IMG-LOGO
Nasional

Respons Komnas HAM atas Pemagaran TNI AD di Area Tanah Warga Urutsewu

Senin 29 Juli 2019 19:55 WIB
Bagikan:
Respons Komnas HAM atas Pemagaran TNI AD di Area Tanah Warga Urutsewu
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat menggelar diskusi dengan warga Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah.
Jakarta, NU Online 
Warga Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah mengadu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas hak tanahnya yang dipagar oleh TNI AD di Yogyakarta pada Jumat (26/7). Pihak TNI mengklaim tanah tersebut sebagai aset miliknya. Pada hari yang sama, bahan material sampai ke Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren. 
 
Ratusan warga melakukan penolakan pemagaran dengan memukul mundur satu beko. Kedatangan beko tersebut guna memulai proses pemagaran tanah yang diklaim menjadi hak TNI AD. Dengan dikawal pula oleh para TNI AD, beko tersebut terpaksa mundur karena warga bersikeras untuk tidak melepaskan tanahnya.
 
Melihat fakta demikian, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menegaskan dua hal. Pertama, meminta TNI menghentikan pembangunan tembok pembatas. “Meminta kepada TNI untuk menghentikan sementara pembangunan tembok pembatas sampai permasalahan konflik tanah selesai,” katanya pada Senin (29/7).
 
Kedua, Komnas HAM juga mendorong pemerintah membantu mengakhiri konflik tersebut. “Mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Kebumen untuk aktif memfasilitasi penyelesaian konflik tanah tersebut,” ujarnya.
 
Sebelumnya, isu pemagaran tanah tersebut mulai santer terdengar pada Senin (8/7). Sejak saat itu warga bersiap-siap dan seluruh warga melakukan istighosah di lapangan, berdoa agar upaya pemagaran itu tidak jadi dilaksanakan. Hari berikutnya, Selasa (9/7) malam, warga mendapat surat dari TNI untuk melakukan pertemuan guna mediasi. 

Selanjutnya, TNI AD bertemu dengan sejumlah elemen masyarakat di kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren pada Kamis (11/7) sore. Di saat yang sama, warga melakukan unjuk rasa menolak rencana TNI AD tersebut.
 
Mereka membawa spanduk dan menggelar istighosah dan doa bersama di lapangan Desa Setrojenar yang persis berada di depan Dislitbang TNI AD. Audiensi ini dihadiri oleh kepala desa dari tiga desa terdampak beserta perwakilan warga, camat, dandim, BPN, dan Polsek. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa Dandim akan memfasilitasi semua pihak untuk menghadap bupati pada Jumat keesokan harinya.
 
Aksi warga kemudian berlanjut dengan bertemu dan menggelar audiensi dengan Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz di Rumah Dinas Bupati Kebumen, Jumat (12/7). Turut hadir dalam acara tersebut Dandim 0709/Kebumen Letnan Kolonel (Letkol) Inf Zamril Philiang berserta jajarannya, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, Kepala Bagian Hukum Irapuspitasari, dan lainnya juga hadir pada pertemuan tersebut. Sementara dari Warga Urut Sewu, datang tokoh masyarakat Kiai Imam Zuhdi, Seniman Widodo Sunu Nugroho, Dr Teguh Purnomo, dan sejumlah tokoh lain. Sayangnya, pertemuan itu berakhir deadlock alias tidak menemukan titik temu.
 
Dalam kesempatan tersebut, Dandim Letkol Inf Zamril Philiang menegaskan pemagaran akan dilaksanakan. Ini melanjutkan program pemagaran sebelumnya. Kali ini pemagaran dilakukan sepanjang 2,7 kilometer. Adapun desa yang dilintasi yakni Setrojenar, Brecong Kecamatan Buluspesantren dan Desa Entak Kecamatan Ambal.
 
Seminggu kemudian, datang dua truk membawa material pasir dan batu melintas di jalan lintas paling selatan, yaitu di Desa Setrojenar, pada Kamis (18/7). Di perempatan tersebut, ada warga yang mengetahui kedatangan dua truk itu lalu menanyakan kepada supir truk apa maksud kedatangannya. Lantaran sudah ada isu akan ada pemagaran oleh TNI membuat warga lebih was-was. Benar saja, truk tersebut datang untuk melakukan pemagaran. Menerima informasi tersebut warga lantas memberhentikan truk tersebut dan memaksa truk itu untuk pergi. Truk tersebut lantas putar balik ke arah timur menuju ke Desa Entak. Mulailah pemagaran pagar beton pertama di Desa Entak pada malam hari. Akan tetapi di desa tersebut proses pemagaran itu juga mendapat perlawanan dari warga. (Syakir NF/Zunus Muhammad)
 
Bagikan:

Baca Juga

Senin 29 Juli 2019 21:30 WIB
Gus Yahya Sampaikan Arah Gerak NU Setelah Pemilu 2019
Gus Yahya Sampaikan Arah Gerak NU Setelah Pemilu 2019
Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dalam Diskusi Nasional 'NU Paskapilpres 2019', di Kampus SMK NU 1 Bener Purworejo, Jateng, Jumat (26/7).
Purworejo, NU Online
Lahirnya NU adalah awal bagi lembaran baru peradaban Islam. Lahirnya NU juga tidak lepas dari pengaruh runtuhnya khilafah Islamiyah Turki Utsmani. 
 
Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan hal tersebut dalam Diskusi Nasional bertema NU Paskapilpres 2019, di Kampus SMK NU 1 Bener Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (26/7).
 
Menjawab pertanyaan Gus Aunullah A'la Al-Habib yang saat itu bertugas sebagai moderator, apa yang harus dilakukan NU ke depan?, Gus Yahya lantas menjelaskan mulai masa awal berdirinya NU. 

Sejak awal NU didirikan, kata Gus Yahya, penggunaan lambang jagat (bola dunia) adalah isyarah bahwa NU bukan saja organisasi lokal-nasional. Namun, memiliki himmah untuk menyatukan seluruh umat Islam di dunia. "Terbukti lambat laun gagasan klasik NU mulai diterima sebagai solusi kehidupan dunia," katanya.

Gus Yahya juga menyampaikan, sebagian besar umat Islam di belahan dunia manapun pada awalnya terlalu memendam dendam dan ingin membalas kekalahan Turki Usmani terhadap bangsa barat, sehingga muncul organisasi macam IM, HT, Al Qaeda, dan lainnya.
 
"Namun NU memiliki gagasan lain yang menghendaki hilangnya semua rasa dendam dan permusuhan sesama umat manusia serta mengusahakan perdamaian dunia," terang Gus Yahya.
 
Puncak dari proses tersebut, pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo yang menghasilkan kesepakatan ulama-ulama NU untuk berhenti berpolitik praktis dan memisahkan diri dari partai politik. Hasil musyawarah alim ulama saat itu juga menyepakati asas tunggal pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. 

"Selain itu gagasan penting yang paling fundamental adalah usulan KH Ahmad Shiddiq, Rais Aam terpilih yang disepakati oleh semua yang hadir mengenai gagasan untuk menghentikan permusuhan dengan siapa pun. "NU teguh pada ukhuwah islamiah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah bashariyah/insaniah. Yang artinya NU menolak semua gerakan politik kelompok-kelompok Islam radikal yang menghalalkan kekerasan dan membawa permusuhan sesama umat manusia," imbuh Gus Yahya.

Selain itu, NU tidak memandang perbedaan agama sebagai dasar permusuhan. Persaudaraan dengan sesama manusia, apa pun agamanya, merupakan suatu hal yang harus diperjuangkan, sesuai hasil musyawarah dari para alim ulama NU sejak dahulu. Dan, PBNU hingga kini masih teguh memperjuangkan amanat tersebut.

Kemudian, Muktamar NU di Makassar menegaskan bahwa NU harus maju menawarkan konsep solusi Islam rahmah dan Islam yang ramah untuk perdamaian dunia. Itu adalah satu-satunya jalan menghindari peperangan. Hal ini bukan hal baru bagi NU. NU telah memperjuangkannya sejak lama.
 
"Bangsa Timur Tengah pun harus mau menimba ilmu kepada NU jika ingin menghapuskan konflik perang saudara di negaranya," tegasnya.
 
Gus Yahya  mencontohkan, setelah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur gigih berjuang mengubah mindset semua orang demi kerukunan antarumat manusia dan mengajak semua untuk menghentikan permusuhan. Perjuangan Gus Dur berlanjut hingga saat menjabat Presiden RI, bahkan hingga akhir hayatnya.

Menurut GUs Yahya, langkah Gus Dur merangkul semua umat manusia tanpa pandang latar belakang, suku bangsa, dan agama pun menuai kecaman pihak-pihak yang gagal paham. Padahal jelas, niatan Gus Dur dan para penerusnya sejalan dengan putusan Muktamar NU di Situbondo. Yakni, kerukunan seluruh umat manusia dan perdamaian dunia seperti yang selama ini hanya jadi slogan PBB.

Tentang paradigma NU ke depan, menurut Gus Yahya, warga NU harus percaya diri. Jumlah jamaah NU yang kini mencapai 70 persen, lebih dari total warga Muslim Indonesia harus benar-benar bisa dimanfaatkan. Jumlah sebesar itu bisa bertahan karena NU terus mempertahankan al-ilm wa ri'ayah, serta mempertahankan tradisi-tradisi yang baik dan menjadi ciri khas bangsa. Sehingga sebenarnya semua perangkat pemerintahan sangat bergantung pada warga NU dalam melaksanakan tugasnya.

"NU sejatinya tidak hanya berjuang untuk warganya saja, namun membawa kemaslahatan bagi semua umat. Bukan hanya bangsa Indonesia, namun juga penduduk dunia," kata Gus Yahya 
 
Dalam berbangsa dan bernegara NU bertanggungjawab memberdayakan kadernya, memberikan pemahaman yang mendalam untuk kemakmuran semua umat. Untuk itu NU harus berdaya secara politik dan ekonomi. Harus ada perbaikan anggapan bahwa program itu sama dengan sebuah proyek. Padahal program adalah agenda yang harus dilaksanakan dengan sebuah strategi dan sinergi. 
 
"Kita tidak boleh mengandalkan bantuan untuk melaksanakan program, namun harus bisa merangkul semua pihak terkait yang sebenarnya membutuhkan NU untuk melaksanakan tugas mereka. Dengan adanya kerja sama dengan banyak pihak tentunya program NU ke depan dapat terlaksana tanpa terkendala hal-hal materil," paparnya lagi.
 
Ke depan, imbuhnya, semua jenjang kepengurusan NU harus bisa berfungsi sebagaimana pemerintahan (government) bagi warganya. Lembaga-lembaga harus berfungsi secara spesifik, sebagaimana sebuah kabinet dalam pemerintahan.
 
"Pengurus-pengurus wilayah hingga ranting harus bisa menerjemahkan kebijakan PBNU dengan baik dan berjenjang sebagaimana negara mengatur desa-desa," pungkas Gus Yahya. (Ahmad Nashir/Kendi Setiawan)
Senin 29 Juli 2019 21:15 WIB
Pesantren Tebuireng-PP Muhammadiyah Garap Film Mbah Hasyim & Kiai Dahlan
Pesantren Tebuireng-PP Muhammadiyah Garap Film Mbah Hasyim & Kiai Dahlan
Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Salahuddin Wahid (istimewa)
Jakarta, NU Online
Pesantren Tebuireng dan Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjalin kerja sama membuat film berjudul “Jejak Langkah 2 Ulama”. Film itu akan mengisahkan perjuangan dua pendiri organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Hadratussyekh Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan.

“Film ini berisi perjuangan kedua ulama dalam menyebarkan agama Islam, dalam mendirikan lembaga pendidikan, kemudian dalam mendirian organisasi Muhammadiyah dan organisasi NU. Intinya itu,” kata Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah kepada NU Online melalui sambungan telepon, Senin (29/7).

Menurut Gus Sholah, hingga kini kedua belah pihak terus mencari lokasi yang tepat untuk syuting dan rekrutmen casting pemain agar akhir Agustus produksi film sudah bisa dimulai.

“Insyaallah Minggu ketiga Agustus mulai syuting. Yang main itu dari Tebuireng ada dzurriyah (keturunan) Mbah Hasyim yang menjadi pemain. Yang menjadi pemain sebagai Mbah Hasyim itu namanya Riza putranya Pak Yusuf Hasyim, yang satu lagi namanya Fahmi Amrullah cucunya Mbah Hasyim juga yang memerankan Kiai Soleh Darat,” terangnya.

Gus Sholah menerangkan bahwa film ini hanya akan tayang di lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, organisasi NU dan Muhammadiyah hingga tingkat bawah, tidak di bioskop. Ia beralasan, selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, memutar film di bioskop juga pesannya tidak sampai kepada masyarakat bawah.

“Karena bioskop mahal biayanya. Bioskop kan hanya di kota-kota besar, di kota-kota kecil gak ada. (Jadi film) Itu hanya bisa dijangkau melalui jangkauan Muhammadiyah dan pesantren. Kita ingin menyampaikan informasi ini kepada masyarakat sampai ke bawah,” ucapnya.

Terakhir, ia berharap, para kru mampu menghasilkan film yang baik. Yaitu menggambarkan dengan baik dan tepat tentang perjuangan dua tokoh Islam itu, sehingga masyarakat bisa belajar banyak kepada mereka berdua.

“Kita (masyarakat) bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh itu dalam menyebarkan agama, dalam menggerakan masyarakat di dalam berdakwah. Itu menjadi sesuatu yang perlu disampaikan kepada masyarakat.  Islam Indonesia ya Muhammadiyah dan NU ditambah ormas-ormas yang lain,” jelasnya. (Husni Sahal/Muchlishon)
Senin 29 Juli 2019 18:30 WIB
Kiai Said: Agama untuk Bangun Peradaban, Bukan Merusaknya
Kiai Said: Agama untuk Bangun Peradaban, Bukan Merusaknya
KH Said Aqil Siroj
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa agama harus digunakan untuk membangun peradaban. Bukan sebaliknya, yakni dipakai untuk memecah persatuan, seperti dengan membuat hoaks, fitnah, dan menebarkan kebencian. Menurutnya, itu tindakan yang salah.

Demikian disampaikan Kiai Said pada acara Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara PBNU dan Nusantara TV, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

"Jadi yang sebenarnya agama itu untuk membangun peradaban, eh belakangan malah dijadikan alat untuk merusak peradaban: tempat mencaci maki, tempat menyebarkan hoaks, tempat menyebarkan fitnah atas nama agama. Ini jijik banget ini. Jijik banget kita melihatnya," kata Kiai Said

Fenomena ini menjadi lebih memprihatinkan karena pelaku yang merusak peradaban bukan hanya orang-orang yang tidak berpendidikan, tetapi juga dilakukan kalangan terdidik. Hal itu terbukti dari banyaknya hasil riset yang menunjukkan banyak mahasiswa terpapar radikalisme melalui doktrinasi di kampusnya.

Sehingga, sambung Kiai alumnus Universitas Ummul Qura Makkah ini, jika ada mahasiswa atau santri di lingkungan NU yang terpapar radikalisme agar ‘dikeluarkan’ karena membahayakan persatuan.

"Kalau ada usir aja, Pak Bukhori (Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU), kalau ada (di) UNU atau pesantren yang radikal, usir saja," ucapnya.

Menurutnya, NU sejak 1936 telah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai negara damai sekali pun tidak menggunakan negara agama Islam. Kemudian di Muktamar NU yang diselenggarakan di Situbondo pada 1984, NU menegaskan komitmennya dengan menerima empat pilar, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-undang Dasar 1945.

"(Jadi) Tidak boleh warga NU ada yang bermimpi menjadikan Indonesia sebagai negara Islam (formal)," ujarnya.

Ia mempersilakan kelompok yang tidak mau menerima Pancasila dan tiga pilar lainnya untuk tinggal di negara lain. Sebab, warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. 

"Satu-satunya yang kita anggap konstitusional adalah yang berdasarkan Pancasila. Kalau tidak (mau Pancasila), silakan pilih pindah ke Afghanistan," ucapnya diikuti tawa hadirin.

Hadir sejumlah Ketua PBNU, yaitu KH Abdul Manan Ghani, KH Hasib Wahab, H Robikin Emhas, H Aizzuddin Abdurrahman, Juri Ardiantoro, Sekjen PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini, Presiden Komisaris Nusantara TV Nurdin Tampubolon, Ketua LTM PBNU Ustadz H Mansur Syaerozi, dan Sekretaris LD PBNU Ustadz H Bukhori Muslim. (Husni Sahal/Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG