IMG-LOGO
Nasional
HARI ANAK NASIONAL

KPAI Minta Pemerintah Penuhi Hak-hak anak 'Down Syndrom'

Selasa 23 Juli 2019 9:45 WIB
Bagikan:
KPAI Minta Pemerintah Penuhi Hak-hak anak 'Down Syndrom'
KPAI nyatakan sampai bulan Juni terdapat 64 anak yang hak-haknya tidak dipenuhi karena masalah sosial. 
Jakarta, NU Online 
Dalam pelaksanaan Hari Anak Nasional Tahun 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah memenuhi hak-hak anak penyandang dissabilitas khususnya anak down syndrome. Menurut Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat, Susianah Affandy, pada tahun 2019, data KPAI sampai bulan Juni terdapat 64 anak yang hak-haknya tidak dipenuhi karena masalah sosial. 
 
“Hasil pengawasan KPAI terhadap keberadan anak down syndrome adalah sebagai berikut, pertama, anak-anak down syndrome tidak sedikit yang mengalami pengabaian di masyarakat, bahkan hadirnya dianggap aib keluarga,” katanya di Jakarta, Selasa (23/7).

Menurut Susianah, penanganan anak down syndrome dilakukan Pemerintah dengan pendekatan carity, sekedar belas kasihan, sehingga ditempatkan dalam tugas dan fungsi kementerian Sosial RI. Harusnya pemerintah mengubah paradigm charity dengan paradigma pemenuhan hak sehingga semua Kementerian/Lembaga memiliki tugas dan fungsi dalam pemenuhan hak-haknya mulai dari catatan sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak pengasuhan dan sebagainya. 

Kedua, anak down syndrome, lanjutnya,  berbeda dengan anak disabilitas lainnya seperti tuna rungu wicara dan tuna netra yang bisa mengidentifikasi dan menjelaskan dirinya kepada orang lain. Anak down syndrome tak bisa mengenali dirinya. Keterbelakangan IQ, fisik-mental dan daya tahan tubuh yang juga lemah menyebabkan anak-anak ini memiliki masalah perkembangan psikomotor, berisiko tinggi mengalami congenital defeacts dan organic disorder seperti celiac disease, hipertiroidism, gastrointestinal defeacts, dan masalah pendengaran.

“Ketiga, kemandirian anak down syndrome sangat ditentukan oleh pengasuhan orang tua dan keluarga. Sebagian besar keluarga dengan anak down syndrome patah arang dalam pengasuhan. Temuan KPAI terdapat dua penyebab sebagian besar orang tua  membiarkan anak down syndrome tumbuh ala kadarnya, pertama karena tiadanya pengetahuan soal pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak dissabilitas. Faktor inilah yang menyebabkan anak-anak down syndrome sampai dewasa tidak memiliki kemandirian mulai dari  merawat dirinya (mandi, makan, ganti baju dan lain sebagainya) sampai menjalankan fungsi sosialnya. Faktor kedua, kemiskinan. 

“Anak down syndrome membutuhkan sarana dan prasana dalam proses tumbuh kembang dan pemenuhan haknya. Di pedesaan, kehadiran anak down syndrome oleh sebagian besar masyarakat kerap kali dianggap sebagai aib, kutukan dan oleh karenanya mereka menyekap (memasung) anak tersebut,” katanya. 

Keempat, anak-anak down syndrome di sekolah dan lingkungannya banyak mengalami bullying sehingga mengakibatkan menarik diri dari teman-teman dan sekolah. 

Kelima, anak-anak down syindrom sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Keterbatasan mental menyebabkan mereka tidak mampu mengenali reproduksinya. Hasil pengawasan KPAI, tindak pidana kekerasan seksual  kepada anak down syindrom saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat dengan korban baik dari keluarga maupun tetangga dekat. Kasus tindak pidana kekerasan seksual di Pringsewu pada Pebruari 2019 dilakukan oleh saudara kandung dan ayahnya dengan korban anak down syndrome. Kasus kekerasan seksual menimpa anak down syndrome di Pontianak pada Juni 2019 dilakukan oleh ASN. Pada bulan April 2019 di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Tulungagung, anak down syndrome menjadi korban kekerasan seksual sampai melahirkan. Kejadian lain di Lamandai Kalimantan Tengah dan daerah lainnya yang tidak terpublikasi media massa. 

Atas dasar realitas sosial tersebut di atas, demi terpenuhinya hak-hak anak down syindrom, KPAI menyatakan sebagai berikut:

Pertama, meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU 8 tahun 2016. Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak antara lain PP tentang perlindungan, rehabilitasi, tenaga kerja, pendidikan, jaminan aman atas kekerasan bagi penyandang disabilitas dan sebagainya. Setelah penetapan UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dua tahun setelahnya harusnya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah. Kenyataannya harapan tersebut pupus. 

Kedua, agar pemerintah menyediakan sarana dan prasarana bagi pendidikan anak-anak down syndrome. Selama ini Pemerintah memaksakan system yang ada pada pendidikan inklusi kepada anak-anak down syindrom. Harusnya system pendidikan yang menyesuiakan diri dengan kondisi anak-anak down syndrome. Pendidikan inklusi bagi anak down syndrome juga harus didukung oleh ketersediaan tenaga pendidikan yang ramah anak dan memiliki keahlian dalam proses pembelajaran khusus anak down syndrome.

Ketiga, terhadap anak-anak down syindrom yang mengenyam pendidikan sampai jenjang SMU agar Pemerintah menyediakan akses ketrampilan dengan tujuan anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Saat ini banyak anak down syndrome yang mengembangkan ketrampilan seperti tata boga, tata busana dan home industry namun hanya terbatas di kota besar, belum menyebar ke seluruh Nusantara. 

Keempat, agar pemerintah melakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual yang menyasar anak down syndrome. (Red: Abdullah Alawi)
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 23 Juli 2019 23:4 WIB
Rais Aam Bersilaturahim dengan Pengurus NU Seluruh Banten
Rais Aam Bersilaturahim dengan Pengurus NU Seluruh Banten
Rais Aam dan Katib Aam PBNU (ketiga dan keempat) di bagian belakang bersama pengurus NU se-Banten
Serang, NU Online
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar bersilaturahim dengan seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU se-Provinsi Banten. Kegiatan berlangsung di Gedung PWNU Banten di Kemang, Kota Serang, Selasa (23/7).
 
Hadir pada  pertemuan itu Mustasyar PBNU KH Hakim (Abah Hakim), Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Ketua PWNU Banten KH Benyamin, kiai sepuh Banten KH Anwar Ariman, dan sejumlah kiai sepuh lain serta puluhan pengurus wilayah dan pengurus cabang dari berbagai daerah di Banten.
 
Pada sambutanya, Ketua PWNU Banten berharap mendapatkan arahan langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar makanya pihaknya mengundang secara khusus agar fungsionaris NU di Banten mendapat pencerahan terkait Nahdlatul Ulama di tanah jawara tersebut.
 
Ia juga mengajak kepada seluruh warga NU di Banten untuk bersama-sama membesarkan NU terutama agar NU semakin berani dan terdepan dalam segala bidang. Terutama spirit menegakan harokah dan fikrah an-nahdlyiah oleh seluruh jajaran pengurus NU.
 
“Kedepan NU Banten mampu dan bisa bersama-sama, ada kemauan untuk membesarkan menggerakan NU Banten,” tuturnya.
 
Dihadapan Kiai Miftahul Akhyar, Kiai Benyamin meminta doa agar NU Banten terus berkembang kaitannya dalam mengembankan Islam rahmatan lil alamin.
 
Sementara itu, KH Miftachul Akhyar mengatakan setelah pergantian jabatan Rais Aam PBNU dari Kiai Ma’ruf Amin ke dirinya beberapa bulan yang lalu, tidak ada perubahan signifikan mengenai arah gerak organisasi NU.
 
Ia berterimakasih karena sudah diundang ke Banten, sejak muktamar ke-33 di Jombang  4 tahun yang lalu baru kali ini dirinya mengunjungi tanah Banten. Baginya, Banten adalah tempat yang memiliki sejarah tersendiri terkait Nahdlatul Ulama sebab ada tokoh muassis yang berperang  terhadap perkembangan pemikiran Kiai-kiai NU yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani.
 
“Mendekati Muktamar saya pertama kali turun ke Banten, tanah muassis ulama NU, Syekh Nawawi Al-Bantani,” ucapnya.
 
Banten memiliki putra daerah menjadi Rais Aam PBNU dan Wakil Presiden RI maka harus semakin kokoh dalam menggerakan konsep Islam rahmatan lil alamin. Ia optimis NU di Banten semakin kokoh jika seluruh pengurus semakin solid dan kuat.
 
“Selain dikenal di pesantren NU juga harus dikenal dalam segala kalangan,” ungkapnya (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)
 
Selasa 23 Juli 2019 22:0 WIB
GP Ansor dan Darul Ifta Mesir Jalin Kerja Sama Antisipasi Radikalisme
GP Ansor dan Darul Ifta Mesir Jalin Kerja Sama Antisipasi Radikalisme
Ketua PP GP Ansor Luthfi Thomafi (kanan) dan Falahuddin Nur Halim, anggota Syuriyah PCI NU Mesir, foto bersama Syeikh Dr Mukhtar Muhsin, Kepala Bagian Pelatihan Darul Ifta’ Mesir.
Kairo, NU Online
Radikalisme dinilai mengganggu kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan strategi dalam menghadapinya. Salah satunya adalah dengan memperkuat pemahaman Islam moderat bagi para mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir. Hal inilah yang mengilhami Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor melebarkan sayap dengan mendirikan cabang di beberapa negara, termasuk Mesir. 

“Keberadaan cabang Ansor di luar negeri dibutuhkan selain tujuan kaderisisasi juga untuk memberikan wawasan tentang Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau Islam moderat bagi para mahasiswa,” jelas Luthfi Thomafi, Ketua PP GP Ansor di Kairo, Mesir, Senin (22/7).

Menurut Luthfi, diperlukan pelatihan khusus dalam upaya meningkatkan pemahaman dan wawasan Islam moderat bagi para mahasiswa tersebut dengan menjalin kerja sama dengan lembaga yang kompeten di Mesir. Pihaknya kemudian menjajaki kerja sama dengan Darul Ifta’ (Lembaga Fatwa) Mesir untuk mengadakan pelatihan khusus untuk itu.

“Kami sudah bertemu dengan Syekh Mukhtar Muhsin, Kepala Bagian Pelatihan Darul Ifta’, untuk menjalin kerja sama pelatihan dakwah Islam Ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) atau Islam moderat. Kegiatan pelatihan dan peningkatan wawasan keislaman moderat bagi kader-kader GP Ansor ini sangat diperlukan terutama oleh mahasiswa Indonesia di Mesir,” kata Luthfi, didampingi Falahuddin Nur Halim, Pengurus Syuriyah PCINU Mesir.

Syekh Mukhtar Muhsin, jelasnya, menyambut positif lahirnya GP Ansor di Mesir sebagai wadah peneguhan Islam moderat melalui ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. “Selain itu, beliau juga memberikan pengantar terkait pentingnya para pemuda dan kader Ansor di Mesir mempunyai kesadaran akan bahaya ideologi Islam radikal,” ujar Luthfi, mengutip Syekh Mukhtar. 

“Syekh Mukhtar juga menyampaikan maraknya gerakan-gerakan yang mengaku sebagai islami namun pada kenyataannya justru merusak Islam itu sendiri dan dunia . Beliau juga mewaspadai gerakan salafi-wahabi karena sebagai awal dari munculnya radikalisme, bahkan mengarah pada terorisme,” imbuhnya. 

Menurut Luthfi, dalam pertemuan itu juga dibahas kesiapan Lembaga Pelatihan Darul Ifta’ Mesir untuk membantu para kader GP Ansor di Mesir dalam mematangkan manhaj atau metode pengajaran Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan mereka mahasiswa.

Dalam kesempatan itu Luthfi menyampaikan pentingnya GP Ansor Mesir dibekali manhaj atau metode moderasi Islam melalui kerjasama antara GP. Ansor dengan Lembaga Pelatihan di bawah Darul Ifta Mesir. (Red: Fathoni)
Selasa 23 Juli 2019 20:0 WIB
KH Ma'ruf Amin: Pemuda Harus Dibentengi Ideologi Pancasila yang Kokoh
KH Ma'ruf Amin: Pemuda Harus Dibentengi Ideologi Pancasila yang Kokoh
GP Ansor saat berkunjung ke kediaman KH Ma'ruf Amin, Senin (22/7).
Jakarta, NU Online
Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin berharap Ansor dan Nahdlatul Ulama memiliki peran yang  penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan itu diutarakan KH Ma'ruf Amin saat menerima kunjungan jajaran Pimpinan Pusat GP Ansor di kediamannya, Senin (22/7). 

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Kiai Ma'ruf meminta NU, termasuk di dalamnya Ansor dan Banser untuk dapat terus menjadi benteng NKRI, khususnya, dalam mengadang massifnya faham radikalisme agama. 

"Radikalisme agama menjadi pekerjaan rumah saat ini. Jika tidak dibendung maka NKRI terancam. Ansor juga harus ikut berperan aktif dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut," kata Yaqut, Senin (22/7).

Yaqut mengatakan, ke depan tantangan anak muda bangsa ini semakin berat, selain ancaman ideologi transnasional, juga kemajuan teknologi informasi yang semakin maju.

"Pemuda harus dibentengi dengan ideologi Pancasila yang kokoh. Selain itu pemuda harus melek teknologi dan informasi, supaya dapat juga berperan membangun narasi kebangsaan, keberagaman, dan cinta tanah air. Begitu juga dengan Ansor. Ansor juga dapat menyiapkan konten dakwah tentang Islam yang ramah, dakwah yang teduh," ujar Gus Yaqut, sapaan akrabnya, mengutip Kiai Ma'ruf. 

Dalam kesempatan itu, Gus Yaqut juga meminta kesediaan Kiai Ma'ruf untuk hadir dan membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) VII GP Ansor, yang akan diselenggarakan pada awal September mendatang. Gus Yaqut juga meminta izin menggunakan Pondok Pesantren Syekh Nawawi Al Bantani milik Kiai Ma'ruf sebagai tempat PKN VII GP Ansor. 

Menurut Gus Yaqut, Kiai Ma'ruf mendukung mendukung kegiatan kaderisasi tersebut. Kiai Ma'ruf, lanjut dia, meminta kaderisasi di lingkungan NU dan Ansor harus dilakukan secara berjenjang dan terarah. 

"Pengkaderan bisa dilakukan secara formal dan informal secara kreatif untuk menjawab tantangan bangsa ke depan, " ujar Gus Yaqut yang didampingi Sekjen Abdul Rochman, 
Bendahara Umum Zainal Abidin, Ruchman Basori (Ketua), Hasan Sagala (Ketua), Affan Rozi (Wasekjen), dan Wibowo Prasetyo (infokom). 

Di samping itu, jelas Yaqut, Kiai Maruf juga berpesan agar penguatan sistem kaderisasi NU dan Ansor harus menyeimbangkan dengan daerah-daerah di luar Jawa.

"Daerah-daerah yang masih belum kuat perlu diperkuat dan harus mencakup prinsip Akidah, Fikroh, Amaliah, Harokah dan Jami'yah," pungkas Gus Yaqut. (Red: Fathoni)
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG