IMG-LOGO
Nasional

Di Harlah Ke-47 DMI, Kiai Said Sebut Islam Tekankan Kualitas

Rabu 17 Juli 2019 15:0 WIB
Bagikan:
Di Harlah Ke-47 DMI, Kiai Said Sebut Islam Tekankan Kualitas
Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdaltul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah menekankan kualitas bukan legal formal. Artinya tidak hanya tertumpu pada simbol melainkan peran Islam itu sendiri termasuk fungsinya. Makanya, menurut Kiai Said dalam ayat Al-Qur’an tidak tertulis ummatan Islamiyah melainkan ummatan wasathiyah

“Allah dalam hal ini menekankan kualitas, bukan hanya berpikir legal formal, bukan hanya simbol tapi peran, fungsi, dan kualitas yaitu agar litakuunu syuhada’a alannas,” ucap Kiai Said saat menjadi pembicara pada kegiatan Halal bi Halal dan Seminar Sehari dalam rangka Haralah ke-47 Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, Rabu (18/7).

Artinya, sambung Kiai Said, peran yang dimaksud dalam Al-Qur’an tersebut yakni suhudan diniyan, hadhoriyan, tsaqofiyan, iqtishodiyan, adiyan, dan siyasiyan. Yaitu mengutamakan peran agama, peran budaya, peran peradaban, peran teknologi, peran ekonomi dan peran politik serta peran lain yang bisa menghidupkan suasana berbangsa dan bernegara. 

Ia menjelaskan, saat Nabi Muhammad hijrah ke Yatsrib atau Kota Madinah, Nabi menyaksikan berbagai komponen yang hidup secara bersamaan. Di Kota tersebut Nabi dihadapkan tiga komponen penduduk antara lain pendatang (muhajirin), Ansor (pribumi) dan non-Muslim. 

Ketua Umum PBNU dua periode ini menjabarkan bagaimana sikap Muhajirin, Ansor dan non-Muslim memimpin pemerintahan di Madinah. Menurutnya, penduduk Muhajirin merupakan penduduk Makkah yang kaya raya namun mereka menjadi fakir ketika menjadi penduduk Madinah. 

Namun, pribumi yaitu Ansor bergotong royong membantu Muhajirin tanpa ada unsur kepentingan, mereka menolong Muhajirin dengan ikhlas dan tulus. Termasuk sikap kepada penduduk yang tidak beragama Islam. 

“Pribumi (Ansor), orang-orang yang telah menyiapkan segalanya, fasilitas, mental untuk menyambut muhajirin, mereka ikhlas mempersiapkan segalanya untuk menyambut dengan tulus ikhlas tidak punya kepentingan apa-apa,” ujarnya. 

Bahkan, kata kiai alumnus Universitas Ummul Qurro Makkah ini, orang orang Yahudi di Madinah terdiri dari tiga suku yakni suku Bani Qoinuko (pencari emas) Bani Quraizah (petani) bani Nadir (pekerja). Melihat dinamika tersebut, Nabi Muhammad menegaskan bahwa pendatang, pribumi dan non-Muslim semuanya adalah umat. 

“Muslim pendatang Muslim pribumi asalkan satu cita-cita maka sesuggguhnya, maka semuanya satu umat oleh karena itu Nabi Muhammad tidak pernah memproklamasikan berdirinya negara Islam, konstitusi berdasarkan agama dan tidak pernah memproklamasikan negara berdasarkan suku, melainkan negara madinah,” tuturnya. 

Nabi Muhammad kemudian menjalankan pemerintahannya tanpa pandang bulu, semua sama di mata hukum. Pada saat itu juga tidak ada permusuhan kecuali bagi yang suka melanggar hukum. “Sistem itu namanya muwathonah,” ucapnya.

Hadir pada pertemuan itu sejumlah tokoh antara lain, Ketua Umum DMI yang juga Wakil Presiden RI H.M Jusuf Kalla, Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum PP DMI KH Masdar F Mas’udi.

Hadir juga Direktur Pusat Studi Al-Qur'an dan mantan Menteri Agama M. Quraish Shihab, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua Umum Mathla’ul Anwar KH Ahmad Sadeli Karim, Ketua Umum PUI KH Nazar Haris, Ketua Umum Al-Wahsliyah Yusnar Yusuf, Ketua Umum Persis KH Aceng Zakaria, Ketua Umum DDI Muhammad Siddik, Ketua DPP Tarbiyah Perti M. Baharun dan pengurus MUI KH Masduki Baidowi. (Abdul Rahman Ahdori/Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Rabu 17 Juli 2019 23:30 WIB
Sarbumusi Minta Kapolri dan Kemenaker Selesaikan Pelanggaran PT Bangun Indoparalon Sukses
Sarbumusi Minta Kapolri dan Kemenaker Selesaikan Pelanggaran PT Bangun Indoparalon Sukses
Presiden DPP K Sabumusi NU, H Saiful Bahri Anshori (kanan)
Jakarta, NU Online
Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (K Sarbumusi NU) Syaiful Bahri Anshori mengecam dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Bangun Indoparalon Sukses (MPOIN) Jember Jawa Timur yang tidak membayar upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku tahun 2019 dan melakukan PHK kepada para pekerja.

"Perusahaan telah pelanggaran terhadap ketentuan UU.13/2003 Pasal 90 ayat 1 dan pasal 185 dan perusahaan telah melakukan PHK secara sewenang-wenang. Ini merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan," ungkap Syaiful, Rabu (17/7).

Dalam rilis yang diterima NU Online, Syaiful menjelaskan bahwa PT Bangun Indoparalon Sukses (MPOIN) juga telah melakukan pelanggaran berupa menghalang-halangi pendirian serikat buruh di perusahaan. 

"Kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia saya minta untuk segera menindaklanjuti dengan tegas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan seperti menghalang-halangi pendirian serikat buruh dan pelanggaran hubungan industrial," sambungnya.

Syaiful menduga sikap yang dilakukan oleh perusahaan di backup oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada Kapolri untuk menindak tegas oknum yang bermain di balik kasus pelanggaran yang dilakukan PT Bangun Indoparalon Sukses.

"Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk menindak dengan tegas kepada oknum kepolisian yang membackup pelanggaran yang dilakukan perusahaan PT Bangun Indoparalon Sukses (MPOIN) Jember dan juga untuk menindak dengan tegas pelanggaran Pidana Union Busting (pemberangusan serikat pekerja) melalui desk pidana Ketenagakerjaan di Polri," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR RI tersebut meminta kepada Komisi IX DPR RI untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pekerja dan pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan dengan nyata-nyata melakukan Union Busting dan penolakan keberadaan serikat pekerja oleh Perusahaan PT Bangun Indoparalon Sukses (MPOIN) Jember.

"Kita juga ingin komisi IX DPR RI turun tangan menyelesaikan kasus ini, agar tidak berlarut-larut kasusnya," tandasnya. 

Dikatakan, apa yang dilakukan K Sarbumusi NU merupakan bentuk perhatian dan perlindungan pekerja untuk mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. (Red: Muiz)
Rabu 17 Juli 2019 20:0 WIB
Kurangi Zat Kimia hingga 95 Persen, PBNU Minta Pemerintah Dukung Inovasi Tembakau Alternatif
Kurangi Zat Kimia hingga 95 Persen, PBNU Minta Pemerintah Dukung Inovasi Tembakau Alternatif
Jakarta, NU Online
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kepada pemerintah untuk merespon perkembangan inovasi produksi tembakau alternatif. Respon pemerintah penting untuk memfasilitasi proses produksi tembakau sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

“Pemerintah belum memberi jaminan hukum yang memadai baik untuk kepentingan perlindungan publik maupun dunia usaha yang memproduksi inovasi produk tembakau alternatif,” kata Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad seperti rilis yang diterima NU Online, Rabu (17/7). 

Pernyataan itu kata Rumadi sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) ALim Ulama dan Konferensi Besar NU pada akhir Februari 2019 lalu mengenai produk tembakau alternatif. 

“Produk tembakau alternatif merupakan hasil pengembangan dari inovasi teknologi di industri hasil tembakau (IHT). Produk ini, menurut riset ilmiah di negara maju, berpotensi mengurangi zat kimia berbahaya hingga 95 persen dibandingkan rokok konvensional,” tuturnya. 

PBNU menurut Rumadi mendukung penuh jika hal itu akan memunculkan kebermanfaatan untuk masyarakat. Dalam konteks fikih Islam, lanjut Rumadi, mengembangkan ilmu pengetahuan melalui inovasi teknologi yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat sangat dianjurkan. 

Jika terjadi tarik menarik antar pemangku kepentingan, Lakpesdam berharap pemerintah tidak ragu sebab regulasinya sudah tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 156 Tahun 2018 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 

Dosen di Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini meyakini produk tembakau alternatif lebih banyak memberikan manfaat ketimbang keburukan (mudaratnya). Dalam hal ini PBNU tidak sembarangan, sebelumnya Lakpesdam telah melakukan kajian mendalam  itu bisa digali dari hasil kajian Lakpesdam melalui buku berjudul FikihTembakau – Kebijakan Produk Tembakau Alternatif di Indonesia.

”Dari aspek ekonomi, hasil kajian juga menunjukkan bahwa kehadiran produk inovasi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan industri tembakau, terutama petani-petani dari kalangan NU,” tuturnya. 

Intinya, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya belum menanggapi serius terhadap produk tembakau alternatif. Hal ini terbukti dengan masih minimnya kajian-kajian ilmiah dan pusat-pusat penelitian. 

Perspektif pemerintah sampai saat ini masih terkait cukai dan kesehatan. Tetapi, paradigma untuk mengurangi risiko orang terhadap bahaya merokok belum juga dilakukan. 

“Oleh karena itu NU memandang penting riset-riset mengenai produk tembakau ini perlu dilakukan. Kedua, memastikan bahwa kalau dikembangkan produk tembakau alternatif ini perlu perlindungan yang kuat, serta diperlukan aturan yang mengatur penggunaan dan promosi hanya untuk perokok di atas usia 18 tahun, hal ini penting untuk melindungi generasi muda," ujar Rumadi. (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)

Rabu 17 Juli 2019 19:15 WIB
Guangdong Islamic Association Jelaskan Perkembangan Islam di China
Guangdong Islamic Association Jelaskan Perkembangan Islam di China
Jakarta, NU Online
Guangdong Islamic Association Wang Yu Xia menceritakan bagaimana situasi keagamaan di Tiongkok. Menurutnya, perkembangan Islam di China kian membaik berbagai regulasi yang berpihak kepada Muslim pun telah diberlakukan sejak puluhan tahun yang lalu. 

Ia menuturkan kebebasan beragama di China mendapat respon positif dari pemerintah sehingga umat islam di China dapat beribadah secara tenang. Bahkan, di setiap kota telah terbentuk asosiasi umat Islam. 

“Pemerintah China mempersilahkan orang memilih keyakinannya masing-masing, hal itu tentu berpegang pada prinsip dasar keagamaan bahwa negara memiliki kebebasan menganut agama tertentu,” kata Wang Yu Xia saat menjadi pembicara bedah buku Islam Indonesia dan Islam China di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Umat Islam China lanjut Wang Yu Xia, hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dengan suasana kerukunan yang positif. Mereka hidup berkeluarga dengan berbagai aktivitas keagamaannya masing masing. 

Wang Yu Xia menceritakan bagaimana proses Islam masuk ke China ratusan tahun silam, kata dia, proses islamisasi China ada pengaruh besar orang Arab yang berdagang di China. Atas nilai sejarah itulah kemudian Islam China bisa berkembang dan bertahan di negeri Tirai Bambu tersebut. 

“Di sana ada tempat tempat halal, kambing sapi diproses secara halal, di sana ada perayaan hari raya Idul Fitri dengan tenang sama dengan negara lain,” tuturnya. 

Ia mengapresiasi terhadap PCINU Tiongkok yang mau menggali konsep islam di China kaitannya dengan Islam di Indonesia. Ia bersyukur buku itu bisa diluncurkan sehingga perkembangan Islam di China bisa diketahui oleh masyarakat lain. 

Seperti diketahui, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok menggelar Bedah Buku ‘Islam Indonesia dan Islam China’ di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Rabu (17/7). Kegiatan dalam rangka mendiskusikan bagaimana konsep Islam yang berkembang di Tiongkok dan hubungannya dengan konsep Islam Indonesia. Terutama Islam yang dikembangkan oleh kiai kiai NU. 

Hadir pada kegiatan itu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Perwakilan Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia Yahya Sutarya, Ketua PCINU Tiongkok Nurwidiyanto, dan sejumlah pengurus PBNU serta ratusan kader muda NU dari berbagai daerah. 

Sebagai pembedah antara lain, Rais Syuriah PCINU Tiongkok KH Imron Rosyadi, Guangdong Islamic Association Wang Yu Xia, Ketua Umum Persatuan Alumni Tiongkok untuk Indonesia (Perhati) Sugeng Rahardjo dan Jurnalis Kompas Iwan Santoso. 

Ketua PCINU Tiongkok Nurwidiyanto mengatakan buku tersebut disusun anak anak muda NU yang sedang belajar di Tiongkok, China. Ia menjelaskan, buku tersebut berbicara mengenai pengalaman keagamaan, keislaman, pendidikan sosial, budaya, politik, ekonomi dan perkembangan teknologi  di negeri tirai bambu. (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG