IMG-LOGO
Warta

UU Pemilu Sebabkan Konflik Internal Partai


Rabu 7 Januari 2004 03:00 WIB
Bagikan:
UU Pemilu Sebabkan Konflik Internal Partai

Jakarta, NU.Online
Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz mengatakan, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebabkan konflik internal partai, terutama dalam penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih.

"Saya sudah katakan UU Pemilu banyak menyebabkan konflik internal karena substansi demokrasinya jauh lebih mundur dibanding UU Pemilu tahun 1999," katanya menjawab wartawan di Jakarta, Selasa.

<>

Hamzah yang ditemui seusai dalam kapasitasnya menghadiri acara Syiar Ramadhan 1424 Hijriah yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mencontohkan suara yang diperoleh caleg dapat hilang kembali pada nomor urut penetapan caleg tersebut.

Berdasarkan Pasal 107 UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu, penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan, nama calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) ditetapkan sebagai calon terpilih.

Sementara nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan.

BPP adalah jumlah suara sah dibagi jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan terpilihnya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003 itu, jika tidak mencapai BPP dan caleg nomor satu hanya memperoleh 10 suara, sedangkan caleg nomor tiga memperoleh 100 suara maka yang akan terpilih adalah yang nomor satu karena harus sesuai dengan nomor urut.

Beberapa waktu lalu, Hamzah Haz juga sudah menyatakan bahwa ketentuan penetapan caleg dalam UU Pemilu saat ini lebih buruk dibandingkan UU Pemilu tahun 1999. "Seharusnya suara yang terbesar yang harus dipilih," katanya Hamzah Haz pada 29 Desember lalu.

Sejumlah kasus konflik internal partai akibat penetapan caleg tersebut telah terjadi di PPP, PDIP, dan Partai Golkar. Di PPP misalnya, Di sekretariat DPP PPP Jalan Diponegoro 60 Jakarta Pusat PADA 29-30 Desember 2003 dilanda aksi demonstrasi dari para pendukung Sofyan Usman yang masuk dalam nomor urut 2 untuk daerah pemilihan Jawa Barat IV (Kota Bogor dan Kabupaten Bogor).

Lengkap dengan seragam para militer Angkatan Muda Ka’bah (AMK), mereka menginginkan agar Sofyan Usman yang juga Ketua Umum AMK berada di nomor urut 1, padahal di nomor urut 1 sudah tercantum nama Endang Kosasih yang juga mantan Ketua DPC PPP Bogor dan keponakan isterinya Hamzah Haz.

Akibatnya, aksi demonstrasi para pendukung Sofyan Usman itu mendapatkan aksi balasan dari masa pendukung Endang Kosasih. Di Jember, sejumlah kader PDIP merusak kantor DPC PDIP Jember karena penetapan caleg tidak sesuai dengan aspirasi mereka.

Sedangkan di Sulsel, masa pendukung caleg Nurdin Khalid dari Partai Golkar juga merusak kantor Golkar setempat karena Nurdin ditempatkan bukan di nomor unggulan. (cih)

Bagikan:
IMG
IMG