IMG-LOGO
Daerah

Cegah Pernikahan Dini, Sekolah IBU Buat Kontrak Larangan Menikah

Kamis 18 Juli 2019 10:30 WIB
Bagikan:
Cegah Pernikahan Dini, Sekolah IBU Buat Kontrak Larangan Menikah
KH Muhammad Hafidi mendampingi Bupati Jember, Faida meneken ‘Kontrak Sekolah’

Jember, NU Online
Secara umum kualitas pendidikan wanita pedesaan di Jember, bahkan juga mungkin di Indonesia,  masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah budaya pernikahan dini. Malah terkadang belum lagi lulus SMP, wanita di desa sudah harus menjalani pernikahan. Realitas tersebut memantik keprihatinan dari pembina Yayasan Pendidikan Islam Bustanul Ulum (IBU), Desa/Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Jawa Timur, KH Muhammad Hafidi.

Menurutnya, selain persoalan ekonomi, pernikahan dini memang menjadi mimpi buruk yang kerap menghempaskan impian wanita untuk merengkuh pendidikan yang laik. Setinggi apapun cita-cita yang mereka usung, namun tak jarang harus kandas di tengah jalan menyusul adanya ‘paksaan’ untuk menikah lebih awal.

“Sejak awal ini (pernikahan dini) memang menjadi perhatian sekaligus keprihatinan kami. Pernikahan dini  menjadi budaya di desa-desa, termasuk di sekitar kami. Makanya bagi pelajar yang sekolah di sini, wajib mengikuti aturan, yaitu tidak boleh menikah sebelum lulus,” tukasnya kepada NU Online di sela-sela penanda tanganan ‘kontrak sekolah’ oleh para wali murid SMP dan SMK IBU di lapangan kompleks Yayasan Pendidikan IBU, Desa/Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, Rabu (17/7).

Ketua Komisi D DPRD Jember itu mengakui, untuk menghapus kebiasaan pernikahaan dini agak susah karena menyangkut pola pikir masyarakat. Mereka masih beranggapan bahwa meskipun pendidikan wanita tinggi, namun ujung-ujungnya tugas yang dia emban tak jauh-jauh dari kasur, sumur, dan dapur alias menjadi ibu rumah tangga. Oleh karena itu, lanjut Kiai Hafidi, mereka perlu terus menerus diberi pemahaman yang gamblang tentang  teks-teks keagamaan terkait dengan kewajiban hamba Allah untuk mencari ilmu dan kegunaannya.

“Untuk jangka pendek, mereka (wali murid) harus teken kontrak sekolah yang salah satu isinya adalah larangan menikahkan anaknya sebelum lulus sekolah,” terangnya.

Kontrak sekolah tersebut bersifat mengikat. Artinya bagi siswa-siswi yang melanggar aturan terkait pernikanan dini, harus berhenti dari SMP atau SMK IBU. Kebijakan tersebut secara konsisten  sudah diterapkan sejak awal. Sebab Kiai Hafidi tak ingin jika ada pelanggaran itu didiamkan,  misalnya akan menjadi  virus yang bisa merangsek ke siswa-siswi lain di sekolah yang gratis tersebut.

“Itu bukan tanpa tantangan, karena beberapa kali kami didatangi wali murid yang memprotes kebijakan itu. Ya kami beri pilihan, kalau mau lanjut sekolah di kami tunggu lulus untuk menikah, atau berhenti sekolah agar bisa menikah,” urainya. (Aryudi AR)

Tags:
Bagikan:
Kamis 18 Juli 2019 23:45 WIB
ISNU Kabupaten Blitar Gelar Uji Kompetensi
ISNU Kabupaten Blitar Gelar Uji Kompetensi
Uji kompetensi digelar PC ISNU Kabupaten Blitar.
Blitar, NU Online
Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Blitar, Jawa Timur bekerja sama dengan  Indonesia Kompeten mengadakan uji kompetensi. 

Kegiatan yang berlangsung Rabu (17/7) ini diikuti Pengurus Anak Cabang (PAC) dan PC ISNU, serta peserta umum. Acara berlangsung di Graha NU Blitar, Jalan Desa Jatinom, Kanigoro, Blitar.

"Dalam pelaksanaan kegiatan ini kami bekerja sama dengan  Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP Manajemen Wirausaha dan Produktifitas Merdeka atau MWPM,” kata Imam Maliki.

BNSP sendiri merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam penjelasannya, Imam yang juga sebagai ketua penyelenggara kegiatan mengemukakan bahwa uji kompeten sebagai ikhtiar dan prosedur. “Ya, agar  menjadi warga Indonesia kompeten di bidangnya,” tegasnya.

Ditanya mengapa harus memiliki kompetensi, Imam mengemukakan hal tersebut demi memastikan diterimanya para pekerja di dunia industri. “Agar skills kita diakui di dunia industri dan mengikuti standar yang ada,” jelasnya.

Imam mengemukakan bahwa sertifikasi sebagai hal yang tidak dapat dihindari. Justru dengan piranti tersebut keterampilan yang dimiliki seseorang mendapatkan pengakuan. 

"Hasilnya  menjadikan kita lebih dipercaya di dunia industri dan usaha," tambah Mohammad Subhan selaku panitia yang lain.

Dirinya mengungkapkan bahwa para peserta yang ikut dalam kopetensi terdiri dari para pelaku Usaha Mikro Kecil  dan Menengah atau  UMKM, pelajar , mahasiswa,  pofesional, guru, dosen, trainer, mentor hingga konsultan.

Panitia sendiri tak semata mencari keuntungan menggelar acara ini. "Kegiatan ini bersubsidi,” tegasnya.

Dengan mengikuti ujian, maka tidak semata keterampilan yang diperoleh. “Para peserta dapat memanfaatkan bimbingan dan konsultasi pra uji kompetensi,” kata Wakil Ketua PC ISNU Blitar tersebut

Demikian juga, sejumlah manfaat lain akan diperoleh. “Seperti jejaring dan informasi peluang usaha,” urainya.

Oleh sebab itu, diharapkan peserta akan mengikuti seluruh rangkaian hingga rampung. “Nantinya mereka juga menjadi mitra dan mendapat sertifikat uji kompetensi oleh negara bagi yang lulus," tandasnya. (Imam Kusnin Ahmad/Ibnu Nawawi)

Kamis 18 Juli 2019 22:0 WIB
Kemenag NTB Ajak Kepala Madrasah Jadi Pelopor Tangkal Radikalisme
Kemenag NTB Ajak Kepala Madrasah Jadi Pelopor Tangkal Radikalisme
Kabid Penmad Kemenag NTB, H Zamroni Aziz
Mataram, NU Online
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Kabid Penmad) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zamroni Aziz meminta seluruh kepala madrasah yang ada di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu untuk menjadi pelopor menangkal radikalisme dan paham anti Pancasila.

"Kita melihat akhir-akhir ini tindakan dan gerakan radikalisme serta anti Pancasila sudah mulai merambah hingga ke pelosok-pelosok desa. Karena itu, saya mengajak kepada pimpinan madrasah yang hadir untuk menbentengi para guru, karyawan hingga murid-muridnya untuk menangkal gerakan radikalisme dan anti Pancasila," ujar Zamroni.

Ajakan itu disampaikan saat dirinya menghadiri kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter, Deradikalisasi Wawasan Keagamaan dan Moderasi Islam bagi Kepala Madrasah, Guru dan Pengawas Madrasah di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, Kamis (18/7).

Dijelaskan, dalam kegiatan ini setidaknya ada 3 (tiga) variabel kunci yang bisa didiskusikan, yakni pendidikan karakter, deradikalisasi wawasan keagamaan, dan moderasi Islam. "Keseluruhan variabel tersebut menjadi peran dan tanggung jawab guru, kepala madrasah, dan pengawas untuk mentransformasi pesan yang terkandung dalam setiap variabel kepada siswa/siswi madrasah," tandasnya.

Dikatakan, lembaga pendidikan di lingkungan Kemenag harus menjadi pelopor gerakan anti radikalisme. Dirinya tidak ingin pendidik, karyawan, dan siswa di lingkungan Kemenag NTB ada yang terpapar faham radikalisme.

"Di samping juga harus menjadi teladan dalam implementasinya setiap hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan madrasah, dan masyarakat," ujar Zamroni yang juga Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor NTB ini.

Ia menegaskan, untuk mengatasi hal itu, maka pendidikan karakter menjadi sangat penting dan bisa melalui doktrin keluarga, sehingga guru dan masyarakat memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter siswa. "Pendidikan karakter bisa melalui sekolah dan keluarga, maka guru dan orang tua memiliki peran penting terhadap tumbuh kembang anak didik," bebernya.

Selain itu, lanjutnya, karakter akan memberikan warna dalam perilaku dan sikap sehari-hari, penguatan karakter menjadi penting karena menjadi basis prinsip dan akan mewarnai setiap keputusan yang diambil oleh seseorang.

"Usia sekolah adalah momentum terbaik untuk memperkuat karakter seseorang dan lembaga madrasah memiliki peran strategis dalam proses pengembangannya," pungkasnya. (Hadi/Muiz)
Kamis 18 Juli 2019 20:30 WIB
Membangun Kesadaran Berorganisasi di Luar Sekolah
Membangun Kesadaran Berorganisasi di Luar Sekolah
Majalengka, NU Online
Dalam membanguan organisasi di luar sekolah diperlukan tekad yang kuat karena banyak rintangan yang mengganggu aktivitas belajar. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara belajar dan aktivis. Dan, yang paling utama dari sosialisasi IPNU ke setiap sekolah berbasis NU yaitu untuk membentuk kepengurusan komisariat IPNU-IPPNU di kalangan sekolah.

"Membentuk kepengurusan Komisariat IPNU IPPNU di kalangan sekolah, khususnya Al-Mizan dan umumnya sekolah lain. Tidak hanya itu, melainkan untuk membentuk karakter pelajar yang berakhlakul karimah, kompeten, yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah," ujar Syifa Nahdillah Syaechu, Wakil Ketua PC IPNU Majalengka, Jawa Barat.

Berbicara pada acara Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Aula Pertiwi Komplek Pondok Pesantren al Mizan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Kamis, (18/7), Syifa mengatakan harapan dari kegiatan ini untuk menumbuhkan jiwa organisatoris pada siswa untuk kemajuan dirinya bangsa dan agama.

"Tidak hanya berorganisasi, akan tetapi memberikan motivasi pada siswa untuk selalu menjaga kebhinekaan dan Pancasila," ujarnya.

Menurutnya berorganisasi boleh saja, asal harus jelas dan bervisi dengan agama yang dipegang NU. "Selain itu  untuk memperkokoh pengenalan IPNU-IPPNU di tiap sekolah berbasis NU," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Islam Al Mizan, Herawati Aries Utami mengatakan kegiatan ini untuk memperkenalkan kepada para siswa baru tentang  oraganisasai di luar sekolah agar mereka siap dan sudah mengenal akan organisasi di luar sekolah.

"Beroragnisasi tidak harus di dalam sekolah tetapi juga di luar juga ada. Tetapi kita jangan asal masuk dan tidak tahu akan ideologi dari tiap organisasi," katanya.

IPNU-IPPNU dikatakan Herawati sangat tepat karena haluannya sudah jelas yakni sesuai dengan kebangsaan dan keagamaan sekaligus.

Salah satu peserta MPLS, Aditia, merasa terbantu dan termotivasi akan adanya organisasi di luar sekolah yang berbasis NU.

"Adanya organisasi di luar sekolah menjadikan saya termotivasi untuk ikut berperan di luar tetapi tidak meninggalkan tugas saya sebagai siswa yaitu belajar," ujar siswa kelas X ini. (Tata Irawan/Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG