IMG-LOGO
Nasional

LBH Ansor Dampingi Walid, Advokat yang Ditangkap Saat Jalankan Tugas

Jumat 19 Juli 2019 22:30 WIB
Bagikan:
LBH Ansor Dampingi Walid, Advokat yang Ditangkap Saat Jalankan Tugas
Logo LBH Ansor.
Jakarta, NU Online
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor menegaskan penangkapan terhadap Al Walid Muhammad yang sedang menjalankan tugas profesinya sebagai advokat atau kuasa hukum dalam perkara sengketa tanah adat, sama saja dengan tindakan kriminalisasi.

"Sahabat Walid hadir di objek eksekusi dan mempertanyakan kejelasan objek eksekusi serta peta sidang komisi tentang batas-batas eksekusi. Sahabat Walid yang menjalankan tugas profesinya dengan penuh itikad baik, secara damai, dan tanpa kekerasan terhadap orang maupun barang, malah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Ketua LBH Ansor, Abdul Qodir kepada NU Online, Jumat (19/7).

Qodir menyebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menegaskan status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 UU Advokat juga memberi jaminan kebebasan Advokat dalam menjalankan profesinya.

"Pasal 16 UU Advokat lebih lanjut mengatur mengenai hak imunitas Advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepetingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan," imbuhnya.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013 kemudian menafsirkan hak imunitas advokat itu berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dasar hukum tersebut kiranya cukup kuat sebagai jaminan kebebasan profesi Advokat. 

Namun demikian, di dalam praktiknya Advokat masih menjadi korban kriminalisasi. "Al Walid Muhammad, seorang Advokat yang juga Sekretaris LBH Ansor Provinsi Maluku, pada hari Kamis, 18 Juli 2019 telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (Polres Ambon) dengan dugaan melanggar Pasal 212 jo. Pasal 216 KUHP," ungkapnya.

Selain menolak tindakan kriminalisasi terhadap Walid, LBH Ansor akan mengawal dengan seksama perkembangan kasus Walid. LBH Ansor juga akan melakukan pendampingan hukum dan segala upaya pembelaan hukum dalam proses pencarian keadilan oleh Walid. LBH Ansor secara tegas meminta kepada aparat penegak hukum agar patuh pada peraturan perundang-undangan dan menghentikan kriminalisasi terhadap Advokat.

"LBH Ansor menyerukan kepada organisasi-organisasi Advokat, organisasi-organisasi bantuan hukum, dan seluruh Advokat untuk bersatu-padu melakukan upaya pembelaan agar kriminalisi Sahabat Walid tidak menjadi preseden negatif bagi profesi Advokat dan kriminialisasi Advokat dapat diakhiri," pungkasnya. (Yudha Permana/Kendi Setiawan)
Bagikan:
Jumat 19 Juli 2019 23:30 WIB
Pesan Nyai Sinta Nuriyah untuk PCINU Tiongkok
Pesan Nyai Sinta Nuriyah untuk PCINU Tiongkok
PCINU Tiongkok kunjungi Nyai Sinta Nuriyah, Jumat (19/7).
Jakarta, NU Online
Pengurus PCINU Tiongkok berkunjung ke kediaman istri presiden keempat Indonesia, Nyai Hj Sinta Nuriyah, Jumat (17/7) di Ciganjur, Jakarta Selatan. Kunjungan ini dilakukan menyusul agenda PCINU Tiongkok bedah buku Islam Indonesia dan China di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Pada lawatan kali ini turut menyertai Mrs Wang Yu Xia dari Asosiasi Muslim Guangdong dan penerjemah Mrs Li. Mereka tiba setelah Shalat Jumat. Diawali dengan makan siang bersama, Nyai Sinta tampak sumpringah menerima kunjungan tersebut.

"Saya senang bisa menerima saudara seiman dari Negeri Tiongkok," kata Nyai Sinta.

Selain bercerita banyak terkait perkembangan Muslim di Tiongkok, Nyai Sinta juga menceritakan bahwa ia beberapa kali pernah berkunjung ke Tiongkok. "Saya sudah beberapa kali mengunjungi Tiongkok, saya melihat bahwa Islam Indonesia dan China memiliki kesamaan dalam tradisi," lanjut ibu empat anak ini. 

Ia juga menceritakan pengalamannya keliling dunia untuk mengkampanyekan perdamaian dan kesetaraan gender.  Kemudian, ia mengenang memori ingatannya tentang lagu Mandarin dan diteruskan oleh Mrs Li. Keakraban sangat terasa di antara mereka.

Nyai Sinta berpesan kepada pengurus PCINU Tiongkok agar bisa merawat dan melestarikan tradisi NU di Tiongkok.

"Sebagai pengurus PCINU kalian harus bisa merawat dan melestarikan tradisi NU serta menjaga nama baik NU di sana. Sehingga, banyak orang yang ingin bergabung dengan PCINU Tiongkok," ujarnya.

Dirinya pun berharap buku yang ditulis mahasiswa NU di Tiongkok ini bisa menjawab rasa ingin tahu orang tentang keadaan Muslim di China.

Sebelum berpisah Mrs Wang dan Mrs Li memberikan kenang-kenangan kepada Nyai Sinta yang dibawa langsung dari Tiongkok. Begitupun sebaliknya, Ibu Sinta memberikan sarung tenun dari Lombok untuk Mrs Li, sedangkan untuk Mrs Wang diberi Majmu Syarif.

"Saya berikan buku Majmu Syarif. Di dalamnya terdapat surat-surat penting dalam Al-Qur'an dan wirid-wirid yang sering dibaca oleh Muslim Indonesia. Semoga Mrs Wang juga bisa mengamalkannya," Nyai Sinta menjelaskan. 

Asosiasi Muslim Guangdong berharap suatu saat bisa mengundang Ibu Sinta untuk berkunjung ke Guangdong, "Semoga nanti kami bisa mengundang Ibu Sinta ke sana agar bisa menyaksikan langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan Muslim China," kata Mrs Wang yang diterjemahkan oleh Mrs Li. (Kaula Fahmi/Kendi Setiawan)
Jumat 19 Juli 2019 17:0 WIB
PBNU Lakukan Ragam Cara untuk Pemenuhan Hak-hak Disabilitas
PBNU Lakukan Ragam Cara untuk Pemenuhan Hak-hak Disabilitas
Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad
Jakarta, NU Online
Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan pemenuhan hak-hak disabilitas. Kegiatan dilakukan sebagai komitmen PBNU membantu kaum difabel mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai manusia ciptaan Tuhan. 

Untuk  memaksimalkannya PBNU telah melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai lembaga pemerintah seperti kementerian dan lain lain. PBNU juga telah menerbitkan hasil bahtsul masailnya melalui buku yang berjudul ‘Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas’. 

Buku tersebut menguraikan berbagai hal-hal yang perlu diketahui mengenai disabilitas dalam perspektif Islam. Namun, pada buku itu belum dibahas mengenai gangguan mental. PBNU menilai gangguan jiwa atau gangguan mental memiliki kompleksitas persoalan sehingga tidak termasuk bagian dari disabilitas. 

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Rumadi Ahmad, mengatakan banyak hambatan terkait dengan kesehatan jiwa seseorang. Selain itu, jika gangguan jiwa masuk kategori disabilitas maka yang perlu diperhatikan bukan hanya fisik melainkan banyak hal termasuk mental. 

“Sehingga pembahasan fiqihnya-pun lebih kompleks,” kata Rumadi saat menghadiri kegiatan Diskusi ‘Rancangan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang No 8 Tahun 2016’ oleh Lembaga Bahtsul Masa’il (LBM) PBNU di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Kamis (18/7).  

Ia menegaskan, akan banyak sekali yang perlu diperhatikan mengapa gangguan mental tidak masuk disabilitas. Karena itu rekomendasi yang disampaikan PBNU cukup disabilitas fisik saja bukan mental seperti yang diminta oleh sejumlah organisasi penyandang disabilitas. 

Sementara itu, Sekretaris LBM PBNU, Sarmidi Husna mengaku beberapa kali diminta melakukan bahtsul masail Lembaga Kesehatan NU terkait dengan kesehatan mental manusia. Namun, atas dasar pertimbangan hal itu tidak dilakukan sebab pembahasan fiqih-nya pun berbeda. 

“Definisi kesehatan mental itu banyak dan kompleks, namun tentu ini menjadi pertimbangan penting,” ucapnya. (Abdul Rahman Ahdori/Zunus)

Jumat 19 Juli 2019 16:45 WIB
HARLAH KE-8 HPN
Harlah Sewindu, HPN Sinergikan Keunggulan Teknologi Digital
Harlah Sewindu, HPN Sinergikan Keunggulan Teknologi Digital
Jakarta, NU Online
Memanfaatkan teknologi untuk mendukung usaha dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara intensif oleh Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN). Untuk menghimpun potensi ekonomi para pengusaha NU, HPN mengembangkan direktori usaha nusantara secara elektronik atau E-DUN.

Wadah ini dikembangkan bukan hanya menghimpun para penguasaha, tetapi juga melakukan promosi, pemasaran produk, dan sharing produk unggulan. Berkembangnya teknologi digital, kini HPN mengembangkan E-DUN berbasis aplikasi yang diberi nama Greenpages.

Platform penghimpunan para pengusaha Nahdliyin berbasis aplikasi tersebut akan diluncurkan pertama kali dalam rangka Harlah ke-8 atau sewindu HPN, Sabtu (20/7) besok. Harlah ke-8 HPN mengambil tema Sinergi Sumberdaya Komunitas dengan Keunggulan Teknologi Digital untuk Menggalang Arus Baru Ekonomi Indonesia.

Ketua Pelaksana Harlah Sewindu HPN Abdul Basit menjelaskan bahwa Greenpages dikembangkan menjadi website tahun lalu. Sekaligus sebagai sarana registrasi keanggotaan HPN.

“Data yang digunakan melalui sistem ini digunakan sebagai tindak lanjut untuk menentukan kegiatan dan arah organisasi, terutama untuk peningkatan usaha mikro dan kecil para pengusaha NU di daerah,” jelas Basit, Jumat (19/7).

Setelah dikembangkan lewat website, sambungnya, Direktori Greenpages HPN dikembangkan menjadi aplikasi untuk lebih memudahkan pendataan pengusaha NU di berbagai daerah.

“Aplikasi ini merupakan gerbang pengelolaan keanggotaan dan keorganisasian HPN serta media komunikasi dan interaksi sosial serta bisnis antarpengusaha HPN dan konsumen,” terangnya.

Perkembangan teknologi untuk mengembangkan bisnis juga diperkuat oleh HPN melaui teknologi blockchain. Dalam rangka mengembangkan bisnis jaringan bagi para pengusaha, HPN pada akhir tahun lalu menggelar Halaqah Blockchain. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidang teknologi dan jaringan komputer.

Salah seorang Ketua DPP HPN Dripa Sjabana mengatakan, teknologi blockchain secara sederhana dapat diartikan sebagai basis data dalam jaringan kepercayaan. Trust (kepercayaan) menjadi modal penting dalam teknologi untuk mengembangkan revolusi berikutnya.

“Bukan hanya terobosan teknologi informasi di bidang keuangan, namun merambah hampir seluruh sektor usaha atau industri, termasuk sektor pertanian,” ujar Dripa.

Blockchain memiliki keunikan yaitu dalam hal tersebarnya basis data, transparansi antar pemilik data, dan enkripsi keamanannya dibandingkan basis data biasa.

Revolusi yang dimungkinkan oleh blockchain akan mempermudah transaksi antara seluruh lapisan masyarakat hingga petani. Bukan hanya transaksi keuangan tapi juga transaksi berbagai data yang akan semakin membanjir dengan masuknya kita ke era internet of things (IoT).

Suatu era yang memungkinkan berbagai objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer.

Untuk memeriahkan Harlah ini, panitia telah menyiapkan sejumlah kegiatan: mulai dari opening ceremony, pentas seni budaya, promosi ekonomi umat dan launching produk HPN (aplikasi direktori pengusaha NU Greenpages), dan potensi serta tantangan Nahdliyin dalam pembangunan ekonomi umat, hingga deklarasi pengusaha muda NU.

Selain dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, tasyakuran ini juga akan dihadiri sejumlah tokoh nasional, pejabat pemerintahan, duta besar, lembaga, organisasi bisnis, pimpinan perbankan, pengamat dan praktisi bisnis, pengurus HPN provinsi, kabupaten dan kota, serta cabang luar negeri. Selain itu juga dihadiri mitra strategis HPN dari unsur pemerintah, swasta, dan lembaga pemerhati ekonomi umat. 

Tasyakuran ini berlanjut hingga bulan September dengan sejumlah kegiatan berupa Halaqoh Bisnis, Hari belanja Online Nusantara dilaksanakan pada 1 hingga 9 September, dan HPN Expo pada September di 9 kota besar di Indonesia. 

Kini, organisasi binaan PBNU ini akan mewadahi para pengusaha NU yang berjumlah tidak kurang dari 2,8 juta pengusaha. Mereka telah berkontribusi nyata dan tersebar di seluruh Indonesia dari tingkat provinsi hingga kabupatan dan kota. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG