IMG-LOGO
Internasional

Cucu Nelson Mandela Kecam Kebijakan Diskriminatif Israel

Selasa 9 Juli 2019 16:30 WIB
Bagikan:
Cucu Nelson Mandela Kecam Kebijakan Diskriminatif Israel
Zwelivelile Mandela (Middle East Monitor)
London, NU Online
Cucu mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Zwelivelile Mandela, mengecam kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan Israel. Zwelivelile menilai, kebijakan-kebijakan diskriminatif yang dibuat Israel terhadap Palestina sama seperti kebijakan sistem apatheid yang pernah diterapkan pemerintah kulit putih di Afrika Selatan.

Pada 2018 lalu, Israel mengesahkan sebuah undang-undang (UU) Negara Yahudi Israel (Jewish Nation State). Dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa Israel adalah tanah air historis bagi orang-orang Yahudi. Isi lain dari UU itu adalah menurunkan status bahasa Arab hanya menjadi ‘status khusus’ dan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi negara, orang-orang Yahudi sebagai mayoritas memiliki hak eksklusif dalam menentukan nasib Israel, dan Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel yang “utuh dan bersatu.” UU itu dikenal dengan UU Jewish Nation-State atau UU Negara Yahudi Israel.

“Israel menciptakan diskriminasi melalui definisi hukum bahwa negara tersebut adalah negara Yahudi, dengan demikian orang non-Yahudi menjadi warga negara kelas dua dan menjadi orang asing di tanah kelahirannya sendiri,” kata Zwelivelile, dikutip Al-Jazeera, Senin (8/7).

Kebijakan itu, lanjut Zwelivelile, sama seperti sistem apartheid yang pernah eksis di Afrika Selatan dimana warga kulit putih dan hitam dipisah dan dibedakan. Salah satu kebijakan sistem Apartheid yang diskriminatif adalah warga kulit hitam diberikan lahan dengan jumlah yang sangat terbatas, sementara kulit putih tidak. 

Mereka yang mengutuk lahirnya UU Negara Yahudi Israel

Lahirnya UU Negara Yahudi Israel kala itu melahirkan bukan hanya kecaman dunia internasional, tapi juga kelompok Yahudi sendiri. Berikut beberapa pihak yang mengutuk lahirnya UU itu:

Indonesia 

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengecam UU yang disahkan Knesset tersebut. Bagi dia, UU tersebut menihilkan hak-hak warga Palestina di Israel.

Retno menambahkan, UU itu bisa mengganggu upaya-upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun.

“(UU) Itu mengancam upaya penyelesaian konflik berdasarkan Two State Solution (Solusi Dua Negara),” kata Retno, seperti diberitakan Antaranews.

Turki

Melalui akun Twitternya, Wakil Presiden Turki Fuat Oktay menyebut UU baru Israel tersebut itu mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Ia menegaskan, UU tersebut tidak merubah status Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. 

“Legislasi semacam itu tidak dapat diterima Republik Turki. Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina dan akan terus menjadi Ibu Kota-nya,” tegas Oktay.

Liga Arab

Liga Arab tidak ketinggalan mengecam parlemen Israel (Knesset) yang mengesahkan UU Negara Bangsa Yahudi. Liga Arab menyatakan, UU tersebut adalah upaya Israel untuk meneguhkan pendudukan di wilayah Palestina.

“Disetujuinya rancangan undang-undang kontroversial tersebut merupakan upaya lain untuk mengukuhkan pendudukan wilayah Palestina dan menjauh dari mengakui hak asasi rakyat Palestina,”kata Liga Arab dalam sebuah pernyataan, dilansir Xinhua.

Kelompok Yahudi sendiri

UU Negara Bangsa Yahudi juga mendapat kecaman dari kelompok Yahudi sendiri. Salah satunya adalah Tamar Zandberg, ketua partai sayap kiri, Partai Meretz. Dia menilai, UU tersebut sangat lah memalukan. Alasanya, dengan UU tersebut Zionisme tidak lagi menjadi gerakan nasional, tapi nasionalisme yang dipaksakan. UU itu juga mempermalukan minoritas dan mengukuhkan posisi mayoritas.

Bahkan, mantan Luar Negeri Israel  Tzipi Livni menyebut kalau UU tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. 

“Netanyahu menginginkan hukum tersebut demi perjuangannya,” kata Livni yang juga merupakan anggota Persekutuan Zionis, dikutip cnnindonesia. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Senin 8 Juli 2019 20:30 WIB
Raja Salman Undang 1.000 Keluarga Syuhada Palestina untuk Haji
Raja Salman Undang 1.000 Keluarga Syuhada Palestina untuk Haji
Ka'bah (Istimewa)
Makkah, NU Online
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis mengeluarkan perintah kepada otoritas haji untuk menampung 1.000 calon jamaah haji dari keluarga syuhada Palestina. Para jamaah tersebut menjadi bagian dari program Tamu Dua Masjid Suci Penjaga Haji dan Umrah.

Menteri Urusan Dawah dan Bimbingan Islam Saudi, Sheikh Abdullatif al-Asheikh, memuji kebijakan dan perintah Raja Salaman tersebut. “(Kami) berterima kepada Raja Salman atas sikap dermawannya terhadap negara Palestina, dan saudara-saudaranya,” kata Al-Asheikh dilansir di kantor berita resmi Saudi, SPA, Ahad (7/7).

Sesuai dengan perintah pihak Kerajaan, program Tamu Dua Masjid Suci Penjaga Haji dan Umrah itu akan menampung 17.000 ribu jamaah haji dari keluarga syuhada Palestina. 

Al-Sheikh mengatakan, pihaknya akan bergerak keras untuk mempersiapkan instruksi Raja Salman tersebut. Pertama-tama, dia akan meninjau proses perjalanan calon jamaah haji melalui Kedubes Saudi di Yordania dan Mesir. 

Al-Sheikh juga akan menyelesaikan semua prosedur yang dibutuhkan untuk calon jamaah haji keluarga Syuhada Palestina ke Saudi dengan penerbangan pribadi. Di samping itu, ia juga menyebut kalau pihaknya akan menawarkan layanan untuk membantu mereka menunaikan haji.

Jumlah jamaah haji

Jutaan Muslim dari banyak negara berkunjung ke Makkah, Arab Saudi, untuk menjalankan ibadah haji pada saat bulan Dzul Hijjah. Dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata jumlah jamaah haji mencapai 1,5 juta hingga 2 juta jiwa. 

Pada pertengahan tahun lalu, Otoritas Kerajaan Arab Saudi merilis data yang menyebutkan bahwa total jamaah haji yang datang ke Mekkah selama 25 tahun terakhir adalah 53.928.358 orang. Adapun jumlah jamaah haji selama 10 tahun terakhir mencapai 23,834,151 orang.

Tahun 1415 H (1994 M) merupakan musim haji dengan jamaah terendah selama 25 tahun terakhir yaitu 3.161.573 jamaah. Sementara tahun 1433 H (2012 M) menjadi musim haji dengan jamaah terbanyak, yakni 31,161,573 orang.

Juru bicara Otoritas terkaitTayseer Al-Mufraj mengatakan, program statistik haji terus dilakukan setiap tahunnya untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang pelaksanaan haji. Mulai dari penyediaan layanan yang diperlukan untuk para peziarah, baik sosial atau kesehatan, makanan atau transportasi.

Selain itu, data statistik tersebut juga digunakan untuk memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam melayani jamaaah haji dan menjaga keamanan serta kenyamanan mereka.

“Serta menyediakan informasi dan data yang akurat terkait statistik haji untuk peneliti, cendekiawan dan yang lainnya,” kata Al-Mufraj, dikutip dari laman kantor berita resmi Saudi, SPA, Rabu, 8 Agustus 2018 lalu. (Red: Muchlishon)
Senin 8 Juli 2019 16:30 WIB
Empat WNI Korban Kebakaran Dimakamkan di Makkah
Empat WNI Korban Kebakaran Dimakamkan di Makkah
Prosesi Pemakaman
Makkah, NU Online
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah melakukan pemakaman terhadap empat WNI yang menjadi korban kebakaran di Daerah Nakasa, At Taqwa, Makkah.

Empat jenazah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Syarae Baru, Makkah, setelah sebelumnya dishalatkan di Masjidil Haram, Ahad (7/7).

Empat WNI asal Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi korban kebakaran masing-masing berinisial IRRS (36), KBS (35), TAT (20) dan SNSI (27).

"KJRI Jeddah baru diizinkan melakukan pemakaman keempat jenazah karena menunggu hasil pemeriksaan otoritas berwenang untuk memastikan penyebab kematian mereka," ujar Konsul Jenderal RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin.

Ditambahkannya, KJRI Jeddah dan otoritas berwenang Saudi sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap identitas keempat jenazah tersebut karena tidak memiliki dokumen apapun dan berstatus overstayer atau tinggal di Arab Saudi melebihi izin tinggal.

Peristiwa kebakaran yang menewaskan empat WNI tersebut terjadi pada Kamis (20/6) di kawasan pemukiman yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat.

Mendapat laporan tentang kejadian tersebut , Tim Pelayanan dan Pelindungan (Yanlin) Warga KJRI Jeddah dibantu oleh Petugas Pembantu Pelayanan Pelindungan WNI (P4W) Wilayah Mekkah, Suyatno alias Pak Nur, segera mendatangi Rumah Sakit Umum Al Noor Mekkah, tempat jenazah disimpan, sekaligus meninjau TKP.

"Informasi yang kami peroleh dari penduduk sekitar, kebakaran terjadi akibat korsleting pada AC," tutur Safaat Ghofur, Pelaksana Fungsi Konsuler-1/Koordinator Yanlin yang memimpin tim ke lokasi kejadian dan rumah sakit.

Informasi tersebut, imbuh Safaat, diperkuat dengan keterangan pada tabligh wafat (berita kematian) yang diterbitkan oleh RS Al Noor, yang menyebut keempat WNI tersebut meninggal dunia pada Kamis, 17/10/1440 H atau bertepatan dengan 20 Juni 2019, pukul 12.30.

Para korban meninggal setelah menghirup asap kebakaran di tempat tinggal mereka yang berpintu besi dan terkunci dari luar.

Rumah penampungan warga asing ilegal pada umumnya dikunci dari luar untuk menghindari operasi penggerebekan oleh aparat berwenang setempat. (Red: Muhammad Faizin)
Senin 8 Juli 2019 15:30 WIB
Longsor, Ribuan Pengungsi Rohingya Kehilangan Tempat Tinggal
Longsor, Ribuan Pengungsi Rohingya Kehilangan Tempat Tinggal
Kamp Pengungsi Rohingya (Istimewa)
Cox’s Bazar, NU Online
Selama akhir pekan kemarin kamp pengungsian para pengungsi Rohingya di Distrik Cox’s Bazar, Bangladesh diguyur hujan lebat. Hujan setebal 35 sentimeter tersebut mengguyur kamp pengungsian Rohingya selama 72 jam pada Sabtu (6/7). Akibatnya, lebih dari 4.500 pengungsi Rohingya kehilangan tempat perlindungannya.

Seorang pejabat Badan urusan pengungsi PBB, UNHCR, Areez Rahman, mengatakan, setidaknya ada 30 kamp pengungsian yang hancur akibat longsong tersebut. Selain itu, longsong juga menyebabkan seorang pengungsi Rohingya perempuan berusia 50 tahun meninggal. Dilaporkan bahwa selama hujan lebat tersebut, terjadi 26 longsor di kawasan kamp yang menampung 900 ribu pengungsi Rohingya.

Nur Muhammad, salah seorang pengungsi di Kutupalong, mengatakan, 12 saudaranya sudah meninggalkan kampnya yang terkena longsor. Mereka kini berlindung di tempat berlindung yang baru. 

“Rumah saya sudah terlalu penuh. Saya khawatir bagaimana saya bisa memberi makan semua orang ini," ujar Mohammad, dikutip laman japantimes, Senin (8/7).

Pemimpin kamp Kutupalong, Dil Mohammad mengaku cemas dengan kondisi para pengungsi tersebut. Menurutnya, setelah kejadian longsor itu para pengungsi kekurangan air minum dan anak-anak terserang diare. 

Saat ini, sudah ada 5.000 pengungsi Rohingya yang hidupnya terkatung-katung. Mereka hidup di daerah-daerah perbatasan Bangladesh dan Myanmar. 

Pada 25 Agustus 2017 lalu, tentara Myanmar menggelar operasi militer di sejumlah desa yang banyak ditinggali Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 700 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Ribuan lainnya dilaporkan meninggal dalam operasi itu. 

PBB dan lembaga hak asasi internasional menuduh apa yang dilakukan Myanmar tersebut sebagai upaya untuk pembersihan etnis. Namun pihak Myanmar membantah tuduhan yang menyebut operasi itu sebagai upaya pembersihan etnis. Mereka berdalih, operasi itu dilakukan untuk memberantas kelompok separatis Muslim Rohingya yang ada di negara bagian Rakhine.

Rencananya pemulangan (repatriasi) pengungsi Rohingya ke Myanmar dilakukan pada akhir tahun lalu. Namun akhirnya dibatalkan karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan tersebut. Pihak-pihak terkait juga sudah merencanakan untuk memulangkan pengungsi Rohingya pada awal tahun ini, namun lagi-lagi gagal karena masalah keamanan dan lain sebagainya. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG