IMG-LOGO
Nasional

Teladani KH Tolchah Hasan, Akademisi-Santri Siapkan Buku Biografi

Selasa 30 Juli 2019 17:15 WIB
Bagikan:
Teladani KH Tolchah Hasan, Akademisi-Santri Siapkan Buku Biografi
KH M. Tolchah Hasan (ist)
Malang, NU Online
Tim dosen dari Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang, sedang menyiapkan penulisan buku biografi Prof Dr KH Muhammad Tolchah Hasan. Dalam penulisan buku ini, mengundang santri-santri, profesor, dosen, aktivis dan tokoh publik yang punya hubungan khusus atau kenangan dengan almarhum Kiai Tolchah. Penerimaan naskah mulai 25 Juli hingga 10 September 2019. 

Rektor UNIRA Malang, Hasan Abadi mengungkapkan bahwa tim penulisan buku biografi Kiai Tolchah sudah dibentuk dan bekerja sejak pertengahan Juli 2019.

"Kami ingin agar pemikiran, sikap dan teladan dari KH Tolchah Hasan tidak lenyap ditelan zaman. Untuk itu, kami mengundang semua pihak dari pelbagai latar belakang profesi, terutama yang pernah punya persentuhan dan kenangan dengan almarhum Kiai Tolchah, untuk menulis refleksinya," ungkap Hasan Abadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7).

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa murid-murid dan santri Kiai Tolchah yang telah tersebar di pelbagai penjuru, pasti punya kenangan tersendiri. "Saya merupakan satu di antara santri Kiai Tolchah, merasakan betul bagaimana cara beliau mendidik. Beliau bukan hanya kiai dan akademisi, namun juga pengkader yang konsisten dengan prinsip yang tegas," jelas Hasan.

Kiai Tolchah lahir di Tuban, Jawa Timur pada 10 Oktober 1936, merupakan tokoh penting dalam khazanah intelektual pesantren, yang pernah menjadi Menteri Agama pada era kepemimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Selain itu, Kiai Tolchah tercatat menjadi Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Islam sejak 2006. Kiai kharismatik dan pejuang pendidikan-pergerakan ini wafat pada 29 Mei 2019 lalu. 

Kiai Tolchah Hasan pernah menjadi Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) pada 1989-1998, serta menjadi inisiator berdirinya Universitas Islam Raden Rahmat Malang (UNIRA). Selain itu, Kiai Tolchah juga pernah menjadi Wakil Rais 'Aam PBNU, mendampingi KH Sahal Mahfudh. 

Hasan Abadi mengungkapkan, tim editor untuk penulisan buku biografi, terdiri dari beberapa nama akademisi, yakni Munawir Aziz (PCINU United Kingdom), KH. Imron Rosyadi Hamid (PCINU Tiongkok), Dimas Iqbal Romadhon (PCINU Amerika Serikat), dan Faisol Fatawi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

Skema Penulisan untuk undangan menulis biografi KH Tolchah Hasan, berikut ini: 

1. Tulisan berupa artikel yang berisi kisah-kisah pengajaran, keteladanan, serta pengalaman berinteraksi dengan KH Tolchah Hasan, dari kolega, mahasiswa dan santri-santri. 

2. Artikel reflektif ditulis dalam bahasa Indonesia sepanjang 1000-1500 kata. 

3. Penerimaan naskah pada 25 Juli-10 September 2019.

4. Naskah beserta biodata ringkas penulis, dikirimkan ke email: nulis.uniramalang@gmail.com

5. Naskah-naskah yang masuk, akan direview untuk penyusunan buku Biografi Keteladanan KH Tolchah Hasan. 

6. Sebagian naskah-naskah yang masuk, akan ditayangkan secara berkala melalui situs NU Online, Times Indonesia, dan Tasamuh.id sesuai dengan kebijakan masing-masing dewan redaksi. 

7. Naskah-naskah yang masuk akan diterbitkan menjadi buku dengan sistem seleksi, kurasi dan editorial, yang akan diluncurkan pada akhir 2019. (Red: Fathoni)
Bagikan:
Selasa 30 Juli 2019 23:0 WIB
Cegah Perdagangan Anak, Gerakan Sosiokultural Harus Dioptimalkan
Cegah Perdagangan Anak, Gerakan Sosiokultural Harus Dioptimalkan
Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah. (istimewa)
Jakarta, NU Online
Perdagangan anak masih banyak terjadi di Indonesia. Tidak hanya antarkota, tetapi juga antarnegara. Anak-anak dikirim untuk mengisi ruang-ruang kerja seperti asisten rumah tangga (ART) dan sebagainya secara ilegal.
 
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, mengungkapkan, orang tua yang bermigrasi membuat anak-anak rentan dieksploitasi. Tak jarang juga, mereka yang pergi untuk memperbaiki kehidupan justru berakhir pada kematian.
 
"NTT (Nusa Tenggara Timur) menjadi lokus prioritas dalam pencegahan dan program pengawasan karena memang selalu berakhir dengan peti jenazah," katanya kepada NU Online pada Selasa (30/7).
 
Hal itu menjadi tantangan besar pemerintah hari ini. Karenanya, pemerintah memiliki rancangan aksi nasional meliputi berbagai kementerian terkait. Ai menilai, perdagangan anak banyak terjadi karena potensi sumber dayanya yang rendah mengingat keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan.
 
"Kalau saya mengamati ada rangkaian yang tidak terpisah antara orang yang bermigrasi mendapat uang banyak dengan kemampuan potensinya sumber dayanya," ujarnya.
 
Pendidikan yang rendah dengan keterampilan yang minim berbanding terbalik dengan animo mereka yang ingin secara cepat mengubah keadaan. Risiko-risiko yang ditimbulkan harus menjadi gerakan sosiokultural. 
 
Menurut Ai, tokoh agama juga memiliki peran pendampingan dalam mencegah perdagangan anak. Gerakan sosiokultural berjalan atas swadaya dan prakarsa masyarakat itu sendiri, tetapi hal itu masih kurang optimal. Untuk itu, gerakan-gerakan sosiokultural ini harus digarap dengan optimal.
 
"Akan tetapi sejauh mana menjadi gerakan local wisdom, jadi antibodi masyarakat sendiri. Mereka punya dukungan moral, etis, sakral, perintah keagamaan pasti sangat relevan. Sayangnya, hal tersebut belum terorganisasi dengan baik,” paparnya. 
 
Di samping itu, lanjutnya, aparat penegak hukum memandangnya bukan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, oknum petugas pemerintah turut membantu proses perdagangan anak, misalnya dengan memalsukan dokumen. 
 
“Malah beberapa ASN justru memalsukan dokumen," jelas aktivis Fatayat NU ini.
Dia menjelaskan, ada banyak kerugian yang bakal dialami orang yang diperdagangkan. Mulai dari bayaran yang rendah, keluarganya terlantar, hingga kematian. Belum lagi harus membayar orang yang menyelundupkannya.
 
Oleh karena itu, Ai menambahkan, persepsi aparat hukum harus diubah untuk membuat orang jera melakukan hal tersebut.
Pencegahan perdagangan anak
 
Pencegahan tentu lebih murah biayanya ketimbang penanganan. Hal ini bisa dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. Ai menilai, keluarga merupakan ‘kawah candradimuka’ perlindungan anak.
 
"Karena kerentangan anak yang ditinggal orang tua bekeraja ia menderita kekerasan dan lain-lain," katanya.

Ia mendorong, orang tua sebisa mungkin harus mengontrol pergaulan anak serta memastikan pendidikannya berjalan dengan baik. Dengan itu, maka perdagangan anak akan bisa ditekan. "Pendidikan utuh maka ruang untuk bekerja ke luar negeri dan kota bisa diminimalisasi," jelasnya. (Syakir NF/Muchlishon)
Selasa 30 Juli 2019 21:30 WIB
Pemda Diminta Berperan Bentuk Iklim Demokrasi Sehat di Jawa Barat
Pemda Diminta Berperan Bentuk Iklim Demokrasi Sehat di Jawa Barat
Bandung, NU Online
Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Titik Nurhayati meminta semua pihak ikut sert a membentuk iklim demokrasi yang sehat di kawasan Jawa Barat termasuk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, demokrasi bukan hanya terkait Pemilihan Umum (Pemilu) melainkan siklus sehingga keberadaanya terus menerus berada di masyarakat. 

“Kita harus melihat Demokrasi itu sebagai siklus jadi tidak berhenti soal pemilu yang selesai tetapi siklus demokrasi memang terus-menerus, setelah terpilih.  Artinya yang dilakukan daerah adalah peran DPRD, peran pemerintah dalam mendukung iklim demokrasi dalam meminmalisir SARA soal kelompok minoritas dan sebagainya,” kata Titik yang juga kader muda NU ini, saat diminta tanggapan suasana kebangsaan Pasca Pemilu di Jawa Barat, Selasa (30/7).

Jawa Barat, kata Titik banyak disorot oleh kalangan aktivis demokrasi di Indonesia sebab tumbuh suburnya penyebaran hoaks. 

Sebagai antisipasinya, semua elemen harus mendorong nilai substansial dari setiap informasi yang berkembang di masyarakat. Hal itu menjadi kunci agar pemerintah sebagai pemangku kebijakan bisa lebih tenang menjalankan proses kebijakan tersebut. 

“Kalau informasi tentang pemerintah daerah positif, Pemda juga akan tenang menyelenggarakan proses kebijakan itu dengan maksimal. Misalnya mau bangun sekolah atau jembatan yang ramai soal isu pengannggarannya dulu,” ucapnya. 

Kemudian, misalnya Pemda akan membangun jembatan, lalu yang ramai di masyarakat soal siapa yang berperan, siapa yang bermain. Padahal ada banyak hal yang juga sesugguhnya penting dibahas misalnya kebermanfaatan fasilitas umum itu untuk siapa. 

Seperti diketahui, pada pesta demokrasi di Indonesia setiap tahunnya, Provinsi Jawa Barat kerap menjadi perhatian. Selain suasananya yang hangat, di kawasan Jawa Barat banyak ber munculan politik identitas yang mengancam persatuan dan kesatuan seperti hoaks. 

Menurut, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tahun 2018 ada tiga daerah yang tingkat penerimaan informasi bohong atau hoaks sangat tinggi. Tiga daerah tersebut adalah Aceh, Jawa Barat, dan Banten.

LIPI ingin memotret tingkat intoleransi di sembilan provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. (Abdul Rahman Ahdori/Fathoni)
Selasa 30 Juli 2019 21:0 WIB
Kagum dengan Pesantren, Rombongan Dokter Asal Hongkong Kunjungi Tebuireng
Kagum dengan Pesantren, Rombongan Dokter Asal Hongkong Kunjungi Tebuireng
Rombongan tim medis dari Hongkong kunjungi Pesantren Tebuireng Jombang
Jombang, NU Online
Yayasan Medical Education Hongkong melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Puluhan tim dari Hongkong ini terdiri dari dokter, mahasiswa (Medical Education), serta pelajar.
 
"Tim yang datang ini sekitar tiga puluh peserta," kata Pengurus Pesantren Tebuireng bidang Protokoler Teuku Azwani, Senin (29/7).
 
Pihak Pesantren Tebuireng menyambut hangat kehadiran tamu dari Hongkong ini. Rombongan tersebut disambut oleh Mudir Pesantren Tebuireng H Lukman Hakim, Sekretaris Utama Pesantren Tebuireng H Abdul Ghofar, dan Bidang Pendidikan Pesantren Tebuireng dan penjamin mutu pendidikan Pesantren Tebuireng Kusnadi.
 
Pengurus pesantren yang didirikan oleh KH M Hasyim Asy'ari ini menyampaikan pemaparan terkait kepesantrenan dan pendidikan. Selanjutnya, para tamu ini terlibat diskusi terkait Islam dan pendidikan.
 
Penyampaian diskusi ini didampingi langsung oleh dr Jimmy yang bertugas menerjemahkan percakapan pihak Tebuireng ke bahasa Mandarin. dr Jimmy adalah dokter asli Hongkong yang sudah belajar bahasa Indonesia selama sembilan tahun di Konsulat Jendral Republik Indonesi (KJRI). Ia juga salah satu penasihat Rumah Sakit di Surabaya.
 
Dengan adanya kunjungan ini, Pihak Pesantren Tebuireng berharap ada kelanjutan kerja sama. Supaya mempermudah santri Tebuireng yang hendak kuliah, tukar pelajar, bahkan beasiswa di Hongkong.
 
"Setiap tahun di Hongkong ada Summer Break (libur hawa panas), dokter Jimmy mengajak dokter-dokter, guru-guru, dan sedikit murid-murid ke Indonesia untuk memberikan pengobatan gratis serta belajar di Pesantren Tebuireng," ungkapnya. 
 
Menurut Teuku Azwani, relasi antara dr Jimmy dengan Tebuireng itu sudah dekat. Setiap Jimmy ke Indonesia selalu mampir ke Tebuireng. Kali ini dokter yang hadir terdiri dari profesor khusus jantung, dokter mata, dokter lambung, dokter internis, dan dokter umum.
 
"dr Jimmy setahun bisa tiga sampai empat kali beliau mengajak dokter-dokter, mahasiswa Medical Education dan siswa ke Tebuireng untuk belajar tentang budaya Pesantren Tebuireng serta budaya Indonesia, juga pernah datang sendirian," ungkapnya.
 
Menurut Azwan, kunjungan kali ini belum mengadakan pengobatan gratis, karena pertengahan tahun ini masih banyak agenda di Pesantren Tebuireng.
 
Setelah pertemuan dengan pimpinan Tebuireng di meeting room Aula Yusuf Hasyim lantai 2, dr Jimmy beserta rombongan menuju Trensains untuk sharing tentang pentingnya kesehatan dengan para santri Trensains. "Semoga membawa berkah," pungkasnya. (Syarif Abdurahman/Muiz
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG