IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Indonesia Butuh Dirjen Zakat dan Haji

Rabu 10 Juli 2019 20:30 WIB
Bagikan:
Indonesia Butuh Dirjen Zakat dan Haji
Jakarta, NU Online
Pemerintah sudah harus mempertimbangkan keberaadaan lembaga khusus untuk urusan zakat. Hal itu menjadi penting mengingat potensi keuangan tersebut kurang tergarap maksimal.

"Pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan keberadaan lembaga khusus untuk mengelola dana zakat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Ali Masykur Musa dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Master C 19 di Jakarta, (10/7).

Sama seperti pengelolaan dana haji yang saat ini ditangani oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) maka lembaga zakat itu, nantinya bisa diarahkan untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi umat. 

"Bahkan jika perlu dibentuk menjadi satu kementerian tersendiri," katanya.  

Urgensi perlunya dibentuk lembaga yang akan mengelola dana umat tersebut, karena bisa menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan oleh pemerintah. Selain itu, jika dikelola oleh pemerintah, potensi keuangan yanh bisa digali akan jauh lebih besar daripada yang sudah terkumpul selama ini yang baru mencapai Rp 6 triliun/tahun. Sementara potensinya sendiri tidak kurang dari 217 trilun. Padahal dari total tersebut, semestinya bisa menjadi modal untuk menggerakkan eknomi syariah.

Berbicara dalam diskusi bertema Blueprint Ekonomi Syariah dalam Negara Kesejahteraan Pancasila di kawasan Menteng itu,  mantan Ketua Umum PMII ini menyebutkan adanya sejumlah kendala dalam pemanfaatan zakat sebagai motor penggerak ekonomi syariah di Indonesia, antara lain; 

Ekonomi syariah masih dianggap kurang seksi untuk menjadi daya tarik model kegiatan bisnis di Indonesia. Selain itu diversifikasi jenis usaha syariah di tanah air yang belum terlalu beragam.

"Ini membuat ekonomi syariah, khususnya yang berbasis dana zakat kurang berjalan sesuai harapan," lanjutnya.

Padahal jika pengelolaan dana zakat serta haji ditata dalam satu badan khusus, maka potensi itu bisa menjadi penggerak ekonomi umat. 


Pada bagian lain, jika dana zakat diselaraskan dengan pajak, maka potensi ekonomi yang terkandung jauh lebih besar dari data yang disebutkan sebelumnya. "Karena mengacu kepada PDB Indonesia secara kesuluruhan," tutupnya. (Red: Abdullah Alawi)

Tags:
Bagikan:
Rabu 10 Juli 2019 23:30 WIB
Pesan Kiai Said Saat Resmikan Gedung SMP-SMK NU Cijeruk, Bogor
Pesan Kiai Said Saat Resmikan Gedung SMP-SMK NU Cijeruk, Bogor
Peresmian SMP dan SMK NU Cijeruk, Bogor, Selasa (9/7)
Bogor, NU Online
Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj meresmikan Gedung SMP dan SMK NU Cijeruk Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7).

Kiai Said mengatakan warga NU agar bisa berperan di masyarakat. Peran-peran ini dilakukan melalui peran agama, peran pendidikan, budaya, ekonomi, sosial dan peran organisasi. 

"Jadi umat Islam harus mendirikan organisasi. Kalau personal itu akan sulit. Ummatan wasahaton, seperti Hadrotusyekh KH Hasyim Asy'ari dengan para ulama lain menjadi bukti bahwa beliau sudah mengaplikasikan ayat tersebut caranya yaitu dengan mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama," tutur Kiai Said di hadapan ribuan tamu undangan yang memenuhi halaman gedung sekolah NU itu. 

Warga NU saat ini dapat mencontoh semangat KH Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama dengan asas Ahlussunnah wal Jamaah. "(Mbah Hasyim Asy'ari) membentuk NU dengan para kiai lain yang hingga saat ini memberi manfaat bagi masyarakat luas di tanah air, bahkan untuk saat ini banyak negara-negara lain ingin belajar dan mendirikan NU," imbuh Kiai Said.

Sementara itu, Ketua PCNU Bogor, H Romdhon menyampaikan gedung SMP dan SMK NU Cijeruk sebagai bukti kepedulian PCNU Bogor terhadap dunia pendidikan.

"Gedung baru SMP dan SMK NU Cijeruk diharapkan mampu menjadikan sarana dan prasarana bagi masyarakat atau orang tua untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Sebab, sekolah ini satu-satunya di Kecamatan Cijeruk," ujar H Romdhon.

Peresmian dilakukan dengan penandatanganan peresmian oleh Kiai Said dan disaksikan oleh Kepala Kemenag Jawa Barat, HA Buchori. Acara ditutup dengan doa oleh KH Abidin asal Tenjo Kabupaten Bogor.

Turut hadir Kapolres Kabupaten Bogor, AKBP A Dicky, Dandim Bogor beserta jajaran. Banom-banom NU seperti Ansor, Banser, IPNU dan IPPNU turut memeriahkan acara yang berlangsung hingga sore hari. (Abdul Hakim Hasan/Kendi Setiawan)
Rabu 10 Juli 2019 22:30 WIB
ISNU: Ekonomi Kerakyatan Harus Diperkuat
ISNU: Ekonomi Kerakyatan Harus Diperkuat
Ali Masykur Musa
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa, mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan   dengan intervensi penuh negara untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Hal itu menurut Ali terkonsep dalam gagasan Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI). 

Sementara  Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Juri Ardiantoro mengungkap perlunya sosialisasi dan penyadaran seluruh stakeholder tentang agenda penerapan Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI) dalam kebijakan pemerintah. 

Menurut Juri, ABEI bisa memoderasi  ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Ali Masykur dan Juri dalam Diskusi terbatas tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia dalam Negara Kesejahteraan Pancasila, yang dihelat Master C 19, di Jalan Cirebon 19, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10 Juli 2019).

Ali Masykur yang pernah menjabat Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2009-2014, mengatakan, ABEI yang digagas oleh K.H Ma’ruf Amin, sangat selaras dengan prinsip dan nilai ekonomi Pancasila yang diamanatkan UUD 1945. 

“ABEI ini mendorong penerapan azas kekeluargaan dan gotong royong, sesuai Pasal 33 UUD 1945. Juga azas Wellfare, yang mengamanatkan agar segala kebijakan ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat, sesuai pasal 23 UUD 1945. Prinsip kebijakan bottom up yang sering disampaikan Kiai Ma’ruf juga mengisyaratkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyusun kerangka kebijakan ekonomi. Semua itu, bias diterapkan di antaranya dengan penguatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” paparnya.

Sementara Juri Ardiantoro dalam paparannya mendorong perlunya strategi transisi dalam penerapan ABEI.

"Abah selalu menekankan perlunya penguatan masyarakat yang lemah ekonominya, tanpa melemahkan yang kuat. Prinsip moderasi ini bisa mengurai ketimpangan ekonomi," ujarnya

Rabu 10 Juli 2019 21:30 WIB
Ketua PBNU Beberkan Penyebab Orang Jadi Radikal
Ketua PBNU Beberkan Penyebab Orang Jadi Radikal
Ketua PBNU Robikin Emhas.
Jakarta, NU Online
Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan Robikin Emhas mengungkapkan betapa mudahnya jika seseorang ingin menjadi radikal. Pasalnya, seseorang tidak perlu mendalam ketika belajar ilmu agamanya.

Menurutnya seseorang kalau mau jadi radikal cukup kutip sepenggal ayat, tidak usah dikaitkan dengan asbabun nuzul dan lainnya. Kalau mau jadi liberal cukup tahu agama sedikit-sedikit, niscaya akan menjadi orang yang menafsirkan agama semau prespektifnya saja, tapi tidak dari Tuhan.

"Tidak perlu belajar ilmu mantiq, atau nahwu sorrof. Langsung saja belajar terjemahan Al-Qur’an. Kemudian dipakai jadi modal memamakai jubah kebesaran, pakai surban, dan berani pidato di mana-mana. Karena cara belajararnya seperti itu (serampangan), maka otomatis konteks turunnya ayat atau hadist, asbabun nuzul, dan asbabul wurud pasti gak paham. Nah, kalau tidak paham hampir pasti akan jadi radikal," ujar Robikin saat mengisi Pelatihan Kader Aswaja yang diadakan oleh PW Muslimat NU DKI Jakarta di Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Rabu (10/7).

Robikin menegaskan NU melakukan sebaliknya. Karena, NU mengedepankan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran Aswaja yang dimaksud adalah sesuai dengan firman Allah, Wa każālika ja'alnākum ummataw wasaṭal. Islam yang dikembangkan adalah Islam moderat dan toleran. Itulah perintah Allah kepada Nabi Muhammad. 

Lalu bagaimana ajaran Islam yang moderat dan toleran yang sebenarnya? Robikin mengatakan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj sering menyatakan, Islam yang kita kembangkan seperti yang dilaksanakan Rasulullah, sebagaimana perintah Allah itu adalah yang moderat.

"Maka untuk jadi moderat orang harus minimal pintar. Syarat pertamanya harus pintar, ilmunya mendalam. Kalau tidak pintar dan tidak mendalam ilmunya, tidak banyak perspektif. Ketika melihat sesuatu maka tidak mungkin menjadi moderat," papar Robikin.

Kemudian, bagaimana orang bisa jadi toleran? "Toleran itu menghargai keberagamaan, menghormati perbedaan pendapat, tidak melakukan kekerasaan dalam mencapai tujuan," ujarnya.

Moderat dan toleran menjadi bagian dari aplikasi mandat atau tanggung jawab yang diemban NU. Pasalnya, NU mengemban dua mandat. Mandat yang pertama adalah mandat keagamaan, (mas’uliyah diniyah) yaitu mengemban tugas keagaamaan, kedua adalah memanggul mandat kebangsaan, (mas’uliyah wathoniyah). 

"Kedua mandat tersebut yang harus dijalankan oleh Nahdliyin sebagai warga atau pengurus NU, baik di struktural, lembaga ataupun banomnya," tegasnya.

Mandat keagamaan dan kebangsaan tersebut, kata Robikin, tidak bisa dipisahkan. Sebagai Nahdiyin tidak bisa hanya atas nama mengemban mandat keagamaan saja, lalu tidak mempedulikan atau mengabaikan mandat kebangsaan.

"Misalnya kita mengampanyekan Indonesia harus menjadi negara Islam. Nah, itu pertama jelas bertentangan dengan mandat kebangsaan, bahkan dalam konteks keagaamaan sendiri harus kita evaluasi," katanya.

Memahami esensi mandat keagaaman NU adalah untuk mengamalkan, memperakitkkan, menyebarluaskan, dan mensyiarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Saw.

Robikin mengumpamakan, jika seseorang menyebut istilah radikal asosiasinya adalah kanan. Maka di posisi kanan ini, orang tersebut merasa tidak perlu tahu sebelah tengah dan sebelah kiri. "Tapi jika kita harus moderat maka kita harus melihat semuanya bukan hanya kanan, tengah dan kiri. Semuanya harus kita lihat, baru kemudian kita mengambil sikap,"  bebernya. (Anty Husnawati/Kendi Setiawan)




IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG