IMG-LOGO
Opini

Pesantren dan Keraton: Saudara dalam Pergumulan

Kamis 1 Agustus 2019 6:0 WIB
Bagikan:
Pesantren dan Keraton: Saudara dalam Pergumulan
Prosesi terakhir dari Ngabekten Kakung di Keraton Yogyakarta. (Foto. @kratonjogja).
Oleh Muhammad Negar Zafarani
 
Melihat hubungan pesantren dan keraton, terutama di Yogyakarta dan Solo, seperti melihat dua saudara yang sudah tidak saling kenal. Seakan keduanya saling menegasikan kekerabatan dekat di antara mereka. Keduanya menerima ‘bentukan’ (invensi) bahwa satu-satunya fakta di antara mereka adalah kontestasi politik, ekonomi, sosial, dan agama (dalam hal ini Islam). Di antara mereka tumbuh suatu anggapan umum: sulit membuktikan bahwa mereka berasal dari jalur geneologis yang sama.
 
Bagi kalangan pesantren di Yogyakarta misalnya, hubungan kekerabatan antara para penguasa Jawa dengan ulama dikaitkan dengan pendiri Desa Mlangi, di daerah Mlati, Sleman, Yogyakarta, yaitu Raden Mas Sandiyo, seorang pangeran dari Keraton Surakarta pada abad 18 Masehi yang menepi dari sengkarut kekuasaan di dalam keraton. Sang pangeran tidak lain adalah kakak sulung dari Pangeran Mangkubumi, pendiri Keraton Yogyakarta Hadiningrat, maupun Pakubuwana III yang saat itu bertahta di Keraton Surakarta Hadiningrat. Sebagian besar pesantren dan ulama di sekitar Yogyakarta adalah turunan langsung dari Raden Mas Sandiyo yang nantinya lebih dikenal dengan nama Mbah Nur Iman. 
 
Tapi kalau sosok Mbah Nur Iman ditanyakan kepada pihak Keraton Yogyakarta Hadiningrat, maka sosok ini tidak lebih dari seorang ulama yang ditunjuk oleh penguasa pada masanya. Keraton selalu menempatkan diri sebagai sentra dari segala bentuk kekuasaan dan otoritas, termasuk otoritas keagamaan dan keislaman. Pesantren-pesantren dianggap sebagai salah satu sekrup dari rangkaian kompleks kekuasaan dari keraton. Gamblangnya, tidak pernah ada pengakuan terbuka dari keraton akan hubungan kekerabatan langsung mereka dengan kalangan pesantren. Mereka ‘gengsi’ mengakui hubungan geneologis dengan kalangan ulama di pesantren.
 
Mungkin karena pertimbangan dan andaian akan adanya kekerabatan antara mereka dengan para penguasa Jawa, kiai-kiai di Yogyakarta dan keluarganya sering kali memilih politik akomodatif terhadap penguasa Jawa, Keraton Yogyakarta maupun Puri Pakualaman. Setiap terjadi sengkarut atau konflik di internal keraton, atau pun konflik keraton dengan masyarakat Yogyakarta, para kiai menjalankan politik diam. Hal itu kemudian ditambahi dengan argumen politik Sunni (Ahlusunnah wal-Jamaah) yang terkenal sangat lentur, bahwa Sultan dan Paku Alam adalah para penguasa muslim yang harus diikuti oleh umat Islam walaupun mereka pemimpin (ulil amri) yang tidak ideal.
 
Doktrin politik Sunni dalam Islam tidak harus dipahami secara datar dan sempit. Politik diam yang dijalankan para ulama pesantren dalam persoalan politik keraton tidak selamanya negatif, tetapi sering kali sebagai tindakan untuk merangkul semua kelompok yang terlibat di dalam konflik kekuasaan untuk menghindari berbagai potensi pembelahan di tengah masyarakat, khususnya dampak konflik politik tersebut terhadap masyarakat bawah. Politik diam acap kali adalah tindakan negosiasi untuk memilah hal-hal mendasar dan mengambil keputusan yang lebih ringan resikonya bagi kemaslahatan umat.
 
Berbeda dengan Jawa Timur dan daerah Pantura di utara Jawa Tengah: dua basis kaum santri di tanah Jawa, mereka melihat diri mereka adalah anti-tesa dari keraton-keraton Jawa di Yogyakarta dan Solo. Mereka merasa sebagai pewaris geneologis para Wali Jawa yang sering kali bertentangan dengan para penguasa Mataram Islam. Sejarah perlawanan Kiai Ahmad Mutamakkin di Desa Cebolek misalnya, dianggap sebagai penggalan kisah resistansi kalangan pesantren terhadap hegemoni penguasa pedalaman Jawa. Umumnya, orang Pantura merasa tidak mengenal kultur Jawa yang adiluhung dan bertingkap. Mereka merasa lebih egaliter sesuai dengan ajaran para Wali dan Syeikh Siti Jenar. Mereka merasa sebagai orang Jawa yang jauh dari segala aksesori feodalisme Jawa di pedalaman. Mereka tidak mengenal literasi Jawa seperti hierarki bahasa dan pergelaran wayang. Orang Pantura merasa tidak memiliki perikatan apapun dengan segala mitologi penguat dari kekuasaan keraton Jawa pedalaman seperti Nyi Roro Kidul. Justru hal-hal yang terkait dengan petaka dan bala dalam kehidupan dikaitkan dengan segala citra dan simbol dalam kekuasaan Jawa pedalaman. 
 
Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Apakah tidak ada bukti-bukti faktual tentang keterhubungan antara pesantren dan keraton? Bukankah dinasti Kesultanan Mataram Islam yang didirikan di alas (belantara) Mentaok (nama masa lalu dari Yogyakarta) adalah strategi politik lanjutan dari para penguasa muslim di Pantura, Kesultanan Demak yang didukung sepenuhnya oleh para Wali? Bukanlah Kesulatanan Pajang di Pengging (sekarang masuk administrasi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah) adalah kesultanan yang nantinya melahirkan para sultan di Kesultanan Mataram Islam dan para ulama di pesantren? Bukankah Sunan Kali Jaga terlibat aktif sebagai peletak dasar Kesultanan Mataram Islam?
 
Sebagai sebuah isu yang kompleks, hubungan antara pesantren dan keraton di Yogyakarta dan Solo sebaiknya dilihat secara lebih terbuka. Artinya, kedua entitas ini sebaiknya diletakkan dalam konteks “keduniawiahannya”. Artinya, keduanya tetaplah entitas historis yang kalis oleh kehidupan nyata. Pesantren maupun keraton tidak bebas dari anasir-anasir pembentukan kolonialitas yang jauh lebih besar di masa lalu maupun di masa sekarang. Pesantren hari ini tidak seideal pesantren di masa lalu, seperti halnya keraton hari ini tidak seideal gambaran keraton di masa lalu. Hukum yang berlaku adalah dinamika: proses negosiasi dengan kenyataan riil untuk mengembangkan tradisi. 
 
Satu-satunya kajian akademik yang pernah membahas tentang “perpisahan” dua saudara kandung; pesantren dan keraton, adalah kajian yang dilakukan oleh Nancy K Florida, seorang antropolog dari Cornell University, Amerika Serikat. Di bagian awal bukunya yang berbasis pada riset disertasinya, Menyurat yang Silam, Menggurat yang Menjelang: Sejarah sebagai Nubuat di Jawa Masa Kolonial, Florida menggambarkan kekerabatan pesantren dan Keraton Mataram Islam sampai kemudian terjadi proses pembelahan sosial-politik-budaya yang dilakukan kaum kolonial Belanda seiring dengan menguatnya kolonialisasi pada abad ke-19 Masehi. Penelitian luas ini kemudian disingkat oleh Florida dalam sebuah artikelnya, Pada Tembok Keraton Ada Pintu: Unsur Santri dalam Dunia Kepujanggan “Klasik” di Keraton Surakarta. 

Florida menjelaskan ambivalensi kaum kolonial Belanda terhadap Islam di Jawa: Islam adalah sesuatu yang menakutkan, mencurigakan, dan mengancam. Ancaman “Islam fanatis” (istilah Orientalis) bisa berkecambah di mana-mana. Pada sisi lain, mereka berhasrat membuang “penampakan” Islam di Jawa dari alam kesadaran masyarakat Jawa dengan cara mengembangkan gambaran tentang Islamnya orang sebagai Islam yang tidak benar; bagi orang Jawa yang benar, Islam adalah sesuatu yang asing dan merusak kejawaan; dan singkatnya, Islamnya orang Jawa adalah Islam yang sinkretik. 
 
Guna mempercepat proses pembentukan (invensi) Islam –sinkretik itu, demikian Florida, dibentuklah enklave sosial lain yang lebih ideal dalam imajinasi Jawa kolonial, yakni enklave sosial para elite Jawa, para priyayi, yang  kejawaaannya berbeda dari kejawaan orang-orang Jawa di pedesaan. Para elite dibentuk menjadi ‘cagar kejawaan’ yang esensial dan tidak kotor oleh anasir asing seperti Islam. Persis di titik inilah terjadi pemisahan pesantren dan keraton.
 
Florida menengarai, penemuan kaum kolonial Belanda akan Islam-sinkretik dikembangkan secara intensif karena trauma mereka akibat Perang Jawa (1825-1830). Berbeda dengan para peneliti asing lainnya, Florida melihat hubungan intim, bukan semata kolaboratif, antara penguasa Jawa dengan kiai-kiai pesantren dalam mengobarkan perlawan fisik yang paling menggetarkan dalam sejarah kolonial Belanda di Jawa.
 
Tulisan saudara Muhammad Ishom, dosen Universitas Nahdlatul Ulama, Surakarta, Sultan HB X dan Calon Suksesornya yang Perempuan, yang dimuat NU Online pada Ahad, 28 Juli 2019 seharusnya melihat kompleksitas hubungan pesantren dan keraton. Tulisan tersebut seharusnya peka juga dengan beragam sikap kalangan pesantren terkait isu suksesi di Karaton Yogyakarta Hadiningrat. Tidak sedikit kalangan pesantren di Yogyakarta menolak dengan tegas penunjukkan Gusti Pembayun sebagai calon pengganti ayahnya, Sultan Hamangkubuwono X.
 
Oleh mereka yang kontra sabda raja, penunjukkan Gusti Pembayun ini dianggap sebagai pelanggaran paugeran yang berlaku dalam tradisi Kesultanan Mataram, dan khususnya Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Bahkan tidak sekedar paugeran, penunjukan tersebut dianggap sebagai pemutusan sendi-sendi Islam Nusantara; semacam perusakan terhadap tradisi keislaman yang telah diletakkan oleh para Wali tanah Jawa.
 
Secara umum harus dikatakan, penunjukan putri mahkota oleh HB X tidak bisa dengan gegabah dianggap sebagai lompatan sikap progresif seorang Raja Jawa dalam memandang keagungan seorang perempuan. Penunjukan sang putri tidak terkait sama sekali dengan semangat kesetaraan gender atau feminisme tetapi penunjukan tersebut harus dipahami dalam konteks “keduniawiahan” yang dialami oleh keluarga sultan dan lembaga keraton secara umum di tengah kepungan perubahan kekuasaan: modal dan negara. 
 
Melihat beragamnya penyikapan kalangan pesantren, Nahdlatul Ulama, terhadap dinamika kekuasaan  yang berkembang di Keraton Yogyakarta Hadiningrat, maka persoalan ini harus dilihat dengan latar belakang yang lebih luas, tidak datar dan hitam putih. Sikap para Nahdliyin yang kontra-Sabda Raja juga harus dipahami sebagai kepedulian seorang saudara dalam merawat tinggalan para Wali Jawa. Wal-Allahu yahdi ilaal haqqi. 
 
 
Penulis adalah pengarang buku “Aspek-Aspek Sekular Tradisi Tarekat di Pesantren Indonesia” (2017).
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 30 Juli 2019 10:45 WIB
Gus Dur dan Kisah di Balik Qasidah Burdah
Gus Dur dan Kisah di Balik Qasidah Burdah
KH Abdurrahman Wahid (Dok, Pojok Gus Dur)
Oleh Fathoni Ahmad

Qasidah Al-Burdah disusun oleh seorang pujangga tersohor, Imam Syafaruddin Abu Abdillah Muhammad bin Zaid Al-Bushiri (610-695H/1213-1296 M). Al-Bushiri adalah keturunan Berber yang lahir di Dallas, Maroko dan dibesarkan di Bushir, Mesir. Dia murid seorang Sufi Besar, Imam Abu Hasan As-Syadzili dan penerusnya yang bernama Abdul Abbas Al-Mursi, anggota Tarekat Syadziliyah.

Di bidang ilmu fiqih, Al-Bushiri menganut madzhab Syafi’i yang merupakan madzhab fiqih mayoritas di Mesir. Qasidah Burdah adalah salah satu karya termasyhur dalam khzanah sastra Islam. Isinya sajak-sajak pujian kepada Nabi Muhammad, pesan moral, nilai-nilai spiritual, dan semangat perjuangan.

Hingga kini, Qasidah Burdah yang merupakan salah satu karya monumental dalam bidang Sastra Arab masih sering dilantunkan di sejumlah pesantren salaf dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti bahas Persia, Turki, Urdu, Punjabi, Swahili, Pastum, Melayu, Sindi, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia.

Cendekiawan Muslim, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikenal getol mengkaji Sastra Arab. Hal ini ditunjukkan ketika belajar di Mesir, ia banyak melahap sejumlah karya sastra karangan para ulama klasik. Begitu juga ketika ia melakukan pengembaraan ilmu di Baghdad, karya sastra melimpah di kota 1001 malam ini semakin menggiatkan Gus Dur akan kecintaannya pada karya sastra dalam lintas sejarah peradaban Islam.

Di antara karya sastra monumental yang sering dinikmati Gus Dur adalah Qasidah Burdah karya Al-Bushiri sehingga kerap disebut Burdah Al-Bushiri. Rangkaian bait yang disukai Gus Dur dalam Qasidah Burdah di antaranya: “Ya rabbi bil musthafa balligh maqashidana waghfirlana maa madha ya waasi’ah karami” (Ya Tuhanku, dengan adanya (Muhammad) Al-Musthafa, sampaikanlah maksud-maksud kami, ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan, wahai Tuhanku Yang Maha Luas Pemberiannya).

Saat itu, Gus Dur dengan sejumlah rombongan dan santrinya berziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro, Mojokerto, Jawa Timur. Sesampainya di makam salah seorang ulama tersohor di Nusantara ini, tetiba Gus Dur mencolek santrinya kepercayaannya untuk membaca bait Qasidah Burdah tersebut. (Baca Maman Imanulhaq, Fatwa dan Canda Gus Dur, 2010)

Lantunan Qasidah Burdah itu membuat ribuan jamaah juga larut di dalam syair sebagai bentuk ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad tersebut. Setiap syair tersebut dibaca, bibir Gus Dur ikut bergetar, wajahnya cerah berkaca-kaca dan tangannya ikut menepuk-nepuk paha pertanda Gus Dur larut dalam syair Al-Bushiri itu.

Gus Dur menjelaskan bahwa Qasidah Burdah ini merupakan al-mada’ih an-nabawiyah yang dikembangkan para sufi sebagai cara untuk mengungkapkan perasaan cinta yang mendalam. Qasidah ini terdiri dari 160 bait (sajak), ditulis dengan gaya bahasa (uslub) yang menarik, lembut dan elegan, berisi panduan ringkas mengenai kehidupan Nabi Muhammad, cinta kasih, pengendalian hawa nafsu, pujian terhadap Al-Qur’an, Isra’ Mi’raj, jihad, dan tawasul.

Dari tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad yang sering diiringi Qasidah Burdah Al-Bushiri ini, Gus Dur mengambil simpul bahwa peringatan Maulid tidak hanya bersifat seremoni dan peringatan, tetapi juga aksi nyata sebagai upaya meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Menurut Gus Dur, jika tidak ada penerapan keteladan nyata, Maulid Nabi hanya akan menjadi ritual tahunan.

Nubuwah membawa kabar gembira untuk melakukan perubahan di tingkat kehidupan nyata di berbagai level kehidupan masyarakat, terutama masyarakat akar rumput harus diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan. Karena menurut Gus Dur, yang lebih penting dan utama dari peringatan adalah membangkitkan kembali semangat kenabian dalam melakukan upaya perubahan sosial agar seluruh umat Islam mampu melakukan perubahan yang diawali dari dirinya sendiri.
 

Penulis adalah Redaktur NU Online
Senin 29 Juli 2019 19:0 WIB
Merawat Indonesia: Berguru pada Kopi
Merawat Indonesia: Berguru pada Kopi
Ilustrasi kopi dan Indonesia (via Good News from Indonesia)
Oleh Rahmat Zuhair

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, sampai orang-orang di daratan sebelah iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh alam Indonesia. Mereka mencari berbagai cara untuk dapat menguasai harta kekayaan Indonesia, baik dengan menciptakan sistem perekonomian yang bersifat paradoks maupun menciptakan ketidakenakan hati anak bangsa sehingga membuat kita semua loyal kepada orang orang di daratan seberang.

Kekayaan alam Indonesia menjadi sumber utama kekuatan ekonomi baik itu dijual secara langsung maupun diolah, tetapi pada realitanya yang dijual dalam bentuk gelondongan masih lebih banyak daripada yang diolah. Itulah sebuah tantangan untuk Indonesia saat ini, kita tidak akan masuk terlalu jauh ke dalam permasalahan tersebut tetapi penulis ingin membisikkan bahwa masih ada sisi lain yang dapat kita manfaatkan dari kekayaan alam kita, salah satunya adalah dari Kopi kita dapat belajar banyak hal, dari kopi kita dapat merengkuh makna ke Indonesiaan sebenarnya, dan kopi bak seorang guru di dalam berindonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik, bahkan produksi tahunan yang mencapai 600.000 ton mampu menyuplai 7 persen kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI (Kementan RI), Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia, setelah Brasil dan Kolombia. Kopi bukan sekadar komoditas ekspor belaka tetapi banyak pelajaran terkait bagaimana berkehidupan sebagai bangsa yang baik dan selaras dengan norma-norma yang ada. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kopi di antaranya: kafein dalam kopi, jadilah pemacu semangat

Indonesia lahir dari semangat kebersamaan dan kegotongroyongan, kata merdeka dapat kita ucapkan karena adanya orang-orang yang memposisikan dirinya layaknya kafein dalam kopi. Kafein merupakan satu kandungan di dalam kopi yang membuat kita tetap terjaga dan semangat, karakter dan pribadi seperti kafein harus tertanam di setiap pribadi anak Indonesia.
 
Pentingkah menjadi kafein di dalam berindonesia? Sangat penting, karena Indonesia saat sekarang masih termasuk negara berkembang dengan demikian masih membutuhkan dorongan semangat dan keoptimisan dari anak bangsa agar bisa melangkah lebih jauh dan menjadi salah satu negara maju yang ada di dunia.

Dicaffeoylquinic Acid, Penangkal Serangan Luar

Senyawa pada kopi ini merupakan antioksidan yang sangat berguna untuk menangkal radikal bebas. Salah satu karakter yang terpenting dan harus dimiliki oleh anak bangsa dapat kita pelajari dari kopi yaitu menangkal radikal bebas, kondisi pada saat ini memaksa kita untuk pintar dalam menyeleksi kebudayaan luar yang berkembang saat ini.

Penting bagi anak bangsa menjaga indonesia dari perang ideologi dan kebudayaan dari luar yang sangat masif, karakter yang mampu menangkal radikal bebas yang ada (ideologi, kebudayaan yang tidak cocok dengan nilai-nilai keindonesiaan) harus menjadi karakter anak Indonesia saat ini. Karena keadaan sekarang bukan lagi penjajahan secara fisik tetapi penjajahan dalam hal ideologi dan kebudayaan, dan bergurulah dari kopi yang mampu menangkal radikal bebas.

Trigonelline, Pemimpin Level 5

Meski cenderung berasa pahit, dalam kopi ada rasa manis. Zat inilah yang membuat secangkir kopi menjadi lebih terasa manis. Senyawa ini sama dengan konsep Kepemimpinan Level 5 yang diungkap oleh Jim Collins dalam bukunya yaitu Good to Great. Ditengah anggapan orang orang kebanyakan bahwa kopi rasanya pahit, ada satu senyawa yang berusaha di belakang layar (sedikit orang yang tahu) membuat kopi memiliki rasa manis.

Karakter seperti inilah yang harus dimiliki oleh setiap insan Indonesia, karena orientasi dari pemipin seperti bukanlah pada ketenaran dan juga bagaimana supaya orang-orang melihat kerja kerja yang dia lakukan tetapi orientasinya adalah karya-karya besar dan objek yang dia perjuangkan mendapat tepuk tangan dari orang lain bukan mendapat cacian. Manusia Indonesia harus seperti ini, kita haruslah menjadi orang orang yang berjuang dan mengabdi untuk Indonesia bukan untuk membesarkan nama sendiri tetapi membesarkan nama Indonesia.

2-Ethyphenol, Penghasil Aroma

Zat ini menghasilkan aroma pada kopi, menjadikan kopi harum dan menjadi salah satu alasan orang-orang menyukai kopi. Anak Indonesia haruslah mengambil peran layaknya zat ini, menghasilkan aroma untuk Indonesia, tentu saja aromanya adalah aroma yang memikat. Salah satu langkah konkretnya adalah berusaha menjadikan diri sendiri agar lebih produktif dalam menjalankan usaha sehingga aroma produktif tersebut tercium oleh investor-investor luar negeri sehingga memikat investor tersebut sehingga mereka berinvestasi di Indonesia dan menjadikan perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Dalam Tarikh Ibnu Toyyib dikatakan: "Kopi adalah penghilang kesusahan pemuda, senikmat-nikmatnya keinginan bagi engkau yang sedang mencari ilmu. Kopi adalah minuman orang yang dekat pada Allah di dalamnya ada kesembuhan bagi pencari hikmah di antara manusia. Kopi diharamkan bagi orang bodoh dan mengatakan keharamannya dengan keras kepala."

Kopi merupakan minuman para sufi yang digunakan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWTyang mana memiliki banyak faidah baik secara rohani ataupun medis. Mencari hikmah dari sebuah kopi adalah sebuah pekerjaan yang sangat penting karena di dalamnya terdapat pelajaran hidup yang dapat kita petik, ketika mendapatkan sebuah hikmah di antara manusia maka akan terjadi sebuah kedamaian di antara umat manusia.

Kita sebagai bangsa yang dikaruniai dengan kekayaan alam yang luar biasa haruslah menjadi bangsa yang mengedepankan syukur di dalam bernegara. Sebuah sikap yang sangat dibutuhkan Indonesia sekarang adalah rasa syukur, karena dengan adanya ucapan syukur dari berbagai elemen bangsa Indonesia menjadi sebuah langkah awal yang menjadikan Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Salah satu rasa syukurnya adalah dengan memanfaatkan kekayaan alam yang sudah diberikan dengan bijak, bukan hanya dijadikan komoditas tetapi dijadikan sumber inspirasi untuk mendapatkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu. lewat tulisan ini penulis mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mensyukuri nikmat ini dan yakinlah syukur adalah salah satu perekat kebinekaan.
 
 
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Ekonomi IPB, Peserta Rumah Kepemimpinan Regional 5 Bogor
Ahad 28 Juli 2019 8:0 WIB
Sultan HB X dan Calon Suksesornya yang Perempuan
Sultan HB X dan Calon Suksesornya yang Perempuan
Sri Sultan Hamengkubuwono X. Foto/Antara
Oleh Muhammad Ishom

Pada 30 April 2015 Sultan Hamengkubuwono (HB) X dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengeluarkan Sabda Raja yang antara lain berisi penghapusan gelar Khalifatullah. Lima hari setelah itu Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja berikutnya yakni mengganti nama putri sulungnya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Kedua sabda raja tersebut merupakan bagian dari cara bagaimana Sultan HB X mengatasi kegelisahannya menghadapi suksesi kepemimpinan pasca dirinya. 

Secara historis, Keraton Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam yang memiliki hubungan dengan Kesultanan Turki Utsmani sebagai pusat Khilafah Islamiyah hingga tahun 1922. Hubungan itu dapat dilihat antara lain dari gelar khalifatullah yang diberikan dan berlaku untuk raja-raja Mataram hingga Sultan HB X yang berkuasa saat ini. Implikasi dari gelar itu adalah sang raja harus memperhatikan hukum Islam atau yang dikenal dengan fiqih dalam sistem pemerintahannnya. 

Di sinilah permasalahannya. Fiqih klasik menolak perempuan menjadi pemimpin tertinggi. Sepanjang sejarah Islam, seorang khalifah adalah seorang laki-laki. Artinya Sultan HB X sulit untuk bisa menurunkan takhta kerajaanya kepada anaknya yang kesemuanya perempuan selama Keraton Yogyakarta masih memelihara gelar khalifatullah. 

Kegelishan Raja Henry VIII 
Meski tidak sama persis, kegelisahan Sultan HB X di atas mirip dengan kegelisahan Raja Henry VIII dari Kerajaan Inggris yang naik takhta pada tahun 1509. Raja Henry VIII gelisah ketika menyadari ia hanya memiliki anak satu-satunya—perempuan—bernama Mary I, buah perkawinannya dengan Catherine of Aragon. Di zaman itu tidak lazim menurunkan takhta kerajaan kepada anak perempuan. Sepanjang sejarahnya, Kerajaan Inggris belum pernah dipimpin oleh seorang Ratu yang berkuasa dan memerintah. 

Kegelisahan tersebut mendorong Raja Henry VIII menikah lagi dengan wanita lain untuk mendapatkan anak laki-laki. Ia ceraikan istri pertamanya, Catherine of Aragon, dan kemudian menikah lagi dengan Anne Boleyn. Keputusan ini tanpa restu dari Paus di Vatikan pada saat itu karena di dalam ajaran Kristen dilarang ada perceraian. Poligami juga dilarang.

Perkawinannya dengan Anne Boleyn ternyata juga tidak menurunkan anak laki-laki karena hanya menurunkan anak perempuan satu-satunya bernama Eizabeth I. Raja Henry VIII kemudian menikah lagi dengan Jane Seymour setelah sebelumnya ia menghukum mati Anne Boleyn karena selingkuh sebagai upayanya menurunkan seorang anak lakai-laki yang lahir dari rahimnya sendiri.

Perkawinan Henry VIII dengan Jane Seymour akhirnya menurunkan anak laki-laki yang diberi nama Edward VI. Edward VI inilah yang kemudian meneruskan takhta kerajaan sepeninggal Raja Henry VIII pada tahun 1547 meskipun usianya baru 9 tahun. Edward VI memegang tampuk kepemimpinan hanya selama enam tahun. Ia meninggal pada tahun 1553 dalam usia 15 tahun. 

Takhta kerajaan kemudian jatuh pada Mary I dan kemudian dilanjutkan oleh Elizabeth I. Pada masa Ratu Elizabeth I inilah Kerajaan Inggris mencapai masa keemasaanya. Dramawan terkenal, William Shakespeare, hidup di zaman ini. Kerajaan Inggris sekarang dipimpim oleh Ratu Elizabeth II yang berkuasa sejak 1952. 

Sultan HB X Menghargai Perempuan

Jika kita bandingkan cara bagaimana Sultan HB X dan Raja Henry VIII mengatasi kegelisahan masing-masing, maka apa yang dilakukan Sultan HB X lebih manusiawi daripada Raja Henry VIII. Ia hanya melepas gelar khalifatullah. Dari perspektif gender, Sultan HB X lebih menghargai perempuan karena tidak menceraikan istrinya. Ia juga tidak melakukan poligami untuk mendapatkan anak laki-laki. Hal ini sangat berbeda dengan Raja Henry VIII. Ia menceraikan istri-istrinya untuk mendapatkan anak laki-laki, bahkan ada yang dibunuhnya sebagaimana disebutkan di atas. 

Dari perspektif hukum, dihapusnya gelar khalifatullah oleh Sultan HB X tidak bertentangan dengan konstitusi di negeri ini, terlebih sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan judicial review pasal 18 ayat 1 huruf m Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY yang membuka peluang perempuan menjadi Gubernur DIY. Sebagai raja ia memiliki hak mengeluarkan Sabda Raja untuk merancang model kepemimpinan yang sama sekali baru. Selain itu, tentunya aneh jika sekarang sudah ada affirmative action di mana perempuan didorong untuk terlibat dalam urusan sosial, politik dan kebudayaan, tetapi masih ada aturan internal dalam Keraton Yogyakarta yang menghambat perempuan menjadi Ratu sekaligus Gubernur DI Yogyakarta. 

Oleh karena itu, Sabda Raja oleh Sultan HB X yang menghapus gelar khalifatullah dan kemudian mengangkat KGR Pembayun menjadi Putri Mahkota perlu diapresiasi terlepas dari munculnya sikap pro dan kontra secara internal. Penghapusan ini tidak berarti Keraton Yogyakarta tidak lagi Islam. Keraton tetap Islam sebagaimana ditegaskan Sultan HB X pada suatu kesempatan di depan para pimpinan media pada 16 Mei 2015. Hingga sekarang ini di tahun 2019 Sultan HB X masih memimpin Yogyakarta sebagai Raja sekaligus Gubernur DIY.
 
 
Penulis, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta.
 
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG