IMG-LOGO
Nasional

Kolam Susu dan Surga Pangan Bernama Indonesia

Senin 22 Juli 2019 18:43 WIB
Bagikan:
Kolam Susu dan Surga Pangan Bernama Indonesia
Ilustrasi padi (via Beritagar)
Jakarta, NU Online
Sejak dulu Indonesia tersohor sebagai negara yang kaya sumber daya alamnya. Sejak tahun 1973, Koes Plus - group band rock n roll legendaris asal Tuban, Jawa Timur pun mengabadikannya lewat lantunan lagu bertajuk Kolam Susu.

Lagu yang melegenda hingga sekarang, karena lirik dan nadanya indah, ringan, dan menggambarkan dengan jelas betapa kaya alam Indonesia. Dalam lagu ini, Indonesia disyiarkan memiliki sumber pangan yang luar biasa kaya, hingga diibaratkan sebagai Kolam Susu

“Inspirasi lagu ini nyata, bukan sekedar rekaan untuk menjual rangkaian kata dengan beriring nada,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Kuntoro Boga Andri. 

Kuntoro mengutip Yon Koeswoyo - salah seorang personil Koes Plus yang menyingkap bahwa lagu ini terinspirasi sebuah tempat bernama Kolam Susuk terletak di Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

“Jadi saat Yon Koeswoyo mengunjungi lokasi ketika dalam perjalanan dari Atambua ke Dili pada 1972, ia menyaksikan alam kita benar-benar kaya, elok dan unik,” ujarnya meniru Yon pada media beberapa waktu lalu. 

Kuntoro mengaku heran jika di tengah sumberdaya alam yang diumpamakan sebagai tanah surga ini, kerap muncul kekhawatiran kecukupan bahan pangan. 

“Bahkan untuk polemik kecukupan beras pun dengan mudah dapat dijelaskan bahwa negara kita sudah katagori swasembada,” ujarnya. 

Ia memberi gambaran, bencana iklim terparah el nino pada 2015 dan la nina pada 2016 yang melanda Indonesia sekalipun, tidak mempengaruhi swasembada. Sebagai pembanding ”apel to apel” pada kondisi iklim ekstrim yang sama, penduduk Indonesia pada 1998 sebanyak 201 juta jiwa, dan pada 2015 telah berjumlah 255 juta jiwa.

Kondisi iklim 2015 dan 2016 lebih parah dari kondisi 1997 dan 1998. Dengan kalkulasi impor beras di 1998 sebesar 12,1 juta ton, maka ekuivalen/harusnya pemerintah impor beras pada tahun 2016 sebesar 16,8 juta ton. 

“Tetapi berkat Upaya Khusus (UPSUS) Padi Jagung dan Kedelai yang berhasil, Indonesia ternyata tidak perlu mendatangkan beras seperti di tahun 1998,” jelas Kuntoro. 

Seperti diketahui tahun 2016 tidak ada rekomendasi impor beras konsumsi. Beras yang masuk awal 2016 merupakan luncuran dari kontrak impor beras Bulog 1,5 juta ton pada akhir tahun 2015. Juga pada 2017 tidak ada impor beras konsumsi. 

Kuntoro menambahkan, bukti lain produksi beras naik dan sangat cukup untuk masyarakat dapat dilihat dari gambaran, bahwa jumlah penduduk periode 2014-2018 bertambah 12,8 juta jiwa dan mestinya membutuhkan tambahan beras 1,7 juta ton. Kebutuhan tersebut selama ini sudah dapat dipenuhi dari petani kita, dan saat yang sama petani juga masih menyimpan beras sebagai surplus produksi. 

“Bila Stok Bulog menjadi ukuran, maka stok beras di gudangnya kini ada 2,5 juta ton beras. Kondisi saat ini stok beras di gudang Bulog menumpuk dan beras impor tahun 2018 belum terpakai,” imbuhnya. 

Perhitungan baru BPS yang menggunakan Kerangka Sampling Area (KSA) pun menyebutkan 2018 produksi beras 32,95 juta ton, konsumsi 29,57 juta ton, sehingga masih terjadi surplus 3,38 juta ton beras dan tidak ada masalah swasembada beras. 

“Untuk prediksi data KSA BPS periode Januari-Agustus 2019,  produksi beras nasional mencapai 24,56 juta ton, konsumsi nasional periode tersebut 19,83 juta ton, sehingga masih surplus 4,73 juta ton. Artinya produksi beras kita masih berlebih banyak,” terangnya pasti. 

Bak Tanah Surga yang Tak Hanya Tumbuh Beras

Polemik kecukupan beras sebagai bahan pangan memang sejatinya perlu dikaji ulang. Lantaran seumpama tanah surga, Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris. Salah satu kekayaan sumber daya alamnya berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi. Dibandingkan negara lain, Indonesia mustahil kekurangan bahan pangan. 

“Di segala penjuru, terdapat tanaman pangan lokal yang tumbuh subur. Masyarakat kita sangat bijaksana dan memiliki pengetahuan tinggi dalam memanfaatkan alam untuk menjaga kemandirian pangan,” kata Kuntoro. 

Berbicara keragaman pangan, lanjutnya, berdasarkan catatan Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB-Biogen) Kementan, potensi sumber daya pangan Indonesia cukup berlimpah.

Terdapat sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan. Jika bisa dikelola dengan baik, keanekaragaman pangan lokal yang kita miliki tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, tapi juga memenuhi kebutuhan dunia. 

“Sayangnya, oleh sebagian kecil pengamat dan masyarakat, kemandirian pangan dilihat dari kacamata sempit, satu komoditas saja, kecukupan beras,” pungkasnya. 

“Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkah kayu dan batu jadi tanaman”

“Entah sudah berapa juta kali lirik lagu kondang Kolam Susu didendangkan sejak Koes Plus memopulerkannya empat puluh. Tetapi kita masih saja belum optimis akan potensi sumberdaya alam Indonesia,” tutup Kuntoro. (Red: Fathoni)
Bagikan:

Baca Juga

Senin 22 Juli 2019 23:0 WIB
KH Abbas Buntet: Waspada Neo Wahabi
KH Abbas Buntet: Waspada Neo Wahabi
KH Abbas Buntet acara haul di Garut
Garut, NU Online
Pengasuh Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat KH Muhammad Abbas Billy Yachsyi Fuad Hasyim mengingatkan kepada umat Islam agar waspada terhadap neo Wahabi yang berkedok Ahlussunnah Waljamaah.
 
"Mereka menyamar dengan cara menamakan amaliyahnya ahlussunnah waljamaah, padahal itu cuma kedok agar kita tidak curiga atas gerakan mereka," ungkapnya.
 
Hal tersebut disampaikan dalam acara haul Ke-70 KHA Muhammad Ishaq bin Syekh KHA Muhammad Umar Bashri dan haul Ke-13 KHA Muhammad bin Syekh KHA Muhammad Umar Bashri di Pesantren Fauzan Sukaresmi, Garut Ahad (21/7).
 
Dijelaskan, Wahabi membiaskan dirinya dengan membuat nama pesantren, madrasah, sekolah, dan lain-lain dengan nama yang lazim digunakan oleh warga NU pada umumnya. Hanya saja, kurikulum dan muatan yang mereka sampaikan berfaham Wahabi.
 
"Jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar agama, sejarah manusia pertama nenek moyang manusia, yakni Nabi Adam AS, mendapatkan perintah mengamalkan 3 syariat Islam, pertama yaitu menikah, kedua dilarang merusak alam, dan ketiga meneteskan darah," bebernya.
 
Dikatakan, Wahabi mengajarkan untuk saling membunuh karena tidak sepaham dengan mereka, karena yang tidak sepaham dengan mereka dianggap toghut, bahkan tidak tanggung-tanggung dianggap kafir yang halal darahnya. Jadi sangat aneh jika agama kita mendidik kita seperti karena tidak sesuai nilai-nilai luhur agama islam itu sendiri.
 
Kiai Abbas menjelaskan makna dari tanah haram di Arab Saudi. Menurutnya, tanah haram merupakan tanah yang tidak boleh meneteskan darah. Jangankan darah manusia, darah hewan pun tidak boleh. Sehingga bagi muslim yang sedang ihram dilarang untuk membunuh nyamuk sekalipun, juga dilarang merusak alam walaupun itu adalah rerumputan.
 
"Ini sejalan dengan tugas Nabi Adam AS, jadi jika ada yang memiliki faham menghalalkan darah atas nama agama maupun atas nama apapun, hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang kita anut," tuturnya. 
 
Kiai Abbas juga berpesan agar masyarakat masuk ke dalam NU atau kembali ke NU, dan memahami NU secara holistik (menyeluruh), karena tidak sedikit kiai, santri, masyarakat yang mengaku NU, walaupun secara keseharian mengamalkan dzikir, shalawat, qunut, dan lainnya. Namun harakah (gerakan) dan fikrahnya (pemikiran) bertentangan dengan NU. Sehingga Allah akan mencabut keberkahannya dan disatukan dengan pengkhianat. 
 
Hadir dalam acara tersebut Kabag Yansos Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sufri, Pimpinan Pesantren Hidayatul Faizin sekaligus Mustasyar PWNU Jawa Barat KH Abdul Mimar Hidayat, Wakil Ketua PWNU Jawa Barat KHA Abdul Mujib, Pengurus PCNU Garut, Camat Sukaresmi Heri Hermawan, Camat Bayongbong Santari, Kapolsek Cisurupan Iptu Tito Bintoro, ratusan ajengan, pimpinan pesantren dan ribuan masyarakat Sukaresmi. (Muhammad Salim/Muiz)
Senin 22 Juli 2019 22:45 WIB
Ketika Sekjen PBNU dan Sekum PP Muhammadiyah Saling Lempar Canda
Ketika Sekjen PBNU dan Sekum PP Muhammadiyah Saling Lempar Canda
Jakarta, NU Online
Kedua Sekretaris organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saling mengungkapkan candaannya tentang peran kedua organisasinya dalam membangun bangsa Indonesia.

Keduanya mengungkapkan saat menjadi pembicara pada acara Dialog Peradaban Bangsa, Islam, dan TNI yang diselenggarakan DPP PA GMNI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Dialog itu mengusung tema Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama H Helmy menyatakan bahwa pendiri pergerakan Budi Utomo, dr Soetomo mengakui tentang peran pesantren. Kata Helmy, mengutip Sutomo, jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah, pesantren telah menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat nusantara.

"Meskipun (NU) berdirinya tahun 26 (1926), tapi pemikiran, gagasan tentang bagaimana bangsa ini insyaallah telah mendahului Muhammadiyah," kata Sekjen Helmy disambut tawa peserta dialog.

Candaan Helmy kembali keluar. Kali ini, tentang tentang konsep berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah sebagaimana diketahui menetapkan konsep darul ahdi was syahadah pada 2015. Sementara NU, menurutnya, sebelum Indonesia merdeka, tepatnya saat Muktamar 1936 di Banjarmasin menetapkan bahwa Indonesia itu  darus salam (negara damai).

"Sementara NU untuk konsep berbangsa dan bernegara itu tahun 36 (1936)," ucapnya kembali disambut tawa hadirin.

Sebelumnya, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa organisasinya telah melahirkan banyak kader yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia, seperti presiden pertama Indonesia Soekarno, penjahit bendera merah putih Fatmawati, anggota Pandu Hizbul Wathan Jenderal Soedirman, dan tokoh BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo.

"Nah, yang tidak dilahirkan oleh Muhammadiyah itu hanya NU saja," ucapnya disambut tawa hadirin.

Muara pergerakan dan perjuangan para tokoh nasionalis seperti Soekarno, Panglima Soedirman, Soetomo, dan lain-lain yaitu para kiai. Sebab, dalam memutuskan sesuatu yang bersifat penting, taktis, dan strategis, para tokoh nasionalis kerap meminta nasihat dan fatwa pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, terutama saat penentuan tanggal proklamasi 17 Agustus 1945 dan perang kemerdekaan 10 November 1945 di Surabaya.

Pada dialog itu hadir Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Sekjen DPP PDIP Hasto Krisyanto. (Husni Sahal/Fathoni)
Senin 22 Juli 2019 22:15 WIB
Selama Negara dan Agama Tak Dibenturkan, Indonesia Terbebas dari Konflik
Selama Negara dan Agama Tak Dibenturkan, Indonesia Terbebas dari Konflik
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini saat mengisi diskusi di Kantor GMNI Cikini, Senin (22/7).
Jakarta, NU Online
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ahmad Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa tesis ilmuwan politik dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, Samuel P. Huntington yang menyatakan dalam bukunya, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order (1996) bahwa paska perang dingin, agama dan kebudayaan menjadi sumber konflik terbantah di negeri Indonesia.

Ia menjelaskan, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini tidak menjadikan agama dan negara sebagai dua kutub yang harus dibenturkan, melainkan keduanya saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu disebut sebagai paradigma simbiotik.

"Beberapa negara di Timur Tengah nyata terjadi konflik, tapi tidak terjadi dengan Indonesia, meskipun dengan beragam pola dan gerakan, paham-paham transnasional yang masuk melalui berbagai hal, seperti media sosial, dan berbagai macam jaringan," kata Sekjen Helmy saat mengisi Dialog Peradaban Bangsa, Islam, dan TNI yang diselenggarakan DPP GMNI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Dialog itu mengusung tema Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya.

Menurutnya, pengambilan paradigma simbotik itu melahirkan semangat atau spirit kebangsaan di dalam masyarakat Indonesia, khususnya para ulama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi titik temu dari agama dan negara.

"Jadi sebetulnya Pancasila iti titik temu di mana pergulatan relasi agama dan negara ini berstu. Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' itu sangat jelas religius," ucapnya.

Untuk itu, Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu II pada era Susilo Bambang Yudhoyono ini menyatakan bahwa Indonesia layak menjadi contoh bagi negara lain sebagai sebuah negara yang melahirkan peradaban. Peradaban, sambungnya, lahir dari kearifan-kearifan lokal.

"Maka saya sering mengatakan bahwa pada akhirnya puncak pengetahuan itu kebijaksanaan karena kebijaksanaan lahir dari kearifan-kearifan lokal.

Kita memilikin tepo seliro, tenggang rasa, gotong royong. Jadi banyak sekali kearifan-kearifan lokal kita yang melahirkan peradaban," jelasnya.

Selain paradigma simbiotik, terdapat juga paradigma integralistik atau universalistik, yakni meletakkan hubungan agama dan negara itu sama, dan paradigma sekularistik yang memisahkan sama sekali urusan agama dan urusan negara sebagaimana Turki. Indonesia tidak mengambil kedua paradigma tersebut.

Pada dialog itu, hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Husni Sahal/Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG