IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Melayani Umat dengan Aksi Nyata

Ahad 7 Juli 2019 19:45 WIB
Bagikan:
Melayani Umat dengan Aksi Nyata
NU Jatim Award 2019 telah selesai digelar dan menempatkan PCNU Sidoarjo sebagai juara umum. Tentu ini sebuah kebanggaan bagi warga NU Sidoarjo bahwa sejumlah program dan perangkat organisasi NU yang berada di daerah tersebut menjadi yang paling bagus di Jawa Timur.  Ini merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. 

Kinerja sejumlah perangkat organisasi NU yang mendapatkan juara, yang bisa diartikan bahwa mereka menjadi yang terbaik menunjukkan bahwa mengelola organisasi NU tidak dapat dilakukan sambil lalu, tetapi harus dilakukan secara serius dan penuh dedikasi agar mencapai kinerja yang maksimal. Berorganisasi berarti menyatukan berbagai kapasitas berbeda-beda dari setiap orang agar mencapai hasil yang maksimal.

Berdakwah, tidak dapat dimaknai sekadar menjadi dai yang kemudian berceramah di panggung atau dari majelis ke majelis. Model dakwah seperti itu hanya salah satu dari sekian banyak jalan dakwah yang bisa dilakukan, di antaranya melalui aksi konkret. Progam-program nyata yang menyentuh masyarakat akan mampu menumbuhkan keterikatan masyarakat kepada NU. Bahwa keberadaan NU tidak hanya memberi nasihat terkait masalah agama, tetapi juga memberi solusi permasalahan sehari-hari. 

Contoh nyata adalah yang dilakukan oleh BMT (Baitul Mal wat Tamwil) NU Jatim yang mampu melepaskan banyak orang dari jeratan renternir.  Jika dakwah sekadar menyampaikan pesan di panggung bahwa riba itu haram, tetapi tidak member solusi nyata terhadap masalah yang dihadapi para pedagang kecil dari jeratan renternir, maka pesan-pesan tersebut tidak akan memberi banyak makna. Tetapi ketika diiringi dengan langkah nyata dari pengurus NU, maka pesan-pesan agama itu menjadi sesuatu yang bermakna yang mengubah perilaku masyarakat. 

Langkah PWNU Jatim untuk menggelar NU Award merupakan hal yang patut diapresiasi. Hal ini akan menumbuhkan semangat menjadi yang terbaik di antara cabang-cabang NU setempat. Tentu saja, penghargaan adalah sebuah bonus apresiasi dari sebuah kerja, bukan tujuan utama karena ketika kita mengabdi kepada NU, tujuan utamanya adalah melayani umat dengan baik. 

Dari capaian penghargaan ini, masyarakat akan tahu, PCNU mana saja yang memiliki kinerja baik dan tidak. Dari situ juga akan diketahui kerja-kerja dari kepengurusan di masing-masing daerah.  Sesungguhnya menjadi pengurus NU bukan cuma untuk gagah-gagahan, tetapi di dalamnya terdapat amanah pelayanan masyarakat yang besar. 

Kompetisi akan menumbuhkan kreativitas baru yang sebelumnya tidak muncul. Organisasi secara keseluruhan agar berpikir bagaimana menjadi yang terbaik daripada yang lain. Sebagai contoh, Ansor Lamongan menjadi juara tahun ini karena kreativitasnya dengan pengelolaan database administrasi berbasis online sehingga file digitalnya tidak akan hilang sebagaimana dokumen berbasis kertas.

Dakwah dengan aksi nyata sesungguhnya merujuk kepada keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah.  Beliau membela orang-orang tertindas yang dieksploitasi oleh elite setempat. Orang-orang pinggiran dari suku-suku di Arab berdatangan ke Madinah untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari Nabi Muhammad. Hal yang sama juga dilakukan para Wali Songo atau para pendiri Nahdlatul Ulama. Mereka melakukan sesuatu yang nyata kepada masyarakat dalam dakwahnya. 

Dengan model dakwah seperti ini, ajaran kelompok radikal atau ajaran menyinpang lainnya akan susah masuk ke daerah Jawa Timur karena masyarakat merasa dekat dan terlayani oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan bagi sebagian orang, hal ini akan menggerakkan mereka untuk membantu memberdayakan NU sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Bantuan bisa dalam bentuk yang beragam, mulai dari kesediaan untuk menyempatkan diri menjadi pengurus NU, menyumbangkan sebagian harta untuk kegiatan NU, menjadi pendukung aktivitas-aktivitas NU, atau dukungan dalam bentuk lainnya. 

Yang lebih penting lagi adalah, bagaimana kesuksesan yang dicapai oleh para pemenang NU Jatim Award ini bisa direplikasi ke daerah lainnya. Ada kiat-kiat sukses yang bisa diterapkan sehingga daerah lain tidak perlu lagi mencari cara untuk berhasil dengan hanya berdasarkan pendekatan trial and error (coba dan gagal).  Upaya untuk belajar ini salah satunya telah dilakukan oleh PCNU Tasikmalaya yang melakukan studi banding ke Jatim untuk belajar menjadi lebih baik. Atau langkah yang dilakukan PCNU Banyuwangi yang belajar ke PCNU Jombang bagaimana mengelola lembaga dakwahnya 

Pemberian penghargaan dalam skala nasional mungkin layak untuk mulai dipikirkan. Ada banyak kreativitas dalam pengelolaan organisasi di berbagai kepengurusan NU di seluruh Indonesia yang selama ini hanya dikenal di daerahnya masing-masing karena belum terpublikasikan dan kisah suksesnya belum disebarkan. Jika ini digali dan disebarluaskan, maka dapat menjadi sarana belajar bagi daerah lainnya. 

Hal ini sekaligus untuk memetakan kondisi NU di masing-masing wilayah. Kondisi di Jawa Timur yang menjadi basis terbesar NU dengan infrastruktur organisasi yang sudah mapan tentu berbeda dengan situasi di Papua atau NTT di mana Muslim menjadi minoritas. Pemetaan ini untuk mengetahui potensi dan masalah yang muncul di masing-masing wilayah dan selanjutnya, kebijakan apa yang tepat serta dukungan seperti apa yang diperlukan bagi daerah tertentu. Pada akhirnya, semuanya tentu didedikasikan untuk melayani umat dengan lebih baik. (Achmad Mukafi Niam)
Bagikan:
Sabtu 29 Juni 2019 21:30 WIB
Kita Semua adalah Pemenang dalam Pesta Demokrasi
Kita Semua adalah Pemenang dalam Pesta Demokrasi
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa gugatan pasangan 02 tidak dikabulkan. Dengan demikian, sudah terdapat kepastian hukum bahwa pasangan 01 menjadi pemenang dalam pemilu presiden 2019. Inilah upaya terakhir dalam sengketa pemilu karena hasil keputusan MK mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum di atasnya. Tahapan selanjutnya seperti penetapan sampai dengan pelantikan bisa dijalankan dengan kepastian. Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pasangan terpilih dapat segera mulai merancang program pemerintahannya sesuai dengan janji kampanyenya. Selanjutnya, ketika sudah dilantik, bisa langsung tancap gas.

Kini tidak ada lagi pasangan 01 atau 02. Semuanya kembali ke 00. Rakyat Indonesia kembali bersatu untuk membangun bangsa ini. Sesungguhnya, proses pemilihan pemimpin nasional ini adalah bagian dari pembangunan ini. Jangan sampai proses ini merusak tujuan yang sebenarnya dengan terus memelihara pertentangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi pilpres 2019. 

Kampanye pemilu presiden 2019 yang berlangsung selama 10 bulan cukup panas dan melelahkan. Perang kata-kata dan pernyataan membuat panas masing-masing pendukung. Hoaks bertebaran di media sosial. Kondisi ini mengakibatkan hubungan persaudaraan atau pertemanan yang sebelumnya akrab menjadi renggang karena perbedaan pilihan politik. Semuanya harus kembali sebagaimana semula. Politik tidak boleh memecah belah dan melupakan hal-hal yang lebih penting seperti kemanusiaan dan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Politik hanyalah cara bagaimana kita mengelola berbagai kepentingan bersama. Politik adalah menegosiasikan berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus. Bukan untuk menang-menangan. 

Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bukan hanya pemimpin bagi 55 persen rakyat yang memilihnya, tetapi pemimpin bagi seluruh rakyat. Pemilu merupakan proses untuk memilih pemimpin terbaik di antara beberapa calon. Dengan demikian, pasti hanya satu yang akhirnya terpilih. Masing-masing pendukung tentu merasa bahwa calon yang dipilihnya merupakan orang yang terbaik. Pasti ada kekecewaan karena calon yang diidealkan menjadi pemimpin dan menjalankan visi misi kepemimpinannya ternyata gagal. Di sinilah perlunya sikap legowo dari kontestan dan para pendukungnya bahwa mereka ternyata mendapatkan suara lebih sedikit sehingga calon lain yang berhak menjadi presiden dan wakil presiden. 

Tugas pertama pemimpin terpilih adalah memastikan adanya rekonsiliasi dari pihak-pihak yang berkompetisi dalam pilpres. Dalam konteks ini, maka pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto merupakan hal yang penting karena hal ini menyimbolkan sikap kenegarawanan mereka dengan menerima apa pun hasil keputusan MK. Pertamuan ini diharapkan dapat menurunkan tensi di kalangan para pendukung masing-masing pihak. 

Ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pemilu selanjutnya. Ratusan KPPS yang meninggal merupakan tragedi buruk yang baru pertama kali terjadi dalam proses penghitungan suara yang berlangsung secara maraton akibat banyaknya kertas suara yang harus dihitung.  Sejumlah persoalan lain yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya juga belum terselesaikan.

Kini saatnya melihat ke depan. Ada banyak persoalan bangsa yang menunggu penanganan serius dan kerja bersama. Presiden terpilih akan memimpin orkestra kerja-kerja bersama tersebut. Ada banyak janji yang disampaikan kepada rakyat selama masa kampanye. Jangan sampai janji-janji tersebut sekedar janji kosong sebagaimana sering dialamatkan kepada para politisi yang banyak berjanji kepada rakyat ketika kampanye tetapi lupa akan janjinya setelah terpilih. 

Indonesia sesungguhnya adalah negara yang kaya dalam berbagai hal. Banyak kekayaan alam yang bisa diolah untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa. Ada banyak ahli yang kompeten yang siap melakukan berbagai peran dan fungsi. Jangan sampai potensi tersebut salah kelola yang akhirnya malah menimbulkan kemudharatan, bukan kemaslahatan. Di beberapa negara, kekayaan alam bahkan menimbulkan konflik antar sesame anak bangsa. Kekayaan hanya dimiliki oleh sekelompok kecil elit sementara rakyat jelata dalam kondisi kemiskinan yang akut. Jangan sampai hal ini terjadi di Indonesia. Sumber daya manusia yang kompeten, jika tidak dikelola dengan baik, akan pindah ke negara lain yang mampu memberikan kesejahteraan dan peluang karir yang lebih menjanjikan. 

Pada periode pertama kepemimpinannya, Jokowi memiliki visi besar dalam pembangunan infrastruktur. Dan ini diakui cukup membantu aksesibilitas masyarakat. Tetapi ada keluhan dalam sektor lain seperti bidang penelitian yang kurang mendapatkan perhatian, masalah kualitas pendidikan, korupsi, radikalisme, dan lainnya. Hal-hal tersebut juga membutuhkan perhatian dan penanganan yang baik. 

Menjadi oposisi juga bagian dari sistem untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Ada adagium bahwa power tend to corrupt. Yaitu, kekuasaan rawan disalahgunakan jika tidak ada pengawasan. Di sinilah peran pihak oposisi untuk melakukan pengawasan berbagai kebijakan pemerintah yang mungkin saja kurang tepat atau tidak berjalan dengan baik.  Menjadi oposisi yang baik bukan berarti mengkritisi setiap kebijakan pemerintah, tetapi seharusnya memberikan apresiasi atas keberhasilan yang dcapai. Toh semuanya untuk rakyat. Oposisi, tidak berarti menghalangi kerja-kerja pemerintah agar kinerjanya buruk sehingga pada pemilu selanjutnya dapat dikalahkan.  

Pemilu sudah usai. Segala perbedaan pendapat terkait pilihan pemilu sudah waktunya diakhiri. Kini saatnya menatap Indonesia ke depan dengan sedemikian peluang dan tantangan yang harus dihadapinya daripada terus-terusan memelihara permusuhan dan perbedaan pendapat yang tidak produktif. Semoga pemimpin terpilih dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan baik. Amin. (Achmad Mukafi Niam)

Sabtu 22 Juni 2019 21:30 WIB
Menjaga Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Menjaga Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Ilustrasi (Antara)
Dalam beberapa hari ini, perhatian publik tertuju pada persidangan sengketa pemilu yang digelar di Mahkamah Konstitusi setelah pasangan capres 02 Prabowo Sandi mengajukan sengketa hasil pilpres ke pengadilan tersebut. Sejumlah tuduhan kecurangan yang selama ini hanya tersebar di media sosial atau pernyataan orang per orang yang disampaikan di media kini diuji kebenarannya di hadapan sembilan hakim konstitusi.  

Dalam sebuah kontestasi keras yang melibatkan banyak orang seperti di Indonesia, wajar jika ada yang kecewa karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Namun, yang penting adalah bagaimana upaya penyelesaian dari kondisi seperti ini. Forum sidang pengadilan adalah tempat yang paling tepat. Ini menunjukkan sikap kenegarawanan pihak-pihak yang bertikai terkait dengan pemilu. Di situlah seluruh bukti dan argumentasi dari pihak-pihak yang bersengketa diuji.

Sidang di Mahkamah Konstitusi berlangsung maraton dengan menghadirkan para saksi untuk memperkuat tuntutan yang mereka ajukan. Pihak yang dituntut pun mengajukan argumentasi tandingan. Karena disiarkan secara langsung melalui televisi atau siaran streaming di internet, maka siapa pun bisa mengikuti persidangan tersebut, kapan saja dan di mana saja. Publik bisa menilai argumentasi yang diajukan oleh masing-masing pihak, apakah didukung bukti yang kuat atau apakah didasarkan argumentasi yang sahih. Namun, keputusan tetap ada di tangan para hakim.

Pemilu 2019 mengulang pertarungan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto pada 2014.  Namun, pertarungan kali ini lebih karas karena salah satunya penggunaan sentimen agama sebagai bahan kampanye serta penggunaan media sosial yang semakin meluas. Polarisasi ini menyebabkan masing-masing pendukung tidak melakukan pencarian informasi yang berimbang terhadap masing-masing kandidat. Akibatnya yang muncul adalah militansi dukungan yang semakin menguat. 

Polarisasi ini terlihat nyata misalnya di provinsi tertentu, pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin unggul lebih dari 80 persen di Bali dan Papua sementara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno unggul telak di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Barat. Joko Widodo unggul di provinsi yang mayoritas penduduknya non-Muslim sedangkan dua keunggulan telak Prabowo adalah provinsi yang masyarakatnya mengidentifikasi diri sebagai Muslim yang taat. Tentu saja, situasi seperti ini kurang bagus dalam kerangka masyarakat Indonesia yang selama ini merupakan masyarakat yang plural dengan model keragaman yang luar biasa, seperti suku, agama, ras, atau golongan. 

Pola-pola dukungan kelompok masyarakat yang terpolarisasi ini dapat diidentifikasi lebih lanjut dengan tingkat ekstremitas yang tertentu. Militansi dukungan kepada masing-masing capres terlihat dari Peningkatan jumlah persentasi pemilih yang datang ke TPS dibandingkan dengan pemilu-pemilu presiden sebelummya. Ini menunjukan adanya peningkatan kesediaan pemilih untuk memperjuangkan calon yang dipilihnya agar tidak kalah dari calon lawan.  

Jangan sampai presiden terpilih kurang mendapat legitimasi bagi kelompok tertentu yang sebelumnya mendukung kandidat lawan. Sebagian besar masyarakat setelah hari pencoblosan pada 17 April lalu sudah kembali kepada aktivitas normalnya. Mereka menerima siapa pun presiden yang terpilih yang mendapatkan suara terbanyak. Tetapi ada pula yang belum puas karena merasa adanya kecurangan yang terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematis (TSM). Isu ini harus diselesaikan secara tuntas. Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah klaim tersebut benar. 

Mengatakan bahwa pemilu di Indonesia kali ini sudah benar-benar bersih dari berbagai persoalan tentu sesuatu yang naïf. Dengan besarnya jumlah pemilih dan luasnya sebaran lokasi pemilihan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, tentu ada sejumlah ketidaksempurnaan. Berbagai temuan persoalan yang diajukan ke MK sudah diajukan ke MK. Para hakim konstitusi yang nantinya akan memutuskan apakah hal tersebut bersifat TSM atau tidak. Temuan-temuan ini nantinya menjadi bahan perbaikan untuk pemilu selanjutnya. 

Kita tentu berharap para hakim MK yang terhormat benar-benar mampu membuat keputusan yang tepat dan bijak karena hal ini menyangkut masa depan bangsa, bukan hanya bagi mereka yang menang atau kalah dalam sengketa tersebut. Keputusan pengadilan bukan hanya soal kebenaran formal tetapi juga keadilan secara substansial, yaitu rasa keadilan yang diterima oleh sanubari rakyat Indonesia. Jika hal ini mampu diwujudkan, maka sisa-sisa persoalan akan benar-benar tuntas dan pemimpin yang terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat di hadapan seluruh rakyat.  

Penyelesaian sengketa pemilu melalui MK bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada lagi proses banding atau digugat di tempat lain. Karena itu, apa pun hasilnya, pihak yang kalah dan para pendukungnya harus menerimanya dengan legowo. Setelah proses pengadilan itu selesai, sudah tidak ada pengadilan lainnya. 

Presiden dan wakil presiden ditetapkan dan kemudian dilantik pada bulan Oktober 2019 mendatang. Jangan sampai pihak yang kalah, kemudian menuduh hakim MK bertindak curang atau tidak independen. Jika ada pihak yang tidak menerima kekalahan, hal ini menunjukkan sikap ketidakdewasaan dalam menerima hasil.  Jika ini terjadi, bangsa ini akan terus bergulat dengan dirinya sendiri sementara berbagai persoalan penting tak dapat terurus dengan baik. (Achmad Mukafi Niam) 

Ahad 16 Juni 2019 16:45 WIB
Mari Kembali ke Persoalan Nyata Umat Islam
Mari Kembali ke Persoalan Nyata Umat Islam
Betapa banyak persoalan sehari-hari umat Islam di Indonesia yang membutuhkan penanganan. Persoalan dasar seperti kemiskinan, kebodohan, atau kesehatan masih membelit kehidupan banyak orang. Mari kita tengok di sekeliling kita, ada berapa banyak orang yang kesulitan ekonomi, ada berapa banyak anak yang kurang mendapatkan pendidikan secara memadai, atau ada berapa banyak orang yang mengalami masalah kesehatan dan perlu mendapatkan dukungan, tentu sangat banyak.

Di tengah persoalan yang sulit tersebut, ternyata kita menghadapi persoalan yang lebih substansial, yaitu umat Islam diarahkan kepada hal-hal yang abstrak yang belum jelas duduk soalnya. Muslim Indonesia termasuk salah satu bangsa yang memiliki keterikatan agama yang sangat kuat. Banyak hal dilihat dari sudut pandang agama. Karena itu, ketika ada hal-hal yang dianggap menyinggung agama, maka secara emosional langsung tergerak untuk membelanya dengan berdemonstrasi. 

Baru-baru ini, isu terkait dengan illuminati dan Dajjal ramai di media sosial terkait dengan keberadaan sebuah masjid di sebuah area peristirahatan jalan tol yang memiliki bentuk unik. Masjid yang didesain oleh Ridwan Kamil, arsitek yang kini menjabat sebagai gubernur Jawa Barat ini dianggap bagian dari gerakan illuminati karena adanya bentuk segitiga. Digunakanlah teori konspirasi atau dalam bahasa Jawa gotak gatik mathuk, yaitu usaha mencocok-cocokkan sesuatu agar terlihat rasional. 

Panduan masyarakat dalam beragama adalah para ulama, kiai, dai, ustadz atau beragam sebutan lain untuk tokoh agama. Yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak dai atau ustadz yang dalam ceramah-ceramahnya lebih suka membakar emosi jamaahnya dengan persoalan-persoalan abstrak. Dengan mengatasnamakan membela agama, umat Islam diajak untuk bergerak untuk melakukan sebuah tindakan atau memprotes sesuatu yang remeh-temeh atau hal-hal simbolik belaka. Persoalan muncul salah satunya karena dai atau ustadznya hanya memahami “ilmu agama” sementara pengetahuan lain kurang dipahami dengan baik. Akibatnya, mereka tidak mampu mengeksplorasi persoalan umat dan kemudian melakukan gerakan atau mencarikan solusinya. Atau bisa juga sang ustadz kesukaannya memang membahas hal-hal yang abstrak dan kurang membumi.

Tak mungkin juga memahami semua persoalan masyarakat secara mendetail mengingat sedemikian kompleksnya masalah yang ada. Tak banyak pula orang yang mampu menjadi orator sekaligus mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan. Di sini, pentingnya berorganisasi.  Dengan demikian, ada kerja sama dan beragam keahlian yang disinergikan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Ceramah yang dilakukan oleh dai tidak lagi menjadi slogan kosong yang segera dilupakan ketika mereka turun dari panggung. 

Para dai yang berafiliasi dengan organisasi seperti Nahdlatul Ulama atau ormas Islam lain tentu memiliki kemungkinan pesan-pesan yang disampaikan akan mewujud dalam sebuah aksi nyata. Lembaga yang berada dalam lingkup organisasi akan melakukan tindakan untuk melaksanakan pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam ceramah tersebut. Sebagai contoh, ketika para kiai NU berceramah tentang masalah pendidikan, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan aksi nyata penguatan pendidikan di madrasah, pesantren ataupun sekolah umum.

Dalam sebuah afiliasi organisasi, ceramah yang disampaikan pun tidak asal, tetapi mengacu kepada visi misi atau program kerja organisasi. Dengan demikian, apa yang disampaikan merupakan tindak lanjut dan sosialisasi visi besar yang diterjemahkan pada setiap tingkatan organisasi.  Misalnya, visi besar NU untuk menjaga NKRI menjadi tema umum yang dipahami para dai yang berafiliasi dengan NU yang kemudian disampaikan kepada para jamaah dalam berbagai kesempatan. Dan hal ini mewujud dalam aksi nyata seperti yang dilakukan oleh Ansor, Banser, dan elemen lainnya ketika ada pihak-pihak yang berusaha mengganti kesepakatan bangsa ini. 
 
Dai atau penceramah, sesungguhnya bukanlah pemain tunggal dalam dakwah. Ia harus mampu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain agar pesan keagamaan yang disampaikan mampu menjadi aksi nyata bagi umat. Kalau tidak, maka ceramah sekadar menjadi pengingat sekilas akan suatu persoalan dilihat dari perspektif keagamaan atau bahkan sekadar menjadi hiburan karena kelucuan ceramahnya guna melepaskan penat akibat kerja keras. 

Bahkan lebih parah lagi jika menjadi dai sudah diperlakukan sebagai sebuah profesi yang menghasilkan popularitas, uang, pengaruh, atau kekuasaan. Tarif ceramah sudah ditetapkan dengan sejumlah persyaratan lainnya. Kemudian menunjukkan gaya hidup penuh kemewahan dari hasil profesinya tersebut, padahal banyak masyarakat yang mengundangnya mengumpulkan uang dengan cara iuran, demi seorang dai terkenal yang sering muncul di televisi. 

Tak mudah menjalankan peran sebagai seorang dai karena apa yang disampaikannya dapat membuat umat Islam menjadi lebih baik, tetapi juga mampu memprovokasi umat melakukan hal-hal destruktif atas nama agama. Kita tentu telah mengenal siapa saja kiai atau ulama yang ceramahnya menyejukkan dan kemudian menumbuhkan kedamaian. Kita juga telah tahu dai-dai provokatif yang ketika mendengarkan ceramahnya, menjadi terprovokasi untuk membenci pihak lain atau ingin melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Dari situ, sudah seharusnya kita mampu memilih dan memilah mana figur yang layak untuk dijadikan panduan.

Menjadi dai dan kemudian merasa mampu merubah masyarakat hanya dengan ceramahnya merupakan sebuah kesalahan. Saatnya memikirkan bagaimana menciptakan kolaborasi yang produktif dengan berbagai bidang keahlian lainnya. Para dai, dengan kapasitasnya untuk memotivasi massa, para aktivis yang mendampingi masyarakat secara langsung, orang kaya yang menyediakan dananya, para administrator yang mampu mengelola organisasi, dan sejumlah keahlian terkait. Dan penting pula, menjaga niat untuk mensyiarkan ajaran agama, bukan menjadikannya sebagai sebuah profesi untuk sekadar mencari uang. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG