IMG-LOGO
Opini

Keluhuran Tradisi Pesantren

Senin 8 Juli 2019 7:30 WIB
Bagikan:
Keluhuran Tradisi Pesantren
Oleh Fathoni Ahmad

Lembaga pendidikan pesantren didirikan tidak hanya berawal dari tujuan mensyiarkan ilmu-ilmu agama Islam, tetapi juga wadah kegiatan sosial-kemasyarakatan, termasuk sebagai wadah pergerakan nasional kemerdekaan melawan penjajah. Pesantren tersebut membuat pesantren tidak lepas dari akar sosial masyarakatnya. Tradisi dan amaliyah keagamaan yang berkembang di pesantren juga dipraktikkan oleh masyarakat.

Ulama pesantren dijadikan simbol akhlak dengan segala kearifan dan kebijaksanaannya. Mereka membawa ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nasihatnya didengar, petuahnya direnungkan, dan fatwanya diikuti. Bukan bertujuan mengkultuskan pribadi manusia, melainkan karena akhlak mulia dan kedalaman ilmunya. Kearifan kiai memunculkan keluhuran tradisi pesantren yang hingga kini berkembang di tengah masyarakat luas.

Jauh daripada itu, para ulama pesantren berjuang atas dasar kemaslahatan bangsa, bahkan skala global. Prinsip kemerdekaan bangsa yang akan memunculkan kemaslahatan bersama harus diperjuangkan bersama-sama. Ulama pesantren berperan sebagai penggerak rakyat melawan penjajah. Bahkan selain sebagai tempat menempa ilmu-ilmu agama dan wadah pergerakan nasional, pesantren juga sebagai tempat penyemaian kecintaan santri dan masyarakat terhadap bangsa dan negaranya.

Pada titik itulah kearifan dalam memandang kepentingan bangsa menjadi tolak ukur perjuangan para ulama pesantren beserata santri-santrinya. Mereka berhasil mendudukkan bersama antara prinsip keagamaan dengan konsep berbangsa dan bernegara dalam irama persatuan sebagai modal penting melawan penjajah. Dalam kondisi terjajah, prinsip kecintaan tanah air merupakan aktualisasi nilai-nilai agama sehingga perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia merupakan panggilan agama.

Prinsip tersebut menyublim pada diri KH Muhammad Hasyim Asy’ari (Pendiri NU) sehingga lahir konseptualisasi agung hubbul wathoni minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Istilah iman di sini tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga konsep iman menurut keyakinan dan agama-agama lain di luar Islam. Dampaknya, konsep tersebut tidak hanya menggelorakan perjuangan umat Islam, tetapi juga umat-umat agama lain beserta seluruh bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajah.

Tentang sosok Kiai Hasyim Asy’ari, ia menempa diri dalam pencarian ilmu di Makkah tidak lantas membuat Hadhratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari (1871-1947) alpa terhadap keadaan dan kondisi bangsanya. KH Hasyim Asy’ari merupakan pemegang sanad ke-14 dari Kitab Shahih Bukhori Muslim. Keilmuan agama ia perdalam di tanah hijaz dan banyak berguru dari ulama kelahiran Nusantara di Makkah seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfudz Termas, Syekh Yasin Al-Fadani, dan ulama-ulama lainnya.

Sebutan hadlratussyekh sendiri menggambarkan bahwa ayah KH Wahid Hasyim tersebut merupakan mahaguru, mahakiai. Bahkan, Muhammad Asad Syihab (1994) menyebut Kiai Hasyim dengan sebutan al-‘Allamah. Dalam tradisi Timur Tengah, istilah tersebut diberikan kepada orang yang mempunyai pangkat keulamaan dan keilmuan yang tinggi.

Zamakhsyari Dhofier dalam Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (2011) mencatat, dalam tradisi pesantren dikenal sistem ijazah yang bentuknya tidak seperti yang masyarakat kenal dalam sistem sekolah. Ijazah model pesantren berbentuk pencantuman nama dalam suatu daftar rantai transmisi pengetahuan yang dikeluarkan oleh gurunya terhadap muridnya yang telah menyelesaikan pelajaran dan ilmu dengan baik tentang buku atau kitab tertentu. Dari sanad yang disahkan melalui ijazah itu, seorang murid dianggap telah menguasai dan punya otoritas mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain.

Tradisi ijazah ini hanya dikeluarkan untuk murid-murid tingkat tinggi dan hanya mengenai kitab-kitab besar dan masyhur. Para murid yang telah mencapai tingkat yang cukup tinggi disarankan untuk membuka pengajian, sedangkan yang memiliki ijazah biasanya dibantu untuk mendirikan pesantren.

Namun, seperti disebutkan di awal, meskipun Kiai Hasyim Asy’ari mumpuni dalam ilmu agama, tetapi ia tidak menutup mata terhadap bangsa Indonesia yang masih dalam kondisi terjajah. Kegelisahaannya itu dituangkan dalam sebuah pertemuan di Multazam bersama para sahabat seangkatannya dari Afrika, Asia, dan juga negara-negara Arab sebelum Kiai Hasyim kembali ke Indonesia.

Pertemuan tersebut terjadi pada suatu di bulan Ramadhan, di Masjidil Haram, Makkah. Singkat cerita, dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan di antara mereka untuk mengangkat sumpah di hadapan “Multazam”, dekat pintu ka’bah untuk menyikapi kondisi di negara masing-masing yang dalam keadaan terjajah.

Isi kesepakatan tersebut antara lain ialah sebuah janji yang harus ditepati apabila mereka sudah sampai dan berada di negara masing-masing. Sedangkan janji tersebut berupa tekad untuk berjuang di jalan Allah SWT demi tegaknya agama Islam, berusaha mempersatukan umat Islam dalam kegiatan penyebaran ilmu pengetahuan serta pendalaman ilmu agama Islam.

Bagi mereka, tekad tersebut harus dicetuskan dan dibawa bersama dengan mengangkat sumpah. Karena pada saat itu, kondisi dan situasi sosial politik di negara-negara Timur hampir bernasib sama, yakni berada di bawah kekuasaan penjajahan bangsa Barat. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010)

Perhatian para kiai terhadap bangsanya tak hanya berhenti dalam perjuangan pemikiran dan fisik, tetapi juga menyiapkan dan menempa para generasi muda untuk mencintai bangsanya. Hal ini dilakukan oleh KH Abdul Wahab Chasbullah saat menginisiasi gerakan-gerakan pemuda cinta tanah air melalui Madrasah dan Perguruan Nahdlatul Wathan pada tahun 1916.

Konsep cinta tanah air melalui pendidikan ini menyadarkan para generasi muda agar bersatu melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. KH Wahab Chasbullah berhasil mendirikan perguruan Nahdlatul Wathan atas bantuan beberapa kiai lain dengan dirinya menjabat sebagai Pimpinan Dewan Guru (keulamaan). Sejak saat itulah Nahdlatul Wathan dijadikan markas penggemblengan para pemuda. Mereka dididik menjadi pemuda yang berilmu dan cinta tanah air.

Bahkan setiap hendak dimulai kegiatan belajar, para murid diharuskan terlebih dahulu menyanyikan lagu perjuangan dalam bahasa Arab ciptaan Mbah Wahab sendiri. Kini lagu tersebut sangat populer di kalangan pesantren dan setiap kegiatan Nahdlatul Ulama (NU), yakni Yaa Lal Wathan yang juga dikenal dengan Syubbanul Wathan. Benih-benih cinta tanah air ini akhirnya bisa menjadi energi positif bagi rakyat Indonesia secara luas sehingga perjuangan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi pergerakan sebuah bangsa yang cinta tanah airnya untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan.

Semangat nasionalisme Kiai Wahab yang berusaha terus diwujudkan melalui wadah pendidikan juga turut serta melahirkan organisasi produktif seperti Tashwirul Afkar (gerakan pencerahan) yang berdiri tahun 1919 dan Nahdlatut Tujjar (gerakan kemandirian ekonomi). Selain itu, terlibatnya Kiai Wahab di berbagai organisasi pemuda seperti Indonesische studie club, Syubbanul Wathan, dan kursus Masail Diniyyah bagi para ulama muda pembela madzhab tidak lepas dari kerangka tujuan utamanya, membangun semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sedang terjajah.

Dalam mengembangkan Madrasah Nahdlatul Wathan dan Tashwirul Afkar ini, Kiai Wahab berupaya menyebarkan 'virus' cinta tanah air (hubbul wathan) secara luas di tengah masyarakat dengan membawa misi tradisi keilmuan pesantren. Perjuangan mulia ini tentu harus digerakkan secara terus-menerus melalui setiap lembaga pendidikan yang ada saat ini sehingga cita-cita luhur pendiri bangsa untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin kuat dan tak pernah surut.

Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Wahab Chasbullah merupakan dua ulama pesantren di antara banyak kiai-kiai lain yang aktif dalam pergerakan nasional untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Hal itu menunjukan bahwa kedalaman ilmu agama dengan pemahaman yang baik dan benar yang berasal dari ilmunya para ulama dapat menumbuhkan kearifan bangsa. Kesemuanya itu tidak lepas dari keluhuran tradisi pesantren.


Penulis adalah Redaktur NU Online
Tags:
Bagikan:
Senin 8 Juli 2019 15:0 WIB
lslam Nusantara; Reaksi Resisten Skenario Global Agenda Umat Manusia
lslam Nusantara; Reaksi Resisten Skenario Global Agenda Umat Manusia
Oleh K Ng H Agus Sunyoto

Ketika fajar Millenium Ke-3 membentang di awal abad ke-21, sebagian kesadaran Kemanusiaan ditantang! Kesadaran kemanusiaan kini dihadapkan pada rangkaian panjang jejak Kehidupan manusia yang ditandai sisa-sisa mimpi buruk masa lampau. Kelaparan, wabah penyakit dan peperangan, menandai rentang waktu hidup manusia dari generasi ke generasi, yang menelan korban ratusan juta spesies manusia. Robert Malthus menyebut tragedi dramatik yang membayangi sejarah umat manusia dari spesies homo sapiens.

Meski dalam beberapa dekade terakhir melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai manusia, bencana seperti kelaparan, wabah penyakit dan peperangan dapat dikurangi tapi pada saat yang samah justru terjadi fenomena terbalik di mana lebih banyak didapati orang mati karena terlalu banyak makan daripada mati akibat kekurangan makan. Orang yang mati bunuh diri jumlahnya lebih banyak daripada orang yang mati akibat perang; mati pada usia tua lebih banyak daripada yang mati akibat terpapar penyakit menular; bahkan memasuki abad ke-21, lebih banyak kemungkinan manusia mati akibat mengonsumsi McDonald, KFC, Cocacola, dan aneka makanan olahan fabrikan daripada mati akibat kelaparan, virus Flu Burung, Ebola, kebuasan ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram.

Dengan sains modern dan kultur modern, sebagian manusia memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan dan kematian. Orang modern tidak menganggap kematian sebagai misteri metafisik yang menandai akhir hidup manusia atau sebagai takdir yang ditetapkan Tuhan. Manusia modern menganggap kematian hanya sebagai masalah teknis yang satu saat dapat diatasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan manusia. Kematian, satu saat akan dapat ditaklukkan manusia. Sebagian ilmuwan, dokter, peneliti, dan sarjana modern mengklaim bahwa mereka masih berusaha mengatasi masalah teknis terkait kematian. Mereka berbicara lebih terbuka bahwa sains modern satu saat bisa mengalahkan kematian dengan memberi manusia usia muda dan abadi. Perkembangan sains dan teknologi modern seperti Rekayasa Genetika, Pengobatan Regeneratif, Teknik Regenerasi Lembaran Sel yang dapat memperbaiki tangan, mata, liver, pankreas, otak, dan teknologi Nano memperkuat keyakinan bahwa manusia modern satu saat akan dapat mengalahkan kematian. Setidaknya, film fiksi ilmiah berjudul Transcendence besutan Wally Pfister, yang ditulis Jack Paglen dan dibintangi Johnny Depp dan Rebecca Hall, seakan sedang menggambarkan ambisi itu.

Ray Kurzneil, ilmuwan peraih US National Medal of Technology and lnnovation 1999, sangat yakin bahwa tahun 2050 manusia sudah dapat mengalahkan kematian, di mana pandangan ini merupakan dogma, doktrin, kredo baru yang dijadikan dasar keimanan dari Agama Modern yang bertolak belakang dengan Agama-agama lama seperti Kristen, lslam, Katholik, Hindu, Buddha, Konghucu yang meyakini bahwa kematian adalah Takdir Tuhan yang tidak bisa ditolak.

Agama-tekno di era Millenial
Fenomena baru yang revolusioner di ambang Millenium ke-3 adalah lahirnya Agama-tekno. Satu agama yang menurut Yuval Noah Harari (2015) adalah agama yang menjanjikan penyelamatan, kebahagiaan, perdamaian, kemakmuran, bahkan kehidupan abadi melalui algoritma dan gen-gen, yaitu agama yang lahir dari laboratorium-laboratorium riset di Silicon Valley. Agama-tekno ini secara umum dapat dibagi dua jenis utama, yaitu Tekno-Humanisme dan Dataisme, di mana Agama Tekno-Humanisme masih meyakini bhw manusia adalah pusat penciptaan dan setuju bahwa Homo Sapiens, telah selesai menjalani lintasan sejarah evolusinya hingga harus meninggalkan keyakinan lamanya yang sudah tidak relevan dengan masa depan di mana manusia harus menggunakan teknologi dalam rangka lahirnya manusia yang lebih unggul dari Homo Sapiens, yaitu Homo Deus (2015) atau dalam istilah versi Mary Belknap (2015) sebagai Homo Deva, yaitu manusia yang memiliki kemampuan fisik dan mental yang terbarukan, di mana kecerdasan dan kesadarannya sudah terpisah. Manusia hasil evolusi baru yang dituntut untuk selalu memperbaiki pikiran mereka jika mereka ingin bertahan dalam evolusinya. 

Jika dalam proses evolusi Homo Sapiens menyingkirkan Homo Neanderthall, maka evolusi lanjutan Homo Sapiens akan disingkirkan oleh Homo Deus atau Homo Deva. Berbeda dengan Hitler yang ingin menciptakan manusia unggul dengan sarana pembiakan selektif dan pembersihan etnis, Agama Tekno-Humanisme berharap dapat menciptakan manusia unggul, Homo deus menyeleksi manusia melalui rekayasa genetika, nanoteknologi, antarmuka otak-komputer.

Sementara Agama Dataisme, menyatakan bahwa manusia sudah menyelesaikan tugas kosmis mereka karena itu harus menyerahkan tongkat estafet kepada jenis-jenis entitas yang sama sekali baru, di mana alam semesta dipandang sebagai aliran data dengan nilai setiap entitas ditentukan oleh kontribusinya terhadap pemrosesan data.

Agama Dataisme berakar pada disiplin sains komputer dan biologi, yang sejak Darwin meluncurkan On the Origin of Species, sains-sains kehidupan memandang organisme sebagai algoritma biokimia. Secara simultan dalam 8 dekade sejak Alan Turing merumuskan ide Mesin Turing, para ilmuwan komputer sudah mengetahui cara merekayasa algoritma elektronik yang canggih. Dataisme memadukan keduanya, di mana hukum matematika berlaku pula pada algoritma biokimia dan elektronika. Itu berarti, Dataisme menghapus penghalang antara manusia dan mesin, antara hewan dan mesin, dengan harapan algoritma-algoritma elektronik dapat mengurai dan melampaui algoritma-algoritma biokimia, sehingga pada akhirnya organisme dimaknai sama dengan algoritma.

Tidak bisa diingkari bahwa dengan mengikuti keyakinan yang berdasar pada pandangan paradigmatik, dogmatik, doktriner, dan kredo Agama Akal Sehat yang disebut Tekno-Humanisme dan Dataisme, akan terjadi proses dehumanisasi yang luar biasa mengerikan. Bila itu terjadi, masa depan kelak, kemanusiaan akan lenyap menjadi material tak berjiwa, sekedar menjadi hitungan matematis yang bersifat kuantitatif yang rawan Rekayasa manipulatif. Kesadaran manusia hasil rekayasa itu dengan mudah diarahkan untuk menciptakan surga baru dunia yang sejatinya hanya surga imajiner. 

Dengan teknologi Deep Fake, tanpa sadar manusia akan terjerembab ke dalam ideologi reproduksi manusia yang memimpikan kehidupan baru yang sejatinya manipulasi psikologi dalam bentuk perbudakan baru. Manusia akan tampil dalam kehidupan totaliterianisme yang dikontrol, diatur, diarahkan, dan dikendalikan oleh invisible hand dari kekuasaan global yang tidak kasat mata. Meski demikian, anehnya umat manusia modern dengan sukarela begitu menerima sebagai penjara tanpa tembok, narapidana yang tidak memiliki keinginan untuk bebas. Bahkan tanpa perlu pemaksaan, manusia-manusia modern dengan sengaja menyerahkan kemerdekaannya kepada sistem perbudakan yang mengaturnya. Keadaan ini sebagaimana diungkapkan Aldous Huxley dalam Brave New World (1932) dan 1962, dan juga George Orwell dalam 1984.

Munculnya Agama-tekno yang menandai lahirnya spesies baru Homo deus atau Homo Deva, adalah lanjutan evolutif dari Homo sapiens, yang memiliki konsekuensi-konsekuensi logis terkait Seleksi Alam, di mana pada era Millenial Homo sapiens yang tidak mampu melakukan survival of the fittest dalam beradaptasi dengan perubahan yang sangat ekstrim akan kalah dan punah. Keadaan itu secara umum diawali dengan lahirnya generasi lemah fisik dan mental karena menderita Autisme, Anoreksia, Asma, Gangguan Pemusatan Perhatian, Depresi Klinis, Gagal Jantung, Retardasi Mental, Gangguan Fungsi Organ tubuh, dan lain lain. Semua itu adalah akibat konsumsi makanan produk fabrikan yang mengandung bahan berbahaya bagi manusia dan aneka rekayasa genetika.

Senjakala Agama-agama
Sejak berakhirnya Perang Dingin pada dekade 1990-an, pertarungan antara golongan Proletar dan Borjuis, golongan Sosialis Komunis dengan Liberalis Kapitalis sudah berakhir. Samuel P. Huntington dalam The Clash of Civilization and the Remaking of World Order (1996) menegaskan bahwa di era Global yang berbenturan dalam pertarungan adalah Peradaban Manusia, yaitu Peradaban Barat yang representasinya diwakili Agama Kristen dalam menghadapi Peradaban Timur yang representasinya diwakili Agama Islam dan Konghucu, di mana masa itu ditandai kemunculan organisasi-organisasi ekstrim radikal beridentitas Agama seperti Al-Qaeda, Jabhat El-Nushra, Boko Haram, Thaliban, Falun Gong, bahkan ISIS yang menebar terror dan rasa takut dengan pamer kekejaman dan kebiadaban atas nama Agama.

Semenjak Program Globalisasi digelar pasca berakhirnya Perang Dingin, konflik antara Umat Beragama Kristen dengan Umat Beragama Islam berlangsung sengit seperti pembantaian Umat lslam Bosnia oleh Umat Kristen Serbia, perusakan Gereja Kristen oleh Umat Islam di Situbondo, Tasikmalaya, Lampung, Banjarmasin, dan sebaliknya perusakan Masjid oleh Umat Kristen di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seolah membenarkan Teori Samuel P. Huntington, yang dilanjut aksi-aksi bom bunuh diri, peledakan fasilitas umum seperti stasiun, gedung perkantoran, gedung keuangan, rumah makan, hotel, dan lain-lain seperti sekolah-sekolah dan museum yang bermuara pada pembentukan citra Umat Islam khususnya Arabian Muslim sebagai common enemy Umat Manusia, yang cepat atau lambat akan meluas kepada citra keseluruhan Umat Islam, terutama pasca Peristiwa World Trade Center ditabrak pesawat terbang yang diakui dilakukan anggota Al-Qaeda pengikut Osama bin Laden.

Rangkaian panjang konflik berdarah, terror, tebaran kebencian, fitnah, adu domba, berita hoax, deep fake, agitasi, provokasi, persekusi, dan aneka aksi kekejaman dan kebiadaban yang memecah-belah dan menghancurkan Negara-negara Arab di Timur Tengah yang melibatkan golongan Takfiri, Jihadi, Salafi, dan Wahabi telah membawa dampak negatif yang tidak menguntungkan bagi Agama Islam dan Agama-agama yang lain. Atas ulah mereka terbentuk pandangan-pandangan, gagasan-gagasan, ide-ide, dan konsep-konsep yang sangat subyektif yang menganggap Agama sebagai sumber kejahatan, perpecahan, permusuhan, dan pertumpahan darah, karena semua aksi kebencian, kekerasan, kekejaman, kebejatan, dan kebiadaban yang direkam, yang sengaja disebar-luaskan lewat media massa dan media sosial dilakukan oleh orang-orang beragama. Pandangan negatif tentang Agama inilah yang memunculkan fenomena perkembangan Agnostisme, Ateisme, Paganisme, Anarkisme, dan terutama Agama Akal Sehat yang disebut Agama Tekno dengan dua mazhabnya: Tekno-Humanisme dan Dataisme. 

Islam Nusantara Sebagai Reaksi Resisten Globalisasi
Lepas dari prasangka negatif bahwa seluruh proses deagamanisasi khususnya de-Islamisasi dilaksanakan secara sistematis oleh sebuah skenario global terkait agenda perkembangan evolutif umat manusia, yang pasti dalam dua dekade pelaksanaan Program Globalisasi telah terjadi Kenyataan Faktual yang menempatkan Arabian Muslim sebagai representasi Umat Islam yang primitif, terbelakang, biadab, fanatik, gampang mengafirkan, dan suka pamer kekejaman suku-suku barbar padang pasir.

Opini umum yang terbentuk terhadap Arabian Muslim ini bertolak belakang dengan Kenyataan faktual bahwa ras Semit Arabian adalah bangsa yang memiliki peradaban sangat tua semenjak zaman Sumeria, Akkadia, Messopotamia, Babylonia, yang termasyhur dengan pemikir-pemikir brilian di bidang filsafat, ilmu hukum, astronomi, kimia, medis, biologi, metalurgi, dll. Bagaimana mungkin, selama dua dekade globalisasi kenyataan faktual itu bisa berubah sangat fantastis, yaitu munculnya tokoh-tokoh Arab bodoh, pemarah, gampang memfitnah, menebar dusta, mengadu domba, memecah belah, menebar kebencian dengan menggunakan dalil-dalil agama secara naif karena mereka itu umumnya tidak cukup memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam ilmu agama.

Pelaksanaan Program Globalisasi yang pada satu sisi menghilang-lenyapkan identitas etnik, bahasa, budaya, agama, bahkan teritorial negara untuk membuka jalan bagi kalangan Globalis dan Transnasional dan pada sisi yang lain pula menempatkan Islam – dalam konflik peradaban menurut Huntington – sebagai common enemy bagi umat manusia melalui kemunculan Arabian Muslim dari golongan Takfiri, Jihadi, Khilafah, Salafi, dan Wahabi yang pemarah, naif, primitif, biadab, kejam, suka mengkafirkan, dan menentang ilmu pengetahuan modern sangat mengancam eksistensi agama Islam yang dicitrakan sangat negatif oleh Bangsa-bangsa di dunia. Islam agama teroris yang riil memenuhi opini publik di dunia telah menjadi fenomena yang merisaukan bagi umat Islam seumumnya di dunia, termasuk di Indonesia.

Memasuki dekade awal abad ke-21, pada tahun 2010 dimulai gerakan Islam Nusantara yang secara esensial adalah Kebangkitan Islam Tradisional yang disebut Nahdliyin, yaitu Islam Ahlussunnah wal-Jama’ah ala Mazhahib al-Arba’ yang sejak diwadahi dalam organisasi Nahdlatul Ulama’ pada 31 Januari 1926 sudah dikenal sebagai Islam yang moderat, toleran, damai, berwawasan nasionalis religius, yang membawa misi Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamiin. Sosialisasi Islam Nusantara yang dijalankan secara intern organisasi memperoleh reaksi sangat keras sewaktu tahun 2015 dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang dijadikan slogan kemenangan secara terbuka. Aneka tafsir bebas yang dilakukan golongan Takfiri, Jihadi, Khilafah, Salafi, Wahabi, yang jauh dari konteks yang melatari kemunculan gerakan resisten terhadap Program Globalisasi itu, terbukti tidak mampu membendung penyebaran Islam Nusantara yang diam-diam diterima di berbagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim maupun negara-negara yang mayoritas berpenduduk non muslim.

Ketika fajar Millenium ke-3 terbentang, para konseptor dan perancang skenario Program Globalisasi dan Agama-Tekno terkejut menyaksikan Kenyataan Faktual tentang hasil pelaksanaan skenario yang sudah mereka biayai dengan dana sangat besar. Sebab gerak dinamis dari Globalisasi yang bertujuan menghilang-lenyapkan identitas Etnis, Bahasa, Budaya, Agama, Teritorial Negara Nasional agar menjadi global dan transnasional, belum mampu merubah sama sekali identitas Etnis, Bahasa, Budaya, Agama, dan Teritorial Negara yang disebut Indonesia yang sebagian besar elemennya adalah Kaum Nahdliyin yang tergabung dalam wadah organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Fakta menunjuk bahwa komunitas Bangsa yang disebut Rakyat atau Masyarakat, tetap bersifat majemuk terdiri dari beragam Suku bangsa dan Etnis dengan Bahasa Daerah dan Tradisi Budaya masing-masing, yang menunjukkan pengaruh kuat Tradisi Keagamaan bersifat sinkretis-asimilatif, bahkan dengan gigih masih mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Konsep Global, Negara Bangsa (Nation State) seperti Republik Indonesia sudah harus runtuh pada abad ke-21. 

Bahkan yang mengejutkan Kalangan Globalis, Organisasi NU yang representasi mewakili Golongan Islam Tradisional yang ditandai kekayaan luar biasa dari nilai-nilai lokal, justru mengglobal dengan membuka cabang-cabang istimewanya di berbagai negara di benua Afrika, Asia, Eropa, Amerika, Australia. Begitulah gagasan Islam Nusantara yang diusung organisasi Nahdlatul Ulama dalam gerakan resistensinya menghadapi Program Globalisasi, secara sistematis dan masif telah menyebarkan pengaruh Anti Global dengan membangkitkan nilai-nilai lokalitas di berbagai negara yang penduduknya sudah resah dengan pengaruh negatif Globalisasi, terutama yang berkaitan dengan tumbuh pesatnya Agama Akal Sehat yang disebut Agama Tekno dengan Mazhab Tekno-Humanisme dan Dataisme yang berkembang pesat mengikuti gelombang Globalisasi. 


Penulis adalah Ketua Lesbumi PBNU 2015-2020. Makalah ini disampaikan pada orasi budaya Rakornas III Lesbumi PBNU di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 3 - 5 Juli 2019, 




Sabtu 6 Juli 2019 18:0 WIB
Mengintip Isi RUU Pesantren
Mengintip Isi RUU Pesantren
foto: ilustrasi (mojok.co)
Oleh: M Zidni Nafi’

Dunia pesantren saat ini sedang berhadapan dengan bergulirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang diinisiasi oleh DPR RI. Namun, belakangan setelah digodok oleh Pemerintah atas masukan berbagai pihak, RUU ini disusun menjadi  hanya 'RUU Pesantren' saja, sehingga dipisahkan dari domain Pendidikan Keagamaan yang sebelumnya memuat jenis-jenis pendidikan dari berbagai agama di Indonesia.

Kendati sudah beberapa tahun digulirkan melalui berbagai kajian diskusi, FGD, workshop, pemberitaan, dan lain sebagainya, tapi nampaknya masih banyak pihak terutama kalangan pesantren sendiri yang belum memahami muatan pasal-pasal yang ada di dalam RUU Pesantren. Hal itu terlihat dari beberapa persepsi kekhawatiran sejumlah kalangan yang menilai RUU tersebut bakal mendekte bahkan melemahkan pondok pesantren.

Landasan RUU Pesantren

Menurut Ahmad Zayadi (2018), ada 3 aspek yang mendasari mengapa harus ada RUU Pesantren. Pertama, aspek filosofis. Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedua, aspek sosio-historis. Pesantren dengan kekhasannya tumbuh dan berkembang di masyarakat, berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, pergerakan kebangsaan maupun pembangunan nasional. Berangkat dari situ pesantren juga mempunyai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, aspek yuridis. Peraturan Perundang-undangan yang ada belum mengakomodir perkembangan aspirasi dan kebutuhan pesantren, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka perundangan-undangan yang integratif dan komprehensif.

Muatan RUU Pesantren

Poin-poin penting yang diatur dalam RUU Pesantren yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yakni fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, norma-norma umum penyelenggaraan pesantren, rukun pesantren (arkanul ma’had), dan jiwa pesantren (ruhul ma’had).

Selanjutnya, pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pengelolaan data, dan informasi pesantren disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan pesantren, pendanaan bagi penyelenggaraan pesantren, kerja sama pesantren dengan lembaga lainnya, hingga partisipasi masyarakat.

Adapun rincian dari isi RUU Pesantren memuat 10 Bab dan 42 Pasal. ke sepuluh bab tersebut terdiri dari; 1) Ketentuan Umum, 2) Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup, 3) Penyelenggaraan Pesantren; 4) Pembinaan; 5) Pengelolaan Data Dan Informasi; 6) Pendanaan; 7) Kerja Sama; 8) Partisipasi Masyarakat; 9) Ketentuan Peralihan; 10) Ketentuan Penutup.

Beberapa pasal sangat penting di antaranya pada Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud ‘Pesantren’ di dalam RUU tersebut adalah lembaga yang berbasis dan didirikan oleh masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menyemaikan akhlakul karimah dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam rahmatan lil’alamin, ketaladanan, dan khidmah.

Pada Bab II Pasal 2, penyelenggaraan pesantren berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, pemberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalisme, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum.

Selanjutnya, pada Bab III tentang Penyelenggaraan Pesantren pasal 5 menerangkan bahwa pesantren wajib mengembangkan Islam rahmatan lilalamin dan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Adapun pasal 6-10 membahas tentang unsur-unsur pesantren, kompetensi kiai, tipologi santri, asrama, masjid/musholla, hingga uraian kajian kitab kuning/dirasah islamiyah.

Dalam Pasal 11-12 berisikan tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren oleh masyarakat di mana nantinya akan diatur oleh dengan Peraturan Menteri, namun tetap menampilkan kekhasan, yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam, dan karakter pesantren.

Sedangkan untuk Pasal 13-31 membahas mengenai tiga fungsi pesantren yang terdiri dari fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal ini menyatakan bahwa pesantren sebagai penyelenggara fungsi pendidikan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, Pasal 14 menyebutkan pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal (jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi) dan pendidikan non formal (pengajian kitab kuning).

Selain itu, kurikulum pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal juga dijelaskan di dalam Pasal 15-16. Kedua pasal ini berisi rumusan mengenai kurikulum keagamaan Islam (berbasis kitab kuning) dengan pola muallimin dan kurikulum umum (seperti pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, seni, dan budaya).

Disebut pula Ma’had Aly pada Pasal 17 di mana statusnya sebagai pendidikan tinggi berbasis pesantren itu memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya, seperti soal jenjang program (S1, S2, S3), konsentrasi kajian, dan kurikulumnya.

Yang menarik, pada Pasal 18-19 menyebutkan bahwa lulusan pendidikan pesantren jalur non formal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah lulus ujian, sehingga bisa melanjutkan ke pendidikan formal yang lebih tinggi.

Masih pada pesantren dalam fungsi pendidikan, dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa ada pengembangan sistem penjaminan mutu dari kementerian yang berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan pesantren sekaligus melindungi kemandirian dan kekhasannya agar tetap bermutu. Sedangkan Pasal 21-23 menguraikan mengenai kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan pendidikan pesantren.
 
Dalam fungsi dakwah pada Pasal 24-28, pesantren menyelenggarakan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lilalamin. Hal ini dalam rangka memberikan pembinaan dan mengajak masyarakat kepada kebaikan sesuai tuntunan agama Islam, dengan tetap memperhatikan tradisi dan kebudayaan, kerukunan hidup umat beragama, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air.

Dakwah yang dilaksanakan oleh pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengajaran, ceramah, kajian, diskusi, seni dan budaya, hingga media, dan teknologi informasi.

Selanjutnya, dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang termuat pada Pasal 29-31, pesantren dapat menyelenggarakan fungsi itu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat. Tentu saja, pemberdayaan tersebut dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan serta mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Pada Bab IV Pasal 32-34 membicarakan tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pesantren yang dilakukan oleh Kementerian dalam rangka peningkatan peran pesantren dalam tiga fungsinya dan peningkatan dalam manajemen mutu pesantren. Pembinaan tersebut bisa dalam bentuk layanan dan kemudahan, kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Perihal Pengelolaan dan Data Informasi, masuk tercantum pada Bab V Pasal 35 yang berisi peran Kementerian dalam mengembangkan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi pesantren dalam rangka pengendalian, pembinaan, dan sistem penjaminan mutu.

Adapun Bab VI menerangkan tentang Pendanaan yang pada Pasal 36  berisi mengenai peran Pemerintah dalam membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selanjutnya, pada Bab VII pasal 37 tentang kerja sama dalam rangka meningkatkan peran dan mutu pesantren baik bersifat nasional maupun internasional, bisa dalam bentuk pertukaran peserta didik, olimpiade, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan, dan kerja sama lainnya.

Kaitannya dengan fungsi pemberdayaan, pada Bab VIII Pasal 38 membahas partisipasi masyarakat yang bentuk partisipasinya dapat berupa bantuan program atau pembiayaan, mendukung kegiatan, mutu serta standar pesantren.

Kemudian pada Bab IX mengenai Ketentuan Peralihan yang diuraikan dalam Pasal 39-40 berisi tentang ketentuan apabila ada perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pesantren dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Terakhir, yakni Bab X Ketentuan Penutup berisi Pasal 41-42 yang menjelaskan pelaksanaan ketika RUU ini sudah diundangkan, lalu proses pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada DPR.

Tantangannya kini adalah RUU Pesantren harus disahkan sebelum pergantian anggota DPR RI untuk periode 2019-2024 sekitar Oktober tahun ini. Jika DPR yang periode sekarang tidak kunjung memparipurnakan RUU ini, maka tidak ada yang bisa menjaminan mulus atau susahnya pengesahan RUU Pesantren di parlemen periode selanjutnya.

Terima atau Tolak RUU?

Kita tahu bahwa keberadaan pesantren sudah eksis berabad-abad jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Sehingga pada prinsipnya, ada atau tidak adanya Undang-Undang tentang Pesantren, maka pondok pesantren akan tetap terus berjalan sebagaimana fungsinya. Keberadaan pesantren tidak harus bergantung pada undang-undang, sebab 'kemandirian' adalah kunci utama lembaganya kaum sarungan bertahan hingga hari ini.

Namun, kalangan santri mestinya tidak menutup mata bahwa kehadiran negara selama ini sedikit atau banyak telah membantu proses kemajuan pesantren yang jumlahnya kini mencapai sekitar 29 ribu. Kendati mereka juga merasakan selama ini terjadi diskriminasi perlakuan negara terhadap orang-orang pesantren.

Oleh karenanya, apabila RUU Pesantren sudah diundangkan nanti, jangan sampai UU tersebut mengebiri keragaman dan kekhasan model, tradisi, dan kurikulum milik pesantren. Dengan melihat sederet bab dan pasal RUU sebagaimana dipaparkan di atas, berbagai pihak terutama para kiai dan santri hari ini sudah sepatutnya berhak memberikan kritik dan saran agar keberadaan UU ini nantinya benar-benar dapat menjadi wasilah pesantren dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dengan demikian, jika apa yang ditetapkan oleh negara itu benar-benar memberikan banyak maslahat, kenapa RUU Pesantren mesti ditolak?


Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Pusat Studi Pesantren (PSP) dan Komunitas Belajar Islam (KBI).

Jumat 5 Juli 2019 23:0 WIB
Halal bi Halal sebagai Momentum Rekonsiliasi Nasional
Halal bi Halal sebagai Momentum Rekonsiliasi Nasional
Ilustrasi. Source:GNFI

Oleh: Ahmad Zainul Hamdi

Banyak yang meyakini bahwa Pilpres 2019 adalah Pilpres yang paling memecah kehidupan bangsa. Pilpres tidak lagi diperlakukan sebagai proses politik yang wajar dalam sebuah negara demokrasi untuk memiliki kepala negara secara demokratis. Kuatnya politisasi agama diyakini membuat pesta demokrasi lima tahunan ini dihayati seperti sebuah perang semesta (cosmic war) antara pasukan Tuhan dengan pasukan setan. Berbagai dinamika politik sebelum dan setelah pencoblosan, termasuk berbagai drama mulai demontrasi di depan Bawaslu hingga sidang gugatan Pilpres di Mahkama Konstitusi beberapa waktu lalu, dinarasikan sebagai jihad di mana kematian adalah kemartiran di jalan Tuhan.

Sekalipun formasi koalisi politik di tingkat elit tampak sangat cair dan dinamis, namun narasi-narasi politik yang penuh kebencian terlanjur memberi dampak perpecahan yang sangat dalam di kalangan rakyat. Kolega sekantor atau bahkan sesama anggota keluarga bisa saling tak enak hati, bukan semata-mata karena pilihan politik yang berbeda, tapi cara menarasikan lawan yang sepenuhnya dianggap sebagai liyan yang harus disingkirkan. Poilitik me-liyan-kan lawan inilah yang membuat Pilpres kali ini terasa sangat membelah. Bahkan, proses-proses konstitusional pun terasa tak mampu menyelesaikan polarisasi politik yang terlalu lebar nganganya akibat kebencian yang dipupuk atas nama Tuhan.

Dalam situasi seperti ini, untunglah kita memiliki tradisi Halal bi Halal. Sekalipun Halal bi Halal merupakan tradisi keagamaan Islam mengiringi perayaan Idul Fitri, namun tradisi ini lebih berkarakter sosial daripada peribadatan eksklusif sebuah agama. Halal bi Halal adalah momentum untuk saling meminta maaf dan memaafkan, sekalipun permintaan maaf ini tidak mesti menggungurkan kasus-kasus hukum yang sedang atau layak diproses oleh penegak hukum.

Bukan tanpa alasan menjadikan momentum halabihalal sebagai ajang rekonsiliasi nasional di tengah skhisma politik pasca-Pilpres. Konon, perayaan Halal bi Halal pertama kali digagas oleh Presiden Soekarno di tengah perpecahan politik tahun 1948, di mana para elit politik saling bertengkar dan sulit untuk bertemu. Ditambah dengan berbagai pemberontakan di beberapa daerah, ancaman disintegrasi bangsa saat itu tampak sangat nyata di depan mata. Atas nasehat KH. Wahab Chasbullah, seorang kiai kharismatik sekaligus politisi Nahdlatul Ulama, Presiden Soekarno menyelenggarakan silaturrahmi tokoh-tokoh politik nasional mengiringi Perayaan Idul Fitri dengan tajuk ‘Halal bi Halal’. Tujuannya adalah merekatkan kembali para elit politik yang tengah bersetikai untuk duduk bersama membicarakan kepentingan bangsa.

Istilah ‘Halal bi Halal’ sendiri, sekalipun menggunakan kosa kata Arab, sama sekali bukan Bahasa Arab. Istilah ini tidak ditemukan di kamus Bahasa Arab atau digunakan oleh para penutur asli Bahasa Arab. Istilah ini bisa dikatakan adalah kreativitas lokal tokoh Islam Indonesia (KH. Wahab Chasbullah) untuk menamai pertemuan kolektif pasca-Idul Fitri yang diadakan dengan semangat untuk saling memaafkan.
 
Claire Moon (2009:258) menyatakan bahwa salah satu faktor fundamental dalam rekonsiliasi adalah pengakuan kesalahan dan permintaan maaf. Pengakuan kesalahan dan permintaan maaf diyakini mampu mejadi katarsis dan penyembuhan untuk keluar dari situasi konflik. Menurut Moon, kerumitan rekonsiliasi terletak pada upayanya untuk menjawab dua tuntutan yang seringkali sangat sulit dipenuhi tapi tidak mungkin diabaikan: keadilan dan perdamaian. Tidak mungkin membangun perdamaian dengan mengabaikan penegakan keadilan karena hal itu seakan membenarkan kejahatan dan ketidakadilan. Namun menegakkan hukum kepada para pelaku kejahatan bisa jadi menggagalkan upaya rekonsiliasi, justru karena rekonsiliasi menginginkan perdamaian semua pihak, baik pelaku maupun korban.

Rekonsiliasi berbeda dengan revolusi kemerdekaan di mana yang dilawan adalah penjajah asing yang harus dikalahkan dan disingkirkan. Dalam rekonsiliasi, kedua belah pihak adalah bagian dari bangsa itu sendiri yang tidak mungkin diusir atau dimusnahkan. Rekonsiliasi bekerja dalam kerangka kesatuan bangsa, di mana kedua belak pihak bertekad membangun kehidupan bangsa yang damai dan adil di masa depan.

Belajar dari Afrika Selatan, misalnya, tuntutan keadilan dan perdamaian dalam proses rekonsiliasi dipenuhi oleh TRC (Truth and Reconciliation Commission/Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) melalui forum pengakuan bagi para pelaku kejahatan masa lalu untuk menceritakan kebenaran, mengakui kesalahan, dan meminta maaf secara terbuka di depan Sidang Komisi. Bayangkan, seorang polisi yang telah melakukan pembunuhan dan penyiksaan para aktivis pro-demokrasi membuat pengakuan secara jujur dan terbuka apa yang telah dilakukannya. Di akhir pengakuaannya, dia meminta maaf dan menyatakan kehidupan ideal apa yang dia inginkan di masa depan (Moon 2009:271). Atau, seorang ibu yang telah kehilangan anak laki-lakinya sepuluh tahun, kemudian suatu hari dia membaca surat kabar dan membaca berita tentang pengakuan seorang polisi bahwa dia dan kawan-kawannya telah menangkap anak itu, menyiksanya hingga otaknya mengalami pendarahan, membawanya ke tempat terpencil, menembaknya, kemudian membakar jasadnya. Saat jasad anak itu tebakar, si polisi dan kawan-kawannya meminum bir seakan-akan tengah mengadakan persta berbekyu (Stauffer 2014).

Cara yang ditempuh Afrika Selatan dalam melakukan rekonsiliasi nasional memang sangat epik. Perdamaian ke depan di bangun tidak dengan melupakan kesalahan masa lalu dan membiarkan para pelaku kejahatan melenggang seakan apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah kesalahan. Para pelaku kejahatan diampuni tapi mereka harus membuat pengakuan dan permintaan maaf. Tidak memuaskan semua pihak memang, tapi rekonsiliasi bukanlah pembalasan dendam atau penegakan hukum sebagaimana yang terjadi dalam situasi kehidupan normal. Jill staufer (2014) menyebut proses rekonsiliasi di Afrika Selatan ini dengan istilah “speaking trut to reconciliation”.

Dalam konteks halalbihalal, speaking truth sebagai mekanisme rekonsiliasi adalah sikap timbal-balik untuk mengakui segala kesalahan dan permaafan. Bukan perkara mudah untuk berendah hati mengakui kesalahan dan meminta maaf termasuk memaafkan orang lain. Hanya orang yang memiliki kebesaran jiwa yang sanggup melakukannya. Halal bi Halal menyediakan kesempatan bagi setiap orang, termasuk para politisi, untuk mengakui kesalahan dan membuka pintu maaf karena pada akhirnya tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

Tak perlu membayangkan seorang politisi berdiri di sebuah forum resmi dan membuat pengakuan tindakan-tindakan dalam melakukan kecurangan, mengorkretrasi penyebaran kebencian hingga plot pembunuhan. Namun, jika semua pihak memanfaatkan momentum Halal bi Halal untuk secara jujur mengakui kesalahan-kesalahannya dan memohon maaf atas apa yang dilakukannya, itu akan menjadi langkah penting dalam membangun harmoni dan persatuan nasional.

Saat ini, memanfaatkan momentum Halal bi Halal untuk rekonsiliasi nasional terasa sangat penting karena bahkan Halal bi Halal yang sehartusnya menyatukan pun dimanipulasi untuk menebar kebencian dan mengokohkan perpecahan.

Penulis adalah dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG