IMG-LOGO
Internasional

China Klaim Etnis Uighur Dipaksa Memeluk Islam

Rabu 24 Juli 2019 12:30 WIB
Bagikan:
China Klaim Etnis Uighur Dipaksa Memeluk Islam
Ilustrasi Muslim Uighur di Xinjiang, China (Greg Baker/AFP)
Beijing, NU Online
Pemerintah China mengklaim, etnis Uighur di Xinjiang semula tidak memeluk Islam namun kemudian dipaksa menjadi Muslim akibat dari penaklukan di masa kekaisaran. China menyatakan etnis Uighur adalah bagian integral China yang tak terpisahkan selama ribuan tahun. Klaim ini dinilai sebagai pembenaran atas perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang beberapa tahun terakhir.

Pemerintah China menyampaikan klaimnya itu dalam sebuah dokumen ‘buku putih’ yang dikeluarkan pada Ahad (21/7) kemarin. Dalam buku putih itu, pemerintah China menjelaskan, adalah salah menganggap etnis Uighur sebagai keturunan Turki. Menurutnya, minoritas Muslim Uighur di Xinjiang telah dijadikan alat politik untuk kepentingan kelompok pro Islam dan pro Turki. 

Disebutkan, Islam menyebar ke Xinjiang setelah terjadi penaklukan oleh ‘dinasti Arab’ dan kemudian ‘etnis Uighur di Xinjiang mengalami perbudakan di tangan orang Turki.’ China juga menyebut, Islam bukanlah satu-satunya agama atau sistem kepercayaan asli etnis Uighur.

“Perpindahan agama ke Islam bukanlah pilihan sukarela yang dilakukan oleh warga, tetapi hasil dari perang agama dan pemaksaan oleh kelas yang berkuasa,” tulis dokumen itu, dikutip dari laman abc.net.au. Dalam laporan itu, pemerintah China menegaskan tetap menghormati ‘hak komunitas Muslim atas agama mereka.’

Kelompok ekstremis di Xinjiang dianggap telah memutarbalikkan fakta sejarah untuk memecah belah China. Menurut China, etnis Uighur sudah menjadi bagian dari China sejak Dinasi Han pada abad ketiga Masehi. 

"Kekuatan musuh di dalam dan di luar China, khususnya kelompok separatis, ekstremis agama dan teroris, telah mencoba memecah belah China dan membelahnya dengan cara memutarbalikkan sejarah dan beberapa fakta," demikian isi buku putih itu.
 
Bantahan atas klaim China

Laporan China itu dibantah beberapa pihak. Direktur Human Rights Watch Australia, Elaine Pearson, menilai, laporan China tersebut merupakan distorsi fakta yang aneh dan mencolok. "Saya tak berpikir siapapun di luar China, yang mengikuti apa yang terjadi di Xinjiang, akan tertipu oleh laporan ini," katanya.

Sementara pakar Uighur dan etnis minoritas China pada Universitas La Trobe, James Leibold, menyatakan, klaim China itu tidak benar. Ia menyebut, laporan itu penuh dengan klaim sepihak China dan merupakan bagian dari perang informasi yang sedang berlangsung di Negeri Tirai Bambu.
 
"Ada dua republik independen-semu yang diciptakan pada awal abad ke-20 yang secara eksplisit mengambil nama Turkistan Timur," kata Leibold.
 
Diketahui, para sejarawan percaya bahwa sejak abad pertengahan bagian dari wilayah Xinjiang disebut sebagai Turkistan. Sementara menurut versi China, wilayah itu tidak pernah menjadi bagian dari Turkistan Timur karena sudah lama menjadi bagian integral dari wilayah China.

Perlakuan China atas minoritas Muslim Uighur membuat negara-negara di dunia ‘terbelah’. Ada yang mengecam dan ada juga yang membela. Sebanyak 22 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) –termasuk diantaranya Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Selandia Baru, Kanada, dan Australia- mengecam perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Mereka mendesak China agar menghentikan penahanan massal Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. 

Kecaman itu disampaikan melalui surat yang dikirim kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet, dan Presiden Dewan HAM PBB, Coly Seck, pada Senin, 8 Juli lalu. 

Beberapa hari berselang, Para Duta Besar untuk PBB dari 37 negara merespons balik surat tersebut. Mereka juga merilis surat yang intinya membela perlakuan China terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Bahkan, mereka memuji China dalam hal penegakan hak asasi manusia (HAM). 

“Kami mencatat bahwa terorisme, separatisme, dan ekstremisme agama telah menyebabkan kerusakan besar pada orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang," demikian isi surat tersebut, sebagaimana dikutip dari laman AFP, Sabtu (13/7).

Diantara negara yang menandatangi surat pembelaan terhadap perlakuan China atas Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang adalah Rusia, Arab Saudi, Korea Utara, Aljazair, dan Nigeria. Kemudian Zimbabwe, Filipina, Myanmar, dan lain-lainnya.
 
PBB dan beberapa negara Barat menuduh China telah melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap jutaan minoritas Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Mereka dilaporkan menghadapi pembatasan harian terhadap praktik keagamaan dan ‘indoktrinasi politik paksa.’

Otoritas China berulang kali menolak tuduhan tersebut. China menjelaskan, orang-orang tersebut sedang menjalani ‘pendidikan ulang’ dan pendidikan vokasi setelah terpapar paham ekstremisme. (Red: Muchlishon)
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 23 Juli 2019 23:0 WIB
Arab Saudi Luncurkan Program Penyediaan Air Zamzam Jamaah Haji
Arab Saudi Luncurkan Program Penyediaan Air Zamzam Jamaah Haji
Ka'bah (Foto: pri.org)
Makkah, NU Online
Arab Saudi meluncurkan program penyediaan air zamzam bagi para jamaah haji di kantor Al-Zamazema, Senin (22/7). Program yang diberi nama Al-Zamzami al-Sagheer itu disponsori oleh Wakil Menteri Agama untuk Haji, Hussein al-Sharif.

Amir bin Faisal Obaid, juru bicara kantor Al-Zamazema, menjelaskan, program dan inisiatif itu bertujuan untuk menyediakan air zamzam bagi para jamaah haji. Layanan ini diberikan kepada seluruh jamaah haji yang berasal dari luar wilayah Arab Saudi. 

Air zamzam yang didisediakan itu langsung berasal dari sumur zamzam yang terletak di Masjidil Haram, Makkah. Dalam Islam, zamzam dipercaya sebagai sumber mata air yang dihasilkan secara ajaib dari Allah. Air zamzam dinilai memiliki banyak manfaat, termasuk untuk penyembuhan. 

Dilaporkan Arab News, Senin (22/7), peluncuran program tersebut menegaskan komitemen Arab Saudi untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien sehingga para jamaah dalam menjalankan ibadah haji nyaman dan mudah. Program ini di bawah Kementerian Umrah dan Haji Saudi.

Sebelumnya, Arab Saudi membagikan sejuta SIM card dan internet gratis untuk jamaah haji tahun ini. Pembagian kartu perdana tersebut dilakukan di Bandara Internasional King Abdul Azis ketika para jamaah haji tiba.

Inisiatif ini merupakan bagian dari program yang bertujuan untuk memfasilitasi para jamaah yang ingin berkomunikasi dengan para kerabatnya. Para tim akan bekerja selama 24 jam sehari selama musim haji untuk membagikan SIM card kepada para jamaah yang baru datang.

Tidak hanya itu, untuk membuat jamaah nyaman dan mudah dalam melaksanakan haji, Saudi medistribusikan buku-buku panduan haji dan Al-Qur’an kepada para jamaah haji tahun ini. Wakil Menteri Publikasi dan Urusan Cendekiawan, Sheikh Abdulaziz bin Mohammed al-Hamdan, menjelaskan, ada 52 judul buku tentang haji yang disetujui untuk dibagikan kepada para jamaah haji. Buku-buku tersebut tersebut tersedia dalam 30 bahasa. 
 
Di samping itu, ada 8 juta salinan Al-Qur’an dan terjemahannya, serta buku-buku ritual dan manual lainnya yang didistribusikan kepada para jamaah tahun ini. Dikutip dari laman kantor berita resmi Arab Saudi, SPA, Rabu (17/7), program ini dimaksudkan agar para jamaah memiliki pengetahuan yang benar tentang tata cara melaksanakan haji dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

Diperkirakan, jumlah umat Islam yang datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan haji tahun ini mencapai lebih dari 1,7 juta orang. (Red: Muchlishon)
Selasa 23 Juli 2019 22:30 WIB
Melihat Reaksi Perempuan Saudi terkait Revisi UU Perwalian
Melihat Reaksi Perempuan Saudi terkait Revisi UU Perwalian
Perempuan mengemudi di Arab Saudi (Hamad I Mohammed/Reuters)
Riyadh, NU Online
Arab Saudi dilaporkan berencana menghapus sistem perwalian yang mewajibkan perempuan harus mendapatkan izin dari walinya jika mereka ingin bepergian. Tentu, ini menjadi angin segar bagi bagi perempuan Arab Saudi karena sebelumnya mereka juga sudah diperbolehkan mengemudi kendaraan sendiri, menonton pertandingan sepak bola di stadion, dan menonton film di bioskop.
 
Maklum, selama ini Arab Saudi dikenal sebagai negara yang ketat dan ‘banyak mengatur’ warganya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu banyak larangan yang dulu dihadapi perempuan Saudi, kini mulai dihapus atau dicabut. Tahun ini, jika UU Perwalian jadi direvisi tahun ini, maka perempuan tidak perlu lagi meminta izin walinya jika ingin keluar.
 
Sistem perwalian adalah sebuah sistem yang memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada laki-laki atas perempuan. Sistem ini membuat laki-laki memiliki kendali penuh atas perempuan, termasuk memberikan izin atau tidak mereka untuk bepergian dan memilihkan siapa yang harus mereka nikahi. Yang disebut wali di sini biasanya meliputi ayah, suami, saudara laki-laki, anak laki-laki, atau paman.

Menurut laporan Wall Street Journal, pemerintah Saudi nantinya berencana mengizinkan laki-laki atau perempuan berusia di atas 18 tahun untuk bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan dari walinya. Sistem ini dianggap sangat merugikan perempuan. Oleh karena itu, revisi UU Perwalian dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi dominasi laki-laki atas perempuan di Saudi.
 
Lantas, bagaimana reaksi perempuan Arab Saudi terkait dengan revisi UU Perwalian tersebut? 

Perempuan Arab Saudi menyambut rencana revisi UU Perwalian itu dengan rasa harap dan ragu-ragu. Seorang presenter televisi terkenal Arab Saudi, Muna Abu Sulayman, tersenyum setelah membaca berita tentang UU Perwalian bakal direvisi. Ia mengungkapkan perasaannya itu di akun Twitter pribadinya.

"Perjalanan panjang, dua tahun yang lalu kami diberitahu segera," tulisnya.

Sementara seorang antropolog Arab Saudi di London School of Economics, Madawi al-Rasheed, menilai, reformasi undang-undang perwalian muncul kembali sebagai upaya untuk melawan citra negatif tentang negara, khususnya Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS). Sebagai informasi, dalam beberapa tahun terakhir, banyak perempuan Saudi yang melarikan diri dari Kerajaan dan meminya suaka ke negara lainnya. Hal itu membuat citra Saudi tidak aman bagi perempuan. 
 
Menurut al-Rasheed, MBS ingin memperbaik pandangan dunia internasional terhadap hal itu. Dia skeptis bahwa potensi perbaikan citra Saudi itu akan berjalan cukup jauh. 

Dunia media sosial Arab Saudi juga mulai riuh dengan isu tersebut. Berbagai macam meme muncul untuk menanggapi isu itu, mulai dari meme lucu, skeptis, hingga pesan yang melegakan. Beberapa perempuan menyambut gembira kabar ini, sementara sebagian lainnya menolaknya dan mengangga itu sebagai pencitraan. 

Pada 2017 lalu, MBS meluncurkan serangkaian reformasi di Arab Saudi, salah satu agendanya adalah meliberasi beberapa pembatasan pada perempuan. Sejak saat itu, sejumlah larangan yang menyasar perempuan dicabut seperti mengemudi kendaraan dan menonton pertandingan olah raga di arena. Namun reformasi itu dinilai terhenti, itulah yang membuat perempuan Saudi ragu-ragu dengan revisi UU Perwalian. 

Upaya Saudi merevisi UU Perwalian itu bukan tanpa rintangan. Kelompok-kelompok konservatif mengecam gagasan itu. Menurut mereka, pemberian kebebasan kepada perempuan mencederai ajaran Islam yang selama ini mereka yakini. (Red: Muchlishon)
Selasa 23 Juli 2019 20:30 WIB
Warga Palestina Tinggal di Jalan Usai Rumahnya Dihancurkan Israel
Warga Palestina Tinggal di Jalan Usai Rumahnya Dihancurkan Israel
Buldoser Israel menghancurkan sejumlah bangunan milik warga Palestina di Wadi al-Hummos, Sur Baher, Yerusalem Timur.
Yerusalem, NU Online
Aparat keamanan Israel mulai menghancurkan sejumlah rumah warga Palestina di Yerusalem Timur pada Senin (22/7) kemarin. Pihak Israel mengklaim, bangunan-bangunan itu ilegal karena terlalu dekat dengan tembok perbatasan yang dibangun Israel di sekitar Tepi Barat sehingga harus dihancurkan. 
 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional lainnya sebelumnya mendesak Israel agar tidak menghancurkan bangunan-bangunan itu. Namun Israel terus saja dengan rencananya.

Sekitar 700 polisi dan 200 tentara terlibat dalam operasi penghancuran sejumlah bangunan yang terletak di wilayah Wadi al-Hummos di Sur Baher, kawasan yang dihuni warga Palestina antara Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki Israel. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada 10 bangunan yang ditandai Israel untuk dihancurkan.

Akibat penghancuran itu, sembilan warga Palestina berstatus pengungsi, termasuk lima anak. Sementara sekitar 350 warga Palestina lainnya yang memiliki rumah di gedung-gedung yang tidak didiami atau sedang dibangun juga terganggu penghancuran itu. Bahkan, ada warga yang menggelandang setelah operasi itu.

Kepada kantor berita AFP, Ismail Abadiyeh mengatakan dirinya dan keluarganya terpaksa menggelandang di jalan usai rumahnya dihancurkan Israel. Sementara Fadi al-Wahash, warga Palestina lainnya, mengatakan dirinya kehilangan semuanya, setelah rumahnya yang tengah dibangun dihancurkan Israel. Ia mengaku sudah mengantongi izin membangun dari Otoritas Palestina, namun tetap saja digusur Israel.

Otoritas Palestina menilai, apa yang dilakukan Israel itu ilegal dan merupakan kejahatan perang. Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, mendesak Pengadilan Kriminal Internasional menginvestigasi penghancuran rumah warga Palestina itu.
 
Apa yang dilakukan Israel di Wadi al-Hummos itu menjadi kontroversial karena bangunan-bangunan warg Palestina itu sebagian terletak di Tepi Barat, di bawah Otoritas Palestina dan di dekat tembok perbatasan dengan Israel.  
 
Kementerian Perencanaan Palestina telah mengeluarkan izin untuk membangun di desa itu 10 tahun yang lalu. Tapi, Israel kemudian memerintahkan untuk menghentikan pembangunan karena letaknya yang begitu dekat dengan tembok perbatasan, yakni hanya 250 meter. 

Sesuai data yang dikeluarkan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, Israel hanya menyetujui hanya 1,5 persen dari izin bangunan konstruksi keseluruhan yang diminta oleh Palestina. 

Sur Baher merupakan sebuah kawasan Palestina di pinggiran tenggara Yerusalem Timur. Wilayah ini telah diduduki oleh Israel selama Perang Enam Hari 1967 silam. Setelah perang itu, Israel juga mencaplok Yerusalem Timur dan mendeklarasikan seluruh Kota Yerusalem sebagai ibu kota abadi Israel yang tidak terpisahkan pada 1980. Langkah Israel ini tidak diakui sebagian besar komunitas internasional. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG