IMG-LOGO
Nasional

PBNU Imbau Penyelenggara Kurban Tidak Pakai Plastik untuk Distribusi Daging

Senin 22 Juli 2019 18:15 WIB
Bagikan:
PBNU Imbau Penyelenggara Kurban Tidak Pakai Plastik untuk Distribusi Daging
PBNU Imbau penyelenggara kurban tidak perlu lagi mempergunakan kantong plastik.
Jakarta, NU Online
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim PBNU mengimbau para penyelenggara pemotongan dan penyaluran hewan kurban agar idul adha tidak hanya dijadikan sebagai momentum mendakatkan diri kepada Allah melalui ibadah ritual, tetapi juga mendekatkan diri melalui penjagaan terhadap lingkungan, yakni dengan tidak memakai plastik untuk daging kurban.

“Kami Imbau para penyelenggara kurban untuk tidak perlu lagi mempergunakan kantong plastik atau kresek sebagai wadah daging, tapi menggunakan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan. Jadikan idul adha sebagai satu momen kebangkitan untuk peduli lingkungan,” kata Direktur Bank Sampah Nusantara LPBI PBNU Fitri Aryani di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/7), menjelang Idul Adha.
 
Menurut Fitri, jika satu hari di Idul Adha masyarakat puasa menggunakan plastik, maka disebutnya sangat bermanfaat untuk kesehatan di masa depan. Masyarakat tidak menggunakan plastik di idul adha menjadi investasi bagi ribuan tahun mendatang.

“Kalau satu saja penyelenggara kurban memiliki pemikiran ramah lingkungan, itu sudah bisa dihitung berapa jumlah sampah plastik yang bisa kita kurangi dalam satu hari itu. Jadi kalau mau bersedekah untuk bumi kita, idul adha itu satu momen yang sangat tepat untuk kita beribadah, untuk kita berinvestasi lingkungan,” terangnya.

Fitri menawarkan banyak alat yang bisa digunakan penyelenggara kurban untuk mendistribusikan daging, seperti daun pisang, daun jati, besek, dan bambu. Ia tidak memungkiri bahwa penggunaan plastik nilainya lebih murah. Akan tetapi, sambungnya, selain untuk menjaga lingkungan, memakai alat seperti daun itu, berarti juga kembali mengangkat kearifan lokal.

“Itu kan berarti memanfaatkan tradisi-tradisi lokal yang ada. Kalau misalnya di masyarakat banyak daun jati, ya pakai daun jati, kalau di masyarakat setempat banyak daun pisang, pakai daun pisang. Artinya ini kembali kepada tradisi lokal, kearifan lokal,” ucapnya.

Ia menyatakan bahwa menggunakan alat-alat yang ada di masyarakat setempat merupakan sesuatu yang tidak mudah karena selama ini penggunaannya dengan kresek. Namun menurutnya, menggunakan alat-alat lokal lebih dianggap kreatif.

Penyelenggara kurban di Jakarta juga dinilai tidak perlu khawatir tentang keberadaan daun pisang atau lainnya. Sebab menurutnya, di daerah-daerah penopang Jakarta seperti Bekasi banyak daun pisang dan besek.

“Parung yang di Bogor itu masih banyak daun pisang. Di Bekasi juga masih banyak daun pisang,” ucapnya. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)
 
Bagikan:

Baca Juga

Senin 22 Juli 2019 23:0 WIB
KH Abbas Buntet: Waspada Neo Wahabi
KH Abbas Buntet: Waspada Neo Wahabi
KH Abbas Buntet acara haul di Garut
Garut, NU Online
Pengasuh Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat KH Muhammad Abbas Billy Yachsyi Fuad Hasyim mengingatkan kepada umat Islam agar waspada terhadap neo Wahabi yang berkedok Ahlussunnah Waljamaah.
 
"Mereka menyamar dengan cara menamakan amaliyahnya ahlussunnah waljamaah, padahal itu cuma kedok agar kita tidak curiga atas gerakan mereka," ungkapnya.
 
Hal tersebut disampaikan dalam acara haul Ke-70 KHA Muhammad Ishaq bin Syekh KHA Muhammad Umar Bashri dan haul Ke-13 KHA Muhammad bin Syekh KHA Muhammad Umar Bashri di Pesantren Fauzan Sukaresmi, Garut Ahad (21/7).
 
Dijelaskan, Wahabi membiaskan dirinya dengan membuat nama pesantren, madrasah, sekolah, dan lain-lain dengan nama yang lazim digunakan oleh warga NU pada umumnya. Hanya saja, kurikulum dan muatan yang mereka sampaikan berfaham Wahabi.
 
"Jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar agama, sejarah manusia pertama nenek moyang manusia, yakni Nabi Adam AS, mendapatkan perintah mengamalkan 3 syariat Islam, pertama yaitu menikah, kedua dilarang merusak alam, dan ketiga meneteskan darah," bebernya.
 
Dikatakan, Wahabi mengajarkan untuk saling membunuh karena tidak sepaham dengan mereka, karena yang tidak sepaham dengan mereka dianggap toghut, bahkan tidak tanggung-tanggung dianggap kafir yang halal darahnya. Jadi sangat aneh jika agama kita mendidik kita seperti karena tidak sesuai nilai-nilai luhur agama islam itu sendiri.
 
Kiai Abbas menjelaskan makna dari tanah haram di Arab Saudi. Menurutnya, tanah haram merupakan tanah yang tidak boleh meneteskan darah. Jangankan darah manusia, darah hewan pun tidak boleh. Sehingga bagi muslim yang sedang ihram dilarang untuk membunuh nyamuk sekalipun, juga dilarang merusak alam walaupun itu adalah rerumputan.
 
"Ini sejalan dengan tugas Nabi Adam AS, jadi jika ada yang memiliki faham menghalalkan darah atas nama agama maupun atas nama apapun, hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang kita anut," tuturnya. 
 
Kiai Abbas juga berpesan agar masyarakat masuk ke dalam NU atau kembali ke NU, dan memahami NU secara holistik (menyeluruh), karena tidak sedikit kiai, santri, masyarakat yang mengaku NU, walaupun secara keseharian mengamalkan dzikir, shalawat, qunut, dan lainnya. Namun harakah (gerakan) dan fikrahnya (pemikiran) bertentangan dengan NU. Sehingga Allah akan mencabut keberkahannya dan disatukan dengan pengkhianat. 
 
Hadir dalam acara tersebut Kabag Yansos Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sufri, Pimpinan Pesantren Hidayatul Faizin sekaligus Mustasyar PWNU Jawa Barat KH Abdul Mimar Hidayat, Wakil Ketua PWNU Jawa Barat KHA Abdul Mujib, Pengurus PCNU Garut, Camat Sukaresmi Heri Hermawan, Camat Bayongbong Santari, Kapolsek Cisurupan Iptu Tito Bintoro, ratusan ajengan, pimpinan pesantren dan ribuan masyarakat Sukaresmi. (Muhammad Salim/Muiz)
Senin 22 Juli 2019 22:45 WIB
Ketika Sekjen PBNU dan Sekum PP Muhammadiyah Saling Lempar Canda
Ketika Sekjen PBNU dan Sekum PP Muhammadiyah Saling Lempar Canda
Jakarta, NU Online
Kedua Sekretaris organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saling mengungkapkan candaannya tentang peran kedua organisasinya dalam membangun bangsa Indonesia.

Keduanya mengungkapkan saat menjadi pembicara pada acara Dialog Peradaban Bangsa, Islam, dan TNI yang diselenggarakan DPP PA GMNI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Dialog itu mengusung tema Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama H Helmy menyatakan bahwa pendiri pergerakan Budi Utomo, dr Soetomo mengakui tentang peran pesantren. Kata Helmy, mengutip Sutomo, jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah, pesantren telah menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat nusantara.

"Meskipun (NU) berdirinya tahun 26 (1926), tapi pemikiran, gagasan tentang bagaimana bangsa ini insyaallah telah mendahului Muhammadiyah," kata Sekjen Helmy disambut tawa peserta dialog.

Candaan Helmy kembali keluar. Kali ini, tentang tentang konsep berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah sebagaimana diketahui menetapkan konsep darul ahdi was syahadah pada 2015. Sementara NU, menurutnya, sebelum Indonesia merdeka, tepatnya saat Muktamar 1936 di Banjarmasin menetapkan bahwa Indonesia itu  darus salam (negara damai).

"Sementara NU untuk konsep berbangsa dan bernegara itu tahun 36 (1936)," ucapnya kembali disambut tawa hadirin.

Sebelumnya, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa organisasinya telah melahirkan banyak kader yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia, seperti presiden pertama Indonesia Soekarno, penjahit bendera merah putih Fatmawati, anggota Pandu Hizbul Wathan Jenderal Soedirman, dan tokoh BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo.

"Nah, yang tidak dilahirkan oleh Muhammadiyah itu hanya NU saja," ucapnya disambut tawa hadirin.

Muara pergerakan dan perjuangan para tokoh nasionalis seperti Soekarno, Panglima Soedirman, Soetomo, dan lain-lain yaitu para kiai. Sebab, dalam memutuskan sesuatu yang bersifat penting, taktis, dan strategis, para tokoh nasionalis kerap meminta nasihat dan fatwa pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, terutama saat penentuan tanggal proklamasi 17 Agustus 1945 dan perang kemerdekaan 10 November 1945 di Surabaya.

Pada dialog itu hadir Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Sekjen DPP PDIP Hasto Krisyanto. (Husni Sahal/Fathoni)
Senin 22 Juli 2019 22:15 WIB
Selama Negara dan Agama Tak Dibenturkan, Indonesia Terbebas dari Konflik
Selama Negara dan Agama Tak Dibenturkan, Indonesia Terbebas dari Konflik
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini saat mengisi diskusi di Kantor GMNI Cikini, Senin (22/7).
Jakarta, NU Online
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ahmad Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa tesis ilmuwan politik dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, Samuel P. Huntington yang menyatakan dalam bukunya, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order (1996) bahwa paska perang dingin, agama dan kebudayaan menjadi sumber konflik terbantah di negeri Indonesia.

Ia menjelaskan, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini tidak menjadikan agama dan negara sebagai dua kutub yang harus dibenturkan, melainkan keduanya saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu disebut sebagai paradigma simbiotik.

"Beberapa negara di Timur Tengah nyata terjadi konflik, tapi tidak terjadi dengan Indonesia, meskipun dengan beragam pola dan gerakan, paham-paham transnasional yang masuk melalui berbagai hal, seperti media sosial, dan berbagai macam jaringan," kata Sekjen Helmy saat mengisi Dialog Peradaban Bangsa, Islam, dan TNI yang diselenggarakan DPP GMNI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Dialog itu mengusung tema Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya.

Menurutnya, pengambilan paradigma simbotik itu melahirkan semangat atau spirit kebangsaan di dalam masyarakat Indonesia, khususnya para ulama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi titik temu dari agama dan negara.

"Jadi sebetulnya Pancasila iti titik temu di mana pergulatan relasi agama dan negara ini berstu. Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' itu sangat jelas religius," ucapnya.

Untuk itu, Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu II pada era Susilo Bambang Yudhoyono ini menyatakan bahwa Indonesia layak menjadi contoh bagi negara lain sebagai sebuah negara yang melahirkan peradaban. Peradaban, sambungnya, lahir dari kearifan-kearifan lokal.

"Maka saya sering mengatakan bahwa pada akhirnya puncak pengetahuan itu kebijaksanaan karena kebijaksanaan lahir dari kearifan-kearifan lokal.

Kita memilikin tepo seliro, tenggang rasa, gotong royong. Jadi banyak sekali kearifan-kearifan lokal kita yang melahirkan peradaban," jelasnya.

Selain paradigma simbiotik, terdapat juga paradigma integralistik atau universalistik, yakni meletakkan hubungan agama dan negara itu sama, dan paradigma sekularistik yang memisahkan sama sekali urusan agama dan urusan negara sebagaimana Turki. Indonesia tidak mengambil kedua paradigma tersebut.

Pada dialog itu, hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Husni Sahal/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG