Selama Negara dan Agama Tak Dibenturkan, Indonesia Terbebas dari Konflik

Selama Negara dan Agama Tak Dibenturkan, Indonesia Terbebas dari Konflik
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini saat mengisi diskusi di Kantor GMNI Cikini, Senin (22/7).
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini saat mengisi diskusi di Kantor GMNI Cikini, Senin (22/7).
Jakarta, NU Online
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ahmad Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa tesis ilmuwan politik dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, Samuel P. Huntington yang menyatakan dalam bukunya, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order (1996) bahwa paska perang dingin, agama dan kebudayaan menjadi sumber konflik terbantah di negeri Indonesia.

Ia menjelaskan, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini tidak menjadikan agama dan negara sebagai dua kutub yang harus dibenturkan, melainkan keduanya saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu disebut sebagai paradigma simbiotik.

"Beberapa negara di Timur Tengah nyata terjadi konflik, tapi tidak terjadi dengan Indonesia, meskipun dengan beragam pola dan gerakan, paham-paham transnasional yang masuk melalui berbagai hal, seperti media sosial, dan berbagai macam jaringan," kata Sekjen Helmy saat mengisi Dialog Peradaban Bangsa, Islam, dan TNI yang diselenggarakan DPP GMNI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Dialog itu mengusung tema Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya.

Menurutnya, pengambilan paradigma simbotik itu melahirkan semangat atau spirit kebangsaan di dalam masyarakat Indonesia, khususnya para ulama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi titik temu dari agama dan negara.

"Jadi sebetulnya Pancasila iti titik temu di mana pergulatan relasi agama dan negara ini berstu. Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' itu sangat jelas religius," ucapnya.

Untuk itu, Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu II pada era Susilo Bambang Yudhoyono ini menyatakan bahwa Indonesia layak menjadi contoh bagi negara lain sebagai sebuah negara yang melahirkan peradaban. Peradaban, sambungnya, lahir dari kearifan-kearifan lokal.

"Maka saya sering mengatakan bahwa pada akhirnya puncak pengetahuan itu kebijaksanaan karena kebijaksanaan lahir dari kearifan-kearifan lokal.

Kita memilikin tepo seliro, tenggang rasa, gotong royong. Jadi banyak sekali kearifan-kearifan lokal kita yang melahirkan peradaban," jelasnya.

Selain paradigma simbiotik, terdapat juga paradigma integralistik atau universalistik, yakni meletakkan hubungan agama dan negara itu sama, dan paradigma sekularistik yang memisahkan sama sekali urusan agama dan urusan negara sebagaimana Turki. Indonesia tidak mengambil kedua paradigma tersebut.

Pada dialog itu, hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Husni Sahal/Fathoni)
BNI Mobile