IMG-LOGO
Nasional

KH Mustofa Aqil Siroj: Ketaatan adalah Kunci Kemenangan

Selasa 9 Juli 2019 11:45 WIB
Bagikan:
KH Mustofa Aqil Siroj: Ketaatan adalah Kunci Kemenangan
KH Mustofa Aqil Siroj (ist)
Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama sudah memasuki usia 93 tahun pada hitungan hijriah. Tujuh tahun lagi, organisasi yang dibentuk dan digerakkan oleh para ulama Nusantara ini bakal genap berusia satu abad. Nahdliyin yang pernah aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang tergabung dalam Majelis Alumni IPNU siap menyongsong kebangkitan kedua NU.

Frasa ‘kebangkitan kedua’ menjadi tanda tanya besar di benak Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Mustofa Aqil Siroj. Pertanyaan tersebut menggerakkannya untuk menelusuri maksud frasa tersebut hingga akhirnya ia teringat pada sebuah hadis Nabi Muhammad saw. dan membuatnya terkagum-kagum.

“Setiap seratus tahun, Allah akan mengutus orang yang akan memperbaharui agamannya,” kata Kiai Mustofa Aqil saat memberikan sambutan pada kegiatan Halaqoh dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Majelis Alumni IPNU di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Ahad (7/7) malam.

Kata yujaddid (mempebaharui) dalam hadis tersebut, jelasnya, menunjukkan makna istimror, terus menerus sampai mencapai puncaknya, sedangkan kata man bisa berarti satu ataupun banyak, bisa kelompok atau ormas.

Jika dulu, lanjut Kiai Mustofa, musuhnya jelas orang-orang komunis, Inggris, Belanda. Namun, saat ini, yang dihadapi justru mereka yang juga melaksanakan shalat. Karenanya, ia menegaskan bahwa hanya ada satu cara untuk menang menghadapi mereka.

“Apa satu? Ketaatan Nahdliyin kepada ulama,” kata Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat itu.


Ketaatan mutlak Nahdliyin kepada ulama menjadi satu-satunya cara berhasil menang menghadapi tantangan zaman sekarang. Kiai Mustofa melihat bahwa sepanjang ketaatan itu masih diemban oleh para Nahdliyin, selama itu pula keberhasilan diraih oleh NU.

“Catatan telah memberikan satu bukti sepanjang NU taat kepada ulama sepanjang itu pula NU berhasil apapun yang dihadapinya,” ujarnya.

Meskipun demikian, adik kandung KH Said Aqil Siroj itu menegaskan bahwa siapapun, termasuk para aktivis IPNU boleh berbeda pandangan dengan para kiai. Sebab, para pelajar dan pemuda harus memunculkan ide-ide dan pemikiran yang maju dan kreatif. Tetapi, pada akhirnya, harus taat kepada para kiai, sam’an wa tha’atan.

Ketaatan Sayidina Ali dan Sayidina Umar

Kiai Mustofa mencontohkan Sayidina Ali bin Abi Thalib saat berbeda pandangan dan tetap taat kepada Nabi Muhammad SAW ketika perjanjian damai pada Perang Hudaibiyah. Saat itu, Sayidina Ali diminta Nabi menulis lafal basmalah secara lengkap. Namun, Suhail bin Amr dari pihak kafir Quraisy menolaknya dan meminta agar cukup ditulis bismika allahumma. Nabi pun menuruti permintaan Suhail dan Sayidina Ali pun manut kepada Nabi.

Silang pendapat itu terjadi pada saat Nabi meminta Sayidina Ali menghapus frasa Rasulullah pada perjanjian tersebut mengingat Suhail tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul sehingga ia meminta agar ditulis dengan imbuhan nama ayahnya sebagaimana nama Suhail tertulis bin Amr.

Saat itu, Sayidina Ali menolak. Ia menyampaikan kepada Nabi bahwa selama ini ia berperang itu karena meyakini bahwa sosok yang tengah ia ajak bicara adalah seorang Rasulullah. “Kalau engkau adalah Rasul, apapun risikonya, tulis Rasulullah,” tentang Sayidina Ali kepada Nabi.

Meskipun Sayidina Ali menentangnya, Nabi tidak sedikit pun menunjukkan kemarahannya. Sama sekali ia tidak marah. Nabi pun meminta sepupu yang juga menantunya itu untuk menunjukkan frasa Rasulullah dalam tulisan tersebut. Sayidina Ali pun menunjuknya lalu Nabi menyentuhnya dan tulisan tersebut hilang.

“Ali, gak ada kan? Berarti Allah ridha kalau tulisan Rasulullah diganti,” kata Nabi kepada suami Sayidah Fathimah itu. Akhirnya, frasa rasulullah dalam naskah perjanjian itu diganti frasa ibnu Abdillah.

Kemudian, salah satu poin perjanjian yang diusulkan oleh Suhail adalah jika orang Mekkah datang ke Madinah wajib dikembalikan, tetapi jika orang Madinah datang ke Mekkah tidak wajib dikembalikan. Nabi pun meminta Sayidina Ali untuk menulis apa yang disampaikan oleh Suhail itu.

Mendengar hal tersebut, Sayidina Ali langsung melempar pulpennya dan langsung menantang Suhail di hadapan Nabi. “Jangan kelamaan, gelut (berantem) aja yuk!” kata Kiai Mustofa menceritakan kegeraman Sayidina Ali.

Nabi pun langsung merangkul Sayidina Ali sembari mengatakan bahwa semua hal yang ia lakukan adalah kehendak Allah, bukan Nabi. Akhirnya, Sayidina Ali manut dan menuliskan poin perjanjian yang diusulkan oleh Suhail tersebut.

“Ketaatan sahabat dibuktikan setelah ngeyel, melawan, pikiran yang berbeda,” kata Kiai Mustofa.

Begitulah Nabi mendidik para sahabatnya. Hal itu pula yang diterapkan oleh para ulama. “NU mendidik kita silakan berdedikasi, silakan mengkritik, silakan punya ide yang macam-macam seakan-akan melawan, gak papa, asal pada akhirnya taat kepada orang tua,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kiai Mustofa Aqil juga mengungkapkan ketaatan Sayidina Umar bin Khattab. Saat mendengar adanya perjanjian tersebut, Sayidina Umar langsung melayangkan pertanyaan mendasar kepada Nabi Muhammad, “Apakah engkau betul Rasulullah? Apakah betul kami Muslim dan mereka kafir? Apakah jika kita meninggal masuk surga dan mereka masuk neraka?”

Tentu pertanyaan-pertanyaantersebut diiyakan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu, Sayidina Umar pun mengajukan pertanyaan lain, “Kenapa tidak perang saja?”

Mendengar pertanyaan itu, Nabi menjawab cukup panjang. Ia menjelaskan kepada sahabat yang juga mertuanya itu, bahwa Islam merupakan agama dakwah dan perdamaian. Penerimaan Nabi terhadap perubahan lafal basmalah yang lengkap diganti dengan bismika allahumma bukan tanpa alasan. Penerimaan itu didasarkan pada alasan pengetahuan tata bahasa yang menunjukkan bahwa isim dhomir lebih dekat ketimbang isim dzohir.

Kiai Mustofa juga mengungkapkan bahwa penerimaan Nabi terhadap perubahan rasulullah menjadi ibnu Abdillah sebagaimana Suhail bin Amr itu karena Nabi Muhammad ditolak oleh Mekkah. Penyematan nama ayahnya yang orang Mekkah menunjukkan penerimaan mereka terhadap Nabi Muhammad sebagai orang Mekkah.

Lebih lanjut, terkait poin yang diajukan oleh Suhail tentang jika orang Mekkah datang ke Madinah wajib dikembalikan, tetapi jika orang Madinah datang ke Mekkah tidak wajib dikembalikan. Nabi memikirkan bahwa jika perang, meskipun meninggal balasannya surga, tetapi bagaimana nanti anak cucu yang memerlukan pendidikan.

Mekkah dan Madinah terpaut jarak yang cukup jauh, hampir 500 km, sekitar 480 km. Jauhnya jarak itu membuat Nabi berpikiran bahwa ada ketidakmungkinan orang Mekah datang ke Madinah dan orang Madinah datang ke Mekah ketika ada perjanjian tersebut.

“Nabi membiarkan sahabat punya pemikiran. Tidak pernah marah,” tegas Kiai Mustofa.

Demikian pula kiai, lanjutnya, yang membiarkan orang lain berbeda pandangan dengannya. Kiai mempersilakan para santrinya untuk mengungkapkan ide briliannya, pemikiran majunya, kreatifitasnya. “Tetapi pada akhirnya kita membutuhkan keridhaan kiai,” tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh para alumni IPNU dari seluruh penjuru Nusantara, di antaranya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) H Zainut Tauhid Saadi, Inspektur III Kementerian Agama H Hilmi Muhammadiyah, Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga H Asrorun Niam Sholeh, Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Wakil Bupati Blora Arif Rohman. (Syakir NF/Fathoni)
Bagikan:
Selasa 9 Juli 2019 23:45 WIB
Cara Mudah Memahami Ilmu
Cara Mudah Memahami Ilmu
Ketua I PPP Muslimat NU, Hj Sri Mulyati.
Jakarta, NU Online
Ketua I Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Hj Sri Mulyati mengatakan untuk mudah memahami ketika belajar, mendengarkan pelajaran atau mengikuti pelatihan, agar berdoa dalam hati mohon diberikan pemahaman yang sempurna, mohon diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah.

Ia juga mengajak seluruh kader Muslimat NU untuk terus meningkatkan diri tentang Aswaja, Muslimat NU, dan ilmu lainnya. Pemahaman itu perlu dikuasai untuk diamalkan oleh diri sendiri, juga bisa mentransfer knowladge, atau memindahkan pengetahuan kepada orang lain.

"Kata Rasul, barangsiapa yang menyebarkan ilmu kepada orang lain maka insyaallah dia akan diberikan ilmu yang ia belum ketahui, dan belum ia pahami," katanya saat mengisi materi pada Pelatihan Kader Aswaja yang diadakan oleh PW Muslimat NU DKI Jakarta di Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Selasa (9/7).

Menurutnya, orang yang sudah belajar dan memahami suatu ilmu tidak boleh merasa kikir, harus merasa jembar (terbuka) memberikan ilmu kepada orang lain.

"Kalau Ibu-ibu sudah belajar, sudah ada bahannya, apakah itu terkait Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) terkait keaswajaan atau kemuslimatan, bisa disosialisasikan sedikit demi sedikit saat pengajian majelis taklim. Dengan demikian maka akan terjadi dinamisasi, terjadi kemajuan, setidaknya di antara pengurus," paparnya.

Materi terkait akidah, fiqiah, akhlak tasawuf, dan lainnya sudah ada dalam pelatihan tersebut. "Jadi kita tidak hanya sekedar mendengar, melihat, atau menyaksikan. Akan tetapi harus berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman yang baik, diberikan ilmu yang bermanfaat. Sehingga, kita bisa memahami, mengamalkan dan kita bisa mengajarkan kepada orang lain," bebernya.

Hj Sri Mulyati meneruskan, sewaktu-waktu ada dari pimpinan cabang yang menggelar pelatihan seperti ini, peserta yang hadir saat ini tentu sudah bisa menjadi narasumber. Pasalnya, materi yang disampaikan oleh narasumber pada pelatihan ini sudah sangat lengkap. Ia pun mengimbau kepada para peserta agar ketika sampai di rumah materinya dibaca dan dipelajari lagi.

"Insyaallah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita paham, amalkan, sosialisakinan pada anak cabang atau ranting. Inilah fungsinya organisasi secara struktural, bukan berhenti di diri kita saja sebagai pengurus. Tapi juga untuk orang lain," ungkapnya.

Ia juga menceritakan, belum lama ini dirinya menulis buku tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalamnya ada sejumlah amaliah yang sehari-hari diamalkan oleh NU dan warga Muslimat NU. "Nah itu adalah tahap awal, dan periode yang sekarang kita merevisi, menambah dan memberi pengayaan materi tentang kemuslimatan dan kaitannya praktik Aswaja oleh Muslimat NU," katanya.

Hj Sri mengungkapkan bahwa orang-orang NU kalau berdoa disebutkan semua. Waahlihi, waashabihi, Waazwajihi ,ajmain. "Di luar itu, berdoanya hanya Wa ala alihi wa ashabihil mukhtaar, yang menurut sepemikiran mereka saja. Nah, itu hal yang membedakan amaliah NU dan lainnya," kata dia.

Selain itu, saat ini tantangan NU adalah ideologi yang terus berkembang. Seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij sampai sekarang dalilnya sama. Wa man la yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Artinya, siapa yang berhukum selain hukum Allah dia kafir.

"Jadi ini pentingnya memahami hubungan antara kemuslimatan dengan Aswaja, tidak bisa dilepaskan. Harus ada kaitan, karena tentang Awaja ini ada dalam AD/ART Muslimat NU," imbuhnya.

Hj Sri Mulyati menambahkan agar anggota Muslimat NU memahami isi buku tentang keaswajaan tersebut sebagai bahan untuk dipelajari dan dipahami agar bisa disosialisasikan di anak cabang, di ranting, dan disebarluaskan ke khalayak ramai.

"Itu namanya kita ada peningkatan. Dan manfaat disusunnya buku materi kemuslimatan tersebut adalah, kalau ada acara di daerah-daerah siapa pun pengurus bisa membawakan materi tersebut, jadi tidak melulu harus pengurus pusat," paparnya. (Anty Husnawati/Kendi Setiawan)







Selasa 9 Juli 2019 23:30 WIB
NU akan Dilibatkan untuk Meluruskan Pemahaman Agama WNI dari Suriah
NU akan Dilibatkan untuk Meluruskan Pemahaman Agama WNI dari Suriah
Jakarta, NU Online

Rencana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung dengan kelompok teror ISIS di Suriah sedang dalam hangat diperbincangkan. Kendati belum menemukan keputusan bulat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, mengungkapkan kesediaannya jika instansi yang dipimpinnya ditugasi menjadi bagian dalam misi tersebut. 

Suhardi mengingatkan semua kalangan bahwa proses pemulangan kombatan bukan perkara mudah. Pemerintah harus menerapkan prosedur ekstra ketat untuk urusan seperti ini, karena hal ini berkaitan dengan ideologi agama para kombatan ini. "Ini bukan sekadar memulangkan orang, tetapi juga terkait ideologi mereka yang sudah keras dan bagaimana mereduksi itu, bagaimana treatment-nya. Itu harus kita pikirkan dengan baik,” kata Suhardi di Jakarta, Selasa (9/7).

Untuk itu, urusan meluruskan masalah pemahaman keagamaan yang bermasalah ini, ia akan melibatkan ulama. "Akan meminta pendapat para ulama baik dari NU, Muhammadiyah, atau ormas Islam lainnya yang bisa berkontribusi," lanjutnya.

Langkah pertama yang perlu dilakukan, lanjut Suhardi, adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan WNI tersebut dalam kategori tingkat radikalisme pada masing-masing individu. "Masuk kelompok mana dan seberapa jauh mereka terpapar ideologi radikal. Dari situ, BNPT akan bisa membuat treatment yang tepat. Bagaimana kita memberikan obat, kalau kita tidak mendiagnosa penyakitnya dengan tepat,” jelas Suhardi.

Menurut informasi yang dihimpun BNPT, terdapat lebih dari 120 warga Indonesia yang terdiri dari perempuan dan anak-anak dalam kamp pengungsian di Suriah. Namun hingga saat ini pihaknya belum mengklasifikasikan WNI tersebut. Rencananya BNPT akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait masalah ini.

“Yang pasti penanganan masalah ini jangan sampai menimbulkan polemik, apalagi banyak kerawanan yang harus kita pertimbangkan,” tukasnya.

Kendati proses pemulangan ini sedang dibicarakan, ia menekankan bahwa WNI tersebut akan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. “Berani berbuat berani bertanggungjawab. Kalau diproses di sini pasti bermasalah juga, tapi mereka tetap harus bertanggungjawab, terutama dari segi hukum,” katanya.

Sejauh ini, pihaknya menunggu keputusan pemerintah mengenai langkah yang akan diambil terkait masalah ini. “Keputusan belum ada, tapi kita sudah mulai melihat dan menginventarisir berbagai hal terkait masalah itu. Sebagai leading sector penanggulangan terorisme di Indonesia, kami akan memberikan saran terkait hal ini,” ujarnya. 

Ia menjelaskan bahwa proses pemulangan seperti ini akan melibatkan banyak lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Polri, BIN, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (Red: Ahmad Rozali)
Selasa 9 Juli 2019 23:15 WIB
Legalisasi Poligami Bukan Persoalan Baru
Legalisasi Poligami Bukan Persoalan Baru
Katib Syuriyah PBNU KH Mujib Qulyubi.
Jakarta, NU Online
Pemerintah Provinsi Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang akan melegalkan poligami melalui qanun hukum keluarga (perda) menuai pro dan kontra.

Katib Syuriyah PBNU KH Mujib Qulyubi mengaku wacana legalisasi poligami yang kini sedang digodok oleh Pemprov Aceh dan DPRA bukan sesuatu yang baru. Pasalnya selama ini, persoalan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh Al-Qur'an.

"Poligami itu di Indonesia sudah legal karena Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah membolehkan poligami. Tentu dengan persyaratan tertentu yang itu harus ditempuh di Pengadilan Agama (PA)," katanya saat dihubungi NU Online, Selasa (9/7) melalui sambungan telepon.

Menurut Kiai Mujib, Islam sendiri di dalam Al-Qur’an membolehkan poligami dengan persyaratan. "Seperti tentang keadilan, tentang kemampuan, tentang niat juga. Itu niat harus dilihat jangan-jangan poligami itu niatnya main-main," ujar Kiai Mujib.

Pemprov Aceh dan DPRD menyebut bahwa rencana legalisasi poligami dilakukan karena merebaknya praktik pernikahan siri. Sehingga kalau dilegalkan, nantinya ada perlindungan bagi hak perempuan dan anak. Selama ini, praktik nikah siri tidak dicatat oleh negara.

Kiai Mujib lantas menyoroti PA di Aceh sebagai pihak yang mempunyai kewenangan memberikan izin poligami. Menurutnya, selama persyaratan untuk berpoligami terpenuhi maka PA tidak perlu mempersulit.

"Ini nikah siri marak itu persoalannya apakah karena takut minta izin (poligami) ke pengadilan atau apa? Kalau dia mau poligami, tapi dipersulit oleh pengadilan maka yang harus dipersoalkan itu praktik permohonan izin poligami di pengadilannya itu," katanya.

Ia menegaskan praktik poligaminya sendiri tidak masalah. "Saya kira yang jadi persoalan selama ini kan pencatatan nikah siri ke negara karena nikah siri itu tidak menguntungkan perempuan dan anak dari nikah siri," terang kiai yang juga Wakil Rektor III Unusia Jakarta ini.

Terkait legalisasi poligami di Aceh, Pemprov Aceh dan DPRA dikabarkan akan berkonsultasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tentang rencana legalisasi poligami. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG