IMG-LOGO
Wawancara

Ayo Gembirakan Anak-anak Indonesia

Rabu 24 Juli 2019 18:0 WIB
Bagikan:
Ayo Gembirakan Anak-anak Indonesia
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah
Jumlah anak Indonesia berdasarkan data tahun 2018, sekitar 83, 9 juta jiwa atau sepertiga dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia. Jumlah yang demikian besar tersebut memiliki potensi besar juga karena diproyeksikan Indonesia akan mengalami bonus demografi atau usia produktif lebih banyak dibanding yang tidak produktif. 
 
Namun, bonus demografi juga bisa menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia. Banyaknya penduduk usia kerja tidak selalu mendatangkan keuntungan tapi juga bisa mendatangkan masalah. Pengangguran merupakan masalah awal yang ditimbulkan dari bonus demografi tersebut. Ketika jumlah pencari kerja yang banyak tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang bisa menampung seluruh tenaga kerja, yang terjadi selanjutnya adalah tidak terserapnya tenaga kerja tersebut yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. 
 
Banyak faktor yang menyebabkan tenaga kerja tersebut tidak terserap dengan baik, diantaranya disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja dan tingkat keterampilan atau kemampuan pekerja yang kurang. Keterampilan dan kemampuan pekerja yang kurang cukup membuat mereka kalah bersaing di pasar dan tidak memiliki daya saing sehingga menjadi pengangguran.
 
Memperoleh kemampuan keterampilan kerja terkait dengan hal lain, misalnya pendidikan dan kesehatan pada masa kanak-kanak. Anak yang masa kecilnya tidak mendapatkan pendidikan dan kesehatan layak, akan berbeda dengan anak yang mendapatkannya. Sehingga masa tersebut perlu mendapat perhatian yang khusus dari semua pihak, yaitu orang tua, lingkungan dan negara. 
 
Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah, dalam rangka memperingati hari anak nasional tahun ini KPAI mempunyai tagline menggemberikan anak. Orang yang bergembira pada masa kanak-kanaknya akan berbeda dengan anak yang tidak. 

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi anak Indonesia saat ini, Abdullah Alawi mewawancarai Ai di Jakarta, Senin (22/7). Berikut petikannya: 

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2019, apa Anda bisa jelaskan bagaimana kondisi anak Indonesia hari ini? Dan apakah perlindungan dan hak-hak yang harus didapat anak sudah terpenuhi?  

Untuk hari anak nasional 2019, KPAI mempunyai tagline menggembirakan anak. Sebetulnya kegembiraan itu pancaran terpenuhinya hak-hak anak dan optimalnya perlindungan kepada mereka. Tentu KPAI mendorong supaya apa yang menjadi prinsip dalam konvensi hak anak itu terwujud. Pertama hak kehidupan anak. Ini tercermin dalam pemenuhan semua hak dia mulai dari hak hidupnya, tumbu kembangnya, kemudian hak pendidikan, kemudian pemenuhan hak gizi, terutama akte lahir sebagai hak pertama sebagai status warga negara. Nah, ini harus dilindungi haknya, harus dipenuhi dan dimajukan. 

Yang kedua, tentu anak tidak boleh terdiskriminasi, rentan terhadap kekerasan, menjadi kelompok yang mudah diekslpoitasi. Nah, ini harus kita lihat dalam 15 bentuk perlindungan khusus yang negara berikan untuk anak-anak ini karena mereka tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan sosial, ekonomi di masyarakat. Nah, saya kira, sudah saatnya, Indonesia hari ini berbenah untuk meningkatkan semua hal masuk dalam atau melingkari anak-anak ini, termasuk anak yang sudah masuk di dalam kategori penanganan khusus, contoh mereka yang terlibat di dalam hukum. Sudah saatnya pemerintah jangan diskriminasi. Mereka mungkin kejahatan iya. Tapi haknya sudah terpenuhi. Bagaimana LPKA, lembaga khusus anak ini mereka di penjara-penjara anak, ini harus segera dikoreksi karena mereka tentu bukan untuk dipenjara, dilakukan kekerasan di dalam perampasan, bahkan mereka tidak merdeka, tetapi pemasyarakatan khusus anak diorientasikan untuk mengembalikan kehidupan mereka menjadi manusiawi, menjadi lebih berorientasi pengembangan pada dirinya, pada pengembangan anak sehingga tidak terlepas dari kontrol orang dewasa, bahkan komitmen negara dalam memberikan layanan terhadap pemulihan anak-anak ini. 

Nah, berikutnya anak-anak yang juga di dalam berpendapat mereka harus didenagar, harus dibentuk pandangannya dengan positif, dengan optimal sehingga KPAI memandang bahwa persoalan di depan, persoalan hak hidup, bahkan persoalan kekerasan dan marginalisasi dan diskriminasi anak itu tentu bisa dikikis oleh anak-anak Indonesia sebagai pionir bangsa ini. pertama mereka harus didengar apa sih keinginan mereka, pandangan mereka. Kalau mereka masih belum punya pandangan, tentu ini sangat jauh dari partisipasi yang diharapkan. Bahwa mereka harus punya pandangan yang bai, yang benar, ini yang dibutuhkan anak-anak Indonesia sehingga apa yang menjadi keinginan kita bangsa ini supaya tidak ada seorang pun yang dirampas pendapatnya, ekspresinya, terbangun dari anak-anak, mereka punya pandangan, mereka punya partisipasi, keinginan, cita-cita dan lain sebagainya. Tentu di dalamnya ada inovasi-inovasi. 

Nah, saya kira, prinsip dasar hak perlindungan anak ini yang perlu diperkuat, dioptimalkan. Nah, terakhir kalau bisa KPAI sendiri, karena ini sudah jadi persoalan nasional ya, bagaimana anak-anak hari ini mengalami perkawinan usia anak, dan kasusnya lagi-lagi banyak walaupun tidak terlaporkan ke KPAI, mari kita cek di pengadilan agama di bawah 16 tahun, ini tentu sangat memprihatinkan bagi kita dan semua sehingga menurut kami di KPAI bahwa angka perkawinan anak harus ditekan sedemikian rupa untuk menutup celah-celah tadi, terjadinya kekerasan, trafficking, anak berkonflik dengan hukum, sehingga mereka optimal di ruang pendidikan. Jadi, kita mendorong KPAI agenda nasional untuk menemukan angka yang optimal dari angka yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang perubahan atau peningkatan usia minimum perkawinan perempuan dalam tiga tahun ini dijadikan salah satu revisi terhadap Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan anak. Saya kira itu.

Bisa dipetakan lebih detail anak-anak yang berhadapan dengan kasus-kasus itu? 

Setiap tahun KPAI merilis data terkait itu. Untuk rilis 2018, infografik kita, anak-anak lebih banyak anak-anak yang terlaporkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Ini tentu masalah yang sangat serius dihadapi bangsa ini. Mereka sebagai pelaku, mereka sebagai korban, ddan mereka sebagai saksi anak-anak itu karena terlibat di dalam persoalan itu. Yang kedua, adalah anak dalam keluarga dan pegasuhan alternatif. Nah, anak-anak ini mereka merupakan korban dari sebuah keluarga yang tidak harmonis, perceraian misalnya, kemudian konflik rumah tangga yang berlarut-larut, itu berdampak pada anak, kemudian banyak juga yang kaitannya orang tua berpisah kemudian anak diculik dan tidak ada dialog antardua orang tua. 

Nah, ini luar biasa. Kemudian anak-anak di panti sosial di LPKA di RPSA, di rumah singgah. Mereka juga belum punya penyetaraan bagaimana pengasuhan mereka berpuluh tahun mereka ada di sana, tanpa ada penyetaraan dengan keluaraga Indonesia pada umumnya. Ini tentunya persoalan. Padahal mungkin ada ratusan, bahkan ribuan panti-panti sosial yang membutuhkan reorientasi, kemudian peningkatan fasilitas, serta kembali menjadi keluarga walaupun mereka tidak punya orang tua. Yang ketiga kasus tentang anak dalam siber, pornogafi. Ini persoalan milenial hal yang baru, bukan hanya masalah-masalah pornogarif tapi dengan siber, misalnya saat ini tarficking saat ini sudah merangsek pada persoalan penyalahgunaan tekonologi apalagi ponografi kemudian jual beli tayangan porno, kemudian sindikat pengucapan istilah, reaksi, dan itu direkam sedemikian rupa untuk memenuhi hasrat seksual kelompok tertentu, tentu saja dalam hal ini orang dewasa. 

Ini tiga persoalan anak Indonesia saat ini menurut KPI yang tertinggi. Kemudian yang keempat adalah masalah pendidikan, kelima kesehatan, dan yang keenam, traficking dan eksploitasi anak. Saya kita enam besar ini masih bertengger di dalam potret pengawasan KPAI bagaimana apakah pemerintah menerima atau merasa ini menjadi bagian dari persoalan pembangunan nasional, silakan konfirmasi kepada penyelenggara baik itu di tingkat kepolisian yang menangani semua persoalan pidana, kemudian KPPA kementerian yang menaungi kementerian perempuan dan perlindungan anak. Saya kira bagus berkonfirmasi dengan kementerian PMK, Menko PMK karena menaganani sumber daya manusia, budaya, agama, dan lain-lain. Ini menjadi potret suram bangsa kita untuk anak-anak bangsa Indonesia. 

Walau demikian, saya kira, untuk hari anak nasional ini, kita harus sudah biasa melakukan hal yang sepsifik namun berdampak luas yaitu sekali lagi kenapa KPAI memberikan penghargaan kepada MK atas terobosan yang dilakukan memberikan kesempatan untuk merevisi UU 1974 yang sulit sekali disentuh karena ini terkait dengan berbagai macam pemikiran, keyakinan, keluarga, masyarakat di Indonesia, bagaimana cara kita mendorong itu, tentu KPAI mengimbau mengharapkan, bahwa potret persoalan anak ini harus menjadi landasan reorientasi terhadap rancangan pembangunan ini. Nah, bagaimana mungkin pendidikan kita masih 9 tahun, padahal tuntutan sudah 12 tahun, bahkan kuliah. Tentu di dalam pendidikan ini kita berharap tidak terganggu oleh persoalan-persoalan kekerasan seksual, perkawinan anak-anak di usia itu melakukan freesex dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi agenda dengan Kemendikbud, Kemenag, disdukcapil, dan lain sebagainya. Ini harus menjadi perhatian besar untuk anak Indonesia. 

Yang mengahadapi enam masalah tertinggi itu sebetulnya berapa persen dari seluruh anak Indonesia?
 
Populasi anak Indonesia sampai 2017 data mencapai 83,9 juta anak Indonesia dari seluru populasi masyarakat Indonesia. Itu artinya, sepertiga populasi masyarakat Indonesia itu anak, di bawah 18 tahun. Nah, oleh sebab itu, bagaimana mampu menjadikan kelompok ini the big of popuation ini menjadi mainstream dalam pembangunan, itu harus didesakkan kepentingannya. Dari mana kita melihat persoalan itu? ya, tentu dari masalah-masalah yang muncul di masyarakat karena ini menjadi satu pertimbangan utama ketika pembangunan akan berorientasi kepada kepentingan terbaik anak. Kalau kita masih mau jalan sendiri-sendiri misalnya, berbagai kementerian, berbagai badan dan lain sebagainya, ya ini kan, kalau tanpa koordinasi, sinergi, lagi-lagi kita akan sangat kerepotan untuk melangsungkan agenda besar untuk mengangkat martabat, kegembiraan anak-anak. 

Dari jumlah yang sedemikan besar itu, dan melihat situasi, bagaimana Indonesia ke depan?

Kalau melihat prestasi anak Indonesia, ini juga mengembirakan. Kita bisa tahu anak-anak sekarang, misalnya ekonomi kreatif yang terbangun dari vlog misalnya dari pemanfaatan media, itu jauh lebih meningkat daripada masa lalu. Tapi lagi-lagi ini bersanding dengan bahaya dan persoalan baru. Akan tetapi apakah kita akan menutup akses yang lompat tadi, anak-anak bangsa kita, milenial ini, jauh lebih berpikir progresif ke depan ketimbang dengan anak-anak yang menuai prahara dan persoalan orang tuanya. Nah, ini fungsi pemerintah untuk memastikan negara hadir di dalam bahwa ketika anak melakukan trial and error karena dia bersinggungan dengan suasana baru, dengan fasilitas Indonesia ini yang serba baru ini, ini tentu harus diimbangi bagaimana kondisi sarana dan prasarana mendukung pada seluruh kemampuan atau potensi baru anak-anak ini. Itu yang pertama. Kita tidak pesimis ya. Kita optimis. 

Dan yang kedua, apakah orientasi pemerintahan kita juga sudah mengarah ke sana. Itu yang tadi saya sampaikan selama negara menyiapkan sarana dan prasarana untuk menuju memajukan anak-anak ini, berarti kita sedang berupaya, negara sedang hadir. Contoh, hari ini, KPAI tidak segan-segan, setiap kali ada persoalan misalnya apakah ada tayangan iklan yang selalu menyajikan rokok sebelum jam malam, kita lakukan pendekatan, dan kita lakukan sebuah tindakan yang memang harus ditegakkan. Yang kedua, misalnya dalam konteks media, itu kan memberik income kepada pemerintah misalnya Tiktok, Facebook, tetapi ketika mereka melakukan pelanggaran terkait anak-anak, kita juga tidak segan-segan melaporkan, menuntut, bahkan meminta supaya mereka dievaluasi dan diberrikan sanksi. 

Nah, langkah-langkah ini yang sebetulnya harus didorong dan ditopang oleh kebijakan. Contoh misalnya kebijakan game online, benarkah dia juga diimbangi dengan penegakkan hukum sementara game online ini seolah-olah hanya dinikmati, tapi mana potensi negara untuk mengimbangi problematikanya. Ini juga kita revisi, misalnya tentang game online itu seperti apa di Indonesia. Kebijakan yang ditelorkan dari berbagai kementerian dari pemerintah ini memang bersandar pada dua hal, yaitu kemajuan, pada fasilitas, pada sarana yang mendukung anak. Dan yang kedua adalah menutup, menekan persoalan-persoalan baru yang muncul ketika anak-anak sudah masuk ke dalam sebuah situasi yang berbeda dengan masa lampau. Saya kira dua hal ini. Apa yang menjadi terobosan kebijakan public policy, kemudian sinergi program-program pemerintah serta komitmen anggaran. Ini harus jelas pada anak. 

Saya kira hari anak ini momentumnya, saya sering diundang ke pelosok, tahun lalu ke Pringsewu, Lampung, itu saya bererita bagaimana anak-anak ini sebetuulnya bukan anak-anak kampung yang tidak melek inovasi pada internet. Mereka melek, tapi kemudian apa yang dilakukan pemerintah, memberi tidak fasilitasnya. Mereka ingin ngevlog, jangan-jangan kita juga tidak mengerti apa vlog menurut anak Lampung sana misalnya dengan anak yang di Jakarta. Berbeda. Mereka jadi kreatif. Kalau yang di sini ada tuntunan pengetahun siber, tapi yang di kampung sana bagaimana? Kemudian bagaimana saran dan fasilatas dari negara itu harus merata. 

Menurut KPAI udah terpenuhi belum hak-hak untuk anak itu? 

Ya, ukurannya kita, harus punya standarisasi yang jelas, misalnya apakah keterpenuhan gizi di berbagai daerah ini sudah terpenuhi atau tidak. Kita mengapresiasi adanya upaya dalam mengukur komitmen berbagai pihak dalam kota kabupaten layak anak. Apa yang disebut dengan kota kabupaten layak anak ini? Seluruh komitmen, seluruh program, anggaran, dan keberpihakan pembangunan itu berorientasi kepada kebutuhan hak anak. Tidak hanya kementerian terkait seperti KPPA misalnya, melainkan seluruh kementerin. Maka ukuran-ukuran inilah yang harus dijawab. Dari 560 sekian kota kabupaten dan 36 provinsi hari ini yang mengajukan penilaian mungkin baru 70 persennya ke KPPA apakah dia layak anak atau tidak. Nah, ini variannya juga tentu ada yang sudah utama, ada sudah madya, ada yang baru pratama, nah, ini yang belum sama sekali mengajukan, karena tepo saliro, dia juga negerti, oh kami ini belum memberikan perlindungan anak dengan program pemerintah. Tetapi kan sebetulnya bukan penilaian meraih atau tidak dapat kategori, melainkan komtmen Anda di pemerintahan sejauh mana. Sesungguhnya itu didongkrak melalui KPPA. 

Itu dijadikan salah satu acuan, bukan satu-satunya acuan untuk membangun hal yang menyeluruh terhadap sebuah pemerintahan, baik pemerintahan daerah, provinsi, dan kementerian-kementerian juga harus punya standar operasional yang jelas bahwa mereka harus memiliki agenda yang inheren dengan tujuan-tujuan perlindungan anak. 

Kembali ke tagline tadi anak 20019 bergembira. Kira-kira anak bergembira itu bagaimana?

Kita tidak punya spesifikasi khusus. Justru kita otokritik terhadap persoalan tadi, pemenuhan haknya bagaimana, perlindungan haknya perlindungan khusus mereka bagaimana. Kita sebetulnya berada di zona itu. Tetapi kalau bergembira itu ya mulailah dari diri sendiri untuk membahagiakan anak. Salah satunya mendengar pendapat anak. Kemudian contoh, di zaman sekolah, baru-baru ini anak-anak jurusan apa, kuliah apa, ini kan harus digali betul potensinya, bukan menggembirakan anak itu, mentang-mentang orang tuanya dokter anaknya jadi dokter. Orang tuanya ustadz anaknya ustadz, saya kira tidak. Tapi bagaimana anak membangun pandangan sendiri untuk meraih cita-cita dan keinginannya sendiri. Jangan-jangan anak ini berpikir tidak punya cita-cita, tapi hanya ingin menyenangkan orang tua, berarti kan gagal. Nah, kegembiraan mereka juga bisa kita lihat mereka itu anak-anak yang harus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Apakah benar kegembiraan mereka bisa diukur dengan diberi gajet, besarnya kuota, dan berdiam diri di kamar? Ini juga persoalan. Kebahhagiaan kita zaman dulu itu kan berinteraksi dengan teman, janjian mandi di kali, janjian petak umpet, dan sebagainya, dan itulah tipologi anak, bermain bersama dengan sesama, bertengkar, dan ribut dengan sesama, tapi mereka punya antibodi sendiri, mereka punya kelekatan emosi sendiri yang mudah memaafkan, mudah lupa, mudah kembali ke dunianya, saya kira kebahagian anak itu merupakan anak menjadi pusat atau subjek atas haknya, bukan milik orang lain, bukan milik seseorang, bukan milik negara, tetapi milik anak itu sendiri. 

Jadi, saya kira, kita melihat dari diri kita, dari keluarga, dari perilaku masyarakat, dari perilaku negara, untuk membahagiakan dia. Kita harus otokritik, jangan-jangan kita berupaya membahagiakan anak itu sesungguhnya membahagiakan diri sendiri. tapi anak jugan jangan dibiarkan seliar keinginannya lalu dituruti semaunya, melainkan dia pun harus mengikuti bagaimana corak, ragam, keindonesian, norma, etika, yang berlaku di masyarakat, nah, pandangan anak itu waras apa tidak, maka akan tetapi kalau pendapatnya ngaco-ngaco, tidak sampai pesan kita, anak SMA tidak mau melanjutkan karena dia suka dengan seseorang, daripada zina mending aku kawin, itu bukan kebebsan yang dimaksud, tapi orang tua gagal membangun yang visioner yang tentunya untuk kemanfaatan si anak itu sendiri. 

Nah, menurut saya, hari ini adalah membangun otokritik bersama, termasuk kita yang mempersiapkan punya anak, kita yang sudah punya anak, apalagi masyarakat, negara, seluruh elemen harus mendukung penuh optimalisasi pemenuhan hak-hak anak.       
Bagikan:

Baca Juga

Rabu 24 Juli 2019 14:45 WIB
Nahdliyin itu Komunitas Besar, Harus Jadi Subjek Ekonomi Bukan Objek
Nahdliyin itu Komunitas Besar, Harus Jadi Subjek Ekonomi Bukan Objek
Ketua II DPP HPN Dripa Sjahbana. (Foto: Fathoni/NU Online)
Prinsip kemandirian ekonomi disadari betul oleh para kiai pesantren kala itu. Selain untuk menggerakkan visi dan misi keumatan, pemberdayaan ekonomi juga dapat mengentaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan sehingga lepas dari kungkungan penjajah.

Para kiai melihat potensi sumberdaya komunitas pesantren sebagai kekuatan untuk membangun kemandirian umat, terutama ketika pos-pos ekonomi kolonial telah berdiri di Indonesia. Hal ini juga tergerak karena para kiai pesantren tidak sedikit yang menjadi saudagar atau pedagang.

Melihat dan menyadari sumberdaya tersebut, KH Abdul Wahab Chasbullah mendeklarasikan organisasi bernama Nahdlatut Tujjar (gerakan kebangkitan ekonomi) yang diresmikan pada tahun 1918. Organisasi ini dideklarasikan langsung oleh guru para kiai pesantren, KH Muhammad Hasyim Asy’ri. Dalam deklarasi Nahdlatut Tujjar, Kiai Hasyim Asy’ari berkata:

“Wahai pemuda putra bangsa yang cerdik pandai dan para ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomi yang beroperasi di mana setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom untuk menghidupi para pendidik dan penyerap laju kemaksiatan.” (Lihat Abdul Mun'im DZ, Piagam Perjuangan Kebangsaan, 2011).

Spirit Nahdlatut Tujjar itulah yang dijadikan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) untuk terus melakukan konsolidasi bisnis dan usaha dari para saudagar NU kini. Semangat berhimpun kemudian berkembang menjadi komunikasi dan interaksi bisnis yang saling meunguntungkan antarpengusaha NU.

Karena saat ini teknologi terus berkembang dan menjadi salah satu bagian penting dalam mengembangkan bisnis, HPN lalu mengembangkan penghimpunan para pengusaha NU dengan memanfaatkan keunggulan teknologi digital berbasis aplikasi dan mobile business portal. Begitu juga dalam melaksanakan transaksi usaha dengan tidak mengabaikan kekuatan sumberdaya komunitas.

Sinergi sumberdaya komunitas dan keunggulan teknologi inilah yang menjadi perhatian penting HPN untuk memperingati hari lahirnya yang ke-8 tahun pada 14 Juli 2019.

“Sumberdaya komunitas adalah sebuah keunggulan begitu juga dengan teknologi. Kalau kedua hal ini kita kawinkan, akan terjadi sinergi yang luar biasa,” ujar Ketua II Dewan Pengurus Pusat (DPP) HPN, Dripa Sjahbana.

HPN juga mengukuhkan pendirian Pengusaha Muda (PeMuda) yang berangkat dari potensi para pemuda yang saat ini telah menjalani berbagai bisnis modern. Berikut petikan wawancara lengkap jurnalis NU Online, Fathoni Ahmad dengan Dripa Sjahbana dalam peringatan Harlah Sewindu HPN, Sabtu (20/7/2019) lalu di Grand Sahid Jaya Jakarta. 

Bagaimana HPN menyandingkan antara sumberdaya komunitas dengan keunggulan teknologi?

Hasil kajian strategis di HPN, selain teknologi itu sebagai unggulan, ada satu faktor lagi yang itu bisa mengakselerasi keunggulan teknologi, bahkan ia akan berkompetisi dengan teknologi, karena selama ini kita menganggap bahwa teknologi tidak bisa dilawan, apa itu? Ialah sumberdaya komunitas.

Komunitas itu punya nilai-nilai, yang membuat dia militan, loyal dengan tujuan tertentu dan itu bisa mengimbangi atau bahkan meningkatkan keunggulan teknologi. Wujudnya ialah, kalau kita membangun berdasarkan keunggulan teknologi saja, itu tidak sebagus ketika kita menyandingkan dengan keunggulan komunitas.

Bayangkan, komunitas punya nilai, budaya lalu ditabrak dengan teknologi, yang terjadi ditolak atau tertolak, karena komunitas punya value yang dirasakan dan dilaksanakan. Jadi HPN berupaya mensinergikan sumberdaya komunitas dengan keunggulan teknologi. Wujudnya ialah, HPN mengembangkan teknologi aplikasi, mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di organisasi tersebut.

Seperti apa implementasinya?

Dalam bisnis ada banyak hal. semua orang sebelum era teknologi ini semua berbasis komunitas (community based) tapi yang belum banyak dipahami, di sini komunitas hanya sebagai pasar. Padahal potensi komunitas itu bukan hanya pasar saja. HPN ingin bahwa komunitas ini bertindak sebagai subjek yang menggerakkan.

Kita eksplor komunitas ini mau ke mana, komunitas kan punya tujuan. Kalau kita bicara komunitas warga NU (Nahdliyin), kita punya tujuan, kita punya sesuatu yang diperjuangkan. Nah itu yang harus dieksplorasi dan diimplementasikan, bukan hanya dijadikan catatan tanpa makna.

Teknologi belum semua dipahami masyarakat yang menggeluti usaha, bagaimana membiasakan para pengusaha kecil dan menengah agar terbiasa dengan teknologi?

Dulu kita berasumsi butuh bertahun-tahun untuk memahami teknologi, dengan terdisrupsinya dunia usaha dengan munculnya sejumlah startup, seperti komunitas ojek, angkutan yang berubah total, kemudian biro perjalanan berubah total. Dulu isunya semua orang bisa punya HP atau tidak, lalu HP-nya bisa internet atau tidak, sekarang bukan lagi menjadi masalah. Jadi penghambat teknologi itu bisa dikatakan sudah kecil walaupun itu di daerah.

Contoh saya ke Pacitan, Gunungkidul, sekarang sudah bisa mengakses teknologi 4G. Jadi sudah bukan problem, video sudah bisa ditonton, Youtube juga sudah bisa diakses.

Lalu seperti apa yang menjadi tantangan bisnis dari perkembangan teknologi ini?

Yang menjadi tantangan adalah model bisnisnya. Kita harus paham dan mengeksplorasi bahwa model bisnisnya bukan seperti zaman dulu. Misal kita punya barang tidak harus jual, bisa sewa pakai.

Jadi kalau dulu banyak rantainya, sekarang bisa lebih cepat. Dampak dari kemajuan teknologi tadi, rantai dari supplier dan an user bisa lebih pendek. Padahal, komunitas kita banyak yang di rantai tengah-tengahnya itu. Kalau kita tidak tidak paham, bagaimana kita mau mengerti cara mengatasinya.

Jadi HPN dalam hal ini sudah pasti tidak bisa menolak teknologi, tapi kita menyiapkan dengan perubahan yang sangat luar biasa mendasar, bisnis-bisnis apalagi yang bisa kita perbuat, apa yang sudah terdisrupsi itu, apa yang masih bisa dipertahankan. Salah satu kekuatan yang bisa dipertahankan lebih dari sekadar urusan teknologi ialah kekuatan komunitas.

Seperti apa simplifikasi sumberdaya komunitas dan keunggulan teknologi?

Semua orang bicara teknologi, tapi mereka abai terhadap kekuatan komunitas sehingga seolah tak dihargai. Semua tahu bahwa komunitas terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama (NU). Jika kita berpikir apa yang dipikirkan orang lain, maka kita akan terus menjadi objek, bukan subjek. Nahdliyin itu komunitas besar, tapi harus menjadi subjek ekonomi, bukan objek semata atau hanya sekadar menjadi pasar.

Kita ini punya value dengan sumberdaya dan kekuatan luar biasa. Ini bisa menyeimbangkan dengan keunggulan teknologi. Nah bisa kita lakukan tidak hanya mengimbangi, tapi kita kawinkan. Berarti ini unggul, yang satu juga unggul sehingga terjadi sinergi yang luar biasa.

Ini harus menjadi gerakan yang disadari oleh semua elemen. Karena opportunity atau peluang bisnis itu kan tidak ada daftarnya. Kepekaan pengusaha itu ialah bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Dalam hal ini HPN melihat bahwa gerakan komunitas sebagai sebuah sumberdaya ditambah kekuatan teknologi harus menjadi solusi dalam memberdayakan umat.

Apa yang hendak dilakukan setelah HPN berusia delapan tahun?

Dari Mukernas dua tahun lalu, dihadiri Pak Jokowi juga, setelah kita merumuskan strateginya, kita masih menjalankan perhimpunan. Tantangan organisasi yang muda adalah konsolidasi. Jadi setelah delapan tahun ini, kita akan terus ekspansi pendataan anggota yang lebih masif. Tentu bukan hanya hal itu, melainkan melakukan pendataan yang lebih tepat dan sistematis serta efektif.

Jadi sesuai dengan anggaran dasar kita ialah melakukan penghimpunan dengan berbagai inovasi. Sebetulnya setelah beberapa tahun terakhir, yang terjadi ialah bukan menghimpun tapi telah terjadi transaksi bisnis antarpengusaha NU di dalam satu sektor usaha dan satu mata rantai endimen.

Oleh sebab itu, HPN tetap akan menjalankan amanah organisasi sesuai Mukernas yaitu memperkuat konsolidasi melalui penghimpunan para pengusaha NU di seluruh daerah di Indonesia. Termasuk terus membentuk pengurus wilayah dan pengurus cabang. Saat ini HPN telah membentuk pengurus wilayah di 22 provinsi.

Bisa dijelaskan tentang Aplikasi Greenpages yang telah diluncurkan HPN?

Aplikasi ini lebih dari sekadar memudahkan penghimpunan pengusaha HPN. Kalau cuma penghimpunan data itu bisa out of active, bisa tidak update. Sementara kita harus punya data update, sebab itu data ini bukan hanya mendata saja tetapi membangun interaksi dan berkomunikasi antara anggota HPN yang mempunyai berbagai macam bidang usaha.

Dan aplikasi ini dengan platform universal, karena Insyaallah komunitas-komunitas kita yang lain juga bisa berinteraksi di sini. Sebab jika ingin membangun sebuah interaksi bisnis harus terwujud melalui teknologi tepat guna. Aplikasi kita ini juga bisa disebut mobile business portal.

Sasarannya bukan hanya para pebisnis besar, tetapi juga pengusaha kecil dan menengah. Makanya pentingnya sinergi ya di situ. Para pengusaha HPN saling bersinergi untuk menjual dan membeli produk-produk unggulan antarpengusaha HPN. Di situlah pembeda utamanya sehingga interaksi bisnis akan kuat dengan sendirinya antarpengusaha NU.

Karena kalau disuruh berkompetisi terbuka antarpengusaha besar dan kecil, rasanya kurang bijak. Kita sebagai individu pebisnis kecil mungkin tidak akan kuat, namun sebagai sebuah komunitas, itulah kekuatannya.

Bagaimana interaksi bisnis antara pengusaha besar dan pengusaha kecil di HPN?

Ya, kita berhimpun bukan karena melihat bahwa ini ingin mencari keuntungan semata, sebab kita sesama Nahdliyin, ada nilai komunitas di situ, kedua, ternyata ketika kita membutuhkan barang, ada tuh suplai dari pengusaha NU sendiri.

Contoh saya punya bisnis penyewaan kantor di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Untuk rapat-rapat di kantor, saya mengambil suplai makanan kateringnya kepada pengusaha HPN. Itu contoh simpel aja. Dan ternyata bagus, mereka tetap menjaga kualitas karena sesama anggota.

Dalam proses interaksi bisnis tersebut, empat bulan terakhir terjadi transaksi antarpengusaha HPN senilai setengah miliar rupiah (Rp500 juta). Itu hanya satu departemen usaha. Itu menujukkan sudah terbangun sinergi usaha. Termasuk ketika kita ada acara-acara tertentu, segala perangkat dan perlengkapan disediakan langsung oleh pengusaha NU.

Bagaimana interaksi binsis yang terjadi di tingkat pengurus wilayah dan pengurus cabang?

Sudah berjalan cukup baik. Saya contohkan di Jawa Barat, ini salah satu pengurus wilayah yang kita banggakan. Mereka mendirikan koperasi yang didirikan oleh 34 pengusaha travel umroh. Apa yang mereka lakukan? Koperasi ini mensuplai baju umrohnya, menyadiakan kateringnya, dan perlengkapan lainnya.

Koperasi yang terdiri dari 34 biro perjalanan umroh ini bersepakat untuk menjalin sinergi usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perjalanan umroh. Proses ini bisa direplikasi dalam bidang usaha-usaha lainnya. Kan tidak harus sama. (*)
Selasa 23 Juli 2019 13:30 WIB
Upaya BWI untuk Mempermudah Orang Berwakaf
Upaya BWI untuk Mempermudah Orang Berwakaf
Ketua BWI Muhammad Nuh (Foto: Syakir/NU Online)
Narasi wakaf dianggap masih minim di berbagai sektor. Tak terkecuali di dunia maya. Tak ayal, orang yang menjadi wakif pun belum begitu banyak. Karenanya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berinovasi dengan mengemukakan potensi wakaf dari berbagai sektor.

BWI rutin menggelar Forum Kajian Wakaf dengan berbagai tema guna menerima rekomendasi dan masukan. Kegiatan tersebut mengundang berbagai pihak terkait sehingga saran yang diterima berasal dari berbagai sisi.

Jurnalis NU Online, M. Syakir NF bertemu dan berbincang dengan Ketua BWI Mohammad Nuh tentang wakaf saat ini pada Forum Kajian Wakaf dengan tema Potensi Wakaf Saham dan Tantangannya di Indonesia di Bayt al-Qur’an, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (17/7).

Bagaimana BWI membuat semakin banyak orang berwakaf?

Kita permudah orang yang mau berbuat baik. Permudahlah siapapun yang mau berbuat baik. Salah satunya pakai diversifikasi. Kalau misalkan wakaf harus tanah, pusing orang. Kalau wakaf tanah satu meter kan tidak mungkin. Oleh karena itu, dengan variasi wakaf melalui Rupiah atau wakaf melalui uang, bisa saja hanya wakaf satu meter persegi itu.

Saya kumpulin akhirnya dapat 100 meter. Bahkan kalau misalkan langsung lima juta jika harga tanah permeternya Rp 10 juta. Oke, di-breakdown, diangsur. Jadi 10 juta tapi saya angsur sejutaan ya. Boleh. Sejuta. Sejuta. Sejuta. Kumpul 10 juta.

Bahkan pakai temporer juga boleh. Sekarang bisa digunakan, tetapi lima tahun lagi saya perlukan. Temporer untuk lima tahun. Lima tahun saya ambil lagi. Fleksibel. Bahkan kalau pulsa ada poin. Itu juga bisa diwakafkan. Ada 500 misalkan. Dikumpulkan. Kita serahkan ke providernya, equivalentnya berapa.

Jadi, esensinya itu permudah orang yang mau berbuat baik. Yassiru wa laa tuassiru. Bassyiru wa laa tunaffiru.

Buku juga bisa diwakafkan. Saya baru nulis buku. Royaltinya saya wakafkan. Dwiki Darmawan wakafkan lagunya. Bayarannya diwakafkan. Karena dia bisanya memang nyanyi.

Sekarang sesuatu yang punya value dan tidak nabrak syar’i boleh diwakafkan. Pengelola memastikan hartanya tidak hilang.

Narasi wakaf masih sangat kurang di berbagai sektor. Bagaimana langkah BWI dalam mensosialisasikan wakaf?

Sosialisasi perwakafan dapat ditempuh melalui tiga cara. Pertama, sosialisasi terstruktur, yakni melalui pendidikan. Yang paling gampang lewat pendidikan. Jadi, materi agama itu harus ada pokok bahasan tentang wakaf. Mulai SD sudah tahu. Bahkan di sekolah dibuat habituasi.

Biasanya, siswa-siswi sekolah bersedekah setiap Jumat. Setiap Jumat tersebut dapat bergantian sedekah dan wakaf. Hasil wakaf tersebut dibuat kantin. Kita dorong anak-anak untuk beli di sini. Kalau untung bisa dibagikan lagi. Keuntungannya untuk mauquf alaih, misalnya beasiswa untuk siswa.

Kedua, sosialisasi melalui media publik. Informasi publik dari cetakan hingga online. Space yang ada kita isi, kita jejali dengan wakaf.

Ketiga, melalui policy (kebijakan). Sebab, informasi bisa tersampaikan secara terstruktur dan sistematis bisa melalui kebijakan yang ditetapkan oleh para pemangkunya. Kalau seandainya bagi umat Islam diberi keleluasaan zakat disalurkan sendiri boleh. Tapi ada satu atau setengah persen untuk wakaf. Potong di kementerian Keuangan.

Saat ini BWI juga melakukan Wakaf Goes to Campus. Kenapa ke kampus, Prof?

Jadi kampus-kampus besar seperti UI, ITB, Unpad, UIN, Unair, ITS, UNY, ke mana-mana itu sudah kita lakukan. Habis ini kita pindah ke Sumatera. Kita pindah ke Sulawesi. Alasannya simpel. Karena mereka berusia 20 tahunan. Dan mereka ini punya probabilitas untuk jadi orang kaya ada. Punya gaji tuh ada karena mereka dari kampus besar, orang-orang top, bagus, pilihan, dan seterusnya. Kan tingkat keberagaman cenderung naik. 
 
Sehingga kalau ini kita garap mulai sekarang itulah namanya buying the future with present value. Kita membeli masa depan dengan harga sekarang. Sehingga yang kita beli bukan anak-anak sekarang semata. Nanti lima tahun lagi dia bisa kerja. Dia tahu tentang wakaf. Disisihkan satu persen, dua persen. Dan ini akan gelinding terus.

Filosofinya kan gini, apa yang kita lakukansemunaya harus muaranya ke ssana, masa depan. Karena orang yang tidak punya masa depan pada gilirannya dia tidak punya masa kini. Karena dari sisi pembagian waktu kan, masa lalu masa kini masa depan. Masa depan akan menjadi masa kini, masa kini akan menjadi masa lalu sehingga yang kita ingin lakukan masa depan, tidak punya masa kini. Dia tinggal masa lalunya saja.

Oleh karena itu yang kita garap, utamanya yang anak muda. Ketika saya bawa bola, jika yang tidak profesional itu mengejar terus ke saya. Jika pemain yang profesional, dibiarkan saja itu, tetapi dijaga mau ke mana dia, ke depannya. Begitu kamu ini kejar terus, habis waktunya. Tetap ada yang menghalangi, tapi yang tidak dilupakan yang satunya. Ini lari ke mana arahnya. Gak semuanya mengejar. Tapi menyebar. Yang ke depan ya anak-anak mahasiswa itu. Oleh karena itu kita garap sembari jaga yang tua-tua.

Apa nilai lebih dari wakaf sehingga orang perlu untuk berwakaf?

Sangat beda dengan wakaf. Oleh karena itu punya nilai strategis luar biasa. Pasalnya, pengelola zakat, infak, dan sedekah bekerja pada dua sisi, yang menerima atau mengambil dan membagi hasil yang telah dikumpulkannya kepada para mustahik atau penerima sedekahnya. Sehingga kalau saya sebagai amil tugasnya menyalurkan. Sangat beda dengan wakaf.

Sementara wakaf tidak sekadar menerima dan menyalurkan hasil penerimaannya saja, tetapi juga mengelola dana tersebut agar menghasilkan nilai tambah. Nazir bukan sekadar collecting dan distributing, tapi juga mengelola aset wakaf itu agar memiliki nilai tambah dan digunakan.

Sebab prinsip dasar wakaf itu dana yang diterima oleh nazir tidak boleh hilang atau habis digunakan. Begitu sampean mikir harta wakaf gak boleh habis, ini berarti untuk investasi, bukan untuk operasi. Misi wakaf bukan konsumtif, tetapi produktif.

Maksudnya produktif seperti apa, Prof?

Artinya, harta yang diwakafkan diharapkan dapat memberikan hasil, tidak habis begitu saja. Sebagaimana perusahaan, wakaf adalah capital expenditures yang tidak boleh habis.

Kalau dalam perusahaan ada operational expenditures (opex) itu untuk operasi itu habis. Kalau capital expenditures itu investasi gak boleh habis. Gak boleh hanya untuk opex, capitalnya baiknya lebih besar.

Jika umat berinvestasi lebih banyak dengan pengelolaan wakaf yang baik, kesejahteraan itu betul di depan mata. Sebab, sebagaimana dana abadi, wakaf itu tidak akan habis. Al-Azhar Kairo itu wakaf. Sebelumnya ada Al-Qarawiyyin di Maroko tahun 800-an.

Konsep inilah yang kemudian diadopsi oleh kampus-kampus di negara-negara lainnya, seperti di Eropa dan Amerika, setelah hampir 10 abad setelahnya. Baru tahun 1800-an ada Hamburg, Stanford, Oxford ada macem namanya indoment Fund. Itu sebetulnya mengadopsi aset wakaf di Al-Azhar dan Qurawiyyin. Majunya MIT (Massasuchets Instute of Technology) Stanford Harvard itu karena dana abadi.
Jumat 19 Juli 2019 18:0 WIB
Keberhasilan NU Meloloskan Eti dari Hukuman Mati di Saudi
Keberhasilan NU Meloloskan Eti dari Hukuman Mati di Saudi
H Ahmad Sudrajat
“Biasa saja dong. Itu menunjukkan kebesaran NU,” ungkap pria yang tak lepas kopiah hitam itu, di ruangannya, lantai dua Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (15/7) sore. Ia adalah Ketua NU Care Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama H Ahmad Sudrajat. 

Pria yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir itu mengatakan demikian ketika NU Online mengungkapkan selamat atas kesuksesannya merajut jejaring NU untuk mengumpulkan uang demi menyelamatkan nyawa Eti Ruhaeti binti Toyib, seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Majalengka yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Pasalnya agar bisa terbebaskan, Eti harus membayar diyat (denda) kepada majikannya sekitar 15,2 miliar rupiah. Selama proses tersebut, Eti telah menjalani hukuman penjara selama 15 tahun.

NU Care-LAZISNU selama tujuh hingga delapan bulan berkeliling menemui banyak kalangan, mulai pengusaha, pejabat, lembaga-lembaga yang dinilai peduli kemanusiaan, hingga kiai dan santri. Dan hasilnya cukup menggembirakan. 

Memang, NU Care-LAZISNU tak mampu memenuhi seluruhnya, tapi hanya sekitar 12 miliar rupiah atau sekitar 80 persen. Namun demikian, itu merupakan langkah awal bahwa NU dan segala jaringannya mampu tergerak untuk menyelamatkan nyawa seseorang. 

Peristiwa Eti, menurut Ahmad Sudrajat, menunjukkan bahwa warga NU telah mampu mengaplikasikan perintah Al-Qur’an yang mengatakan menyelamatkan nyawa satu orang sama artinya menyelamatkan seluruh nyawa. Di dalam hadits Nabi juga dikatakan bahwa sesama Muslim merupakan saudara. Jika salah seorang di antara mereka ada yang tersakiti, ada yang membutuhkan, maka kewajiban Muslim lainlah untuk melakukan pertolongan. 

Untuk mengetahui lebih detail apa dan bagaimana LAZISNU mengupayakan uang hingga mencapai 12 miliar rupiah tersebut  hingga gagasannya ke Koin Muktamar, Abdullah Alawi dari NU Online mewawancarainya. Berikut petikannya: 

Apa motifnya NU melalui NU Care-LAZISNU menyelamatkan nyawa Eti, TKW asal Majalengka?

Pertama, NU itu identik dengan masyarakat kaum bawah. Ketika masyarakat kaum bawah tidak mampu mendapatkan apa yang dibutuhkan, maka kewajiban NU dengan segala komponennya dikerahkan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat bawah karena itulah sebagai bagian dari masyarakat NU. 

Sesama Nahdliyin ya?

Nahdliyin, orang kampung, orang desa, yang pasti dia kebudayaan, karakter, ibadahnya pasti orang desa. 

Kalau Eti bukan NU, bukan Nahdliyin apakah NU akan membelanya dengan cara yang sama? 
Akan dibela juga. Pasti dibela! Karena ketika akan membelanya kita tidak bertanya ini NU apa bukan? Ada permohonan dari pihak kedutaan perlunya kita membantu salah seorang masyarakat, WNI kita di luar negeri, maka kita langsung bergerak, tidak melihat latar belakangnya. Tanpa melihat latar belakang keagamaan, budaya, organisasi dan sebagainya. Yang jelas ada yang membutuhkan dibela, kita pasti bela. Apalagi ini berkaitan dengan warga kita di luar negeri itu menjadi sebuah kebanggaan dan keharusan kita untuk membantu karena menyelamatkan satu jiwa sama saja menyelamatkan jiwa yang lainnya di atas bumi ini, sama dengan menyelamatkan seluruh jiwa di bumi ini. 
Itu hadits Nabi atau Al-Qur’an? 

Itu Al-Qur’an. Saya lupa suratnya, waman ahya fa kaanama ahyan nas jamiaan. Nanti dicek lagi. 

Dalam ayat itu ketika membela satu nyawa tidak perlu melihat latar belakang orang tersebut atau bagaimana? 

Iya. Tak perlu melihat latar belakang. 

Bagaimana cara NU Care-LAZISNU mengumpulkan uang 12 miliar rupiah dan berapa lama?

Yang menarik adalah ketika berita kemanusiaan ini di-sounding-kan oleh duta besar ke seluruh masyarakat dan pejabat, maka komunikasi ini kita bangun dengan merajut semua jejaring tadi, dan lebih fokus lagi, terutama kepada komunitas Nahdlatul Ulama. Jadi, duta besar sudah melakukan lobi dengan MPR, Ketua PBNU, menteri luar negeri, pejabat-pejabat terkait Kemenaker, kemudian dilakukanlah lobi-lobi, komunikasi untuk kita menggalang sekuat kemampuan kita untuk mencapai jumlah yang ditentukan. Kalau kekuatan kita tidak mencapai yang ditentukan, maka kita serahkan kepada kekuatan pemerintah untuk itu, dan alhamdulillah ini semua merupakan kesatuan gerakan semua komunitas masyarakat baik DPR, MPR, kementerian, kiai, ulama, santri, pelajar, dan karena LAZISNU berada di komunitas NU, maka fokusnya kepada komunitas NU baik yang jadi pejabat, anggota DPR, MPR, pengasuh pesantren, dan lembaga-lembaga lainnya yang ada ketertarikan program kemanusiaan. 

Para santri ada yang turut menyumbang? Bagaimana ceritanya? 

Kami datang ke pesantren-pesantren, hanya beberapa pesantren kita datangi, kita road show ke beberapa pesantren yang difokuskan ke beberapa pesantren di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa, masih fokus di pesantren-pesantren Jawa.

Jawa Tengah dan Jawa Timur? 

Iya. 

Berapa lama itu?

Itu kurang lebih delapan bulan, tujuh sampai delapan bulan.

Mereka menyumbang dalam bentuk apa? 

Semua dalam bentuk dana. Uang cash, ada yang transfer juga. Kita juga kampanye dengan berbagai media yang kita miliki. 

Apa yang menarik dari peristiwa itu? Misalnya soal jumlah yang didapat dan bagaimana antusiasmenya kalangan pesantren? 

Yang menarik adalah ternyata potensi pesantren jika digerakkan untuk kepentingan apa pun bisa secara tiba-tiba itu menguat. Contoh, seperti Pesantren Asshidiqiyah ketika disampaikan peran-peran santri dalam masyarakat, dalam sejarah, ternyata mereka-mereka dalam satu kesempatan mengumpulkan 30 juta, dalam satu hari, satu momen, 3 jam. 
Itu hanya para santri, kan?  
Iya, para santri 30 juta. Nah, itu baru satu pesantren. Ada lagi Pesantren Al-Tsaqofah misalnya, mereka juga menyumbangkan lumayan besar. Nah, kalau dipukul rata, setiap pesantren katakanlah ada 5 juta misalnya dikali 10 ribu pesantren saja, berapa jumlahnya? Nah, itu potensi. Padahal kita belum menggerakkan seluruh pesantren, hanya beberapa pesantren. Itu dalam satu hari. Bagaimana kalau dalam setiap bulan kita gerakkan kesadaran pesantren untuk kita gerakkan dalam urusan kemanusiaan, mungkin dalam hitungan miliaran bisa kita dapat, kalau setiap pesantren di bawah naungan NU, RMI (Rabithah Ma'ahid al-Islamiyahbergerak. 
Cara menyampaikan uang itu bagaimana? 

Kita mengirim ke rekening yang dimiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam hal ini adalah respon positif Pak Dubes Agus Maftuh yang begitu aktif melobi dan menguatkan jaringan, melobi pihak Saudi untuk menerima permaafan dan lobi pihak Indonesia untuk melakukan pergerakan cepat dalam memperoleh bantuan tersebut. 

Sekarang kondisi dan keberadaan Eti berada di mana? 

Masih di Saudi, menunggu pemulangan, kan masih proses.   

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG