IMG-LOGO
Nasional

Prabowo Pimpin Opoisi Juga Mulia

Ahad 14 Juli 2019 12:30 WIB
Prabowo Pimpin Opoisi Juga Mulia

Jakarta, NU Online
Pertemuan Jokowi dan Prabowo melahirkan tafsir politik yang beragam. Namun arus besar dari penafsiran itu adalah koalisi. Apalagi dalam pertemuan itu Prabawo terang-terangan  menyatakan siap membantu Jokowi  (jika diperlukan) dalam melaksanakan tugasnya. Tapi tidak semua orang setuju Prabowo dengan Partai Gerindranya bergabung atau berkoalisi dengan pemerintah. Sebab jika semuanya mendukung  pemerintah, dikhawatirkan tidak ada kontrol yang bisa mengoreksi kebijakan pemerintah.

“Saya mendorong itu (Prabowo tidak berkoalisi dengan pemerintah),” ucap Ketua Suluh Kebangsaan, Muhammad Mahfud MD saat telewicara dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas tv, Sabtu (13.7) malam.

Mahfud tampaknya tidak sembarang bercuap-cuap. Menurut pengamatannya,  jika Prabowo bergabung dengan pemerintah, ditambah sejumlah partai lain di kubu pasangan 02 yang saat ini sudah memasang lampu hijau (kecuali PKS), maka kekuatan pemerintah mencapai 92 persen.  Sebuah kekuatan yang luar biasa besar.

“Kalau saya boleh menyampaikan aspirasi yang banyak beredar di masyarakat, Prabowo menjadi  penyeimbang atau oposisi saja agar pemerintahan ini terkontrol dengan baik,” terangnya.

Menurut Mahfud, rekonsiliasi tidak harus diartikan dengan berkoalisi. Rekonsiliasi lebih tepat dimaknai dengan kembali ke posisi konstitusional masing-masing. Menghentikan pertikaian, dan menjalankan perannya sesuai posisinya.

“Menurut saya adalah mulia bagi Prabowo jika menjadi penyeimbang, memimpin oposisi di parlemen,” urainya.

Dalam pandangan Mahfud, jika Prabowo  memimpin opisi dengan dukungan koalisi hingga 35 persen, itu cukup efektif untuk mengontrol pemerintahan.  Dan pemeritah memang butuh penyeimbang sebagai alat kontrol. Namun seandainya Prabowo memang mau berkoalisi  dengan pemerintah tidak ada larangan, karena berkoalisi atau beroposisi adalah sama-sama pilihan politik.

“Tapi kalau memang mau bergabung  juga boleh, karena itu pilihan politik saja,” pungkasnya. (Aryudi AR)

Tags:
Ahad 14 Juli 2019 22:30 WIB
Kiai Ma'ruf: Pidato Presiden Terpilih untuk Bawa Indonesia Sejahtera
Kiai Ma'ruf: Pidato Presiden Terpilih untuk Bawa Indonesia Sejahtera
Wapres terpilih KH Ma'ruf Amin (foto: TVONE)
Bogor, NU Online
Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih KH Ma'ruf Amin menyebut bahwa pidato Presiden terpilih H Joko Widodo merupakan sebuah visi untuk membawa bangsa Indonesia sejahtera ke depan. 

Hal tersebut disampaikan dalam acara 'Visi Jokowi Untuk Indonesia', di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Ahad (14/7) malam.

"(Visi itu) bukan hanya untuk kita sebagai pendukung, tapi juga untuk kita semua tanpa terkecuali. Seluruh rakyat Indonesia. Apa pun agama, suku, etnis, baik itu pendukung 01 maupun pendukung 02, dan juga mereka yang tidak mendukung 01 maupun 02. Karena mereka adalah bagian dari semua kita," lanjut Mustasyar PBNU ini.

Kiai Ma'ruf mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Bahwa Indonesia adalah sebuah negara merdeka yang berdaulat, yang diperjuangkan oleh darah dan air mata.

"Indonesia adalah negara yang dibangun di atas dasar landasan yang kuat, yaitu Pancasila. Negara yang dibalut dengan balutan yang kuat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka, mari kita rawat negara ini dengan sekuat-kuatnya," kata Kiai Ma'ruf.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan. Bukan hanya dalam arti politik, tetapi juga ekonomi. Karenanya, visi ke depan harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali di mana pun berada.

Kiai Ma'ruf juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk merapatkan barisan. Kemudian juga menguatkan serta menyatukan visi untuk Indonesia yang maju.

"Jadilah bagian dari bangunan Indonesia. Indonesia ibarat satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Karena itu, jadilah kita dari bagian bangunan Indonesia itu," katanya.

Ia mengajak untuk menjadi pasir dari bangunan Indonesia walau hanya sebutir, walau hanya satu sendok semen, walau hanya satu buah batu, walau hanya selembar besi.

"Supaya Indonesia menjadi bangunan yang kuat, yang satu sama lain saling menguatkan," tegas Kiai Ma'ruf.

Setelah itu, ia bertanya kepada hadirin soal kesiapan untuk berbakti serta mengabdi bagi nusa dan bangsa. "Apakah kita siap berbakti? Apakah kita siap mengabdi?"

"Siap," jawab hadirin serentak.

Kemudian, Kiai Ma'ruf mengajak hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu Padamu Negeri secara bersama-sama. Pidato harapan ditutup dengan doa yang dipimpin langsung olehnya. (Aru Elgete/Muiz)
Ahad 14 Juli 2019 22:15 WIB
Gusdurian Santuni Keluarga Panwaslu di Subang
Gusdurian Santuni Keluarga Panwaslu di Subang
Gusdurian beri bantuan keluarga panwaslu.
Subang, NU Online
Sebagai komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, Jaringan Gusdurian turut serta mendukung penyelenggaraan pemilu 2019 secara damai dan demokratis.

Bentuk dukungan tersebut, salah satunya dengan memberikan santunan kepada pejuang demokrasi yang gugur dalam melaksanakan tugasnya. 

"Ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Gus Dur. Begitu pula dengan para pejuang demokrasi yang gugur dalam menjalankan tugas, kami turut berempati dan berbela sungkawa," ujar Koordinator Seknas Gusdurian, Joy Akhmad, Ahad (14/7).

Santunan yang dilakukan berkat kerjasama dengan kitabisa.com tersebut telah membentuk relawan untuk menyalurkan bantuan kepada ahli waris para penyelenggara pemilu yang meninggal dalam menjalankan tugasnya.

"Kami salurkan santunan kepada 51 keluarga korban penyelenggara pemilu di 34 daerah atau kabupaten di seluruh Indonesia," ujarnya.

Hal senada disampaikan Koordinator Jaringan Gusdurian Subang, Toto Wijaksana. Pihaknya turut bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh para korban jiwa sebagai pahlawan demokrasi, terutama kepada Iip Hidayat pengawas pemilu asal Desa Pakuhaji Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. 

"Kendatipun tidak bisa mengganti kerugian imateril keluarga, namun kami berharap hal ini bisa menjadi pengingat bahwa duka keluarga yang ditinggalkan merupakan duka kita semua," ujar Toto.

Ia pun menuturkan bahwa dalam menjalankan tugas, para relawan mencatat dan melakukan pendokumentasian selama peyaluran bantuan, bertindak atas nama dan menjaga nama baik Jaringan Gusdurian. 

"Kami berharap keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan pasca ditinggalkan almarhum yang gugur dalam bertugas," tutur Toto.

Menanggapi kegiatan santunan ini, keluarga Iip Hidayat mengapresiasi atas dedikasi yang dilakukan Gusdurian yang memberikan santunan kepada keluarganya. Dirinya juga berharap agar bantuan yang diberikan bisa bermanfaat untuk keluarga korban. 

"Ini tak disangka dan tak terduga. Gusdurian sudah memberikan bantuan kepada keluarga kami yang meninggal dalam tugas kepemiluan. Semoga Gusdurian selalu istiqomah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan," ujar Ayah Iip Hidayat, Cawa. (Ade Mahmudin/Kendi Setiawan)
Ahad 14 Juli 2019 21:45 WIB
Mayoritas Pelajar Jatim Tetap Tidak Setuju Sistem Zonasi
Mayoritas Pelajar Jatim Tetap Tidak Setuju Sistem Zonasi
Surabaya, NU Online
Student Research Center (SRC) Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Timur kembali melakukan riset terkait isu terkini mengenai pelajar. Kali ini, riset fokus meneliti tanggapan pelajar mengenai Peraturan Kemendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang acuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 khususnya tentang sistem zonasi.

"Apa yang menjadikan PPDB zonasi penting bagi pelajar? Objek kebijakan ini adalah pelajar, sedangkan sementara ini belum pernah melibatkan pelajar sebagai subjek perihal keputusan terkait sistem zonasi,” kata Choirul Mubtadiin, Ahad (14/7).

Survey ini menjadi langkah nyata para pelajar Jawa Timur sebagai generasi yang mempunyai konsentrasi terhadap perubahan bangsa di dunia pendidikan. “Dalam mempersiapkan pelajar sebagai aktor utama untuk menentukan masa depan Jawa Timur," kata Ketua PW IPNU Jawa Timur tersebut. 

Ketua SRC, Ahmad Ainun Najib mengatakan pihaknya mengambil tema penerapan sistem zonasi karena banyak mengundang tanggapan baik pro maupun kontra. 

“Riset ini berupaya menangkap tanggapan pelajar sebagai objek kebijakan zonasi yang selama ini tidak dilibatkan oleh Kemendikbud,” terangnya. 

Menurutnya, Senin (15/7) adalah hari pertama pelajar masuk sekolah menjadi momentum untuk mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan kebijakan sistem zonasi. “Hasil riset kami bisa menjadi salah satu referensinya," terang Najib. 

Dirinya menjelaskan objek penelitian adalah pelajar yang sedang mendaftar ke SMA tahun 2019. Survei PPDB sistem zonasi dilakukan pada tanggal 24 hingga 29 Juni 2019, dengan responden dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

"Tercatat 56% responden perempuan dan 44% responden laki-laki yang mengisi kolom survei yang disediakan,” katanya. 

Survei ini mengambil responden pelajar lulusan SMP tahun 2019, dan sedang menadaftarkan diri ke SMA. Hal ini disesuaikan dengan penerapan PPDB sistem zonasi. “Dari 398 responden 73,4% menjawab tidak setuju terhadap PPDB sistem zonasi , kemudian 26,6% menjawab setuju," terangnya. 

Alasan penolakan PPDB sistem zonasi, sambungnya, adalah tidak bisa masuk ke sekolah yang diharapkan sebanyak 46,4%. Kemudian karena fasilitas sekolah belum merata yakni 11,3%, kemudian 9,2% beralasan Penerapan zonasi ppdb 2019 yang terkesan mendadak.

Selebihnya responden setuju dengan alasan pemerataan pelajar dengan nilai UN tinggi 13,3%, berikutnya menghapus predikat sekolah favorit 13%, dan jarak sekolah dekat dengan rumah 6,4%.

Najib menambahkan dengan diterapkanya PPDB sistem zonasi di sekolah negeri, SRC juga melakukan survei ketertarikan pelajar terhadap sekolah swasta. “Hasilnya, 41,3% pelajar ingin daftar ke swasta dan 58,7 menjawab tidak ingin masuk ke sekolah swasta,” jelasnya. 

Ketika ditanya alasan tertarik atau tidak tertarik ke sekolah swasta responden menjawab 36,8% beranggapan sistem zonasi mempersempit peluang ke sekolah impian. 

“Sebanyak  30,7 % tetap ingin sekolah di SMA negeri,” ungkapnya. Sedangkan 17,1 menyatakan biaya sekolah swasta lebih mahal, serta 15,4% fasilitas dan tata kelola sekolah swasta lebih bagus, lanjutnya.

Hal yang menarik ketika pelajar diberi pertanyaan tentang usulan apabila bertemu Mendikbud. “Sebagian besar pelajar meminta untuk menghapus PPDB sistem zonasi karena tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan," tandasnya. (Rof Maulana/Ibnu Nawawi)
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG