasbullah, seorang kiai kharismatik sekaligus politisi Nahdlatul Ulama, Presiden Soekarno menyelenggarakan silaturrahmi tokoh-tokoh politik nasional mengiringi Perayaan Idul Fitri dengan tajuk ‘Halal bi Halal’. Tujuannya adalah merekatkan kembali para elit politik yang tengah bersetikai untuk duduk bersama membicarakan kepentingan bangsa.

Istilah ‘Halal bi Halal’ sendiri, sekalipun menggunakan kosa kata Arab, sama sekali bukan Bahasa Arab. Istilah ini tidak ditemukan di kamus Bahasa Arab atau digunakan oleh para penutur asli Bahasa Arab. Istilah ini bisa dikatakan adalah kreativitas lokal tokoh Islam Indonesia (KH. Wahab Chasbullah) untuk menamai pertemuan kolektif pasca-Idul Fitri yang diadakan dengan semangat untuk saling memaafkan.
 
Claire Moon (2009:258) menyatakan bahwa salah satu faktor fundamental dalam rekonsiliasi adalah pengakuan kesalahan dan permintaan maaf. Pengakuan kesalahan dan permintaan maaf diyakini mampu mejadi katarsis dan penyembuhan untuk keluar dari situasi konflik. Menurut Moon, kerumitan rekonsiliasi terletak pada upayanya untuk menjawab dua tuntutan yang seringkali sangat sulit dipenuhi tapi tidak mungkin diabaikan: keadilan dan perdamaian. Tidak mungkin membangun perdamaian dengan mengabaikan penegakan keadilan karena hal itu seakan membenarkan kejahatan dan ketidakadilan. Namun menegakkan hukum kepada para pelaku kejahatan bisa jadi menggagalkan upaya rekonsiliasi, justru karena rekonsiliasi menginginkan perdamaian semua pihak, baik pelaku maupun korban.

Rekonsiliasi berbeda dengan revolusi kemerdekaan di mana yang dilawan adalah penjajah asing yang harus dikalahkan dan disingkirkan. Dalam rekonsiliasi, kedua belah pihak adalah bagian dari bangsa itu sendiri yang tidak mungkin diusir atau dimusnahkan. Rekonsiliasi bekerja dalam kerangka kesatuan bangsa, di mana kedua belak pihak bertekad membangun kehidupan bangsa yang damai dan adil di masa depan.

Belajar dari Afrika Selatan, misalnya, tuntutan keadilan dan perdamaian dalam proses rekonsiliasi dipenuhi oleh TRC (Truth and Reconciliation Commission/Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) melalui forum pengakuan bagi para pelaku kejahatan masa lalu untuk menceritakan kebenaran, mengakui kesalahan, dan meminta maaf secara terbuka di depan Sidang Komisi. Bayangkan, seorang polisi yang telah melakukan pembunuhan dan penyiksaan para aktivis pro-demokrasi membuat pengakuan secara jujur dan terbuka apa yang telah dilakukannya. Di akhir pengakuaannya, dia meminta maaf dan menyatakan kehidupan ideal apa yang dia inginkan di masa depan (Moon 2009:271). Atau, seorang ibu yang telah kehilangan anak laki-lakinya sepuluh tahun, kemudian suatu hari dia membaca surat kabar dan membaca berita tentang pengakuan seorang polisi bahwa dia dan kawan-kawannya telah menangkap anak itu, menyiksanya hingga otaknya mengalami pendarahan, membawanya ke tempat terpencil, menembaknya, kemudian membakar jasadnya. Saat jasad anak itu tebakar, si polisi dan kawan-kawannya meminum bir seakan-akan tengah mengadakan persta berbekyu (Stauffer 2014).

Cara yang ditempuh Afrika Selatan dalam melakukan rekonsiliasi nasional memang sangat epik. Perdamaian ke depan di bangun tidak dengan melupakan kesalahan masa lalu dan membiarkan para pelaku kejahatan melenggang seakan apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah kesalahan. Para pelaku kejahatan diampuni tapi mereka harus membuat pengakuan dan permintaan maaf. Tidak memuaskan semua pihak memang, tapi rekonsiliasi bukanlah pembalasan dendam atau penegakan hukum sebagaimana yang terjadi dalam situasi kehidupan normal. Jill staufer (2014) menyebut proses rekonsiliasi di Afrika Selatan ini dengan istilah “speaking trut to reconciliation”.

Dalam konteks halalbihalal, speaking truth sebagai mekanisme rekonsiliasi adalah sikap timbal-balik untuk mengakui segala kesalahan dan permaafan. Bukan perkara mudah untuk berendah hati mengakui kesalahan dan meminta maaf termasuk memaafkan orang lain. Hanya orang yang memiliki kebesaran jiwa yang sanggup melakukannya. Halal bi Halal menyediakan kesempatan bagi setiap orang, termasuk para politisi, untuk mengakui kesalahan dan membuka pintu maaf karena pada akhirnya tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

Tak perlu membayangkan seorang politisi berdiri di sebuah forum resmi dan membuat pengakuan tindakan-tindakan dalam melakukan kecurangan, mengorkretrasi penyebaran kebencian hingga plot pembunuhan. Namun, jika semua pihak memanfaatkan momentum Halal bi Halal untuk secara jujur mengakui kesalahan-kesalahannya dan memohon maaf atas apa yang dilakukannya, itu akan menjadi langkah penting dalam membangun harmoni dan persatuan nasional.

Saat ini, memanfaatkan momentum Halal bi Halal untuk rekonsiliasi nasional terasa sangat penting karena bahkan Halal bi Halal yang sehartusnya menyatukan pun dimanipulasi untuk menebar kebencian dan mengokohkan perpecahan.

Penulis adalah dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Rabu 3 Juli 2019 15:0 WIB
HARLAH KE-66 KIAI SAID
Sekali Lagi tentang KH Said Aqil Siroj
Sekali Lagi tentang KH Said Aqil Siroj
KH Said Aqil Siroj (istimewa)
Oleh Fathoni Ahmad

Negeri Arab Saudi tidak asing bagi Kiai Haji Said Aqil Siroj. Ulama yang lahir tepat pada hari ini, 3 Juli 1953 atau 66 tahun lalu ini tidak kurang dari 13 tahun telah mengenyam pendidikan tingginya di negeri tempat kelahiran Nabi Muhammad tersebut. Pengalaman panjangnya itu cukup bagi dirinya untuk mengenal bangsa Arab, termasuk budaya yang berkembang di sana.

Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmunya di Pondok Pesantren Kiai Haji Aqiel Siroj (KHAS) Kempek Cirebon pesantren yang didirikan orang tuanya, Pesantren Lirboyo Kediri, dan Pesantren Krapyak Yogyakarta, Kang Said, sapaan karibnya, meneruskan jenjang S1 di Universitas King Abdul Aziz (1982), lalu mengambil S2 Universitas Ummul Qurra Makkah (1987), dan S3 di Universitas Ummul Qurra (1994). Adapun predikat guru besarnya ia terima dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya (2014).

Dilihat dari proses pengembaraan intelektualnya, Kang Said punya bekal kokoh untuk mengarungi ilmu di negeri bermadzhab Wahabi tersebut. Bekal ilmunya di pesantren turut membentuk keterbukaan pemikiran (inklusivisme) dirinya di tengah madzhab konservatif wahabi yang merupakan madzhab resmi kerajaan Arab Saudi. Fenomena berbeda ditunjukkan oleh beberapa orang yang justru seolah lebih Arab daripada orang Arabnya. Sehingga turut menggerus pemikiran dirinya terkait paham keagamaan Islam Sunni dan merembet ke pola pikir destruktif mengenai agama dan negara, termasuk tradisi dan budaya yang selama ini turut membentuk harmonisasi kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai seseorang yang mempunyai pemikiran merdeka, Kang Said tidak mau dibelenggu oleh paham dan praktik keagamaan yang eksklusif ala wahabi. Sebab itu, dalam sejumlah forum, ia menegaskan diri bahwa yang dibawanya dari Arab Saudi ialah ilmu, bukan budayanya. Karena ia menyadari, mengerti, dan paham bahwa budaya Indonesia jauh lebih mulia.

Penegasan tersebut bukan bermaksud mengerdilkan kebudayaan suatu bangsa, tempat ia belajar selama belasan tahun, tetapi lebih kepada upaya Kang Said dalam mengokohkan nasionalisme umat Islam Indonesia di tengah fenomena Arabisasi penampilan dan pemikiran. Ilmu pengetahuan dalam lingkup agama Islam banyak dikembangkan di pesantren. Yang kerap ia contohkan ialah ketika seorang santri belajar Tafsir Al-Qur’an. Seorang santri tidak akan memahami bidang tafsir tanpa terlebih dahulu menguasai ilmu bahasa dan sastra Arab, ulumul qur’an, asbabun nuzul, dan lain-lain.

Begitu pula dengan bidang-bidang ilmu agama lainnya. Dari sisi tradisi dan budaya, Kang Said menegaskan bahwa bangsa Indonesia lebih kaya dibanding bangsa mana pun di dunia ini. Tradisi dan budaya dimaksud bukan tanpa hikmah dan teladan, tetapi sarat nilai-nilai luhur. Masyarakat Indonesia kini bisa melihat dan menilai sendiri bahwa banyak kekayaan budaya Indonesia yang dikagumi bangsa-bangsa di dunia, baik tarian, busana, kuliner, termasuk moderatisme dalam beragama.

Islam Nusantara

Moderatisme beragama yang menjadi pondasi kokoh konsep Islam Nusantara yang digagas Nahdlatul Ulama pada era Kang Said menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, turut menciptakan kondusivitas kehidupan global. Afghanistan misalnya, negeri yang porak-poranda karena sentimen agama dan kelompok selama bertahun-bertahun, kini mengembangkan konsep Islam Nusantara, bahkan secara resmi mendirikan organisasi NU yang terdiri dari ulama-ulama lokal dari berbagai faksi untuk mewujudkan persatuan dan perdamaian.

NU mengangkat simbol Islam Nusantara, artinya Islam atau umat Islam yang berkembang di kawasan Nusantara, yang masyarakat warisi dari para wali atau ulama leluhur umat Islam Indonesia. Mereka telah berhasil menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara, mereka berhadapan dengan Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan lain. Berhasil mengislamkan bangsa ini tanpa kekerasan, tanpa berdarah-darah, tapi dengan pendekatan budaya akhlakul karimah. Menunjukkan Islam itu beradab, bermartabat, disiplin, dan bersih penampilannya.

Menurut Kang Said, umat Islam di Idnonesia kuat Islamnya karena didukung budaya. Budaya menjadi lestari karena dipoles oleh Islam. Kecuali tradisi yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, itu jelas tertolak. Misalnya dalam ritualnya ada hubungan seks bebas, meminum-minuman keras, praktik kekerasan. Tapi kirim doa orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1.000 hari dilestarikan oleh para wali karena bisa diisi dengan tahlilan, wirid, dan zikir kepada Allah.

Para Wali (Songo) terkenal jago sekali dalam hal memadukan budaya dan nilai-nilai Islam. Sunan Kudus melarang orang Kudus menyembelih sapi untuk menghormati perasaan orang Hindu yang baru masuk Islam tapi masih tersinggung melihat sapi disembelih. Sebab itu, hingga saat ini tidak ada penyembelihan sapi untuk kebutuhan apapun di Kudus.

Kang Said juga menegaskan, Islam Nusantara artinya Islam yang tidak menghapus budaya, Islam yang tidak memusuhi tradisi, Islam yang tidak menafikan atau menghilangkan kultur. Islam Nusantara adalah Islam yang mensinergikan nilai-nilai universal bersifat teologis dari Tuhan yang ilahiah dengan kultur budaya tradisi yang bersifat kreativitas manusia atau insaniah. Pemikiran dan praktik keagamaan seperti inilah yang menurut Kang Said mewujudkan prinsip Islam rahmatan lil ‘alamin.

Kang Said menyadari bahwa selama ini sentimen agama yang lahir dari pemikiran sempit dan eksklusif (tertutup) turut menjadi faktor tumbuh suburnya radikalisme. Kemudian berangkat dari embrio radikalisme, tumbuh lagi praktik kejahatan yang mengatasnamakan agama yaitu terorisme. Selama di sejumlah negara terdapat pemikiran tekstual, memahami teks agama secara sempit dan tertutup, maka tindak kejahatan terorisme akan terus menjadi ancaman global.

Salah satu buah pemikiran Kang Said untuk mencegah pemikiran radikal dalam memahamai teks agama ialah malarutkan prinsip-prinisp tasawuf dalam kehidupan sosial. (Baca Tasawuf sebagai Kritik Sosial karya KH Said Aqil Siroj). Dengan kata lain, mengimplementasikan dunia tasawuf ke dalam realitas sosial. Seperti makna terorisme dan jihad yang belakangan ini marak disalahpahami, Ini penting diaktualisasikan pemahamannya, supaya umat Islam tidak salah memahami. Menurut pandangan Kiai Said, Islam diturunkan ke bumi ini sebagai pedoman untuk umat manusia dalam mengemban misi idealnya sebagai khalifah Allah.

Dengan kata lain, umat Islam dituntut untuk selalu menjaga keharmonisan hidup di tengah karakter yang ada dalam dirinya: ifsad fil ard (cendrung membuat kerusakan di muka bumi) dan safk ad-dimak (berpotensi konflik antarsesamanya). Sehingga cita-cita Islam sebagai rahmat lil’alamin benar-benar terwujud di muka bumi ini. Dengan kata lain, Kang Said menyebut bahwa jangan menjadikan Islam sebagai aspirasi, tetapi penting untuk mewujudkan Islam sebagai inspirasi. Wallahu’alam bisshawab.


Penulis adalah Redaktur NU Online
Jumat 28 Juni 2019 8:30 WIB
Menjaga Harmonisasi Umat Beragama Pascapilpres
Menjaga Harmonisasi Umat Beragama Pascapilpres
Ilustrasi (ist)
Oleh Fathoni Ahmad

Pemahaman keagamaan adalah hal yang paling esensial demi terwujudnya masyarakat kondusif. Pada prinsipnya semua agama mengedepankan budaya saling menghormati dan menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai bagian dari ketinggian nilai-nilai ilahiah. Prinsip agung ini jangan dikotori dengan kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan pribadi maupun kelompok demi menjaga harmonisasi bangsa.

Perhelatan pemilihan presiden 2019 cukup melebarkan polarisasi kehidupan umat beragama di Indonesia. Bahkan tidak hanya ekstern umat beragama, tetapi juga intern umat beragama. Dalam hal ini, persaudaraan sesama bangsa (ukhuwah wathoniyah) harus dipegang kuat. Tahapan pilpres telah berjalan dengan baik dan demokratis. Sehingga sudah selayaknya disikapi dengan dewasa dari hasil yang sudah diperoleh secara transparan dan akuntabel.

Demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia penting dipahami oleh umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran Islam sejak awal menunjukkan sikap-sikap yang merangkul. Rasulullah SAW mengawali dakwahnya di Makkah secara pelan-pelan: mulai dari keluarga, kawan-kawan terdekat, orang-orang tertindas seperti budak, dan seterusnya. Yang penting dicatat, tahapan demi tahapan dilalui oleh Rasulullah tanpa paksaan, apalagi kekerasan. Bahkan, beliau sendiri yang justru kerap mendapatkan perlakuan kasar hingga percobaan pembunuhan dari para penentangnya.

Nabi mendapat julukan al-amin karena karakternya yang jujur. Rasulullah juga dikenal sebagai pribadi yang ramah kepada siapa pun, gemar menolong, dan pembela yang lemah. Kepribadian inilah yang menjadi modal dasar beliau mengatasi beragam tantangan tersebut hingga sukses mensyiarkan Islam di Tanah Arab yang kemudian terus meluas ke seluruh penjuru dunia.

Meskipun diakui adanya perbedaan, tidak bisa kita pungkiri adanya titik-titik temu yang menghubungkan budaya Islam secara universal. Salah satu titik temu itu berupa komitmen masing-masing pribadinya. Fakta kewajiban menjalankan ibadah merupakan usaha untuk menciptakan masyarakat yang sebaik-baiknya di muka bumi. Kewajiban itu dinyatakan dalarn Firman Allah: "Hendaknya di antara kamu ada umat yang melakukan dakwah ila al-khayr, amar ma'ruf dan nahy munkar, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia." (QS. Ali ‘Imran [3]: 104).

Maksud al-khayr dalam ayat tersebut adalah kebaikan universal; suatu nilai yang menjadi titik temu semua agama, yaitu agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia lewat wahyu Ilahi.

Pemahaman keberagaman yang moderat (wasathi) ini perlu mendapat perhatian semua pihak karena upaya membina kerukunan umat beragama seringkali terkendala oleh adanya kenyataan bahwa sosialisasi ajaran keagamaan di tingkat akar rumput lebih banyak dikuasai oleh juru dakwah yang kurang peka terhadap kerukunan umat beragama. Semangat berdakwah yang tinggi dari para pegiat dakwah ini seringkali dinodai dengan cara-cara menjelek-jelekkan agama orang lain.

Membangun harmonisasi beragama memang hal yang mesti dilakukan oleh umat beragama dalam menyatukan serta menanamkan rasa persaudaraan juga rasa kekeluargaan walau itu berbeda keyakinan. Keragaman suku, ras, agama didunia khususnya di Indonesia memang bukan hal yang baru kita ketahui untuk itu perlu kiranya jika kerukunan umat bergama di Indonesia khususnya ditanamkan untuk saling bahu membahu satu sama lain dalam pembangunan Indonesia yang tercinta ini.

Namun harmonisasi bukanlah ranah untuk menyatukan kepercayaan umat bergama melainkan hanya untuk menanam rasa welas asih antar-sesama. Dengan pengakuan dan pelaksanaan inilah, Islam akan senantiasa menjadi rahmat bagi semua (rahmatan lil 'alamin).

Menciptakan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pemerintah merupakan kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya. Mulai dari tanggung jawab mengenai ketenteraman, keamanan, dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan saling pengertian, menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama bahkan menertibkan rumah ibadah.

Dalam hal ini untuk menciptakan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, saling tenggang rasa, menghargai, dan bertoleransi antarumat beragama. Kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Ketiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Keempat, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah.

Sikap tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama merupakan indikasi dari konsep trilogi kerukunan. Upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan hidup umat beragama, tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Karena hal ini menyangkut hak asasi manusia (HAM) yang telah diberikan kebebasan untuk memilih baik yang berkaitan dengan kepercayaan, maupun diluar konteks yang berkaitan dengan hal itu.

Namun akhir-akhir ini, keberagaman umat itu ternoda oleh konflik yang bernuansa agama. Mirisnya lagi hanya demi kepentingan politik sesaat. Bangunan harmonisasi dalam bingkai kerukunan umat beragama menjadi goyah. Bila tidak ditata kembali, berpotensi rubuh yang berujung pada disintegrasi bangsa.

Untuk itu, pemerintah dan segenap elemen bangsa harus membangun kembali lembaran kerukunan yang terkoyak. Merajutnya dengan benang-benang keindonesiaan sehingga lahir kembali menjadi tenunan kebinekaan. Setidaknya ada beberapa langkah dalam membangun harmonisasi umat beragama.

Pertama, menumbuhkan kesadaran umat bahwa berbeda adalah keniscayaan dari Tuhan. Kita tidak bisa memilih lahir dari suku-suku tertentu, warna kulit atau yang lain. Bahkan kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan. Allah menyebutnya dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 22:

“Dan dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan seluruh langit dan bumi, dan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi mereka yang mengetahui."(QS Ar-Rum [30]: 23)

Dari ayat Al-Qur’an di atas dapat dijelaskan bahwa berbeda adalah karunia dan rahmat Allah yang patut disyukuri. Bila hal ini bisa dimaknai dengan baik, perbedaan tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Sebaliknya, menjadi lazim untuk dirangkul serta didekati sebagai wujud harmonisasi dalam keberagaman.

Kedua, meyakinkan masyarakat bahwa bentrokan dan kerusuhan hanya akan meninggalkan luka dan trauma mendalam. Tak satu pun daerah yang mengalami konflik dan bentrok akan sembuh dengan cepat secara psikologis. Ketakutan-ketakutan akan menghinggapi anggota masyarakat terutama perempuan dan anak-anak.

Ketiga, menghilangkan prejudice atau prasangka negatif terhadap orang yang berbeda dengan kita. Sebab prejudice menjadi bagian dari pemicu konflik sosial di masyarakat. Memandang kelompok lain yang berbeda dengan prasangka negatif hanya akan menimbulkan antipati terhadap kelompok tersebut. Sehingga memudahkan munculnya gesekan-gesekan yang akan memicu konflik.

Keempat, membangun toleransi dan komunikasi yang baik antara komunitas yang saling berbeda. Terkadang kesalahan informasi dan munculnya toleransi malas-malasan (lazy tolerance) sebagaimana yang diungkapkan P. Knitter berpotensi melahirkan konflik. Oleh karena itu, komunikasi dan toleransi aktif menjadi urgen dalam membangun sebuah komunitas yang plural. Sehingga potensi miskomunikasi dan informasi tidak mudah terjadi.

Kelima, menyelesaikan akumulasi permasalahan sosial, seperti, kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Sebab konflik bernuasa agama tidak semuanya berakar karena persoalan agama. Bahkan, salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi (1944-2017) mengungkapkan, 70 persen konflik keagamaan terjadi karena faktor non-agama yang diagamakan.

Terkadang konflik lahir karena persoalan kegundahan sosial dan politik, kemudian berevolusi menjadi bongkahan kekecewaan. Mereka tidak menemukan solusi yang tepat dan menjadi pribadi atau kelompok yang teralienasi dalam menghadapi berbagai masalah sosial. Akibatnya, mudah tersulut emosi dan dipengaruhi pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadilah konflik sosial di masyarakat.


Penulis adalah Redaktur NU Online
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG