IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Bagi NU, Politik Alat Wujudkan Keadilan dan Kemakmuran Masyarakat

Selasa 23 Juli 2019 9:0 WIB
Bagikan:
Bagi NU, Politik Alat Wujudkan Keadilan dan Kemakmuran Masyarakat
null
Jakarta, NU Online
Sekretaris Jenderal PBNU H Ahmad Helmy Fasihal Zaini menyatakan bahwa bagi NU, politik adalah bagian dari upaya untuk membangun keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat.
 
Hal itu didasarkan pada kaidah fiqih tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslaha, yakni kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan umat yang dipimpinnya.

"Maka bagi NU, siapa pun yang menjadi presiden, siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi bupati sepanjang jabatan (yang dipegang) amanah, yaitu lahirnya suatu kemaslahatan bagi masyarakat, maka sepanjang itu pulalah kita mendukung,"  kata Sekjen Helmy pada acara Dialog Peradaban Bangsa, Islam, dan TNI yang diselenggarakan DPP PA GMNI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7). Dialog itu mengusung tema 'Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya'.

Pada kesempatan itu, ia mengkapkan rasa syukurnya karena kedua tokoh Indonesia yang bersaing pada Pilpres 2019, antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto telah bertemu. Menurutnya, kedua tokoh telah menunjukkan sikap kenegarawanannya.

"Beliau berdua telah memberikan investasi yang besar bagi pendidikan politik yang lebih matang ke depan sekaligus proses kebebasan politik bagi masyatakat yang akan datang," ucapnya.

Kini, pemerintah didorong harus fokus untuk memerhatikan ekonomi masyarakat kecil. Sebabnya, ia mengemukakan bahwa kesenjangan ekonomi masih menganga. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa, tapi asetnya hanya dikuasai oleh segelintir orang.

"Dana yang berputar di Indonesia ini kira-kira ada sekitar 9000 triliun. Dana dari 9000 triliun itu hanya dikuasai oleh 35 orang. Selebihnya dikuasai oleh jumlah penduduk yang ada," ucapnya.

Dihadapan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Helmy juga sempat menyinggung perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Menurutnya, NU dikenal sebagai ahli dalam mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), sementara Muhammadiyah ahli menginvestasikan Rp (rupiah).

Ia menyebut beberapa contoh bagaimana NU mengerjakan PR. Seperti polemik status kepemimpinan presiden pertama Indonesia, Sukarno. Namun para ulama NU dapat menyelesaian persoalan itu dengan memberikan gelar kepada Sukarno, yakni waliyyu-l-amri ad-dharuri bis syaukah (pemimpin dalam keadaan darurat dengan kekuasaan penuh).

Pekerjaan rumah lain yang diselesaikan NU, ialah saat tentara sekutu (NICA) yang datang ke Indonesia untuk kembali menjajah. Melihat keadaan tersebut, Rais Akbar PBNU Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 di Surabaya yang kemudian meletus peristiswa 10 November.

Fatwa tersebut bagi umat Islam wajib hukumnya membela tanah air. Bahkan, haram hukumnya mundur ketika berhadapan dengan penjajah dalam radius 94 km (jarak ini disesuaikan dengan dibolehkannya Qashar Shalat). Di luar radius itu dianggap fardhu kifayah (kewajiban kolektif, bukan fardhu ‘ain, kewajiban individu).

"Lagi-lagi Nahdlatul Ulama ini ahli dalam mengerjakan pekerjaan rumah," ucapnya.

Sementara Muhammadiyah disebut sebagai ahli Rp karena sudah mampu mengelola lembaga pendidikan dan kesehatan dengan baik. 

Pada diialog itu hadir sejumlah pembicara, yakni Wakil Ketua MPR Ahmad Basharah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Husni Sahal)
 
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 23 Juli 2019 23:4 WIB
Rais Aam Bersilaturahim dengan Pengurus NU Seluruh Banten
Rais Aam Bersilaturahim dengan Pengurus NU Seluruh Banten
Rais Aam dan Katib Aam PBNU (ketiga dan keempat) di bagian belakang bersama pengurus NU se-Banten
Serang, NU Online
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar bersilaturahim dengan seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU se-Provinsi Banten. Kegiatan berlangsung di Gedung PWNU Banten di Kemang, Kota Serang, Selasa (23/7).
 
Hadir pada  pertemuan itu Mustasyar PBNU KH Hakim (Abah Hakim), Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Ketua PWNU Banten KH Benyamin, kiai sepuh Banten KH Anwar Ariman, dan sejumlah kiai sepuh lain serta puluhan pengurus wilayah dan pengurus cabang dari berbagai daerah di Banten.
 
Pada sambutanya, Ketua PWNU Banten berharap mendapatkan arahan langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar makanya pihaknya mengundang secara khusus agar fungsionaris NU di Banten mendapat pencerahan terkait Nahdlatul Ulama di tanah jawara tersebut.
 
Ia juga mengajak kepada seluruh warga NU di Banten untuk bersama-sama membesarkan NU terutama agar NU semakin berani dan terdepan dalam segala bidang. Terutama spirit menegakan harokah dan fikrah an-nahdlyiah oleh seluruh jajaran pengurus NU.
 
“Kedepan NU Banten mampu dan bisa bersama-sama, ada kemauan untuk membesarkan menggerakan NU Banten,” tuturnya.
 
Dihadapan Kiai Miftahul Akhyar, Kiai Benyamin meminta doa agar NU Banten terus berkembang kaitannya dalam mengembankan Islam rahmatan lil alamin.
 
Sementara itu, KH Miftachul Akhyar mengatakan setelah pergantian jabatan Rais Aam PBNU dari Kiai Ma’ruf Amin ke dirinya beberapa bulan yang lalu, tidak ada perubahan signifikan mengenai arah gerak organisasi NU.
 
Ia berterimakasih karena sudah diundang ke Banten, sejak muktamar ke-33 di Jombang  4 tahun yang lalu baru kali ini dirinya mengunjungi tanah Banten. Baginya, Banten adalah tempat yang memiliki sejarah tersendiri terkait Nahdlatul Ulama sebab ada tokoh muassis yang berperang  terhadap perkembangan pemikiran Kiai-kiai NU yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani.
 
“Mendekati Muktamar saya pertama kali turun ke Banten, tanah muassis ulama NU, Syekh Nawawi Al-Bantani,” ucapnya.
 
Banten memiliki putra daerah menjadi Rais Aam PBNU dan Wakil Presiden RI maka harus semakin kokoh dalam menggerakan konsep Islam rahmatan lil alamin. Ia optimis NU di Banten semakin kokoh jika seluruh pengurus semakin solid dan kuat.
 
“Selain dikenal di pesantren NU juga harus dikenal dalam segala kalangan,” ungkapnya (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)
 
Selasa 23 Juli 2019 22:0 WIB
GP Ansor dan Darul Ifta Mesir Jalin Kerja Sama Antisipasi Radikalisme
GP Ansor dan Darul Ifta Mesir Jalin Kerja Sama Antisipasi Radikalisme
Ketua PP GP Ansor Luthfi Thomafi (kanan) dan Falahuddin Nur Halim, anggota Syuriyah PCI NU Mesir, foto bersama Syeikh Dr Mukhtar Muhsin, Kepala Bagian Pelatihan Darul Ifta’ Mesir.
Kairo, NU Online
Radikalisme dinilai mengganggu kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan strategi dalam menghadapinya. Salah satunya adalah dengan memperkuat pemahaman Islam moderat bagi para mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir. Hal inilah yang mengilhami Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor melebarkan sayap dengan mendirikan cabang di beberapa negara, termasuk Mesir. 

“Keberadaan cabang Ansor di luar negeri dibutuhkan selain tujuan kaderisisasi juga untuk memberikan wawasan tentang Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau Islam moderat bagi para mahasiswa,” jelas Luthfi Thomafi, Ketua PP GP Ansor di Kairo, Mesir, Senin (22/7).

Menurut Luthfi, diperlukan pelatihan khusus dalam upaya meningkatkan pemahaman dan wawasan Islam moderat bagi para mahasiswa tersebut dengan menjalin kerja sama dengan lembaga yang kompeten di Mesir. Pihaknya kemudian menjajaki kerja sama dengan Darul Ifta’ (Lembaga Fatwa) Mesir untuk mengadakan pelatihan khusus untuk itu.

“Kami sudah bertemu dengan Syekh Mukhtar Muhsin, Kepala Bagian Pelatihan Darul Ifta’, untuk menjalin kerja sama pelatihan dakwah Islam Ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) atau Islam moderat. Kegiatan pelatihan dan peningkatan wawasan keislaman moderat bagi kader-kader GP Ansor ini sangat diperlukan terutama oleh mahasiswa Indonesia di Mesir,” kata Luthfi, didampingi Falahuddin Nur Halim, Pengurus Syuriyah PCINU Mesir.

Syekh Mukhtar Muhsin, jelasnya, menyambut positif lahirnya GP Ansor di Mesir sebagai wadah peneguhan Islam moderat melalui ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. “Selain itu, beliau juga memberikan pengantar terkait pentingnya para pemuda dan kader Ansor di Mesir mempunyai kesadaran akan bahaya ideologi Islam radikal,” ujar Luthfi, mengutip Syekh Mukhtar. 

“Syekh Mukhtar juga menyampaikan maraknya gerakan-gerakan yang mengaku sebagai islami namun pada kenyataannya justru merusak Islam itu sendiri dan dunia . Beliau juga mewaspadai gerakan salafi-wahabi karena sebagai awal dari munculnya radikalisme, bahkan mengarah pada terorisme,” imbuhnya. 

Menurut Luthfi, dalam pertemuan itu juga dibahas kesiapan Lembaga Pelatihan Darul Ifta’ Mesir untuk membantu para kader GP Ansor di Mesir dalam mematangkan manhaj atau metode pengajaran Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan mereka mahasiswa.

Dalam kesempatan itu Luthfi menyampaikan pentingnya GP Ansor Mesir dibekali manhaj atau metode moderasi Islam melalui kerjasama antara GP. Ansor dengan Lembaga Pelatihan di bawah Darul Ifta Mesir. (Red: Fathoni)
Selasa 23 Juli 2019 20:0 WIB
KH Ma'ruf Amin: Pemuda Harus Dibentengi Ideologi Pancasila yang Kokoh
KH Ma'ruf Amin: Pemuda Harus Dibentengi Ideologi Pancasila yang Kokoh
GP Ansor saat berkunjung ke kediaman KH Ma'ruf Amin, Senin (22/7).
Jakarta, NU Online
Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin berharap Ansor dan Nahdlatul Ulama memiliki peran yang  penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan itu diutarakan KH Ma'ruf Amin saat menerima kunjungan jajaran Pimpinan Pusat GP Ansor di kediamannya, Senin (22/7). 

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Kiai Ma'ruf meminta NU, termasuk di dalamnya Ansor dan Banser untuk dapat terus menjadi benteng NKRI, khususnya, dalam mengadang massifnya faham radikalisme agama. 

"Radikalisme agama menjadi pekerjaan rumah saat ini. Jika tidak dibendung maka NKRI terancam. Ansor juga harus ikut berperan aktif dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut," kata Yaqut, Senin (22/7).

Yaqut mengatakan, ke depan tantangan anak muda bangsa ini semakin berat, selain ancaman ideologi transnasional, juga kemajuan teknologi informasi yang semakin maju.

"Pemuda harus dibentengi dengan ideologi Pancasila yang kokoh. Selain itu pemuda harus melek teknologi dan informasi, supaya dapat juga berperan membangun narasi kebangsaan, keberagaman, dan cinta tanah air. Begitu juga dengan Ansor. Ansor juga dapat menyiapkan konten dakwah tentang Islam yang ramah, dakwah yang teduh," ujar Gus Yaqut, sapaan akrabnya, mengutip Kiai Ma'ruf. 

Dalam kesempatan itu, Gus Yaqut juga meminta kesediaan Kiai Ma'ruf untuk hadir dan membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) VII GP Ansor, yang akan diselenggarakan pada awal September mendatang. Gus Yaqut juga meminta izin menggunakan Pondok Pesantren Syekh Nawawi Al Bantani milik Kiai Ma'ruf sebagai tempat PKN VII GP Ansor. 

Menurut Gus Yaqut, Kiai Ma'ruf mendukung mendukung kegiatan kaderisasi tersebut. Kiai Ma'ruf, lanjut dia, meminta kaderisasi di lingkungan NU dan Ansor harus dilakukan secara berjenjang dan terarah. 

"Pengkaderan bisa dilakukan secara formal dan informal secara kreatif untuk menjawab tantangan bangsa ke depan, " ujar Gus Yaqut yang didampingi Sekjen Abdul Rochman, 
Bendahara Umum Zainal Abidin, Ruchman Basori (Ketua), Hasan Sagala (Ketua), Affan Rozi (Wasekjen), dan Wibowo Prasetyo (infokom). 

Di samping itu, jelas Yaqut, Kiai Maruf juga berpesan agar penguatan sistem kaderisasi NU dan Ansor harus menyeimbangkan dengan daerah-daerah di luar Jawa.

"Daerah-daerah yang masih belum kuat perlu diperkuat dan harus mencakup prinsip Akidah, Fikroh, Amaliah, Harokah dan Jami'yah," pungkas Gus Yaqut. (Red: Fathoni)
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG