IMG-LOGO
Fragmen

Cara Tokoh NU Mendidik Anak-anaknya

Ahad 21 Juli 2019 3:15 WIB
Bagikan:
Cara Tokoh NU Mendidik Anak-anaknya
null
“Pada suatu hari Abdullah Ubayd datang ke rumah kami dengan dua putra beliau yang masih kanak-kanak. Yag pertama berumur 7 tahun, dan yang kedua kira-kira 5 tahun. Kejadian itu kira-kira pertengahan tahun 1936.” 
 
Peristiwa itu diungkapkan KH Wahid Hasyim dalam sebuah tulisan yang terbit pada Agustus 1941 berjudul Abdullah Ubayd sebagai Pendidik
 
Abdullah Ubayd sendiri pada tahun itu telah tiada. Ia meninggal dunia pada tahun 1938 setelah NU melaksanakan muktamar yang ke-13 di Menes, Pandeglang, Banten. Ia meninggal pada usia relatif muda yaitu pada usia 39 tahun. 
 
KH Wahid Hasyim menulis tentang KH Abdullah Ubayd karena ada pertautan yang sama dengan keduanya. KH Abdullah Ubayd merupakan seorang yang megabdikan hidupnya dalam pendidikan NU pada masa awal berdiri, yaitu menjadi seorang guru di Madrasah Nahdlatul Wathan, mendampingi KH Wahab Hasbullah dan KH Mas Mansur, di samping sebagai sekretaris majalah NU membantu KH Mahfudz Shiddiq di majalah dua mingguan Berita Nahdlatoel Oelama, dan Ansor Nahdlatoel Oelama. 
 
Sementara KH Wahid Hasyim juga seorang pendidik yang mendirikan Madrasah Nidzamiyah di pesantren ayahnya, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Di madrasah tersebut, ia melakukan terobosan baru di kalangan pesantrean jika ditakar pada masanya, yaitu memasukan pelajar umum 30 persen, disamping pendidikan agama. Di madrasah tersebut, di samping diajarkan bahasa Arab, juga Inggris dan Belanda. Suatu hal baru bagi kalangan pesantren tradisional pada masanya.  Di samping itu, KH Wahdi hasyim juga merupakan tokoh lembaga pendidikan NU pada masa awal berdiri, yaitu menjadi Ketua Ma’arif dan mengelola Soeloeh Nahdlatoel Oelama, sebuah majalah tentang pendidikan.   
 
Di dalam tulisan yang disampaikan di awal tulisan ini, KH Wahid Hasyim menceritakan bagaimana KH Abdullah Ubayd mendidik anak-anaknya. Menurut penilaian KH Wahid Hasyim, anak harus dibiasakan mengerjakan sesuatu dengan kemampuannya sendiri sebagaimana dipraktikkan KH Abdullah Ubayd. 
 
Di dalam tulisan tersebut, KH Wahid Hasyim menceritakan anak Abdulllah Ubayd tidak mau meminum teh dari gelasnya. Pasalanya takut tumpah dan membasahai bajunya. Ternyata KH Abdulllah Ubayd tidak mau membantu anaknya, malah membiarkannya. 
 
Lalu bagaimana KH Wahid Hasyim mendidik keenam anaknya? 
 
Putra-putri KH Wahid Hasyim adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Aisyah, Hamid Baidlowi, Salahuddin Wahid, Umar Wahid, Lily Chodidjah Wahid, dan Hasyim Wahid. Di dalam mendidik anak-anaknya, hanya kepada si cikal, KH Wahid Hasyim mendidik sampai usia belasan tahun karena ia meninggal dunia pada usia relatif muda pada tahun 1953 saat perjalanan dari Jakarta menuju Sumedang. 
 
Sebagian cara KH Wahid Hasyim mendidik anak-anak, terekam dari pandangan istrinya, Nyai Sohlihah binti KH Bisri Syansuri, yang diceritaka pada majalah Risalah Islamiyah. Ketika suaminya masih hidup, anak-anak sering mengaji kepada ayahnya  sendiri di tengah kesibukannya menjabat sebagai menteri agama. Tradisi shalat jamaah pun diterapkan betul untuk mewujudkan kedisiplinan anak-anaknya. Setiap maghrib harus berjamaah, lalu dilanjut dengan mengaji Al-Qur’an bersama-sama. Khusus malam Jumat, mereka juga diharuskan membaca tahlil secara berjamaah.
 
Dalam pandangan keluarga Wahid, pendidikan agama sangat penting dalam membina moral anak-anak sehingga peran apapun yang dijalani anak-anaknya kelak, mereka tetap terjaga untuk taat kepada Tuhannya. Selain itu, pendidikan rohani juga mampu menjadikan anak tidak mudah minder (kecil hati) karena Islam mendidik manusia berhati besar tetapi tidak sombong.
 
Sementara Nyai Sholehah sendiri menekankan kepada anak-anaknya agar berusaha menjadi diri sendiri, beramal dengan karya sendiri, tidak menggantungkan dan membonceng orang lain, terutama membonceng kebesaran orang tua. Karena menurutnya, lebih baik menjadi orang besar karena karyanya sendiri daripada menjadi besar karena orang tuanya. Oleh sebab itu dalam pandangan Nyai Sholehah, bekal akhlak dan ilmu pengetahuan mempunyai peran yang sangat penting. (Abdullah Alawi)
  
 
Bagikan:

Baca Juga

Sabtu 20 Juli 2019 11:35 WIB
Upaya KH Wahab Chasbullah Kembali Bangun NU Pascaperang Kemerdekaan
Upaya KH Wahab Chasbullah Kembali Bangun NU Pascaperang Kemerdekaan
KH Wahab Chasbullah (Dok. Perpustakaan PBNU)
KH Abdul Wahab Chasbullah merupakan guru tidak tetap di Madrasah Muballighin yang didirikan Kiai Saifuddin Zuhri pada 1 Januari 1952. Madrasah ini didirikan sebagai hasil konkret Konferensi Dakwah tersebut. Madrasah ini merupakan salah satu upaya strategis untuk membangkitkan NU dalam bentuk pengkaderan.

Suatu kebanggaan, karena menjadi cerminan besarnya tanggung jawab dan kerja sama yang baik bahwa media pendidikan kader NU itu hanya disiapkan dalam tempo tiga bulan di tengah suasana membangun NU kembali pascaperang kemerdekaan dan revolusi bersenjata antara 1945-1950.

Kiai Saifuddin Zuhri menegaskan bahwa peran Konferensi Dakwah di Magelang tersebut besar dan berhasil menggali gairah dan semangat membangun kembali jam’iyah NU. ‘Semangat Magelang’ itu pula yang menghayati Konferensi Dakwah untuk mempelopori kebangkitan NU setelah perang kemerdekaan.

Sejumlah tokoh NU kala itu memberikan pengarahan di hadapan 131 juru dakwah  yang mewakili cabang-cabang NU di seluruh Indonesia, khususnya Jawa. Sebab, daerah di luar pulau Jawa masih sukar dicapai melalui jalur organisasi akibat perang kemerdekaan.

Tidak ada yang meragukan kemampuan KH Abdul Wahab Chasbullah dalam setiap lini kehidupan bangsa dan agama. Kiai yang dikenal ahli di bidang Ushul Fiqih ini menjadi motor penggerak umat Islam Indonesia, terutama kalangan pesantren dalam menghadapi penjajah bersama Hadlratussyekh Muhammad Hasyim Asy’ari dan kiai-kiai lain.

Dalam pergerakan nasional, Kiai Wahab berjasa menumbuhkan dan mewariskan sikap nasionalisme dalam diri bangsa Indonesia hingga saat ini. Madrasah Nahdlatul Wathan yang dibentuknya sekitar tahun 1916 untuk membentuk generasi muda cinta tanah air membuahkan warisan manis bagi persatuan bangsa Indonesia berdasar keyakinan agama para pemeluknya. Sejak dulu, para ulama pesantren menekankan bahwa cinta tanah air dan menjaga negara adalah kewajiban agama.

Besarnya jasa dan peran Kiai Wahab Chasbullah dalam membawa setiap pergerakan keagamaan dan kebangsaan ke arah persatuan dan kedaulatan bangsa membuatnya disebut sebagai seorang ‘sopir’, pengemudi, pengendali. Meskipun dirinya juga pernah menjadi sopir beneran ketika membawa para kiai ke sebuah kota di Banyumas, Jawa Tengah.

Perjuangan keras Kiai Wahab dalam membangkitkan pergerakan kaum pesantren juga telah dilakukan ketika menginisiasi pendirian Nahdlatut Tujjar dan Tashwirul Afkar. Ketiga perkumpulan tersebut dikatakan oleh sejumlah pakar merupakan embrio pendirian Nahdlatul Ulama, yakni kebangkitan ulama yang didasari oleh cinta tanah air, kebangkitan ekonomi, dan tradisi pemikiran akademik pesantren.

Menyadari bahwa kekuatan organisasi NU bukan hanya terletak pada jumlah jamaahnya, tetapi juga sanad keilmuan dan gerakan-gerakan sosial yang telah jauh dilakukan, bahkan ketika NU dideklarasikan pada 31 Januari 1926. Namun, kekuatan di segala lini tersebut kerap tidak dipahami oleh sejumlah pengurus NU dan warganya sehingga membuat Kiai Wahab Chasbullah menegaskan sebuah kredo (pernyataan keyakinan).

Dalam kredonya, Kiai Wahab mengatakan, “Banyak pemimpin NU di daerah-daerah maupun di pusat yang tidak yakin akan kekuatan NU.  Mereka  lebih menyakini kekuatan golongan lain. Orang-orang ini terpengaruh oleh bisikan orang yang menghembuskan propaganda agar tidak yakin akan kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan NU itu ibarat senjata adalah meriam, betul-betul meriam. Tetapi digoncangkan hati mereka oleh propaganda luar yang menghasut seolah-olah senjata itu bukan meriam tetapi hanya gelugu alias batang pohon kelapa sebagai meriam tiruan. Pemimpin NU yang tolol itu tidak sadar siasat lawan dalam menjatuhkan NU melalui cara membuat pemimpin NU ragu-ragu akan kekuatannya sendiri.” (Sumber: KH Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren, LKiS, 2013: 497)

Hal itu disampaikan oleh Kiai Wahab saat dirinya telah dipilih sebagai Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar di Jakarta tahun 1950. Kredo tersebut ditegaskan kembali pada Konferensi Dakwah yang berlangsung pada 29 September-1 Oktober 1951. (Fathoni)
Kamis 18 Juli 2019 17:15 WIB
Respon Gus Dur saat Disarankan Mundur dari Kursi Presiden
Respon Gus Dur saat Disarankan Mundur dari Kursi Presiden
Sampai sekarang saya sependapat andai saja Gus Dur mundur sendiri, itu jauh lebih baik. Namun, ya tidak apa-apa. Bangsa Indonesia tidak marah. Mereka menerima Gus Dur dan mengakui disitulah keanehan Gus Dur. (Franz Magnis Suseno dalam Gus! Sketsa Seorang Guru Bangsa, 2017: 136)

Romo Magnis merupakan salah seorang sahabat Gus Dur yang menyarankannya untuk mundur dari kursi presiden ketika dirinya didera politisasi kekuasaan dengan berbagai macam tuduhan. Namun, bukan Gus Dur namanya jika tidak mempunyai keteguhan pendirian. Apalagi posisi Gus Dur tidak terbukti bersalah secara hukum terhadap kasus yang menderanya.

Saat situasinya benar-benar diujung tanduk, Romo Magnis kala itu diminta sejumlah tokoh yang juga kawan-kawan Gus Dur untuk memberikan masukan dan pandangan untuknya mengenai situasi politik yang dihadapi. Empat minggu sebelum Gus Dur dilengserkan, delapan orang kawan mendatangi Gus Dur di istana.

Di istana ada putri Gus Dur yang senantias setia mendampingi ayahnya, Yenny Wahid. Romo Magnis berbicara apa adanya kepada Yenny bahwa Gus Dur sebaiknya mundur ketimbang diturunkan. Mendengar aspirasi tersebut, Yenny mewanti-wanti mungkin Gus Dur bakal marah. Tetapi Yenny tetap mempersilakan Romo Magnis dan kawan-kawan untuk menyampaikan langsung saran tersebut kepada Gus Dur.

Mendengar saran untuk mundur, ternyata Gus Dur tidak marah di tengah situasi yang serba panas kala itu. Dengan tenang Gus Dur menjelaskan kepada kawan-kawannya yang aktif di Forum Demokrasi mengapa dirinya tidak mau melakukan pengunduran diri. Intinya, apa yang dia lakukan benar. Justru DPR dan MPR-lah yang inkonstitusional.

Di tengah ketegangan politik yang menginginkannya untuk mengundurkan diri itu, Gus Dur justru sempat menanggapinya dengan humor: “Saya disuruh mundur? Maju saja dituntun?” kata Gus Dur disambut tawa renyah kawan-kawan yang mengelilinginya.

Menjelang pelengserannya sebagai Presiden RI oleh parlemen dalam Sidang Istimewa (SI) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan perlawanan. Langkah perlawanan Gus Dur bukan untuk mempertahankan dirinya sebagai presiden, tetapi melawan tindakan-tindakan inkonstitusional dan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Kompas pada 1 Agustus 2001 melaporkan bahwa menjelang tengah malam pada tanggal 22 Juli 2001, Gus Dur sempat mengadakan pertemuan bersama wakil sekjen PBNU yang kala itu dijabat oleh Masduki Baidlawi dan tujuh ulama sepuh di Istana Negara.

Mereka menyampaikan kepada Gus Dur perihal kondisi politik mutakhir yang berujung pada rencana percepatan SI MPR keesokan harinya, yaitu pada 23 Juli 2001. Kondisi pertemuan di Istana Negara kala itu dilaporkan berlangsung khidmat dan penuh keharuan.

Gus Dur tak kuasa menahan air mata. Ia meminta maaf berkali-kali karena merasa tidak berterus terang kepada para ulama mengenai situasi politik yang dihadapinya. Dengan dorongan para ulama dan pengurus pondok pesantren, lewat tengah malam pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden.

Dekrit itu secara garis besar berisi penolakan terhadap keputusan Sidang Istimewa yang akan diselenggarakan beberapa jam mendatang oleh MPR yang dipimpin Amien Rais. Hingga saat ini tidak ada satu pun keputusan hukum yang memvonis Gus Dur melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan sejumlah orang, baik kasus Buloggate dan Bruneigate.

Tangis Gus Dur pecah bukan karena kelemahan dirinya menghadapi situasi politik saat itu, tetapi memikirkan para ulama dan pendukungnya yang mempunyai komitmen kuat untuknya. Bahkan di sejumlah daerah dengan tegas membentuk pasukan berani mati jika Gus Dur dilengserkan. Gus Dur menahan ratusan ribu orang yang ingin berangkat ke Jakarta. Ia tidak mau ada kerusuhan dan pertumpahan sesama anak bangsa.

Dalam sejumlah kesempatan Gus Dur menyatakan bahwa persoalan yang menimpa dirinya merupakan murni persoalan politik kekuasaan yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang. Sebab secara hukum, Gus Dur tidak pernah terbukti bersalah sehingga upaya pelengseran dirinya merupakan tindakan inkonstitusional.

Namun ia tidak mau terlalu larut dalam persoalan tersebut. Tak memiliki kekuasaan politik bukan akhir dari segalanya bagi Gus Dur. Suaranya masih lantang dalam membela hak-hak kaum minoritas dan kaum pinggiran. Sikap humanismenya menghadirkan kesejukan bagi semua umat beragama di Indonesia. (Fathoni)
Rabu 10 Juli 2019 21:0 WIB
NU dan Dekret Presiden 5 Juli 1959
NU dan Dekret Presiden 5 Juli 1959
Foto: Wikipedia
Suatu malam di awal Juli 1959, telepon di rumahku berdering pada Pukul 01.30 dini hari. Rupanya telepon itu berasal dari KH. Idham Chalid yang memintaku datang ke rumahnya di Jalan Jogya (Kini Jalan Ki Mangunsarkoro) Nomor 51. Aku diminta mendampinginya berhubung akan datang dua orang pejabat amat penting. Pukul 02.00 lebih sedikit aku tiba di lokasi. Tak berapa lama datang dua orang tamu yang sangat penting itu, yang tak lain adalah Jenderal AH. Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat/Menteri Keamanan Pertahanan dan Letkol CPM R. Rush, Komandan CPM Seluruh Indonesia. Kedatangan dua perwira tinggi itu untuk meminta saran NU berhubung akan berangkatnya mereka ke Tokyo untuk menghadap Presiden Soekarno yang sedang berobat di sana. Dari kalangan pimpinan ABRI (istilahnya waktu itu Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI) sendiri akan mengusulkan kepada Presiden agar UUD 1945 iberlakukan kembali melalui Dekret Presiden. Berhubung dengan itu, kedua perwira tinggi tersebut meminta pikiran NU materi apa yang perlu dimasukkan dalam Dekret Presiden.

“Isinya terserah Pemerintah, tetapi hendaklah memperhatikan suara-suara golongan Islam dalam Konstituante,” kata Pak Idham Chalid. “Apa konkretnya tuntutan golongan Islam itu?” Jenderal A.H. Nasution bertanya.

“Agar Piagam Jakarta diakui kedudukannya sebagai yang menjiwai UUD 1945,” kataku. (Guruku
Orang-orang dari Pesantren).  

Menurut Ensiklopedia NU Dekret Presiden 5 Juli 1959 dipicu oleh gagalnya anggota konstituante sebagai hasil Pemilu 1955 dalamm merumuskan konstitusi. Di sisi lain, sistem demokrasi liberal yang dianut pada masa itu menimbulkan kekacauan-kekacauan seperti pemberontakan Darul Islam, Republik Maluku Selatan, dan PRRI/Permesta. 

Menyikapi keadan tersebut, Soekarno di hadapan anggota konstituante berpidato dengan judul Res Publica, Sekali Lagi Res Publica. Pada pidatonya itu, ia menyarankan agar konstituante memikirkan langkah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 

Menyikapi pidato Soekarno tersebut, Partai NU, masih menurut Eksiklopedia NU: “Jikalau ada anjuran kepada konstituante agar memilih UUD 1945 sebagai konstitusi negara, maka NU yakin bahwa saran itu, tidak mungkin dapat diwujudkan (begitu saja). Tetapi dengan senang hati NU akan bersedia menerimanya dengan pengertian bahwa penerimaan terhadap UUD 1945 itu berarti menerima segala sesuatu di sekitar historische documen, termasuk di dalamnya Piagam Jakarta sebagai babon dan jiwa UUD 1945.”

Sikap NU itu disuarakan oleh KH Wahab Hasbullah dan KH Saifuddin Zuhri yang secara tegas mengatakan bahwa kembali ke UUD 1945 sama dengan mempertahankan Piagam Jakarta tidak hanya sebagai dokumen historis sebagaimana ditawarkan Soekarno. Menurut NU, Piagam Jakarta tidak cukup dijadikan dokumen yang mati, tetapi harus menjiwai UUD 1945. 

Sikap NU ini didukung oleh kelompok-kelompok Islam yang selama ini memperjuangkan Islam sebagai dasar negara yang berusaha menerapkan secara harfiah dalam UUD 1945.     
 
Bunyi dekret presiden tersebut adalah sebagai berikut: 

DEKRET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa,
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
Dengan ini menjatakan dengan chidmat:
Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;
Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja;
Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur;
Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;
Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,
Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
Menetapkan pembubaran Konstituante;
Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.
Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.
Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959
Atas nama Rakjat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
SOEKARNO
(Abdullah Alawi)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG