IMG-LOGO
Nasional

Respons Kemajuan Teknologi, Ini yang Akan Dilakukan Pengusaha Nahdliyin

Ahad 21 Juli 2019 4:30 WIB
Bagikan:
Respons Kemajuan Teknologi, Ini yang Akan Dilakukan Pengusaha Nahdliyin
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin H Abdul Kholik menyatakan bahwa pihaknya akan mengkonsolidasi para pengusaha Nahdliyin agar memiliki soliditas dan loyalitas dalam merespons kemajuan teknologi.

“Tugas HPN adalah bagaimana mengkonsolidasi para pengusaha ini punya soliditas dan punya loyalitas, sehingga dengan demikian kalau pun ada teknologi itu yang harus kita adopsi, (itu) tidak membawa kerusakan pada ekonomi dan bisnis Nahdliyin,” kata Kholik pada acara Selebrasi dan Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) yang ke-8 atau sewindu HPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (20/7). Perhelatan ini mengusung tema Sinergi Sumber Daya  Komunitas dengan Keunggulan Teknologi Digital Menggalang Arus Baru Ekonomi Indonesia.

Menurut Kholik, soliditas dan loyalitas yang akan dibangunnya penting karena keberadaan teknologi digital tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga mempunyai dampak negatif. Ia menyatakan bahwa HPN tidak akan bisa melawan kemajuan teknologi di bidang digital. 

Namun, pihaknya mencoba mengambil langkah yang dianggap perlu untuk memproteksi bisnis-bisnis yang sekarang dikelola oleh para pengusaha Nahdliyin kelas menengah ke bawah agar tidak tergilas oleh digital ekonomi. Untuk itu, HPN menandatangi nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Nantinya, melalui MoU tersebut, diharapkan persaingan yang terjadi tidak menghadapkan antara pengusaha yang besar dan kecil. Sebabnya, jika persaingan yang tidak seimbang itu terjadi, maka otomatis pengusaha yang kecil kalah.

Ia juga menyatakan bahwa organisasi yang dibentuk pada 2011 ini akan membahas beberapa hal yang berkait dengan digital ekonomi. Sebab, katanya, digital ekonomi tidak hanya datang dari swasta, tapi juga dari pemerintah. Contoh yang datang dari pemerintah ialah E-katalog.

E-katalog dinilai banyak berdampak positif, yakni proyek dan harga-harga yang biasa memunculkan persoalan, kini dapat dihilangkan olehnya. Tapi, E-katalog juga berdampak negatif, seperti para kontraktor Nahdliyin yang berada di lapangan. Para kontraktor yang biasanya mempunyai kesempatan untuk mengerjakan proyek pengadaan barang dan pemasangan, kini hanya memeroleh jasanya. 

“Sekarang ini karena pengadaan barang di-take over oleh E-katalog, maka temen-temen di daerah hanya menikmati jasanya saja. Ini banyak sekali berdampak kepada para pengusaha kecil dan menegah kita di daerah-daerah,” ucapnya.

Begitu juga dengan disrupsi teknologi bagi bisnis travel umrah. Menurutnya, era disrupsi akan berdampak besar bagi bisnis tersebut, sementara banyak pengusaha Nahdliyin yang menjadi penyelenggara atas bisnis tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, jika tidak ada sikap yang diambil untuk membentengi usaha para pengusaha Nahdilyin ini, maka akan habis. 

Hadir pada peringatan Harlah HPN, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PBNU Bidang Ekonom H Eman Suryaman, Pendiri HPN KH Agoes Ali Masyhuri, Ketua Dewan Pembina HPN H As’ad Said Ali, Ketua Umum KPPU Kurnia Toha, perwakilan dari Badan Ekonomi Kreatif Fajar Utomo, dan sejumlah mitra HPN lainnya. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)
 
Bagikan:

Baca Juga

Ahad 21 Juli 2019 23:15 WIB
IPNU Gelar 'Millenial Barista Nusantara'
IPNU Gelar 'Millenial Barista Nusantara'
Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) bekerja sama dengan Bengkel Kreatif Hello Indonesia (BKHI) akan menggelar workshop Millenial Barista Nusantara pada Senin (29/7) mendatang.
Muhammad Holis Satriawan, pembina BKHI, mengungkapkan bahwa workshop tersebut akan melahirkan barista yang ke depan akan diberikan modal kedai. Kopi dipilih mengingat melaluinya lahir perbincangan dan obrolan tentang banyak hal.
 
“Karena dengan kopi bisa tukar informasi, tempatnya orang ngobrol sehingga bisa menyampaikan banyak hal di situ,” katanya kepada NU Online pada Sabtu (20/7).
 
Program kedai ini untuk wirausaha pemula, yakni para pemuda. Tujuannya guna menyejahterakan mereka secara ekonomi. “Untuk menyejahterakan secara ekonomi untuk generasi muda,” katanya.
 
Ia menargetkan seribu kedai untuk seribu orang, masing-masing orang satu kedai. Tentu harapan ke depannya, hal tersebut dapat ditularkan kepada yang lainnya. “Temannya bisa menduplikasi teman-temannya,” katanya.
 
Ia tak menargetkan secara waktu. Namun, Holis berharap secepatnya dapat tercapai. Meskipun demikian, ia sudah mempersiapkan segala rupanya dalam waktu tiga bulan. “Kita maunya target secepat mungkin. Kita punya produksi untuk memepersiapkan semua itu tiga bulan,” jelasnya.
 
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan melatih lebih dulu sebelum diberikan usaha. Mereka dilatih untuk mengenal aneka kopi, memahami,  meracik, hingga melayaninya.
 
“Akan kita latih lebih dahulu sebelum kasih usaha. Latih mengenal kopi, meracik, memahami, sampai melayani, hingga menciptakan harganya,” ujarnya.
 
Mereka yang sudah terlatih akan diberikan modal kafe kecil untuk dikembangkannya secara mandiri. “Dimulai dari yang kecil gedein sendiri. Dari kecil inilah kamu memulai usahamu sendiri. Nanti kalau udah enam bulan sudah milikmu sendiri,” katanya.
 
Kegiatan workshop ini bisa diikuti dengan kualifikasi usia maksimal 25 tahun dengan berkomitmen untuk belajar dengan penuh selama masa pelatihan.
 
Para calon peserta dapat mengirimkan riwayat hidup (curriculum vitae) dan motivation letter tentang pengembangan kafe mini melalui surel (email) baristamilenial@gmail.com sampai tanggal 24 Juli 2019.
Para pendaftar juga membayar uang pendaftaran Rp150 ribu. Dari situ, para peserta dapat modul pelatihan, akomodasi, konsumsi, satu set kafe mini (syarat dan ketentuan berlaku), sertifikat barista, dan apron. (Syakir NF/Abdulah Alawi)
 
Ahad 21 Juli 2019 23:0 WIB
Upaya NU Mandiri Sudah Berjalan, Tapi Perlu Terus Diperkuat
Upaya NU Mandiri Sudah Berjalan, Tapi Perlu Terus Diperkuat
Ketua NU Care-LAZISNU H Ahmad Sudrajat
Jakarta, NU Online 
Upaya NU untuk mandiri secara ekonomi sudah berjalan sejak lama. Bahkan dilakukan sejak awal. Tokoh-tokoh pendiri NU langsung terlibat di dalmnya seperti Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Syansuri, KH Abdul Halim Leuwimunding, dan lain-lain. Hal itu terbukti dengan adanya Nahdlatut Tujjar (1924) dan Coperatie Kaoem Muslimin (CKM, 1928). 
 
Pada masa kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (1984-2000) hal serupa dilakukan melalui beragam cara, di antaranya dengan mendirikan bank. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah artikelnya pada tahun 1991, kiai yang biasa disapa Gus Dur itu mengatakan, transformasi kemandirian ekonomi NU tidak berhasil. Pasalnya, dalam bayangan dia, pada 2010 seharusnya NU sudah memiliki 2000 bank.   
 
Ketua NU Care-Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) H Ahmad Sudrajat mengatakan, upaya kemandirian ekonomi warga NU saat ini sudah berjalan di daerah-daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada yang dilakukan di tingkat PCNU seperti Sragen, bahkan ada yang dilakukan di tingkat ranting seperti di salah satu desa di Jombang. Di Jawa Barat, lanjutnya, sudah ada cabang yang melakukannya seperti di Sukabumi dan Karawang. 
 
“Harus diperkuat lagi dan diperkuat lagi karena belum semuanya melakukan, masih sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan jumlahnya warga NU,” katanya kepada NU Online di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (18/7). 
 
Menurut Ajat, pola kemandirian yang dilakukan warga NU umumnya adalah dengan iuran seara berjamaah, misalnya melalui Koin NU. 
 
“Koin NU itu menjadi ikon dan terbukti banyak membantu NU di daerah-daerah, tapi lagi-lagi masih belum serentak berjamaah secara nasional,” katanya lagi. 
 
NU Care-LAZISNU, lanjut lulusan Jurusan Syariah Islamiyah Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar, Mesir ini, akan melakukan uji coba berjamaah iuran secara nasiona melalui program koin muktamar untuk membiayai Muktamar NU ke-34 yang akan berlangsung tahun depan. 
 
“Kita menunggu ketok palu PBNU menentukan tempat muktamarnya dulu. Lalu nanti kita akan membekali surat pengantar NU Care LAZISNU di daerah untuk melakukannya,” pungkasnya. (Abdullah Alawi)
 
Ahad 21 Juli 2019 11:0 WIB
Rais PBNU: Muslim Jangan Menutup Diri
Rais PBNU: Muslim Jangan Menutup Diri
KH Ishomuddin (kanan)
Surabaya, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin mengkritik kelompok muslim yang menutup diri kelompok masyarakat lainnya. Menurutnya sikap tersebut bukan ajaran dari agama Islam yang ia yakini selama ini.
 
"Pemeluk agama Islam seharusnya terbuka kepada siapa saja, termasuk pada kalangan non muslim, jangan malah menutup diri. Karena Islam tidak mengajarkan yang demikian," ujar Kiai Ishom.
 
Pernyataan ini disampaikan karena melihat banyak pergerakan Islam di Indonesia yang hanya mau beli rumah bila ada label syar'inya, mau belanja di toko yang ada label syar'inya juga. Bahkan enggan berkumpul dengan anggota masyarakat yang mereka anggap tidak berpenampilan syar'i.
 
"Muslim jangan menutup diri untuk bergaul dengan warga negra lain hanya dengan alasan syar'i. Padahal Al-Qur'an mengajarkan kita untuk saling mengenal. Ini bahaya, bisa merusak persatuan dan kesatuan," katanya saat mengisi kajian titik temu ke-48 di Surabaya, Jumat (19/7).
 
Menurut dosen dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini sangat bahaya bila semua harus diberikan label syariah. Semisal jilbab syariat, bis syariah, pesta syariat, dan semua harus sesuai syariah versi pihaknya. 
 
"Nenek saya dulu tidak memakai jilbab seperti yang dianggap syar'i oleh kaum muda saat ini. Tapi hingga akhir hayatnya tetap muslimah," tambah Kiai Ishom.
 
Kiai Ishom menjelaskan, syariatisasi bukan tidak boleh diterapkan secara umum. Namun menurutnya, syariatisasi boleh diterapkan di Indonesia bila hal tersebut bersikap umum dan mewakili kepentingan orang banyak, tidak boleh dalam masalah individu.
 
Kiai Ishom lalu mencontohkan dalam produk undang-undang yang berlaku di Indonesia ada yang diambil dari hukum Islam. Hingga saat ini, undang-undang tersebut masih berlaku di Indonesia. Diambil hukum yang bersifat umum/publik agar tidak terjadi benturan antara individu di Infonesia.
 
"Coba buka UU nomor 1/1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam dan undang-undang wakaf, semua itu diambil dari hukum Islam. Karena asas manfaatnya bersifat umum," bebernya.
 
Namun secara tegas, Kiai Ishom menjelaskan akar perdebatan isu syariatisasi ini karena banyak umat Islam yang bersemangat mengamalkan ajaran Islam tapi memiliki ilmu sedikit. Sehingga salah paham dan cenderung menghakimi sikap yang berbeda dari kelompok lain.
 
Ia melihat banyak orang yang karena kurang ilmu agama, kurang baca, kurang diskusi yang mempersulit diri sendiri dengan takut pada simbol salib. Akhirnya, lihat tanda simbol "tambah" di ambulans takut, lihat tiang listrik juga takut, dan parno dengan simbol-simbol mirip salib.
 
"Akar masalah kita saat ini yaitu ada orang yang ilmu agamanya sedikit dan wawasan kebangsaannya tipis tapi ingin terlihat Islami. Ia tidak paham substansi dari agama yang dianutnya," pungkasnya. (Syarif Abdurrahman/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG