IMG-LOGO
Nasional

Melalui PBNU, Organisasi Penyandang Disabilitas Dorong Pemerintah Bentuk Komisi Nasional

Kamis 18 Juli 2019 19:15 WIB
Bagikan:
Melalui PBNU, Organisasi Penyandang Disabilitas Dorong Pemerintah Bentuk Komisi Nasional
Aryani salah satu perwaklan organisasi Penyandang Disabilitas
Jakarta, NU Online
Sejumlah organisasi penyandang disabilitas mendorong pemerintah dan legislatif mendorong pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Kehadiran lembaga tersebut untuk memenuhi seluruh hak-hak kaum difabel. 

Perwakilan organisasi penyandang disabilitas yakni Pendidikan Jiwa Sehat (PJS) Yeni mengatakan masih ditemukan kejadian di berbagai tempat dan daerah yang tidak ramah terhadap kaum disabilitas. Pihaknya menyaksikan langsung berbagai kejadian tidak manusiawi dialami kaum difabel seperti pemasungan pemuda di Jawa Barat selama 19 tahun. 

Pernyataan tersebut diungkapkan Yeni saat menghadiri kegiatan Diskusi ‘Rancangan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-undang No 8 Tahun 2016’ oleh Lembaga Batsul Masa’il (LBM) PBNU di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Kamis (18/7).  

Ia merasa prihatin karena kaum disabilitas tidak mendapat hak-haknya sebagai manusia. Misalnya masih ada sekolah yang tidak menerima siswa difabel. Untuk itu, ia menginginkan PBNU ikut serta mendorong agar pemerintah menyetujui usulannya terkait pemenuhan hak kaum disiablitas yakni membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND). 

“Sejauh ini masih ada perbedaan pendapat organisasi disabiltas dan pemerintah yg menghendaki komisi ini, apakah independen atau tidak atau langsung di bawah presiden,” tuturnya. 

Belum ramahnya masyarakat terhadap kaum disabilitas itu kata Yeni bukan fiktif, karena selain beberapa tempat yang belum menyediakan fasilitas publik secara khusus bantuan sosial dari pemerintah-pun masih sangat minim. 

Kata dia, kaum difabel seharusnya mendapat bantuan khusus bukan dari Kementerian Sosial saja melainkan terintegrasi dengan semua pelayanan misalnya karena dia difabel maka bayar bus way gratis atau dapat potongan 70 persen. Dan itu berlaku untuk seluruh pelayanan sebab kaum-kaum difabel hampir rata tergolong tidak bekerja atau miskin. 

“Kaum difabel sering kali tak ada income, kedua biaya hidupnya mahal. Harusnya negara memberikan potongan harga,” ucapnya. 

Berdasarkan pengakuan masyarakat difabel, lanjut Yebi, mereka diperlakukan tidak baik oleh kalangan keluarga sehingga solusi yang tengah digodog PBNU harus terwujud. 

Senada dikatakan pengurus Yayasan Kita, Mahmud, pihaknya bersama organisasi disabilitas terus mendorong pemerintah untuk menyusun aturan yang memberikan solusi bagi kaum difabel. Namun, sampai saat ini belum begitu terlaksana dengan baik. 

Dulu kami encoba mendorong lahirnya UU Nomor 8, setelah selesai, kami sudah 4 tahun lebih kita mencoba menyusun draf dan RPP itu. Tapi masih kurang diperhatikan,” katanya. (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)

Bagikan:
Kamis 18 Juli 2019 23:0 WIB
M. Nuh Ungkap Nilai Strategis Wakaf
M. Nuh Ungkap Nilai Strategis Wakaf
Jakarta, NU Online
Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki perbedaan. Mohamad Nuh, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengungkapkan bahwa wakaf memiliki nilai strategis.

“Sangat beda dengan wakaf. Oleh karena itu punya nilai strategis luar biasa,” katanya saat ditemui di Bayt al-Qur’an, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (17/7).

Pasalnya, ia menjelaskan bahwa pengelola zakat, infak, dan sedekah bekerja pada dua sisi, yang menerima atau mengambil dan membagi hasil yang telah dikumpulkannya kepada para mustahik atau penerima sedekahnya.

“Sehingga kalau saya sebagai amil tugasnya menyalurkan. Sangat beda dengan wakaf,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009-2014 itu.

Sementara wakaf, menurutnya, tidak sekadar menerima dan menyalurkan hasil penerimaannya saja, tetapi juga mengelola dana tersebut agar menghasilkan nilai tambah. “Nazir bukan sekadar collecting dan distributing, tapi juga mengelola aset wakaf itu agar memiliki nilai tambah dan digunakan,” ujarnya.

Sebab, lanjutnya, prinsip dasar wakaf itu dana yang diterima oleh nazir tidak boleh hilang atau habis digunakan. “Begitu sampean mikir harta wakaf gak boleh habis, ini berarti untuk investasi, bukan untuk operasi,” jelasnya.

Nuh menjelaskan bahwa misi wakaf bukan konsumtif, tetapi produktif. Artinya, harta yang diwakafkan diharapkan dapat memberikan hasil, tidak habis begitu saja. Sebagaimana perusahaan, katanya, wakaf adalah capital expenditures yang tidak boleh habis.

“Kalau dalam perusahaan ada operational expenditures (opex) itu untuk operasi itu habis. Kalau capital expenditures itu investasi gak boleh habis. Gak boleh hanya untuk opex, capitalnya baiknya lebih besar,” katanya.

Ia membayangkan jika umat berinvestasi lebih banyak dengan pengelolaan wakaf yang baik, kesejahteraan itu betul di depan mata. Sebab, ia mengungkapkan bahwa sebagaimana dana abadi, wakaf itu tidak akan habis. Hal itulah, menurutnya, yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dan Universitas al-Qurowiyun, Fez, Maroko.

“Al-Azhar Kairo itu wakaf. Sebelumnya ada Al-Qorowiyun di Maroko tahun 800-an,” jelasnya.

Konsep inilah, katanya, yang kemudian diadopsi oleh kampus-kampus di negara-negara lainnya, seperti di Eropa dan Amerika, setelah hampir 10 abad setelahnya. “Baru tahun 1800-an ada Hamburg, Stanford, Oxford ada macem namanya indoment Fund. Itu sebetulnya mengadopsi aset wakaf di Al-Azhar dan Qurawiyun,” katanya, “Majunya MIT Stanford Harvard itu karena dana abadi,” imbuhnya. (Syakir NF/Abdullah Alawi)

Kamis 18 Juli 2019 21:30 WIB
PBNU Minta Semua Pihak Ramah terhadap Disabilitas
PBNU Minta Semua Pihak Ramah terhadap Disabilitas
Ketua PBNU KH Imam Azis
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdaltul Ulama (PBNU) KH Imam Aziz meminta seluruh pihak peduli kepada kaum disabilitas. Menurutnya, untuk itu, perlu mendorong advokasi khusus yang dilakukan PBNU mendukung hak hak disabilitas. 

Ia mengatakan, hal-hal pokok yang bisa segera dilakukan terkait disabilitas adalah menggeser paradigma bahwa kaum disabilitas adalah makhluk Tuhan yang sama dengan manusia pada umumnya. Namun ada kebutuhan yang berkaitan dengan situasi mental atau fisik. 

“Bukan kecacatan tapi sebuah kemampuan yang berbeda,” kata Kiai Imam Aziz saat menghadiri Batsul Masa’il di PBNU Jakarta Pusat, Kamis (18/7). 

Pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama tahun 2017 lalu persoalan disabilitas turut dibahas. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya NU untuk pemenuhan hak hak manusia yang mempunyai perbedaan dalam kemampuan. 

Dalam rekomendasinya, Munas NU telah mengamanatkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus terlibat penuh dalam menyelesaikan persoalan kaum-kaum disabilitas. Dengan seluruh kemampuan masing-masing lembaga masyarakat dan pemerintah terkait.  

“Misalnya Muslimat NU untuk mensosialisasikan kepada keluarga jika mengalami disabiltias keluarga tidak boleh didiskriminasi. Ini salah satu contoh dari NU sendiri. Kemudian di lembaga masjid dan pesantren dan sebagainya. Itu wajib memenuhi kebutuuhan yang diperlukan, kalau disablitas paling penting adalah peranan negara,” ucapnya. 

Sebenarnya pergeseran paradigma telah  terlaksana melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Tahun 1997. Namun, implementasinya masih banyak dikembangkan misalnya saat ini kelompok difabel berada di bawah naungan Kementerian Sosial, sementara organisasi disabilitas mintanya dibuat lembaga sendiri dengan alasan tidak terurus. 
 
Makanya PBNU melalui Lembaga Bahtsul Masa’il menyusun Rencana Program Pelaksanaan (RPP) Undang-undang untuk mencari terkait berbagai keluhan kaum disabilitas di Indonesia. Selain itu, cara yang dilakukan PBNU yakni dengan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga kemeterian terkait bahkan presiden. 

“Artinya pemenuhan hak-hak disabilitas misalnya untuk itu apa saja yang dubutuhkan, diurai satu persatu dan dituangkan di RPP untuk pendidikan misalnya. Saya kira ini PR yang besar karena jenis RPP-nya banyak, kebutuhan berbeda beda. Oleh karenanya perlu jeli mengenai rancangan itu supaya tidak terlewat,” tuturnya. (Abdul Rahman Ahdori)

Kamis 18 Juli 2019 20:0 WIB
Alumni STAN Buka Beasiswa bagi Yunior
Alumni STAN Buka Beasiswa bagi Yunior
Kegiatan mahasiswa peraih beasiswa alumni STAN.
Tangsel, NU Online
Kabar gembira untuk calon mahasiswa Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) 2019 yang berprestasi dan berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu secara finansial. Tahun ini bakal ada beasiswa angkatan bagi mahasiswa STAN dari para alumninya.

Program beasiswa alumni STAN sudah bergulir sejak 2014. Setiap tahunnya memberikan beasiswa kepada 15 orang terpilih. Sampai dengan saat ini sudah ada total 75 penerima beasiswa yang menerima manfaatnya.

"Alhamdulillah program beasiswa ini sudah memasuki tahun keenam. Sudah 75 mahasiswa yang kami berikan beasiswa untuk biaya hidup tiap bulan," kata Muhammad Roid selaku Direktur Beasiswa Alumni Ikatan Mahasiswa Nahdliyin (Al Iman) STAN tahun 2018/2019.

Besaran beasiswa yang diberikan, disesuaikan dengan biaya hidup di sekitar kampus Jurangmangu tiap tahunnya. Di PKN STAN meskipun biaya kuliahnya gratis, tetapi mahasiswa harus mencari sendiri biaya hidup sehari-hari.

Tidak hanya beasiswa saja, Al Iman juga menyiapkan program penunjang kreativitas untuk mahasiswa. Setiap bulannya ada pertemuan rutin dua kali dengan aktivitas yang berbeda-beda. Kegiatan yang sudah dilakukan di antaranya adalah Workshop Menulis di Media Massa, Pelatihan Leadership/Kepemimpinan, Public Speaking 'Bagaimana Berbicara di Depan Umum'.

"Program lainnya adalah Pelatihan Desain Grafis, Program Bakti Sosial Kemasyarakatan, Micro Entrepreneurship atau Kewirausahaan, dan Business Challenges," ujar Muhammad Roid.

Ia menjelaskan di akhir priode, penerima beasiswa dibagi dalam beberapa kelompok dan diberi tantangan untuk membuat bisnis sesuai ide masing-masing. Ada yang membuka jasa desagn, jualan event, buka lapak gorengan, menerbitkan buku dan lainnya.

Muhammad Roid mengimbau kepada calon mahasiswa PKN STAN 2019 dari keluarga kurang mampu, bisa mendaftarkan diri di nomor Whatsapp 081519874126. Nantinya akan ada tim yang menyeleksi dokumen peserta.

"Kami berharap adik-adik calon mahasiswa STAN dari keluarga sederhana tidak bingung dengan biaya hidup di sini. Insyaallah kami akan bantu sebisa mungkin," pungkas lajang kelahiran Tulungagung 25 tahun lalu. (Bagus Rosyid/Kendi Setiawan)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG