IMG-LOGO
Nasional

Jaga Indonesia dengan Aktif Menarasikan Moderasi Beragama

Jumat 19 Juli 2019 14:40 WIB
Bagikan:
Jaga Indonesia dengan Aktif Menarasikan Moderasi Beragama
Ketua STAIN Kep. Riau M. Faishal
Batam, NU Online
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Muhammad Faishal menekankan agar moderasi beragama terus dinarasikan supaya Indonesia sebagai rumah bersama tetap terjaga. 

"Kita punya kesempatan untuk bagaimana menjaga republik ini menjadi lebih baik," kata Faishal saat menjadi pembicara pada acara dialog keagamaan dan kebangsaan bertajuk Merawat Kebinekaan Memperkokoh Wawasan Islam Wasathiyah dalam Kerangka NKRI di Hotel Nagoya Plasa Batam, Kepulauan Riau, Kamis (18/7).

Faishal menyatakan, moderasi beragama tidak lain sebagai usaha menyemai gagasan Islam yang ramah dan sopan, yang telah diajarkan para pendahulu. Al-Qur'an sendiri juga menyebut bahwa umat Islam adalah umat yang tawasut atau moderat.

"Jadi dia bukan sesuatu yang di luar kita, dia sesuatu yang berada di dalam, tapi dia tertutup karena berbagai kepentingan, sehingga (moderasi beragama) ini harus kita buka kembali menjadi bagian dari kebaragamaan kita," ucapnya.

Selain itu, moderasi sosial-religius sebagai integrasi inti dari ajaran agama dan keadaban masyarakat multikultural, katanya, dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti memperbanyak kebijakan yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menyangkut kepentingan sosial. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang keadaan ekonomi masih miskin dan pendidikannya rendah.

"Karena orang perutnya kosong (dan imannya lemah) ini bisa berbuat apa saja. Nah ini yang saya pikir (sebagaimana) dalam hadis juga disebutkan bahwa 'kemiskinan membawa pada kekufuran'," ucapnya.

Hal lain yang tak kalah penting dikemukaka oleh Faishal ialah, serbuan ideologi transnasional yang disebutnya berpotensi mengacaukan sendi-sendi dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu, ia meminta pemerintah, melalui Kementerian Agama, lembaga pendidikan, MUI, ormas keagamaan agar menjadi kelompok yang dapat mengontrol pergerakan ideologi-ideologi yang dapat merusak Indonesia tersebut.

"Kita harus turun, tidak bisa lagi hanya berbicara," jelasnya. (Husni Sahal/Fathoni)
Bagikan:
Jumat 19 Juli 2019 23:30 WIB
Pesan Nyai Sinta Nuriyah untuk PCINU Tiongkok
Pesan Nyai Sinta Nuriyah untuk PCINU Tiongkok
PCINU Tiongkok kunjungi Nyai Sinta Nuriyah, Jumat (19/7).
Jakarta, NU Online
Pengurus PCINU Tiongkok berkunjung ke kediaman istri presiden keempat Indonesia, Nyai Hj Sinta Nuriyah, Jumat (17/7) di Ciganjur, Jakarta Selatan. Kunjungan ini dilakukan menyusul agenda PCINU Tiongkok bedah buku Islam Indonesia dan China di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Pada lawatan kali ini turut menyertai Mrs Wang Yu Xia dari Asosiasi Muslim Guangdong dan penerjemah Mrs Li. Mereka tiba setelah Shalat Jumat. Diawali dengan makan siang bersama, Nyai Sinta tampak sumpringah menerima kunjungan tersebut.

"Saya senang bisa menerima saudara seiman dari Negeri Tiongkok," kata Nyai Sinta.

Selain bercerita banyak terkait perkembangan Muslim di Tiongkok, Nyai Sinta juga menceritakan bahwa ia beberapa kali pernah berkunjung ke Tiongkok. "Saya sudah beberapa kali mengunjungi Tiongkok, saya melihat bahwa Islam Indonesia dan China memiliki kesamaan dalam tradisi," lanjut ibu empat anak ini. 

Ia juga menceritakan pengalamannya keliling dunia untuk mengkampanyekan perdamaian dan kesetaraan gender.  Kemudian, ia mengenang memori ingatannya tentang lagu Mandarin dan diteruskan oleh Mrs Li. Keakraban sangat terasa di antara mereka.

Nyai Sinta berpesan kepada pengurus PCINU Tiongkok agar bisa merawat dan melestarikan tradisi NU di Tiongkok.

"Sebagai pengurus PCINU kalian harus bisa merawat dan melestarikan tradisi NU serta menjaga nama baik NU di sana. Sehingga, banyak orang yang ingin bergabung dengan PCINU Tiongkok," ujarnya.

Dirinya pun berharap buku yang ditulis mahasiswa NU di Tiongkok ini bisa menjawab rasa ingin tahu orang tentang keadaan Muslim di China.

Sebelum berpisah Mrs Wang dan Mrs Li memberikan kenang-kenangan kepada Nyai Sinta yang dibawa langsung dari Tiongkok. Begitupun sebaliknya, Ibu Sinta memberikan sarung tenun dari Lombok untuk Mrs Li, sedangkan untuk Mrs Wang diberi Majmu Syarif.

"Saya berikan buku Majmu Syarif. Di dalamnya terdapat surat-surat penting dalam Al-Qur'an dan wirid-wirid yang sering dibaca oleh Muslim Indonesia. Semoga Mrs Wang juga bisa mengamalkannya," Nyai Sinta menjelaskan. 

Asosiasi Muslim Guangdong berharap suatu saat bisa mengundang Ibu Sinta untuk berkunjung ke Guangdong, "Semoga nanti kami bisa mengundang Ibu Sinta ke sana agar bisa menyaksikan langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan Muslim China," kata Mrs Wang yang diterjemahkan oleh Mrs Li. (Kaula Fahmi/Kendi Setiawan)
Jumat 19 Juli 2019 22:30 WIB
LBH Ansor Dampingi Walid, Advokat yang Ditangkap Saat Jalankan Tugas
LBH Ansor Dampingi Walid, Advokat yang Ditangkap Saat Jalankan Tugas
Logo LBH Ansor.
Jakarta, NU Online
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor menegaskan penangkapan terhadap Al Walid Muhammad yang sedang menjalankan tugas profesinya sebagai advokat atau kuasa hukum dalam perkara sengketa tanah adat, sama saja dengan tindakan kriminalisasi.

"Sahabat Walid hadir di objek eksekusi dan mempertanyakan kejelasan objek eksekusi serta peta sidang komisi tentang batas-batas eksekusi. Sahabat Walid yang menjalankan tugas profesinya dengan penuh itikad baik, secara damai, dan tanpa kekerasan terhadap orang maupun barang, malah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Ketua LBH Ansor, Abdul Qodir kepada NU Online, Jumat (19/7).

Qodir menyebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menegaskan status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 UU Advokat juga memberi jaminan kebebasan Advokat dalam menjalankan profesinya.

"Pasal 16 UU Advokat lebih lanjut mengatur mengenai hak imunitas Advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepetingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan," imbuhnya.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013 kemudian menafsirkan hak imunitas advokat itu berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dasar hukum tersebut kiranya cukup kuat sebagai jaminan kebebasan profesi Advokat. 

Namun demikian, di dalam praktiknya Advokat masih menjadi korban kriminalisasi. "Al Walid Muhammad, seorang Advokat yang juga Sekretaris LBH Ansor Provinsi Maluku, pada hari Kamis, 18 Juli 2019 telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (Polres Ambon) dengan dugaan melanggar Pasal 212 jo. Pasal 216 KUHP," ungkapnya.

Selain menolak tindakan kriminalisasi terhadap Walid, LBH Ansor akan mengawal dengan seksama perkembangan kasus Walid. LBH Ansor juga akan melakukan pendampingan hukum dan segala upaya pembelaan hukum dalam proses pencarian keadilan oleh Walid. LBH Ansor secara tegas meminta kepada aparat penegak hukum agar patuh pada peraturan perundang-undangan dan menghentikan kriminalisasi terhadap Advokat.

"LBH Ansor menyerukan kepada organisasi-organisasi Advokat, organisasi-organisasi bantuan hukum, dan seluruh Advokat untuk bersatu-padu melakukan upaya pembelaan agar kriminalisi Sahabat Walid tidak menjadi preseden negatif bagi profesi Advokat dan kriminialisasi Advokat dapat diakhiri," pungkasnya. (Yudha Permana/Kendi Setiawan)
Jumat 19 Juli 2019 17:0 WIB
PBNU Lakukan Ragam Cara untuk Pemenuhan Hak-hak Disabilitas
PBNU Lakukan Ragam Cara untuk Pemenuhan Hak-hak Disabilitas
Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad
Jakarta, NU Online
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan pemenuhan hak-hak disabilitas. Kegiatan dilakukan sebagai komitmen PBNU membantu kaum difabel mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai manusia ciptaan Tuhan. 

Untuk  memaksimalkannya PBNU telah melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai lembaga pemerintah seperti kementerian dan lain lain. PBNU juga telah menerbitkan hasil bahtsul masailnya melalui buku yang berjudul ‘Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas’. 

Buku tersebut menguraikan berbagai hal-hal yang perlu diketahui mengenai disabilitas dalam perspektif Islam. Namun, pada buku itu belum dibahas mengenai gangguan mental. PBNU menilai gangguan jiwa atau gangguan mental memiliki kompleksitas persoalan sehingga tidak termasuk bagian dari disabilitas. 

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Rumadi Ahmad, mengatakan banyak hambatan terkait dengan kesehatan jiwa seseorang. Selain itu, jika gangguan jiwa masuk kategori disabilitas maka yang perlu diperhatikan bukan hanya fisik melainkan banyak hal termasuk mental. 

“Sehingga pembahasan fiqihnya-pun lebih kompleks,” kata Rumadi saat menghadiri kegiatan Diskusi ‘Rancangan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang No 8 Tahun 2016’ oleh Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) PBNU di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Kamis (18/7).  

Ia menegaskan, akan banyak sekali yang perlu diperhatikan mengapa gangguan mental tidak masuk disabilitas. Karena itu rekomendasi yang disampaikan PBNU cukup disabilitas fisik saja bukan mental seperti yang diminta oleh sejumlah organisasi penyandang disabilitas. 

Sementara itu, Sekretaris LBM PBNU, Sarmidi Husna mengaku beberapa kali diminta melakukan bahtsul masail Lembaga Kesehatan NU terkait dengan kesehatan mental manusia. Namun, atas dasar pertimbangan hal itu tidak dilakukan sebab pembahasan fiqih-nya pun berbeda. 

“Definisi kesehatan mental itu banyak dan kompleks, namun tentu ini menjadi pertimbangan penting,” ucapnya. (Abdul Rahman Ahdori/Zunus)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG