IMG-LOGO
Nasional

Kemnaker-Huawei Latih Pencari Kerja Keterampilan Telekomunikasi

Jumat 19 Juli 2019 3:30 WIB
Bagikan:
Kemnaker-Huawei Latih Pencari Kerja Keterampilan Telekomunikasi
Kerja sama Kemnaker dan Huawei.
Jakarta, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan PT Huawei TECH Investment untuk menyelenggarakan  pelatihan vokasi  bidang telekomunikasi di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) secara massif sesuai kebutuhan industri.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Bambang Satrio Lelono dengan CEO of Huawei CNBG Indonesia, Andy Ma Hui, di Jakarta, Kamis (18/7).

Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informasi Ismail; Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3); Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Helmiati Basri; dan Yang Jiangtao, selaku Vice President Organization Transformation.

"Kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemerintah dalam rangka meningkatkan akses seluas-luasnya bagi para pencari kerja sehingga dapat memperoleh pelatihan keterampilan kerja bidang telekomunikasi di Balai Latihan Kerja (BLK)," kata Dirjen Bambang.

Bambang Satrio Lelono meyakini kerja sama Kemnaker dengan PT Huawei TECH Investment memiliki peran penting dalam hal penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dirjen Bambang mengatakan sejalan dengan kebutuhan ini, diharapkan BLK dapat menggiatkan penyelenggaraan program pelatihan telekomunikasi BTS bagi para calon tenaga kerja sehingga mampu menjawab kebutuhan pasar kerja dengan melibatkan pihak industri. 

Dirjen Bambang kembali menekankan pentingnya melibatkan pihak industri agar link and match terhadap kebutuhan industri terutama bidang telekomunikasi di pasar kerja dapat terpenuhi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diinginkan.

Upaya tersebut merupakan bagian penting dalam rangka menyiapkan angkatan kerja yang mampu bersaing pada bidang telekomuniasi. "Kami harap kerja sama ini mampu memperluas penciptaan lapangan kerja terutama bidang telekomunikasi dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja Huawei dan  memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia," katanya. 

Sedangkan Dirjen PPK dan K3 Kemnaker Sugeng Priyanto menilai kerja sama Binalattas dengan Huawei merupakan salah satu cara tepat dan strategis untuk menggerakkan dan mendorong para pemangku kepentingan baik manajemen maupun pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan ketenagakerjaan, termasuk melaksanakan K3.

Sugeng memberikan apresiasi kepada Huawei sebagai penerima penghargaan SMK3 tiga tahun beruntun (2017, 2018 dan 2019) dengan kecelakaan nihil (zero accident). Penghargaan SMK3 tersebut tidak akan tercapai apabila kerja sama pelaksaan K3 antara Huawei dengan para pemangku kepentingan tidak berjalan secara baik.

"Karena salah satu indikator penilaian di antaranya harus bebas kecelakaan kerja, baik pada perusahaan itu sendiri, termasuk sub kontraktor yang melakukan sebagian pekerjaan," ujar Sugeng.

Sugeng berharap standar pelaksanaan K3 yang sudah berjalan baik di Huawei, dapat menjadi contoh bagi industri informasi dan komunikasi lainnya. Kemnaker, lanjut Sugeng, memberikan apresiasi atas kerja sama pembinaan K3 pada pekerjaan di ketinggian antara Kemnaker dengan Huawei pada 30 Agustus 2018 yang telah menghasilkan personil kompeten dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan berbahaya.

"Di antaranya tenaga kerja pada ketinggian tingkat I sebanyak 67 angkatan dengan jumlah 925 peserta dalam periode 10 bulan," katanya.

Sementara Andy Ma Hui mengatakan target peserta program pelatihan  tersebut merupakan pencaker lulusan dari SD, SMK  hingga S1 yang berada di bawah binaan BBPLK Kemnaker. Program kolaborasi yang menjadi bagian dari program SmartGen tersebut merupakan tindak lanjut atas MoU yang disepakati Juli 2018 lalu.

"SmartGen ini merupakan komitmen Huawei dalam mengembangkan SDM trampil Indonesia guna meningkatkan kompetensi daya saing mereka menghadapi ketatnya pasar tenaga kerja di TIK," ujarnya. (Red: Kendi Setiawan)

Bagikan:
Jumat 19 Juli 2019 23:30 WIB
Pesan Nyai Sinta Nuriyah untuk PCINU Tiongkok
Pesan Nyai Sinta Nuriyah untuk PCINU Tiongkok
PCINU Tiongkok kunjungi Nyai Sinta Nuriyah, Jumat (19/7).
Jakarta, NU Online
Pengurus PCINU Tiongkok berkunjung ke kediaman istri presiden keempat Indonesia, Nyai Hj Sinta Nuriyah, Jumat (17/7) di Ciganjur, Jakarta Selatan. Kunjungan ini dilakukan menyusul agenda PCINU Tiongkok bedah buku Islam Indonesia dan China di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Pada lawatan kali ini turut menyertai Mrs Wang Yu Xia dari Asosiasi Muslim Guangdong dan penerjemah Mrs Li. Mereka tiba setelah Shalat Jumat. Diawali dengan makan siang bersama, Nyai Sinta tampak sumpringah menerima kunjungan tersebut.

"Saya senang bisa menerima saudara seiman dari Negeri Tiongkok," kata Nyai Sinta.

Selain bercerita banyak terkait perkembangan Muslim di Tiongkok, Nyai Sinta juga menceritakan bahwa ia beberapa kali pernah berkunjung ke Tiongkok. "Saya sudah beberapa kali mengunjungi Tiongkok, saya melihat bahwa Islam Indonesia dan China memiliki kesamaan dalam tradisi," lanjut ibu empat anak ini. 

Ia juga menceritakan pengalamannya keliling dunia untuk mengkampanyekan perdamaian dan kesetaraan gender.  Kemudian, ia mengenang memori ingatannya tentang lagu Mandarin dan diteruskan oleh Mrs Li. Keakraban sangat terasa di antara mereka.

Nyai Sinta berpesan kepada pengurus PCINU Tiongkok agar bisa merawat dan melestarikan tradisi NU di Tiongkok.

"Sebagai pengurus PCINU kalian harus bisa merawat dan melestarikan tradisi NU serta menjaga nama baik NU di sana. Sehingga, banyak orang yang ingin bergabung dengan PCINU Tiongkok," ujarnya.

Dirinya pun berharap buku yang ditulis mahasiswa NU di Tiongkok ini bisa menjawab rasa ingin tahu orang tentang keadaan Muslim di China.

Sebelum berpisah Mrs Wang dan Mrs Li memberikan kenang-kenangan kepada Nyai Sinta yang dibawa langsung dari Tiongkok. Begitupun sebaliknya, Ibu Sinta memberikan sarung tenun dari Lombok untuk Mrs Li, sedangkan untuk Mrs Wang diberi Majmu Syarif.

"Saya berikan buku Majmu Syarif. Di dalamnya terdapat surat-surat penting dalam Al-Qur'an dan wirid-wirid yang sering dibaca oleh Muslim Indonesia. Semoga Mrs Wang juga bisa mengamalkannya," Nyai Sinta menjelaskan. 

Asosiasi Muslim Guangdong berharap suatu saat bisa mengundang Ibu Sinta untuk berkunjung ke Guangdong, "Semoga nanti kami bisa mengundang Ibu Sinta ke sana agar bisa menyaksikan langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan Muslim China," kata Mrs Wang yang diterjemahkan oleh Mrs Li. (Kaula Fahmi/Kendi Setiawan)
Jumat 19 Juli 2019 22:30 WIB
LBH Ansor Dampingi Walid, Advokat yang Ditangkap Saat Jalankan Tugas
LBH Ansor Dampingi Walid, Advokat yang Ditangkap Saat Jalankan Tugas
Logo LBH Ansor.
Jakarta, NU Online
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor menegaskan penangkapan terhadap Al Walid Muhammad yang sedang menjalankan tugas profesinya sebagai advokat atau kuasa hukum dalam perkara sengketa tanah adat, sama saja dengan tindakan kriminalisasi.

"Sahabat Walid hadir di objek eksekusi dan mempertanyakan kejelasan objek eksekusi serta peta sidang komisi tentang batas-batas eksekusi. Sahabat Walid yang menjalankan tugas profesinya dengan penuh itikad baik, secara damai, dan tanpa kekerasan terhadap orang maupun barang, malah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Ketua LBH Ansor, Abdul Qodir kepada NU Online, Jumat (19/7).

Qodir menyebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menegaskan status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 UU Advokat juga memberi jaminan kebebasan Advokat dalam menjalankan profesinya.

"Pasal 16 UU Advokat lebih lanjut mengatur mengenai hak imunitas Advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepetingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan," imbuhnya.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013 kemudian menafsirkan hak imunitas advokat itu berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dasar hukum tersebut kiranya cukup kuat sebagai jaminan kebebasan profesi Advokat. 

Namun demikian, di dalam praktiknya Advokat masih menjadi korban kriminalisasi. "Al Walid Muhammad, seorang Advokat yang juga Sekretaris LBH Ansor Provinsi Maluku, pada hari Kamis, 18 Juli 2019 telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (Polres Ambon) dengan dugaan melanggar Pasal 212 jo. Pasal 216 KUHP," ungkapnya.

Selain menolak tindakan kriminalisasi terhadap Walid, LBH Ansor akan mengawal dengan seksama perkembangan kasus Walid. LBH Ansor juga akan melakukan pendampingan hukum dan segala upaya pembelaan hukum dalam proses pencarian keadilan oleh Walid. LBH Ansor secara tegas meminta kepada aparat penegak hukum agar patuh pada peraturan perundang-undangan dan menghentikan kriminalisasi terhadap Advokat.

"LBH Ansor menyerukan kepada organisasi-organisasi Advokat, organisasi-organisasi bantuan hukum, dan seluruh Advokat untuk bersatu-padu melakukan upaya pembelaan agar kriminalisi Sahabat Walid tidak menjadi preseden negatif bagi profesi Advokat dan kriminialisasi Advokat dapat diakhiri," pungkasnya. (Yudha Permana/Kendi Setiawan)
Jumat 19 Juli 2019 17:0 WIB
PBNU Lakukan Ragam Cara untuk Pemenuhan Hak-hak Disabilitas
PBNU Lakukan Ragam Cara untuk Pemenuhan Hak-hak Disabilitas
Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad
Jakarta, NU Online
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan pemenuhan hak-hak disabilitas. Kegiatan dilakukan sebagai komitmen PBNU membantu kaum difabel mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai manusia ciptaan Tuhan. 

Untuk  memaksimalkannya PBNU telah melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai lembaga pemerintah seperti kementerian dan lain lain. PBNU juga telah menerbitkan hasil bahtsul masailnya melalui buku yang berjudul ‘Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas’. 

Buku tersebut menguraikan berbagai hal-hal yang perlu diketahui mengenai disabilitas dalam perspektif Islam. Namun, pada buku itu belum dibahas mengenai gangguan mental. PBNU menilai gangguan jiwa atau gangguan mental memiliki kompleksitas persoalan sehingga tidak termasuk bagian dari disabilitas. 

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Rumadi Ahmad, mengatakan banyak hambatan terkait dengan kesehatan jiwa seseorang. Selain itu, jika gangguan jiwa masuk kategori disabilitas maka yang perlu diperhatikan bukan hanya fisik melainkan banyak hal termasuk mental. 

“Sehingga pembahasan fiqihnya-pun lebih kompleks,” kata Rumadi saat menghadiri kegiatan Diskusi ‘Rancangan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang No 8 Tahun 2016’ oleh Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) PBNU di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Kamis (18/7).  

Ia menegaskan, akan banyak sekali yang perlu diperhatikan mengapa gangguan mental tidak masuk disabilitas. Karena itu rekomendasi yang disampaikan PBNU cukup disabilitas fisik saja bukan mental seperti yang diminta oleh sejumlah organisasi penyandang disabilitas. 

Sementara itu, Sekretaris LBM PBNU, Sarmidi Husna mengaku beberapa kali diminta melakukan bahtsul masail Lembaga Kesehatan NU terkait dengan kesehatan mental manusia. Namun, atas dasar pertimbangan hal itu tidak dilakukan sebab pembahasan fiqih-nya pun berbeda. 

“Definisi kesehatan mental itu banyak dan kompleks, namun tentu ini menjadi pertimbangan penting,” ucapnya. (Abdul Rahman Ahdori/Zunus)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG