IMG-LOGO
Wawancara

Direktur PAI: Bukan Hal Sederhana Menghapus Pendidikan Agama

Senin 15 Juli 2019 17:45 WIB
Bagikan:
Direktur PAI: Bukan Hal Sederhana Menghapus Pendidikan Agama
Rohmat Mulyana Sapdi, Direktur PAI Ditjen Pendis Kemenag
Isu penghapusan pendidikan agama di sekolah, khususnya pendidikan agama Islam, beberapa pekan ini kembali memicu pro-kontra. Sejumlah akademisi dan pejabat terkait pun berkomentar terhadap usulan tersebut. Tak terkecuali di lingkungan Kementerian Agama mulai Menteri Agama, Dirjen Pendidikan Islam, hingga Direktur Pendidikan Agama Islam.

Sebagai Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag RI, Rohmat Mulyana Sapdi, merasa berkewajiban memberi tanggapan sekaligus respon tegas mengenai pandangan yang ia anggap keliru tersebut.

Kepada jurnalis NU Online, Musthofa Asrori, Rohmat Mulyana mengungkapkan pandangannya tentang posisi strategis pendidikan agama di sekolah, khususnya Pendidikan Agama Islam.

Bagaimana pandangan pria yang pernah aktif di Lakpesdam PWNU Jawa Barat dan Pengurus Pusat LP Maarif NU ini? Berikut petikan wawancara mendalam sekira satu jam di kantornya di lantai 8 gedung Kementerian Agama di bilangan Lapangan Banteng Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Baru-baru ini, muncul kembali isu penghapusan pendidikan agama di sekolah. Bagaimana respon Bapak?

Pertama, PAI di sekolah sejatinya sebagai penanda bahwa kita berada di negara yang bukan negara sekuler. Dengan demikian, jika negara kita meniadakan agama dari ruang publik maka sejak itulah negara kita menjadi negara sekuler. Jadi, menghilangkan PAI dari sekolah akan mengubah bentuk negara.

Kedua, masyarakat kita itu sangat religius. Bukan hanya Islam. Namun, agama lain yang berkembang di kita juga mengajarkan religiusitas. Kita akan sangat susah jika memisahkan antara agama dan pendidikan. Jadi, antara agama dan proses pendidikan ini suatu hal yang sungguh erat kaitannya. Soal kemudian agama dan pendidikan ada yang mewacanakan informal gitu sah-sah saja. Beda pendapat itu wajar saya kira.

Tapi, jangan lupa bahwa justru keterlibatan pemerintah dalam mengurus agama pada sistem pendidikan ini merupakan kehebatan negara kita sekaligus mengukuhkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler.

Jadi, pemerintah terlibat aktif dalam memfasilitasi keagamaan masyarakat merupakan keunikan Indonesia yang perlu dipertahankan. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa landasan idealnya itu kan Pancasila yang mengakui agama.

Bagaimana sebetulnya posisi Pendidikan Agama di sekolah dalam kacamata hukum positif negara?

Keberadaan agama di sekolah secara legal sudah sangat jelas. Ada Undang Undang-nya. Mulai dari UUD 1945 yang menjamin kehidupan beragama. Lalu, muncul Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kemudian muncul klausul dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) bahwa pendidikan agama juga diatur di dalam pendidikan formal maupun nonformal. Begitu juga di diniyah dan pondok pesantren.

Lalu, Peraturan Menteri Agama (PMA) juga Peraturan Mendikbud. Misalnya, PMA No 16/2012 yang mengatur siswa ketika di sebuah sekolah jumlah mereka ada 15 anak atau lebih maka harus memperoleh pelayanan dari guru seagama. 

Jadi, demikian rinci aturan yang dibuat pemerintah untuk mengawal penyelenggaraan pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam. Maka, posisinya di sekolah kuat sekali dan tak tergoyahkan.

Melihat kuatnya posisi tersebut, pastinya sangat susah menghapus pendidikan agama dari sekolah?

Tentu saja sulit sekali. Jadi, saya kira ini bukan hal yang sederhana. Tidak mudah saya kira. Pemerintah pasti berpikir ulang. Saya yakin pemerintah tidak akan menghilangkan pendidikan agama dari sekolah.

Keberadaan PAI di sekolah sejak awal Indonesia merdeka sudah menjadi pertimbangan utama para Pendiri Republik (The Founding Fathers) ini. Tapi, kita juga tahu bahwa agama di sini bukan hanya satu, Islam saja, sehingga justru muncul pemikiran para bapak bangsa tidak menjadikan negara ini sebagai negara Islam. Kita juga harus menghargai perbedaaan agama-agama tersebut melalui kacamata Pancasila. Nah, Pancasila itu sebagai jangkar agama.

Jadi, menempatkan agama di sekolah secara benar dan proporsional selain wujud sikap kita bukan sebagai negara Islam merupakan sikap moderat yang harus terus dipupuk. Sebaliknya, kalau kita meniadakan agama dari sekolah justru ekstrim namanya. Itu liberal kita menyebutnya. Kalau stigma dari masyarakat lebih kejam lagi, komunis. Iya kan?!

Kemudian, ada orang yang menyebut bahwa pendidikan agama di sekolah seolah tidak penting. Tanggapan Bapak?

Jika ada sebagian orang menganggap bahwa PAI tidak penting di sekolah, juga tidak memiliki korelasi terhadap pembentukan karakter, ini jelas keliru. Jika mau berpikir secara mendalam, sesungguhnya PAI itu adalah pendidikan karakter.

Orang seringkali melihat ada fenomena sosial perilaku siswa yang negatif, kemudian lantas menyederhanakan bahwa ini merupakan ketidakberhasilan PAI. Dengan alasan ini, maka orang tersebut berpendapat bahwa PAI tidak sukses dan tidak penting. Itu salah besar menurut saya.

Tentang usulan nama lain untuk mengganti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, misalnya. 

Nah, itu juga bagian dari pandangan tidak pentingnya PAI di sekolah. Mereka menyebut PAI perlu ditiadakan, lalu mengusulkan dengan nomenklatur yang membingungkan. Misalnya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Memangnya Islam nggak mengajarkan budi pekerti. Itu kan aneh bin ajaib sekaligus membingungkan. Padahal seharusnya PAI justru menjadikan pendidikan makin sukses dan memberikan dampak positif. Itu yang paling penting. Bukan meniadakan atau menambah nomenklatur. Menurut saya, justru PAI harus makin ditingkatkan kualitasnya.

Apa yang sudah dilakukan direktorat yang Bapak pimpin terhadap peningkatan PAI di sekolah sebagai wujud afirmasi negara?

Selain untuk para siswa seperti Kemah Rohis Nasional, kami juga punya sejumlah program, misalnya, pelayanan terhadap para guru PAI. Juga terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Kami berpandangan, kalau perlu malah ditambah jam pelajaran dan kadar materinya. Bukan ditiadakan.

Sekarang ada kecenderungan bahwa sekolah unggul itu antara lain keunggulannya justru pada kegiatan keagamaannya. Misalnya Rohis (Rohani Islam-red), itu bagus sekali. Ini menjadi kekuatan internal sekolah yang kemudian membangkitkan gairah, tak hanya pada tataran akademis yang lebih jasmani namun juga aspek spiritualis yang sangat ruhani.

Saya sampai sekarang meyakini bahwa ruh atau pertaruhan individual dalam memperoleh kesuksesan itu sangat ditentukan oleh nilai-nilai agama. Dengan keyakinan itu maka saya sekali lagi menegaskan bahwa PAI sangat wajib dan perlu kita pertahankan di sekolah.

Jika ada pihak yang menganggap bahwa pendidikan agama semakin membuat kerukunan kita melemah. Komentar Bapak?

Nah, itu pemikiran yang nggak benar juga. Jadi, bukan kemudian hubungan renggang gara-gara pendidikan agama. Yang memicu segregasi itu kan pemaknaan atau tafsir saja. Bukan pendidikan agama itu sendiri. 

Tentang program moderasi beragama, bagaimana Direktorat PAI menerjemahkannya ke dalam kebijakan, Pak?

Ada sejumlah kegiatan. Jadi, kami mengumpulkan guru dan siswa di saat libur sekolah. Memang tidak lama, sekitar lima hari untuk para siswa dan tiga hari untuk para guru. Ya, seperti kegiatan pesantren kilat kira-kira. Di situ kami mengundang para narasumber yang berpandangan Islam moderat yang mengajarkan tentang moderasi beragama. Mereka diajari pola pemikiran dan cara pandang Islam yang moderat. 

Jadi, materi PAI itu harus tengah-tengah. Kita pada saat yang sama memandang perbedaaan pandangan itu sebagai rahmat ketika sebagian orang justru masih menilai ini merupakan suatu hal yang sulit ketemu.

Apa pesan dan harapan Bapak soal keberadaan PAI di sekolah pada masa mendatang? 

Fakta bahwa agama ditempatkan dan diajarkan di sekolah ini menjadi model bagi penduduk dunia. Mereka kerap datang ke sini untuk bertanya, kok bisa agama masuk sekolah. Tentu besar sekali peranan agama dalam pendidikan. Di sekolah umum ada pendidikan agama, dalam pendidikan agama seperti madrasah dan pesantren apalagi. Ketika madrasah berwujud dalam pendidikan formal tampak agama dan lembaga pendidikan agama itu mendapat tempat yang sangat bagus di Indonesia sehingga lulusannya menjadi equal alias setara. Ya, mereka terbiasa mengasah keseimbangan dalam berpikir.

Jadi, upaya kita terhadap pihak yang punya pemikiran seperti itu ya kontra narasi dan kontra opini. Makanya, bagi saya penting untuk mengeluarkan pernyataan seperti ini. Sebab ini menyangkut kepentingan umum. Saya yakin masyarakat menjadi tidak nyaman terhadap keinginan sementara pihak untuk menghilangkan pendidikan agama dari sekolah.

Untuk itu saya berharap, jangan lagi soal eksistensi pendidikan agama di sekolah dipermasalahkan kembali. Saya kira, kita lebih bijak bila justru berpikir untuk peningkatan kualitas pendidikan agama agar lebih bermakna dan berdampak kuat terhadap kepribadian siswa. Karena itu, ketika saya keliling ke daerah kemudian bertemu guru dan pengawas PAI selalu saya katakan: Terus bekerja, jangan terganggu oleh isu yang nggak jelas! (*)







Bagikan:
Selasa 9 Juli 2019 6:30 WIB
Hidayah Islam kepada Seseorang Hak Prerogatif Allah
Hidayah Islam kepada Seseorang Hak Prerogatif Allah
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj
Belakangan ini, PBNU menjadi tempat berlabuh orang atau seklompok orang berlabuh ke pangkuan ajaran Islam (mualaf). Para mualaf itu merasa lebih cocok berislam melalui tokoh NU semisal Ketua Umum PBNU dan kiai-kiai NU lainnya.  

Misalnya, akhir pekan lalu, ada dua orang yang masuk agama Islam secara sukarela di PBNU. Pertama, Seorang warga negara Ukraina, Ivan Mykhailov dibimbing membacakan dua kalimat syahadat oleh Sekretaris Jenderal (Sekretaris) PBNU H Helmy Faishal Zaini di ruangannya, Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (4/7). Kemudian Sekjen Helmy juga membimbing hal yang sama kepada pria asal Bekasi, Jawa Barat, Robertus Hari Agung di Gedung Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta Pusat, Ahad (7/7).

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj paling sering menuntun seorang atau sekelompok orang yang masuk Islam secara sukarela, baik dalam maupun luar negeri. Kiai Said misalnya, pernah membimbing serombongan orang Jepang masuk Islam di negaranya. Di waktu lain, sekelompok orang Jepang masuk Islam di PBNU. 

Bagaimana sebetulnya hidayah datang kepada seseorang hingga ia masuk Islam dengan secara sukarela? Apakah hidayah itu bisa diusahkan atau benar-benar hak Allah? Untuk mengetahui hal itu, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai KH Said Aqil Siroj, di ruangannya, Gedung PBNU, Jakarta, beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Bagaimana kita memahami hidayah Islam yang datang kepada seseorang atau sekelompok orang?

Hidayah dalam arti petunjuk direct langsung dari Allah itu haknya Allah, monopolinya, prerogratifnya Allah. Oleh karena itu, para rasul itu sendiri, para nabi dan kita sendiri yang wajib adalah berjuang memperjuangkan agar masyarakat itu mendapatkan hidayah. Dapat apa tidak itu urusanny aALlahh. Maka Rasulullah sendiri ketika Abu Thalib meninggal dunia tak mau membacakan syahadat, beliau menangis, kecewa betul, padahal sangat membentengi Nabi Muhammad dari kejahatan orang-orang Quraisy,  tetapi tetap tidak mau masuk Islam, kecewa, turun ayat Al-Qur’an innaka la tahdi 

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Oleh karena itu, nikmat Allah yang paling besar, anugerah Allah yang paling besar adalah hidayah.

Kalau hidayah itu hak Allah apakah menyesatkan juga hak Allah?

Allah mengatakan al-hadi wal mudhil, beliau yang memberi petunjuk dan memberi menyesatkan. Kenapa karena semua yang ada di duni berasal dari Allah. Yang gampang saja yang gampang. Apa hanya yang cantik saja dari Allah, yang jelek bukan dari Allah? Apa Allah hanya menciptakan  burung perkutut yang indah itu atau burung merak yang indah itu, sementara cacing bukan ciptaan Allah? Sudah, sama. Yang menciptakan nabi adalah Allah, yang menciptakan Abu Jahal dan Abu Lahab juga Allah. 

Bagaimana memahami bahwa misalnya menyukai yang mendapatkan hidayah daripada yang mendapat kesesatan, sementara Allah sendiri yang menciptakannya? 

Itu namanya iradah syar’iyah. Ada dua, ada iradah kauniyah, ada iradah syar’iyah. Allah memberikan petunjuk dengan memberikan akal kemampuan, ada wahyu, ada Al-Qur’an, sudah memberikan petunjuk yang benar, ente atau dia enggak mau, enggak mau mengikuti jalan itu, padahal Allah sudah memberikan petunjuk, kirim nabi muhammad, ngasih otak, cerdas, logika, sudah dikasih perasaan dikasih jalan yang lurus, jalan yang benar. 

Itu iradah syar’iyah. Bagaimana dengan iradah kauniyah? 

Iradah kauniyah adalah iradah yang tertulis bahwa Abu Jahal tidak akan beriman, itu sudah tertulis. 

Itu sudah kehendak Allah juga?

Iya. Enggak ada yang bukan dari kehendak Allah. Tadi sudah saya katakan kalau Allah hanya menciptakan yang cantik, yang bukan yang cantik bukan dari Allah? Allah hanya menciptakan yang sukses sementara yang gagal bukan dari Allah? Kalau Allah menciptakan yang kaya, yang miskin bukan dari Allah? Orang pintar dari Allah, yang bodoh bukan dari Allah? 

Tujuan Allah dengan semua itu apa yang satu disesatkan yang satu diberi hidayah?   

Ada hikmahnya dan itu kebijaksanaan Allah yang menentukan yang kita semua tidak tahu. Jadi, orang itu dapat hidayah atau enggak dari Allah. Kita tidak tahu.

Tapi apakah hidayah itu bisa diusahakan? 

Kewajiban para rasul, para nabi, para ulama, para kiai adalah menyampaikan, membimbing, mengawal, jangan sampai putus asa. Dapat atau tidak hanya Allah yang menentukan. 

Jadi, di dalam diri semua orang yang belum mendapat hidayah dibekali fasilitas atau alat yang sangat memungkinkan untuk menerima hidayah? 

Iya, ya. 


Selasa 2 Juli 2019 14:0 WIB
UIN Bandung Harus Kembali pada Kultur Pesantren
UIN Bandung Harus Kembali pada Kultur Pesantren
Guru Besar Ilmu Hadits UIN Sunan Gunung Djati Moh Najib
Survei SETARA mengenai model keberagamaan mahasiswa Indonesia, berdasarkan rilis 30/6/2019, menempatkan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung sebagai yang paling fundamental dalam beragama. Satu kondisi yang dapat menjadi benih bagi kekerasan ekstremisme atas nama agama. Survei SETARA ini melengkapi survei tahun-tahun sebelumnya yang menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi paling tidak toleran di Indonesia. 

Apa yang sebenarnya terjadi di UIN Bandung? Berikut wawancara Iip D. Yahya dari NU Online dengan Prof. Dr. Moh Najib, MA., guru besar Ilmu Hadits UIN Sunan Gunung Djati. 

Alumnus Pesantren Tambak Beras Jombang ini menganggap bahwa hasil survei tersebut sebagai “lampu kuning” bagi cara keberagamaan masyarakat Jawa Barat sekaligus cara pengelolaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Karena itu, UIN Sunan Gunung Djati Bandung harus kembali menjadikan kultur pesantren sebagai budaya pembelajarannya. Kultur pesantren diyakini sebagai benih toleransi beragama yang bisa menghapus stigma Jawa Barat sebagai propinsi intoleran dan fundamentalisme beragama.

Apa tanggapan Anda mengenai Riset SETARA mengenai pola keberagamaan mahasiswa yang menempatkan mahasiswa UIN Bandung pada posisi tertinggi dalam fundamentalisme?

Tentu saja mengejutkan. Semula saya kira fundamentalisme itu hanya menjangkiti mahasiswa umum, tapi survei SETARA kali ini menemukan fenomena lain. Aneh juga ya? Tapi izinkan saya mencermati hasil survei SETARA itu secara agak kritis.

Fundamentalisme yang menjadi ukuran SETARA meliputi 5 aspek. Mengenai jalan keselamatan dunia dan setelah mati hanya terdapat dalam ajaran agama yang dianut, keyakinan bahwa  ajaran agama yang dianut bisa menjawab tuntas segala kebutuhan rohani setiap manusia,  keyakinan bahwa agama Islam  sudah sempurna sehingga tak memerlukan pedoman tambahan di luar agama, keyakinan bahwa  ajaran agama Islam  yang dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia, dan keyakinan bahwa Indonesia akan menjadi aman jika semua penduduknya seagama dengan mahasiswa yang jadi responden.

Empat dari pertanyaan ini dijawab oleh mahasiswa UIN Bandung dengan nilai persetujuan tinggi, karena itu dianggap sebagai fundamentalis. Mungkin mahasiswa terjebak pada model pertanyaan begini, lalu memberikan jawaban poin tinggi, mungkin juga menggambarkan tingkat keyakinan yang tinggi pada ajaran Islam. 

Pertanyaan terakhir pada survei itu, saya kira tidak akan mendapatkan jawaban yang tinggi dari mahasiswa UIN Bandung. Karena UIN dirancang untuk mengajarkan cara beragama yang inklusif, atau sebut saja cara berislam yang menghargai keberbedaan. Semenjak namanya IAIN, kurikulumnya dikonstruksi sedemikian rupa untuk bersikap plural. Semua jurusan misalnya wajib belajar mata kuliah filsafat dan teologi.Kedua mata kuliah ini akan mendorong  mahasiswa bersikap kritis dan menghargai keberbedaan. 

Ini yang saya rasakan ya. Karena saya ini produk resmi IAIN, S1, S2, dan S3 saya dari IAIN. Saya benar-benar merasakan, semakin dalam mempelajari ilmu agama Islam, semakin mendorong saya untuk toleran pada perbedaan. 

Tetapi sangat mungkin ada pergeseran akhir-akhir ini saat telah berubah menjadi UIN. Terutama karena saat ini lebih banyak mahasiswa umum yang bisa jadi juga kurikulum agamanya tidak seperti IAIN  dulu. 

Apakah itu artinya UIN Bandung tidak perlu khawatir mengenai hasil survei ini?

Tentu saja harus khawatir. Saya menyebutnya kita telah mendapatkan lampu kuning, semi-bahaya. UIN Bandung harus memeriksa ulang seluruh proses pembelajaran dan pembinaan mahasiswa. UIN Bandung harus kembali pada khittahnya, mengurusi mahasiswa. Bisa jadi akhir-akhir ini dosen dan lembaga sibuk mengurusi publikasi jurnal yang harus terindeks scopus sehingga lupa fungsi dasarnya. Sekali lagi, kita berada di ambang bahaya. 

Apakah diperlukan peninjauan ulang kurikulum?

Bisa jadi begitu. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi panduan penyusunan kurikulum, sebenarnya memberikan peluang untuk memasukkan orientasi keberagamaan yang toleran. Setiap prodi harus menyusun capaian pembelajarannya dengan mempertimbangkan 4 hal: sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, lalu wewenang dan tanggung jawab. Toleransi dan cara beragama yang moderat bisa masuk dalam pertimbangan “sikap dan tata nilai” yang harus memuat jati diri bangsa dan negara Indonesia, yang kemudian menjadi wewenang dan tanggungjawab dosen dan mahasiswa saat berada di tengah masyarakat

Di samping itu, mata kuliah agama harus diajarkan secara menyeluruh dan tidak hanya pada aspek normatif saja, harus juga menyentuh aspek historis. Fenomena akhir-akhir ini saat ada orang yang menyalahkan Imam Syafii dengan menggunakan hadits-hadits Bukhari-Muslim, menunjukkan mereka tidak belajar aspek historis dari ajaran Islam. Aspek historis itu penting agar apa yang diterima sebagai ajaran Islam tidak dianggap semuanya sebagai wahyu ilahiah. Hadits-hadits misalnya, sangat historis karena itu tak semua hadits dianggap benar.

Apa yang keliru dalam proses pembelajaran di UIN Bandung selama ini?


UIN Bandung itu dulunya IAIN. IAIN itu dibangun oleh para ulama, Ketua Panitianya KH Muiz Ali yang saat itu, tahun 1968,  menjadi ketua Partai NU Wilayah Jawa Barat. Para ulama ingin UIN itu menjadi ma’had ‘ali yang “mensarjanakan ulama” dan “mengulamakan sarjana”. Santri-santri dari pesantren diharapkan bisa jadi ulama-sarjana yang menguasai agama Islam dengan baik sekaligus ilmu modern dengan baik juga. Lalu, siswa-siswa dari sekolah umum yang lebih siap jadi sarjana melalui UIN harus juga menjadi ulama, ya paling tidak, mewarisi karakter ulama. Spirit ini yang dilupakan. Spirit ulama pesantren yang mendukung NKRI dilupakan, spirit ulama yang beragama secara santun juga mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, UIN harus melakukan reformasi cara pembelajaran yang mengenalkan mahasiswa pada kultur pesantren.


Maksud dari pengenalan kultur pesantren bagaimana?

Mahasiswa UIN itu belajar fiqh, kalam, hadits, namun tidak mengenali kitab kuning seperti Safinah dan Qomi’ Thugyan, mereka hanya belajar dari buku. Cara pembelajaran pesantren itu tuntas, misalnya santri yang khatam Safinah dianggap lulus materi fiqh, tidak ada nilai A, B, atau C. Ukurannya khatam dan paham atau tidak? Ini yang membuat lulusan pesantren jadi memiliki pemahaman yang utuh. Sementara cara pembelajaran modern hanya mengandalkan penguasaan materi ajar dengan toleransi pemahaman bagus nilai A, kurang bagus nilai B, agak bagus nilai C. Lha, belajar agama kok mentolerir yang kurang bagus? Hasilnya ya seperti sekarang ini. 


Hal lain dari kitab kuning adalah belajar menghargai perbedaan. Kalau kita baca kitab kuning, cara pengambilan kesimpulan mengenai satu masalah dimulai dengan peninjauan atas pendapat-pendapat yang ada dulu, baik yang pro atau kontra. Semua pendapat dihargai sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan pilihan penulis kitab kuning. Jadi para pembaca kitab kuning diajari menghargai perbedaan pendapat sekaligus diajari memposisikan pendapatnya sebagai salah satu pendapat saja, bukan satu-satunya pendapat yang benar. Ini yang tak ditemukan dalam kultur modern. 

Kalau UIN kembali pada kultur pesantren, apa sumbangannya pada NKRI?

Akan muncul mahasiswa yang memiliki kearifan seperti para kyai pesantren yang tahu bersyukur dan menghargai perbedaan. Logika beragamanya juga lurus dan ikhlas, tidak emosional. 

Contoh logika emosional dalam beragama seperti apa?

Misalnya tulisan yang disebarkan HTI. “Indonesia ini milik Allah” lalu “Kalau tidak mau berhukum dengan hukum Allah, keluar dari bumi Allah”. Dari situ dibangun kesimpulan, Indonesia harus menjadi negara Islam dan menolak Pancasila. Itu kan logikanya tidak lurus. Saya akan kasih contoh sederhana, istri saya adalah milik Allah sama seperti wanita atau manusia manapun. Namun saya telah akad nikah dengannya, ia tak bisa jadi dimiliki oleh lelaki lain dengan alasan apapun. Bangsa ini sudah berakad dengan para ulama pendiri bangsa menjadi NKRI, jadi tak mungkin dikawin oleh bentuk negara lain. Apapun alasannya, HTI tak bisa diterima, harus dilawan.

Bagaimana masa depan UIN dan cara beragama umat Islam Jawa Barat?

Jika peran UIN ditingkatkan seperti peran Al-Azhar di dunia Islam, cara keberagamaan kita akan semakin baik. Saya bermimpi UIN bisa seperti Al-Azhar, apapun masalah keislaman yang dihadapi umat, UIN Bandung menjadi rujukannya. Jika itu terjadi, dengan syarat UIN kembali menggunakan kultur pesantren, Insya Allah ummat Islam Jawa Barat akan toleran. Akan silih asih, silih asuh, silih asah, dan silih wawangi.




Kamis 16 Mei 2019 2:31 WIB
Sistem Pemilu Kita Transparan, Susah Dicurangi!
Sistem Pemilu Kita Transparan, Susah Dicurangi!
Juri Ardiantoro
Pemilu 2019 telah berlalu. Hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan calon presiden dan calon presiden 01 atau 02 yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. Namun, fakta di lapangan, sebelum pengumuman keputusan itu dilakukan, ada pihak yang mengklaim telah menang dan meminta pasangan lain didiskualifikasi. Pasalnya, menurut klaim tersebut, pemilu kali ini penuh dengan kecurangan. 

Apa dan bagaimana pemilu 2019 ini, apakah pemilu bisa dicurangi? Kenapa narasi seperti itu mengemuka? Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarai Juri Ardiantoro di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (13/5) dan dilanjutkan pada Rabu (15/5).

Juri adalah komisioner KPU Pusat periode 2012-2017. Di tengah mengemban amanahnya, pada 2016 ia menjadi Ketua KPU Pusat menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal. Juri pun memimpin KPU Pusat hingga 2017. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi anggota KPU DKI Jakarta periode 2003–2008. Ia sempat menjadi ketuanya pula menggantikan ketua sebelumnya yang tersangkut korupsi. Dengan demikian, ia termasuk salah seorang yang mengetahui seluk-beluk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, setidaknya pada 2019 ini. 

Berikut petikan wawancaranya: 

Berdasarkan perhitungan sementara, menunjukkan telah ada pemenangnya, tapi narasi kecurangan begitu ramai di publik, terutama di media sosial. Bagaimana pendapat Anda melihat penyelenggaraan pemilu 2019 ini? 

Begini, dalam setiap pemilu pasti ada masalah. Namanya saja pemilu, ada persaingan, kontestasi memperebutkan kekuasaan. Orang-orang yang terlibat, berburu kekuasaan itu pasti ada usaha-usaha yang kadang-kadang menimbulkan konflik atau masalah. Itulah makanya pemilu dibuatkan banyak aturan, banyak rule of the game supaya persaingan itu ada dalam jalur tertib. 

Yang kedua, aturan pemilu juga menyediakan banyak sekali aturan maupun kelembagaan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Karena tahu dalam pemilu ada masalah, maka dibuatlah banyak aturan maupun lembaga yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah. Makanya dalam sejarah pemilu kita atau dari pemilu ke pemilu persaingan bisa begitu keras, semua orang terlibat dalam persaingan itu, tapi begitu diketahui pemenangnya, atau ditetapkan pemenangnya, semua pihak mengerti, mengetahui dan mengakui bahwa proses pemilu sudah selesai dan ada yang menang dan ada yang kalah. 

Nah, yang unik dari pemilu yang sekarang ini, terutama pilpres ini, begitu quick count dan real count itu menunjukkan ada pemenangnya, tidak serta merta konflik atau pertentangan atau keruwetan ini berhenti sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi, situasi lapangan sekarang ini masih saja sangat keruh karena adanya orang-orang atau pihak-pihak merasa pemilu ini bermasalah. 

Nah, yang menjadi catatan juga adalah para pemrotes ini atau pihak-pihak yang keras terhadap hasil pemilu ini bukan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pemilu, misalnya partai politik. Partai politik cenderung bersikap menghormati dan menunggu proses hasil pemilu tanpa melakukan usaha atau gerakan-gerakan yang secara demonstratif ingin mengatakan bahwa pemilu ini curang bahkan ingin mendiskualifikasi calon lain. 

Itu artinya persoalannya melebar mulai dari tuduhan kecurangan sampai pada tuntutan mendiskualifikasi. Ini kan tidak bisa dipahami sebagai hal yang biasa yang didasarkan pada fakta-fakta kecurangan. Tidak oleh itu, tapi saya membaca ada situasi yang melampaui dari sekadar mengatakan ada kecurangan karena kalau ada bicara soal kecurangan harus dituntut dimana kecurangannya. Yang kedua, siapa pelaku kecurangan itu. Apa kecurangan hanya didominasi oleh satu pihak sementara pihak lain tidak melakukan kecurangan? Yang ketiga harus bisa membuktikan fakta-fakta, data-data yang menunjukkan kecurangan. 

Selama ini, keruwetan yang muncul di publik karena narasi-narasi kecurangan, bukan oleh data kecurangan-kecurangan. Kalaupun bisa dianggap data itu karena informasi sepotong-sepotong, video dipotong-potong, kemudian dibuat narasi telah terjadi kecurangan. Bahkan disebut kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, menurut saya, itu problem serius yang bukan sekadar soal pemilu, bukan sekadar kontestasi, bukan sekadar perebutan kekuasaan, menurut saya, ada elemen lain, ada unsur lain, sentimen lain, tapi perlu diteliti lagi. Perlu dicek lagi. Ini asumsi, adanya sekelompok orang di luar elemen pemilu ini yang mencoba menggunakan arena pemilu ini untuk menitipkan atau menumpang untuk kepentingannya. 

Bisa disebutkan, kelompok mana itu? 

Kelompok ini, kalau Andi Arief menyebutnya setan gundul. Saya tidak bisa menyebut siapa kelompok itu, tetapi bisa juga ditelisik dari dua indikator, yaitu ideologi dan kekuatan politik. Misalnya mana kelompok ideologi yang berkepentingan untuk menjatuhkan Jokowi. 

Ada "balas dendam" karena ormas tertentu dibubarkan misalnya?

Mmm...banyaklah sebabnya. Jokowi kemudian dipersepsi sebagai anti-Islam, kriminalisasi ulama. Bahkan ada sebagian yang menyebut Jokowi keturunan PKI dan lain-lain. Semua itu itu narasi yang dibangun dan dibuat untuk menjatuhkan Jokowi, yang sama sekali tidak bisa dibuktikan, tetapi sebagian masyarakat percaya. 

Nah, elemen kedua, di samping ideologi, kita juga bisa dicek kekuatan-kekuatan politik lama yang mungkin berusaha masuk mencari jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Ketika berkontestasi melalui arena pemilu tidak bisa, mereka bisa melalui menumpang di arena politik itu.

Apa mereka bagian dari Orde Baru? 

Ya misalnya, unsur-unsur politik lama, Orde Baru atau anasir-anasirnya. Saya tidak bisa membuktikan, tapi kita bisa sama-sama mengeceknya. Makanya kemarin anak-anak aktivis 98 membikin peringatan momentum 12 Mei, temanya adalah soal Orde Baru. 

Kalau misalnya ada penumpang gelap, dan partai politiknya sudah relatif menerima, tapi kenapa partai politik ini seolah membiarkan dan bahkan menikmati adanya penumpang gelap itu? 

Partai politik itu kan satu entitas satu sisi dia bisa mengetahui fakta itu benar, tapi dia tidak mau melawan fakta itu karena mengganggu posisinya atau dukungan konstituennya. Dia enggak mau bicara terus terang karena kalau terus terang, sebagian konstituennya akan lari untuk pemilu yang akan datang atau moment-moment politik yang butuh dukungan publik. Jadi, sesuatu yang biasa dan wajar saja. 

Bagaimana setelah ditetapkan pemenangnya oleh KPU pada 22 Me nanti? Lalu bagaimana jika ada kalangan yang masih menolak dengan dalih kecurangan? 
 
Tahapan pemilu selesai itu saya kira akan sangat krusial dan mengurangi secara signifikan gerakan yang menolak hasil pemilu. Narasi kecurangan akan tetap ada, tapi saya kira pelan-pelan akan menyusut. 

Isu people power itu bagaimana? 

Kan bagi kontestan pemilu masih ada beberapa tahapan, bisa melakukan protes di Bawaslu selama proses ini belum sampai pada penetapan. Begitu penetapan, mereka akan berjuang untuk hal yang sama di Mahkamah Konstitusi. Jadi, kemungkinan ujungnya di Mahkamah Konstitusi pada akhir Juni yang akan datang. Akhir Juni itu diagendakan sidang pilpres sudah selesai. 

Tadi menurut Anda, narasi kecurangan karena disinformasi dari penyelenggaraan pemilu? 

Penyelenggaraan pemilu pasti ada kelemahan baik dari sisi kapasitas, dari sisi manajemen, tapi itu kan bagian dari sesuatu yang selalu ada. Tapi itu tidak terkait langsung dengan suara. Hanya persoalan tampilan, manajemen, bukan integritasnya. Jadi, boleh mengkritik penyelenggara, tapi tidak bisa ini dikaitkan untuk merugikan pihak tertentu. 

Kenapa bisa dikatakan seperti itu? 

Itu yang saya tahu, dan saya sejak awal di situ. Justru sistem yang dibuat KPU itu sangat kuat, sangat transparan, dan sangat memadai untuk mencegah kecurangan-kecurangan. 

Kenapa pengetahun seperti itu tidak menjadi arus utama? 

Ini soal manajemen, soal komunikasi publik. Makanya saya pernah statement di publik kan mengapa kita harus percaya hasil pemilu. Saya jelaskan tiga hal. Satu, aturan-aturan pemilu itu sangat lengkap. Kedua, terdapat mekanisme yang membuat orang tidak bisa curang. Banyak sekali. Ketiga, kalau ada orang yang berbuat curang, ada aturan ada lembaga yang bisa dengan gampang menyelesaikannya. Itu tiga elemennya untuk informasi kepada masyarakat bahwa pemilu kita ini susah untuk curang. 

Bagaimana dengan tuduhan kecurangan padahal ada C1 di tangan beberapa pihak? Apa C1 bisa dimanipulasi, misalnya digandakan? 

C1 itu bagaimana mau digandakan? Satu, itu ditulis manual dan diumumkan. Bukan hanya di lapangan, tapi di-publish di  internet, di-scan. C1 salinannya diberikan kepada seluruh saksi. C1 diberikan kepada pengawas. Kalau ada yang menggandakan, pasti ketahuan atau yang memalsukan, enggak bisa karena C1 asli itu ada hologram tersembunyi yang tidak bisa orang baca dan kalau ada masalah, bisa dibaca dengan alat baca tertentu.  

Lalu kenapa masih banyak yang percaya kepada narasi kecurangan?

Masyarakat percaya kepada narasi curang itu adalah kelanjutan dari kampanye sebelumnya untuk mendelegitimasi calon yang menang. Makanya jalannya macam-macam, KPU dulu. Karena sudah tahu kalah, KPU-nya dibilang curang. Itu kan sebetulnya narasi-narasi yang dibangun dan kemudian itu dibungkus oleh isu-isu yang mudah ditangkap masyarakat, isu agama, ideologi dan lain-lain. Jadi, sebetulnya sama saja narasinya sejak awal sampai hasil pemilu. 

Bagaimana menurut Anda terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal? Apa pemilu serentak ini perlu diubah?

Banyaknya KPPS yang meninggal dianggap sebagai akibat pemilu serentak. Bisa jadi karena soal tata kelola yang enggak pas. Misalnya soal rekrutmennya yang harus diperbaiki, kualitas KPPS, hingga manajemen di lapangan. Oleh karena itu Banyaknya kritik terhadap pemilu serentak tidak lantas meninjau keserentakannya.  Evaluasi menurut saya tidak mesti harus buru-buru menghapus pemilu serentak, tapi pastikan apakah model keserentakan yang harus ditinjau satu sisi, dan di sisi yang lain ada soal tata kelola atau manajemen pemilu yang harus dievaluasi atau diubah.

Di akar rumput terjadi semacam gesekan. Supaya terjadi rekonsiliasi dengan segera harus bagaimana? 

Rekonsiliasi itu penting untuk menjaga kewarasan publik. Publik jangan sampai terlalu lama dicekoki oleh informasi yang sesat, yang hanya diproduksi oleh politik kepentingan. Rekonsiliasi itu sebetulnya untuk mengikis usaha-usaha yang membelah masyarakat, terutama dari sisi penyadaran masyarakat. Kedua, masyarakat harus diajak dan menyadari agar tidak mau diprovokasi dalam permainan politik elite. Nah, rekonsiliasi juga harus ada di level elitenya juga. Elite politik. 

Nah, di level elite ini kadang, rekonsiliasi itu sering diartikan dengan akomodasi. Maka, proses akomodasi ini juga harus dipilah mana akomodasi yang mengarah kepada sistem penguatan pemerintah presidensial ini, serta mana orang-orang atau pihak-pihak yang merusak sistem ini ke depan. Jadi, akomodasi ini bisa dilakukan untuk memperkuat sistem politik atau pemerintahan yang akan datang. 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG