IMG-LOGO
Nasional

Akademisi IPB Heran Indonesia Belum Produksi Gelatin

Kamis 11 Juli 2019 20:0 WIB
Bagikan:
Akademisi IPB Heran Indonesia Belum Produksi Gelatin
Jakarta, NU Online
Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi, keadaan ini tidak serta merta menjamin penduduknya terbebas dari babi karena hingga kini, gelatin yang ada di Indonesia merupakan impor. Padahal hampir 50 persen, produksi gelatin di dunia memakai bahan dasarnya dari kulit babi.

Lalu, kenapa hingga kini Indonesia belum kunjung memproduksi gelatin?

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Fahim Muhammad Taqi, saat ditemui NU Online usai mengikuti Bahtsul Masail di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (11/7), menyatakan bahwa Indonesia sangat layak jika mendapat dukungan dari pemerintah untuk memproduksi gelatin. Karena secara teknologi, kata Taki, proses produksinya tidak terlalu sulit.

Gelatin merupakan produk turunan dari kolegan, protein hewani pembangun jaringan kulit dan tulang. Hewan utama sebagai bahan dasar gelatin adalah babi, sapi, ikan, dan ayam.

Namun, ia sendiri mengaku heran kenapa belum ada pengusaha Indonesia yang melirik untuk memproduksinya. Padahal manfaat gelatin sangat luas, seperti untuk bidang medis dan farmasi, makanan dan minuman, serta untuk kebutuhan sehari-sehari seperti sabun atau shampo.

"Pertama, mungkin faktor utama masalah kepercayaan, seperti industri pangan dari sisi kualitas belum ada kepercayaan. Kedua, mungkin ada faktor non-teknis, ada hambatan-hambatan bisa dari importir, bisa juga hambatan dari pemerintah yang regulasinya gak mendukung industri di dalam negeri," paparnya.

Terkait regulasi yang ada, ia mencontohkan bagaimana seorang temannya dalam menjalankan industri hedrokoloid dengan bahan dasar pat yang terbuat dari singkong atau ubii. 

Menurutnya, temannya ini memproduksi turunan dari pati asli tidak diproduksi di Indonesia. Alasannya, karena biaya produksi di Indonesia mahal.

"Pemerintah kan kalau kita bikin industri kan gak semudah itu. Kadang-kadang ada hambatan harus ada pelicin, minta bagian. Jadi ekonomi kita itu masih banyak hal-hal yang sepertinya membuat pengusaha gak memproduksi," ucapnya.

Hal itu menurutnya, berbeda dengan pemerintah China yang dinilainya memproteksi industri para pengusahanya. Dan mendorong agar industrinya maju, sehingga bisa ekspor.

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) mendiskusikan konsep gelatin halal pada hari ini, Kamis (11/7) siang di aula PBNU Lantai 5, Jakarta Pusat. LBM PBNU membahas secara tuntas konsep gelatin halal dari kajian hukum Islam. (Husni SahalAbdullah Alawi)

Bagikan:
Kamis 11 Juli 2019 23:30 WIB
Kiai Ma'ruf dan Kiai Said Hadiri Haulnya Mbah Wahab
Kiai Ma'ruf dan Kiai Said Hadiri Haulnya Mbah Wahab
foto: ilustrasi
Jombang, NU Online
Puncak peringatan haul Ke-48 KH Abdul Wahab Hasbullah (Mbah Wahab) tahun ini akan dihadiri oleh Wakil Presiden RI terpilih KH Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. Hadir juga kiai sepuh NU KH Maimun Zubair dan Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Ketua Panitia H Abdul Wahab Rochim menjelaskan, sejumlah persiapan sudah dilakukan pihaknya. Termasuk agenda kegiatan sebelum acara pengajian umum. 

Haul Mbah Wahab akan ditempatkan di halaman Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas Jombang, Jawa Timur pada Ahad (14/7) malam. Saat ini panitia terus melakukan koordinasi demi kelancarannya.

"Insya Allah yang mengisi puncak haul adalah Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Said, Mbah Maimun dan Gubenur Jatim Hj Khofifah," katanya Kamis (11/7). 

Pria yang biasa disapa Gus Wahab ini menjelaskan, haul tahun ini akan lebih meriah dan tambah ramai dibandingkan sebelumnya. Hal ini karena rangkaian acara di mulai Jumat (12/7). Pada tanggal tersebut ada acara khatmil Qur'an dan manaqib kubra. Acara khatmil Qur'an dilaksanakan di ndalem kesepuhan dan manaqib kubra bertempat di makam Mbah Wahab.

"Kami ingin melibatkan masyarakat umum dan alumni dalam acara haul kali ini. Maka banyak rangkaian acara yang bersifat umum sebelum puncak haul," tambahnya.

Dikatakan, acara selanjutnya yaitu pengobatan gratis untuk umum dan santunan buat masyarakat yang lanjut usia (lansia). Acara tersebut dilakukan pada Sabtu (13/7). Di hari yang sama ada juga acara festival Ishari.

"Pengobatan gratis dilakukan di klinik Ar-Rahmah dan santunan serta banjari di halaman pondok," beber Gus Wahab.

Acara puncak sendiri pada Ahad (14/7) dimulai dari seminar ekonomi yang bertempat di Universitas KH Abdul Wahab Hasbullah Tambakberas. Dilanjutkan doa bersama para santri dan alumni di makam Mbah Wahab setelah shalat Asar. Dan malamnya, acara pengajian umum di mulai setelah shalat Isya di halaman Pesantren Bahrul Ulum.

Diharapkan nahdliyin datang lebih awal agar tidak terjebak macet dan antrian panjang. Karena pengalaman haul Mbah Wahab pada tahun sebelumnya selalu ramai dan dipadati jamaah dari berbagai wilayah, termasuk tentu saja para alumni PPBU.

"Bagi masyarakat yang mau ikut pengajian umum dan acara lainnya maka parkir kendaraannya di Gedung Serbaguna Hasbullah Said. Bisa langsung ke sana dan tidak parkir sembarang tempat, khawatir macet," tandasnya. (Syarif Abdurrahman/Muiz

Kamis 11 Juli 2019 21:35 WIB
Kemnaker Minta Perusahaan Segera Terapkan Standar K3 Baru
Kemnaker Minta Perusahaan Segera Terapkan Standar K3 Baru
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (PPK dan K3 ) Sugeng Priyanto.
Jakarta, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan meminta kepada perusahaan-perusahaan  untuk segera terapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) baru untuk meningkatkan aspek perlindungan bagi pekerja dan menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi dunia usaha.   

Hal tersebut  disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (PPK dan K3 ) Sugeng Priyanto dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, di Jakarta, Kamis (11/7).

"Perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia harus mengutamakan aspek perlindungan pekerja  dengan menerapkan standar K3 di lingkungan kerja untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja," tutur Sugeng.   

Sebagai contoh Dirjen Sugeng menyinggung soal kecelakaan kerja akibat kebakaran pabrik kembang api maupun korek api yang terjadi di Tangerang maupun di Medan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena tidak adanya jalur evakuasi darurat, dan tidak adanya  dengan alat pelindung diri (APD).   

Oleh karena itu, Sugeng meminta kepada perusahaan di Indonesia baik itu perusahaan berskala besar maupun kecil, agar fokus dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselematan dan Kesehatan Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan.   

Sebagai infromasi Permen Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 ini sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu Permen Perburuhan No 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta penerangan di tempat Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no 13 tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja.   

Peraturan ini memberikan pedoman baru mengenai nilai ambang batas (NAB) faktor fisika dan kimia, standar faktor biologi, ergonomi dan psikologi serta persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk kualitas udara dalam ruangan (indoor air quality) yang diharapkan menjadi jawaban untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat dan nyaman sehingga tercipta produktivitas kerja yang terus meningkat.    

"Oleh sebab itu, dengan diselenggarakannya seminar ini saya berharap kepada perusahaan agar terus concern dalam membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahannya serta kedepannya bisa terus menerus melakukan sosialisasi dan edukasi agar memudahkan penerapannya di setiap tempat kerja," ungkap Sugeng.   

Sementara itu, dalam sambutannya Direktur PT Unilab Perdana, Supandi mengatakan tujuan penyelenggaraan seminar sosialisasi ini agar seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder bisa bersama-sama bersinergi dalam mendukung serta mengawal Perusahaan dalam penerapan Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.   

"Ke depannya dengan adanya Permenaker ini, bisa memberikan pemahaman yang detail bagi perusahaan dalam menerapkan budaya K3 di lingkungan kerjanya, serta harapan terwujudnya zero accident terhadap pekerja bisa terwujud," kata Supandi. (Red: Kendi Setiawan)

Kamis 11 Juli 2019 21:0 WIB
Kubur Intoleransi dan Radikalisme dengan Pemikiran Moderat
Kubur Intoleransi dan Radikalisme dengan Pemikiran Moderat
Rais PWNU Jateng, KH Ubaidullah Shodaqoh (foto: ngopibareng.id)
Demak, NU Online
Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, KH Ubaidullah Shodaqoh mengajak semua pihak untuk melawan intoleransi dan radikalisme dengan menyebarkan pemikiran moderat.

"PWNU Jawa Tengah akan berusaha dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran moderat guna membantah segala bentuk intoleransi dan gerakan radikal yang saat ini sedang sangat marak," tegasnya. 

Hal ini disampaikan pada saat membuka kegiatan bahtsul masail yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jateng pada Senin (8/7) kemarin di komplek makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, Jawa Tengah.

“Kami juga tetap menyebarkan pemikiran-pemikiran moderat serta membantah pemikiran-pemikiran intoleransi dan sebagainya. Oleh karena itu, segala isu-isu tentang paham keagamaan yang intoleran, itu harus kita tepis,” tegasnya.

Pengasuh Pesantren Al-Itqon Bugen, Semarang ini mengatakan bahwa hampir dari 36 cabang NU yang ada di Jawa Tengah aktif. Menurutnya, gerakan radikalisme, intoleransi, dan sebagainya jarang terjadi di daerah yang cabang NU-nya aktif. Begitu pula sebaliknya. Radikalisme dan intoleransi akan tumbuh subur di daerah yang cabang NU-nya tidak begitu aktif atau kecil.

“Di mana NU besar di situ, Insyaallah untuk menangkal paham-paham radikalisme, dan intoleransi mudah dilakukan. Sebaliknya di mana NU kok kecil, kering, maka di situlah tumbuh subur intoleransi dan radikalisme,” bebernya.

Dikatakan, sudah banyak sekali pengurus cabang maupun pengurus wilayah yang telah menerbitkan tulisan melalui media yang mereka miliki, baik itu media cetak maupun media berbentuk online. Oleh karena itu, dirinya mengajak para pengurus cabang yang hadir untuk meniru langkah itu, sebab hal ini ternyata cukup efektif dalam mengubur propaganda-propaganda yang ada.

“Beberapa cabang dan beberapa wilayah telah menerbitkan tulisan baik melalui majalah, melalui web, dengan tautan Twitter, Facebook, Instagram, semuanya harus digerakkan supaya mengubur propaganda-propaganda intoleransi dan radikalisme,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, PWNU Jateng berencana untuk membentuk suatu badan yang bertujuan untuk menghadapi bermacam-macam masalah mendasar, yakni Pusat Kajian Aswaja. “Oleh karena itu, kalau di Jawa Timur sudah ada Aswaja Center, di Jakarta sudah ada Aswaja Center, tapi saya ingin di Jawa Tengah ini namanya adalah Pusat Kajian Aswaja,” ungkapnya.

Dikatakan, langkah ini ditempuh karena dirasa perlu untuk merespons hal-hal mendasar seperti permasalahan tawasul yang kerap dipermasalahkan. Namun jika tidak direspon, maka akan membuat masyarakat awam menjadi terpengaruh.

“Oleh karena itu, kita perlu merespons hal-hal yang mendasar, seperti masalah tawasul yang terus ditentang, meskipun hanya masalah itu-itu saja, namun bisa mempengaruhi pembaca maupun pendengar,” ucapnya. (Hanan/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG