IMG-LOGO
Nasional

Pemberdayaan Ekonomi, Salah Satu Motif Berdirinya NU

Senin 22 Juli 2019 14:45 WIB
Bagikan:
Pemberdayaan Ekonomi, Salah Satu Motif Berdirinya NU
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) H Abdul Kholik menyatakan bahwa di antara tujuan pendirian Nahdlatul Ulama yaitu untuk pemberdayaan umat melalui kegiatan ekonomi, sehingga terjadi mengurangi kesenjangan.

"Jadi salah satu motifnya adalah motif pemberdayaan ekonomi," kata Kholik dihadapan puluhan pengusaha muda Nahdliyin pada acara Selebrasi dan Tasyakur Hari Lahir (Harlah) ke-8 HPN di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu lalu.

Namun menurutnya, hingga kini ekonomi Nahdliyin masih banyak yang mengalami kesenjangan. Ia berharap kepada pengusaha muda Nahdliyin agar turut serta mengembangkan ekonomi untuk kepentingan Nahdliyin.

"Anda mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mengejar ketertinggalan kaum Nahdliyin dalam bidang ekonomi dibandingkan kaum yang lain. Oleh karena itu kalau anda dapat melakukan itu, anda memnuhi cita-cita luhur pendiri NU," terangnya.

Menurutnya, banyak motivasi yang bisa digali untuk melecut diri sendiri agar ke depan bisa mengejar ketertinggalan baik dalam ekonomi maupun bisnis. Apalagi dengan usia yang masih muda, sehingga memiliki semangat yang tinggi, yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi bagi Nahdliyin.

"Saya kira anda masih punya semangat yang jauh lebih baik dari kami, insyaallah dan juga mempunyai fisik yang jauh lebih prima dibandingkan dengan kami, untuk lebih keras (berbisnis)," ucapnya.

Kepada pengusaha muda Nahdliyin, ia menyatakan agar tidak perlu khawatir karena jika diperlukan, HPN akan membimbing dan menasihati, bahkan bekerja sama.

"Mungkin anda punya keterbatasan, kami juga punya keterbatasan. Sebagai contoh, Anda punya keterbatasan modal, kita punya keterbatasan tenaga. Mungkin kita bisa kolaborasi, Anda apakah sebagai marketing, temen-temen yang lain bisa memodali," ucapnya.

Hanya saja, ia mengingatkan bahwa modal penting dalam bekerja sama yaitu harus amanah. Sebab, jika sedari muda udah dikenal memiliki karakter yang tidak baik dalam berbisnis maka itu akan terbawa pada karir bisnis.

"Insyaallah kalau pemuda Nahdliyin sudah punya punya bekal moral dan bekal ajaran agama yang baik. Jadi semestinya Anda bisa tumbuh menjadi pengusaha yang baik. Tinggal kita asah profesionalisme, kita asah skillnya," pungkasnya. (Husni Sahal/Fathoni)
Bagikan:

Baca Juga

Senin 22 Juli 2019 23:0 WIB
KH Abbas Buntet: Waspada Neo Wahabi
KH Abbas Buntet: Waspada Neo Wahabi
KH Abbas Buntet acara haul di Garut
Garut, NU Online
Pengasuh Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat KH Muhammad Abbas Billy Yachsyi Fuad Hasyim mengingatkan kepada umat Islam agar waspada terhadap neo Wahabi yang berkedok Ahlussunnah Waljamaah.
 
"Mereka menyamar dengan cara menamakan amaliyahnya ahlussunnah waljamaah, padahal itu cuma kedok agar kita tidak curiga atas gerakan mereka," ungkapnya.
 
Hal tersebut disampaikan dalam acara haul Ke-70 KHA Muhammad Ishaq bin Syekh KHA Muhammad Umar Bashri dan haul Ke-13 KHA Muhammad bin Syekh KHA Muhammad Umar Bashri di Pesantren Fauzan Sukaresmi, Garut Ahad (21/7).
 
Dijelaskan, Wahabi membiaskan dirinya dengan membuat nama pesantren, madrasah, sekolah, dan lain-lain dengan nama yang lazim digunakan oleh warga NU pada umumnya. Hanya saja, kurikulum dan muatan yang mereka sampaikan berfaham Wahabi.
 
"Jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar agama, sejarah manusia pertama nenek moyang manusia, yakni Nabi Adam AS, mendapatkan perintah mengamalkan 3 syariat Islam, pertama yaitu menikah, kedua dilarang merusak alam, dan ketiga meneteskan darah," bebernya.
 
Dikatakan, Wahabi mengajarkan untuk saling membunuh karena tidak sepaham dengan mereka, karena yang tidak sepaham dengan mereka dianggap toghut, bahkan tidak tanggung-tanggung dianggap kafir yang halal darahnya. Jadi sangat aneh jika agama kita mendidik kita seperti karena tidak sesuai nilai-nilai luhur agama islam itu sendiri.
 
Kiai Abbas menjelaskan makna dari tanah haram di Arab Saudi. Menurutnya, tanah haram merupakan tanah yang tidak boleh meneteskan darah. Jangankan darah manusia, darah hewan pun tidak boleh. Sehingga bagi muslim yang sedang ihram dilarang untuk membunuh nyamuk sekalipun, juga dilarang merusak alam walaupun itu adalah rerumputan.
 
"Ini sejalan dengan tugas Nabi Adam AS, jadi jika ada yang memiliki faham menghalalkan darah atas nama agama maupun atas nama apapun, hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang kita anut," tuturnya. 
 
Kiai Abbas juga berpesan agar masyarakat masuk ke dalam NU atau kembali ke NU, dan memahami NU secara holistik (menyeluruh), karena tidak sedikit kiai, santri, masyarakat yang mengaku NU, walaupun secara keseharian mengamalkan dzikir, shalawat, qunut, dan lainnya. Namun harakah (gerakan) dan fikrahnya (pemikiran) bertentangan dengan NU. Sehingga Allah akan mencabut keberkahannya dan disatukan dengan pengkhianat. 
 
Hadir dalam acara tersebut Kabag Yansos Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sufri, Pimpinan Pesantren Hidayatul Faizin sekaligus Mustasyar PWNU Jawa Barat KH Abdul Mimar Hidayat, Wakil Ketua PWNU Jawa Barat KHA Abdul Mujib, Pengurus PCNU Garut, Camat Sukaresmi Heri Hermawan, Camat Bayongbong Santari, Kapolsek Cisurupan Iptu Tito Bintoro, ratusan ajengan, pimpinan pesantren dan ribuan masyarakat Sukaresmi. (Muhammad Salim/Muiz)
Senin 22 Juli 2019 22:45 WIB
Ketika Sekjen PBNU dan Sekum PP Muhammadiyah Saling Lempar Canda
Ketika Sekjen PBNU dan Sekum PP Muhammadiyah Saling Lempar Canda
Jakarta, NU Online
Kedua Sekretaris organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saling mengungkapkan candaannya tentang peran kedua organisasinya dalam membangun bangsa Indonesia.

Keduanya mengungkapkan saat menjadi pembicara pada acara Dialog Peradaban Bangsa, Islam, dan TNI yang diselenggarakan DPP PA GMNI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Dialog itu mengusung tema Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama H Helmy menyatakan bahwa pendiri pergerakan Budi Utomo, dr Soetomo mengakui tentang peran pesantren. Kata Helmy, mengutip Sutomo, jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah, pesantren telah menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat nusantara.

"Meskipun (NU) berdirinya tahun 26 (1926), tapi pemikiran, gagasan tentang bagaimana bangsa ini insyaallah telah mendahului Muhammadiyah," kata Sekjen Helmy disambut tawa peserta dialog.

Candaan Helmy kembali keluar. Kali ini, tentang tentang konsep berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah sebagaimana diketahui menetapkan konsep darul ahdi was syahadah pada 2015. Sementara NU, menurutnya, sebelum Indonesia merdeka, tepatnya saat Muktamar 1936 di Banjarmasin menetapkan bahwa Indonesia itu  darus salam (negara damai).

"Sementara NU untuk konsep berbangsa dan bernegara itu tahun 36 (1936)," ucapnya kembali disambut tawa hadirin.

Sebelumnya, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa organisasinya telah melahirkan banyak kader yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia, seperti presiden pertama Indonesia Soekarno, penjahit bendera merah putih Fatmawati, anggota Pandu Hizbul Wathan Jenderal Soedirman, dan tokoh BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo.

"Nah, yang tidak dilahirkan oleh Muhammadiyah itu hanya NU saja," ucapnya disambut tawa hadirin.

Muara pergerakan dan perjuangan para tokoh nasionalis seperti Soekarno, Panglima Soedirman, Soetomo, dan lain-lain yaitu para kiai. Sebab, dalam memutuskan sesuatu yang bersifat penting, taktis, dan strategis, para tokoh nasionalis kerap meminta nasihat dan fatwa pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, terutama saat penentuan tanggal proklamasi 17 Agustus 1945 dan perang kemerdekaan 10 November 1945 di Surabaya.

Pada dialog itu hadir Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Sekjen DPP PDIP Hasto Krisyanto. (Husni Sahal/Fathoni)
Senin 22 Juli 2019 22:15 WIB
Selama Negara dan Agama Tak Dibenturkan, Indonesia Terbebas dari Konflik
Selama Negara dan Agama Tak Dibenturkan, Indonesia Terbebas dari Konflik
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini saat mengisi diskusi di Kantor GMNI Cikini, Senin (22/7).
Jakarta, NU Online
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ahmad Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa tesis ilmuwan politik dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, Samuel P. Huntington yang menyatakan dalam bukunya, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order (1996) bahwa paska perang dingin, agama dan kebudayaan menjadi sumber konflik terbantah di negeri Indonesia.

Ia menjelaskan, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini tidak menjadikan agama dan negara sebagai dua kutub yang harus dibenturkan, melainkan keduanya saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu disebut sebagai paradigma simbiotik.

"Beberapa negara di Timur Tengah nyata terjadi konflik, tapi tidak terjadi dengan Indonesia, meskipun dengan beragam pola dan gerakan, paham-paham transnasional yang masuk melalui berbagai hal, seperti media sosial, dan berbagai macam jaringan," kata Sekjen Helmy saat mengisi Dialog Peradaban Bangsa, Islam, dan TNI yang diselenggarakan DPP GMNI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Dialog itu mengusung tema Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya.

Menurutnya, pengambilan paradigma simbotik itu melahirkan semangat atau spirit kebangsaan di dalam masyarakat Indonesia, khususnya para ulama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi titik temu dari agama dan negara.

"Jadi sebetulnya Pancasila iti titik temu di mana pergulatan relasi agama dan negara ini berstu. Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' itu sangat jelas religius," ucapnya.

Untuk itu, Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu II pada era Susilo Bambang Yudhoyono ini menyatakan bahwa Indonesia layak menjadi contoh bagi negara lain sebagai sebuah negara yang melahirkan peradaban. Peradaban, sambungnya, lahir dari kearifan-kearifan lokal.

"Maka saya sering mengatakan bahwa pada akhirnya puncak pengetahuan itu kebijaksanaan karena kebijaksanaan lahir dari kearifan-kearifan lokal.

Kita memilikin tepo seliro, tenggang rasa, gotong royong. Jadi banyak sekali kearifan-kearifan lokal kita yang melahirkan peradaban," jelasnya.

Selain paradigma simbiotik, terdapat juga paradigma integralistik atau universalistik, yakni meletakkan hubungan agama dan negara itu sama, dan paradigma sekularistik yang memisahkan sama sekali urusan agama dan urusan negara sebagaimana Turki. Indonesia tidak mengambil kedua paradigma tersebut.

Pada dialog itu, hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Husni Sahal/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG