IMG-LOGO
Nasional
HARLAH KE-8 HPN

HPN Gelar Tasyakuran Harlah Sewindu Besok

Jumat 19 Juli 2019 11:15 WIB
Bagikan:
HPN Gelar Tasyakuran Harlah Sewindu Besok
Jakarta, NU Online
Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) akan menggelar tasyakuran dalam rangka memperingati hari lahir (Harlah) yang ke-8 atau sewindu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (20/7) besok. Pada perhelatan kali ini, HPN mengusung tema Sinergi Sumber Daya Komunitas dengan Keunggulan Teknologi Digital Menggalang Arus Baru Ekonomi Indonesia.

Ketua Umum DPP HPN Abdul Kholik mengungkapkan rasa syukurnya atas usia yang memasuki 8 tahun ini. Menurut Kholik, usia tersebut mulai matang dan banyak yang melirik. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan HPN yang sudah mulai diperhitungkan di kancah nasional.

"Kematangan HPN juga dibuktikan dengan cabang Eropa dan Hong Kong," kata Kholik, Jumat (19/7) melalui sambungan telepon.

Ia menyatakan bahwa langkah HPN saat ini, adalah mematangkan organisasi dengan melakukan pendataan, menghimpun dan mengembangkan kualitas, kapasitas, dan jaringan usaha dari pengusaha Nahdliyin. 

“Tujuannya adalah terwujudnya Pengusaha Nahdliyin yang berkarakter kuat, bermartabat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi dalam wadah HPN yang profesional dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran bagi seluruh umat/rakyat, meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah-tengah percaturan ekonomi regional, dan internasional,” terangnya. 

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harlah Sewindu HPN, Abdul Basit menerangkan bahwa usia delapan tahun ini juga momentum HPN untuk terus memperkuat jejaring pengusaha NU, baik dalam skala nasional maupun global melalui pendataan anggota secara mutakhir.

“Kita mengembangkan E-DUN (Direktori Usaha Nusantara) ke dalam platform berbasis aplikasi yang kita beri nama Greenpages,” ucap Basit.

Sementara itu, salah seorang Pengurus DPP HPN Rizky Wijayanti menjelaskan bahwa melalui aplikasi Greenpages ini, pengusaha Nahdliyin bisa langsung membuka akun dan mendaftar.

“Layanan di dalamnya beragam, mulai dari jejaring para pengusaha, bisa langsung berkomunikasi secara aktif, termasuk melakukan promosi dan pemasaran produk,” terang Rizky.

Untuk memeriahkan Harlah ini, panitia telah menyiapkan sejumlah kegiatan: mulai dari opening ceremony, pentas seni budaya, promosi ekonomi umat dan launching produk  HPN (aplikasi  direktori pengusaha NU Greenpages), dan potensi serta tantangan Nahdliyin dalam pembangunan ekonomi umat, hingga deklarasi pengusaha muda NU.

Selain dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, tasyakuran ini juga akan dihadiri sejumlah tokoh nasional, pejabat pemerintahan, duta besar, lembaga, organisasi bisnis, pimpinan perbankan, pengamat dan praktisi bisnis, pengurus HPN provinsi, kabupaten dan kota, serta cabang luar negeri. Selain itu juga dihadiri mitra strategis HPN dari unsur pemerintah, swasta, dan lembaga pemerhati ekonomi umat. 

Perlu diketahui, acara ini akan diliput oleh sejumlah media nasional, dan ditayangkan secara langsung oleh NU Online, 164 Cahnnel, dan NU Channel. 

Tasyakuran ini berlanjut hingga Sptember dengan sejumlah kegiatan yang berupa Halaqoh Bisnis, yaitu Hari belanja Online Nusantara dilaksanakan pada 1 hingga 9 September, dan HPN Expo pada September di 9 kota besar di Indonesia. 

Kini, organisasi pengusaha binaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini telah memiliki anggota para pengusaha NU yang profesional tidak kurang dari 2,8 juta. Mereka telah berkontribusi nyata dan tersebar di seluruh Indonesia dari tingkat provinsi hingga kabupatan dan kota. (Husni Sahal/Fathoni)
Tags:
Bagikan:
Jumat 19 Juli 2019 23:30 WIB
Pesan Nyai Sinta Nuriyah untuk PCINU Tiongkok
Pesan Nyai Sinta Nuriyah untuk PCINU Tiongkok
PCINU Tiongkok kunjungi Nyai Sinta Nuriyah, Jumat (19/7).
Jakarta, NU Online
Pengurus PCINU Tiongkok berkunjung ke kediaman istri presiden keempat Indonesia, Nyai Hj Sinta Nuriyah, Jumat (17/7) di Ciganjur, Jakarta Selatan. Kunjungan ini dilakukan menyusul agenda PCINU Tiongkok bedah buku Islam Indonesia dan China di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Pada lawatan kali ini turut menyertai Mrs Wang Yu Xia dari Asosiasi Muslim Guangdong dan penerjemah Mrs Li. Mereka tiba setelah Shalat Jumat. Diawali dengan makan siang bersama, Nyai Sinta tampak sumpringah menerima kunjungan tersebut.

"Saya senang bisa menerima saudara seiman dari Negeri Tiongkok," kata Nyai Sinta.

Selain bercerita banyak terkait perkembangan Muslim di Tiongkok, Nyai Sinta juga menceritakan bahwa ia beberapa kali pernah berkunjung ke Tiongkok. "Saya sudah beberapa kali mengunjungi Tiongkok, saya melihat bahwa Islam Indonesia dan China memiliki kesamaan dalam tradisi," lanjut ibu empat anak ini. 

Ia juga menceritakan pengalamannya keliling dunia untuk mengkampanyekan perdamaian dan kesetaraan gender.  Kemudian, ia mengenang memori ingatannya tentang lagu Mandarin dan diteruskan oleh Mrs Li. Keakraban sangat terasa di antara mereka.

Nyai Sinta berpesan kepada pengurus PCINU Tiongkok agar bisa merawat dan melestarikan tradisi NU di Tiongkok.

"Sebagai pengurus PCINU kalian harus bisa merawat dan melestarikan tradisi NU serta menjaga nama baik NU di sana. Sehingga, banyak orang yang ingin bergabung dengan PCINU Tiongkok," ujarnya.

Dirinya pun berharap buku yang ditulis mahasiswa NU di Tiongkok ini bisa menjawab rasa ingin tahu orang tentang keadaan Muslim di China.

Sebelum berpisah Mrs Wang dan Mrs Li memberikan kenang-kenangan kepada Nyai Sinta yang dibawa langsung dari Tiongkok. Begitupun sebaliknya, Ibu Sinta memberikan sarung tenun dari Lombok untuk Mrs Li, sedangkan untuk Mrs Wang diberi Majmu Syarif.

"Saya berikan buku Majmu Syarif. Di dalamnya terdapat surat-surat penting dalam Al-Qur'an dan wirid-wirid yang sering dibaca oleh Muslim Indonesia. Semoga Mrs Wang juga bisa mengamalkannya," Nyai Sinta menjelaskan. 

Asosiasi Muslim Guangdong berharap suatu saat bisa mengundang Ibu Sinta untuk berkunjung ke Guangdong, "Semoga nanti kami bisa mengundang Ibu Sinta ke sana agar bisa menyaksikan langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan Muslim China," kata Mrs Wang yang diterjemahkan oleh Mrs Li. (Kaula Fahmi/Kendi Setiawan)
Jumat 19 Juli 2019 22:30 WIB
LBH Ansor Dampingi Walid, Advokat yang Ditangkap Saat Jalankan Tugas
LBH Ansor Dampingi Walid, Advokat yang Ditangkap Saat Jalankan Tugas
Logo LBH Ansor.
Jakarta, NU Online
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor menegaskan penangkapan terhadap Al Walid Muhammad yang sedang menjalankan tugas profesinya sebagai advokat atau kuasa hukum dalam perkara sengketa tanah adat, sama saja dengan tindakan kriminalisasi.

"Sahabat Walid hadir di objek eksekusi dan mempertanyakan kejelasan objek eksekusi serta peta sidang komisi tentang batas-batas eksekusi. Sahabat Walid yang menjalankan tugas profesinya dengan penuh itikad baik, secara damai, dan tanpa kekerasan terhadap orang maupun barang, malah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Ketua LBH Ansor, Abdul Qodir kepada NU Online, Jumat (19/7).

Qodir menyebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menegaskan status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 UU Advokat juga memberi jaminan kebebasan Advokat dalam menjalankan profesinya.

"Pasal 16 UU Advokat lebih lanjut mengatur mengenai hak imunitas Advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepetingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan," imbuhnya.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013 kemudian menafsirkan hak imunitas advokat itu berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dasar hukum tersebut kiranya cukup kuat sebagai jaminan kebebasan profesi Advokat. 

Namun demikian, di dalam praktiknya Advokat masih menjadi korban kriminalisasi. "Al Walid Muhammad, seorang Advokat yang juga Sekretaris LBH Ansor Provinsi Maluku, pada hari Kamis, 18 Juli 2019 telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (Polres Ambon) dengan dugaan melanggar Pasal 212 jo. Pasal 216 KUHP," ungkapnya.

Selain menolak tindakan kriminalisasi terhadap Walid, LBH Ansor akan mengawal dengan seksama perkembangan kasus Walid. LBH Ansor juga akan melakukan pendampingan hukum dan segala upaya pembelaan hukum dalam proses pencarian keadilan oleh Walid. LBH Ansor secara tegas meminta kepada aparat penegak hukum agar patuh pada peraturan perundang-undangan dan menghentikan kriminalisasi terhadap Advokat.

"LBH Ansor menyerukan kepada organisasi-organisasi Advokat, organisasi-organisasi bantuan hukum, dan seluruh Advokat untuk bersatu-padu melakukan upaya pembelaan agar kriminalisi Sahabat Walid tidak menjadi preseden negatif bagi profesi Advokat dan kriminialisasi Advokat dapat diakhiri," pungkasnya. (Yudha Permana/Kendi Setiawan)
Jumat 19 Juli 2019 17:0 WIB
PBNU Lakukan Ragam Cara untuk Pemenuhan Hak-hak Disabilitas
PBNU Lakukan Ragam Cara untuk Pemenuhan Hak-hak Disabilitas
Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad
Jakarta, NU Online
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan pemenuhan hak-hak disabilitas. Kegiatan dilakukan sebagai komitmen PBNU membantu kaum difabel mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai manusia ciptaan Tuhan. 

Untuk  memaksimalkannya PBNU telah melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai lembaga pemerintah seperti kementerian dan lain lain. PBNU juga telah menerbitkan hasil bahtsul masailnya melalui buku yang berjudul ‘Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas’. 

Buku tersebut menguraikan berbagai hal-hal yang perlu diketahui mengenai disabilitas dalam perspektif Islam. Namun, pada buku itu belum dibahas mengenai gangguan mental. PBNU menilai gangguan jiwa atau gangguan mental memiliki kompleksitas persoalan sehingga tidak termasuk bagian dari disabilitas. 

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Rumadi Ahmad, mengatakan banyak hambatan terkait dengan kesehatan jiwa seseorang. Selain itu, jika gangguan jiwa masuk kategori disabilitas maka yang perlu diperhatikan bukan hanya fisik melainkan banyak hal termasuk mental. 

“Sehingga pembahasan fiqihnya-pun lebih kompleks,” kata Rumadi saat menghadiri kegiatan Diskusi ‘Rancangan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang No 8 Tahun 2016’ oleh Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) PBNU di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Kamis (18/7).  

Ia menegaskan, akan banyak sekali yang perlu diperhatikan mengapa gangguan mental tidak masuk disabilitas. Karena itu rekomendasi yang disampaikan PBNU cukup disabilitas fisik saja bukan mental seperti yang diminta oleh sejumlah organisasi penyandang disabilitas. 

Sementara itu, Sekretaris LBM PBNU, Sarmidi Husna mengaku beberapa kali diminta melakukan bahtsul masail Lembaga Kesehatan NU terkait dengan kesehatan mental manusia. Namun, atas dasar pertimbangan hal itu tidak dilakukan sebab pembahasan fiqih-nya pun berbeda. 

“Definisi kesehatan mental itu banyak dan kompleks, namun tentu ini menjadi pertimbangan penting,” ucapnya. (Abdul Rahman Ahdori/Zunus)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG