IMG-LOGO
Nasional

Partisipasi Aktif LPBINU dalam Ekspedisi Destana 2019

Kamis 25 Juli 2019 23:15 WIB
Bagikan:
Partisipasi Aktif LPBINU dalam Ekspedisi Destana 2019
Destana 2019.
Jakarta, NU Online
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di pesisir Selatan Jawa yang dimulai dari Banyuwangi di timur hingga Banten di ujung barat. Ekspedisi ini dimulai pada 12 Juli 2019 lalu, dan melewati 584 desa di lima provinsi hingga berakhir pada 17 Agustus nanti.
 
Ada lebih dari 600 ribu orang tinggal di desa-desa tersebut, dan ekpedisi ini menilai sejauh mana mereka siap menghadapi bencana. Apalagi, pantai selatan Jawa tercatat berpotensi mengalami tsunami setinggi lebih dari 20 meter menurut paparan ahli BPPT. 
 
Menurut Seketaris LPBINU Pusat, Yayah Ruchyati, pada ekspedisi ini, LPBINU berpartisipasi aktif mensosialisasikan meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana serta mengajak masyarakat waspada dari ancaman tsunami.
 
"Melalui Kegiatan Ekpedisi Destana Tsunami 2019 ini, LPBINU mengajak masyarakat Indonesia untuk terus tingkatkan kemampuan hadapi bencana, sudah harus mulai peka soal isu kebencanaan," kata Yayah, Rabu (24/7).
 
Selain itu menurutnya, tim Ekspedisi Destana 2019 akan menyediakan informasi bagi masyarakat, salah satunya seperti memasang rambu peringatan daerah rawan tsunami. Pemasangan tersebut diawali dari Pantai Tambak, dan dilakukan oleh sejumlah relawan dari BPBD setempat, perwakilan BNPB, dan seluruh tim Ekspedisi Destana 2019.
 
Hal tersebut juga memiliki berguna sebagai metode peringatan dini yang lebih efektif, dan melakukan perencanaan yang lebih baik dalam program pengurangan risiko bencana.
 
"Dengan papan peringatan tersebut, warga sekitar serta pengunjung Pantai Tambak bisa lebih mengenal akan ancaman gempa dan tsunami sekaligus mengetahui apa yang harus dilakukan saat tanda bahwa bencana itu akan datang," ujar Yayah.
 
Yayah mengatakan bahwa Ekspedisi Destana ini adalah sebuah langkah awal dan tepat oleh BNPB dengan menggandeng berbagai elemen guna meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia dalam kesiapsiagaan menghadapi dan mengurangi resiko terjadinya bencana, siap mengenali ancaman bencana, mencegah banyak korban bencana, dan komitmen untuk mencintai bumi Indonesia.

Kegiatan Ekpedisi Destana Tsunami ini  diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dengan menyusuri beberapa daerah di sepanjang pantai selatan Jawa dari Jawa Timur hingga Banten yang berpotensi tsunami. (Anty Husnawati/Kendi Setiawan)
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 25 Juli 2019 23:30 WIB
Di Perang Sabil, Diponegoro Pakai Simbol Agama untuk Tuntut Keadilan
Di Perang Sabil, Diponegoro Pakai Simbol Agama untuk Tuntut Keadilan
Zastrouw Al-Ngatawi
Jakarta, NU Online
Mengenal Diponegoro tidak bisa lepas dari peristiwa bersejarah, yakni Perang Sabil atau yang juga dikenal sebagai Perang Jawa (De Java Oorlog van 1825-1830). Peristiwa itu banyak disebut menjadi tonggak sejarah perang di bawah panji syariat Islam di Tanah Jawa.
 
Menurut Budayawan Zastrouw Al-Ngatawi, Diponegoro merupakan seorang yang masuk kategori radikal kritis dan bukan radikal fundamentalis. Disebut demikian, kata Zastrouw, karena Dipongoro saat Perang Sabil menggunakan simbol-simbol agama dan ayat-ayat Al-Qur-an untuk menuntut keadilan kepada penjajah yang zalim. 
 
Jadi menurutnya, tidak dibenarkan kalau ada kelompok yang ingin menegakkan negara Islam atau khilafah dengan memakai spirit Diponegoro. 
 
"Ini kalau kita salah menjelaskan, ini bisa menjadi inspirasi kaum Wahabi bahwasanya 'iki kudu diberontak iki', padahal dulu yang diberontak (oleh Diponegoro) itu londo (Belanda), bukan pemerintahan yang sah (seperti Indonesia), yang beragama Islam," kata Zastrouw.
 
Hal tersebut diungkapkan pada peluncuran buku Jejaring Ulama Diponegoro: Kolaborasi Santri dan Ksatria Membangun Islam Kebangsaan Awal Abad ke-19 karya Zainul Milal Bizawie di Auditorium 2 Gedung Perpusnas RI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
 
Pria yang juga akademisi Unusia Jakarta ini pun menguraikan ciri-ciri radikal kritis.
 Pertama, menjadikan ayat dan simbol agama untuk melakukan perlawanan menuntut keadilan. "Jadi tujuannya bukan untuk fundamentalis, mendirikan khilafah, dan menegakkan syariat, bukan itu," ucapnya.
 
Kedua, tokohnya berasal dari lokal dan mengadopsi tradisi dan kebudayaan yang ada. Ketiga, merajut kekuatan-kekuatan lokal ini bukan dari bagian gerakan transnasional.
 
"Ini yang membedakan Diponegoro dengan gerakan fundamentalis. Meskipun sama-sama pakai agama, sama-sama pakai simbol ayat, tetapi spirit yang ada di dalamnya bukan untuk fundamentalisme agama, tetapi kritisisme agama, sehingga dia menjadi 'Bapak Nasionalisme Indonesia' sebelum gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh para ex pendidikan Eropa itu," ucapnya.
 
Menurutnya, Perang Sabil merupakan bentuk nasionalisme Diponegoro. Nasionalisme itu terbentuk atas bacaannya yang luas dan menggabungkan antara khazanah Arab dan kenusantaraan. 
 
Diponegoro disebut mempelajari kitab-kitab kuning klasik, seperti Al-Ghayah wat Taqrib karya Al-Qadhi Abu Syuja, Nasihatul Mulk karya Imam Ghazali, Muharrar karya Imam Al-Fara'i, dan Lubabul Fiqih karya Al-Mahalli, dan Tajus Salatin. 
 
Selain itu, Diponegoro juga mengkaji kitab-kitab kejawaan, yakni Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa, Joyo Lengkoro Wulang, dan Bongo Suwiryo. "Sehingga dia bisa mempertautkan antara khazanah klasik kitab-kitab kuning warisan kebudayaan Arab, pemokiran Timur Tengah dengan khazanah kenusantaraan Indonesia, dan dia rajut menjadi suatu spirit perjuangan nasionalisme," bebernya. 
 
Diponegoro jelasnya, menyatukan ulama, ksatria, pendeta, dan seluruh lapisan masyarakat karena beliau mempunyai kapasitas untuk itu. (Husni Sahal/Muiz)
Kamis 25 Juli 2019 23:0 WIB
Sejarawan Didorong Tulis Perjuangan Indonesia Sejak Awal Abad 19
Sejarawan Didorong Tulis Perjuangan Indonesia Sejak Awal Abad 19
Dekan Fakultas Islam Nusantara Unusia Jakarta Ahmad Suaedy
Jakarta, NU Online
Dekan Fakultas Islam Nusantara Unusia Jakarta Ahmad Suaedy mendorong agar sejarawan mulai menulis ulang perjuangan kemerdekaan Indonesia dari awal abad ke-19. Sebab dalam amatannya, sejumlah disertasi sejarah tentang perjuangan kemerdekaan yang ada dihiasi oleh penulisan sejak awal abad 20.
 
"Saya beranggapan kemerdekaan Indonesia harus ditulis kembali dimulai dari awal abad 19, yaitu dimulai dari Diponegoro. Bukan dari akhir abad 19 atau awal abad 20," kata Suaedy.
 
Hal itu disampaikan saat memberikan testimoni pada peluncuran buku Jejaring Ulama Diponegoro: Kolaborasi Santri dan Ksatria Membangun Islam Kebangsaan Awal Abad ke-19 karya Zainul Milal Bizawie di Auditorium 2 Gedung Perpusnas RI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
 
Menurut Suaedy, akibat sejarah kemerdekaan yang dimunculkan tidak dari awal abad 19, membuat yang tampak berperan dalam kemerdekaan Indonesia adalah politik etis, yakni kemerdekaan dianggap berkat kemurahan Belanda.
 
"Politik etis yang menjadi sasaran adalah para karyawan Belanda yang tujuannya membuat tenaga kerja yang terampil dan murah, tetapi para kiai, santri yang berjuang sejak abad 19 hampir tidak dimunculkan," katanya.
 
Akibat lainnya sambung Suaedy, seolah-olah yang paling berjasa bagi kemerdekaan Indonesia adalah gerakan-gerakan kemerdekaan Islam di luar negeri, seperti gerakan Islam di Mesir dan Turki.
 
"Jarang sekali para sejarawan atau penulis buku tentang awal abad 19 seperti apa yang ditulis Milal ini," ucapnya.
 
Ia menyebut Diponegoro sebagai seorang kosmopolit karena mengikuti informasi yang berkembang dan mempunyai bacaan yang luas, yakni buku-buku babon tentang Jawa, Islam Jawa, dan literatur-literatur Islam klasik, khususnya tentang tasawuf.
 
"Dan jangan lupa yang keempat, beliau mengikuti pemberitaan dunia Islam, khususnya Turki Utsmani," ucapnya.
 
Selain Suaedy, hadir juga tokoh lain yang mengemukakan testimoninya, yaitu Katib Syuriyah PBNU KH Miftah Faqih, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah M Ikhsan Tanggok, Jubir BIN Wawan Hari Purwanto, Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, Budayawan Zastrouw Al-Ngatawi, dan Direktur Islam Nusantara Center A Ginanjar Sya'ban. (Husni Sahal/Muiz)
Kamis 25 Juli 2019 22:0 WIB
Ulil Abshar Abdalla Sebut Ada Tiga Jenis Khilafah
Ulil Abshar Abdalla Sebut Ada Tiga Jenis Khilafah
Dialog terbuka Ikadin Mataram, NTB
Mataram, NU Online
Tokoh Muda Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla menyampaikan tiga hal tentang khilafah. Menurutnya, khilafah secara garis besar ada tiga jenis yakni khilafah politik, khilafah keagamaan, dan khilafah rohani. Namun dalam Islam yang dominan adalah khilafah politik atau yang diistilahkan khilafah siyahsiyah.
 
"Dalam Islam yang dominan khilafah siyasiyah atau khilafah politik. Khilafah siyasiyah berlangsung lama dimulai wafatnya Rasulullah sampai hancurnya khilafah di Turki," ucapnya.
 
Hal itu disampaikan Ulil dalam acara dialog terbuka bertema Khilafah vs Nation State yang dihelat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Mataram di hotel Aston Inn Kota Mataram, Kamis (25/07). 
 
Dikatakan, perubahan karakter khilafah zaman dahulu saat Muawiyah bin Abu Sofyan mendeklarasikan khilafah menimbulkan protes, terutama di Madinah dan Makkah. "Kemudian muncul perang besar, korbanya tragis sekitar 700 penghapal Al-Qur'an sahabat Nabi tewas dibunuh," jelasnya.
 
Ulil juga menjelaskan sejarah khilafah setelah Khulafaur Rasyidin yang dimulai dari Muawiyah bin Abu Sofyan, kemudian diteruskan oleh anaknya Yazid bin Abu Sofian, hingga runtuhnya kekhilafahan Utsmani.
 
"Tahun 1923 Masehi khilafah politik berakhir. Kemudian ada dua gerakan khilafah di India dan di Arab, saat itu raja Saudi yang senang kejatuhan Turki Utsmani. Raja-raja Arab kepingin mengganti posisi khilafah. Kemudian di India, tapi pudar," papar Ulil.
 
Disampaikan, setelah hancurnya khilafah muncul negara bangsa, dan bentuk lain khilafah yaitu khilafah berbasis persaudaraan agama, seperti Ahmadiyah. "Ini kekuasaan yang tidak mengenal batas bangsa negara,  seperti Katolik," ucap Ulil. 
 
Terakhir, khilafah rohani yaitu para pengikut tarekat. "Mereka mengenal pemimpin rohani yang menjadi pemandu rohani," terangnya.
 
"Khilafah politik bersebrangan karena bertabrakan dengan negara modern yang diakui bangsa-bangsa. Imbasnya, khilafah ditolak di semua negara modern," pungkasnya.
 
Ketua Ikadin Kota Mataram, Irpan Suriadiata, mengatakan dialog terbuka ini merupakan bentuk kontribusi Ikadin untuk memberikan keilmuan tentang paham-paham yang ada di Indonesia. 
 
"Ikadin sebagai organisasi advokat ingin berikan kontribusi melalui kegiatan diskusi. Sampai saat ini di negara muslim dan non muslim berkembang dan tidak bergesekan," ucap Ketua IPNU NTB periode 2012-2015 ini.
 
Lebih lanjut Irpan yang juga Direktur LBH Lowyer Indonesia Society ini menyebutkan diskusi ini bukan untuk mempertentangkan suatu paham atau ideologi, tapi untuk mengetahui lebih dekat terhadap paham atau ideologi tersebut.
 
Hadir dalam dialog selain Ulil Abshar Abdalla, juga tampak dari Ahmadiyah H Saleh Ahmadi, Perwakilan Pengadilan tinggi Mataram, Kejaksaan Negeri Mataram, perwakilan Polres Mataram  dan 200an aktivis mahasiswa, BEM se-Kota Mataram dan Banom serta Lembaga Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. (Hadi/Muiz)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG