IMG-LOGO
Opini

Dimensi Sosial dalam Ibadah Kurban: Belajar Sifat Asih Nabi Ibrahim

Senin 12 Agustus 2019 17:15 WIB
Bagikan:
Dimensi Sosial dalam Ibadah Kurban: Belajar Sifat Asih Nabi Ibrahim
Ilustrasi ibadah kurban (ist)
Oleh Fathoni Ahmad

Tingkat spiritualitas seseorang dapat terlihat ketika dia hidup berdampingan dengan orang lain. Di sini ajaran agama mewujud dalam kehidupan sosial dengan mendasarkan diri pada akhlak sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Dimensi sosial tidak hanya terdapat pada ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan lain-lain, tetapi juga ibadah kurban pada hari raya idul adha. Bahkan di hampir semua ibadah, mengandung aspek kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama kembali kepada manusia dan untuk manusia.

Aspek sosial dalam ibadah kurban jelas terlihat ketika seorang hamba berbagi kebahagiaan terutama dengan masyarakat kurang mampu untuk dapat menikmati daging kurban, baik berupa sapi maupun kambing. Dimensi ini akan menyadarkan individu bahwa kepedulian terhadap sesama manusia mempunyai peran yang sangat penting untuk menumbuhkan keshalehan sosial pada diri pribadi maupun orang lain. Jadi dampak ibadah kurban bukan satu arah, melainkan saling timbal balik memunculkan kebaikan.

Tentu sempit jika kepedulian kepada sesama manusia dimaknai melalui kurban. Ibadah kurban hanya salah satu amal shaleh yang dianjurkan oleh Allah untuk mengambil pelajaran berharga dari historisitas luar biasa Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Ketiga orang mulia ini bahkan menjadi penuntun umat muslim dalam menjalankan tahap-tahapan ibadah haji selama ini. Sebagaimana diketahui, rukun haji seperti Sa’i dan lempar jumroh berasal dari riwayat sejarah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Namun, hendaknya dipahami secara substantif meskipun terwujud dalam bentuk simbol-simbol dalam ibadah haji.

Dalam momen Idul Adha ini, Nabi Ibrahim dan keluarganya merupakan teladan penghambaan terbaik manusia kepada Tuhannya. Sebab itu, ibadah haji dan kurban tidak hanya sebatas ritual saja, tetapi bagaimana menjadikan peristiwa Nabi Ibrahim dan hal-hal yang melingkupinya dijadikan instrumen berharga untuk menghamba kepada Allah, bukan justru menghamba pada ritual-ritual tersebut. Sehingga tak jarang ditemui orang yang berkali-kali menunaikan ibadah haji, tetapi justru tetangga sekitarnya mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
 
Begitu juga dengan kurban, ibadah yang seharusnya mampu menjadi sebuah kebaikan alam bawah sadar manusia agar kepedulian terhadap sesama terus dipupuk di hari-hari berikutnya, namun lewat begitu saja sebagai sebuah ritus tahunan. Di titik inilah kurban benar-benar harus dijadikan penghambaan kepada Allah sehingga ibadah kurban menjadi sebuah energi pendorong masyarakat untuk menghamba kepada Tuhan. Artinya, penerima daging kurban juga harus memiliki semangat berkurban di tahun berikutnya agar selamanya tidak menjadi penerima, tetapi pemberi.

Tuntunan kurban juga terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Kautsar ayat 2 yang menyatakan, Fashalli lirabbika wan har, “Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)".

Makna kurban dalam ayat tersebut mempunyai beberapa dimensi karena muaranya adalah taqwa kepada Allah. Untuk mencapai derajat tersebut, manusia tidak mungkin hanya bermodal keshalehan vertikal kepada Tuhannya, melainkan mampu menumbuhkan keshalehan sosial kepada sesama manusia sebagai basis kekhalifahan di muka bumi. Dimensi yang dimkasud yaitu dimensi sosial dan spiritual.

Menurut Ahli Tafsir Muhammad Quraish Shihab (2011), dalam bahasa Al-Qur’an, pengertian kurban bukan dalam arti yang disakiti, tapi kurban lebih banyak diartikan sebagai persembahan. Qurb itu artinya dekat, sesuatu yang berharga kita persembahkan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, itulah kurban. Dalam Idul Adha, memang ada kata yang juga diartikan korban terambil dalam kata adha ini. Karena itu tadi, seorang atau sesuatu yang terlukai itu mestinya menimbulkan rasa iba kepadanya dan pada akhirnya anda akan merasakan sakit sebagaimana sakitnya yang dikurbankan, itu pengertian kebahasaan dari kurban.

Dalam momen ibadah kurban, dimensi sosial juga dapat umat Islam ambil dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal sangat mengasihi sesama manusia. Kalau ada tamu berkunjung, selalu disambut dengan luar biasa. Dengan sembunyi-sembunyi, Nabi Ibrahim memberi tahu keluarganya untuk membuatkan makanan dan minuman untuk tamu yang sedang berkunjung. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena ia khawatir, kalau tamunya tahu akan merasa sungkan dan menolak jamuan. Kalau sang tamu pamit pulang, Nabi Ibrahim tidak mengantarnya sampai ke pintu keluar, tapi diantar sampai jauh ke luar rumah, begitu hormatnya dia pada tamu.

Dari aspek sosial yang dapat diambil ibrah atau pelajaran dari Nabi Ibrahim, menurut Quraish Shihab, Idul Adha dapat dijelaskan beberapa aspek. Pertama, Idul Adha atau hari Raya Kurban, tujuannya mengingatkan manusia tentang perlunya berkorban, karena manusia, sebagai masyarakat tidak dapat tegak tanpa kesediaan berkorban.
 
Kedua, korban Idul Adha itu dinamai demikian karena kelembutan hati orang yang berkorban, dan kelembutan hati itu dibuktikan oleh ketulusan yang memberi. Korban adalah manifestasi dari rasa iba anda melihat orang lain. Atau dalam bahasa yang lebih umum “Rahmat”, yang bermakna kasih, dan Agama ini intinya adalah Rahmatan lil Alamin, rahmat atau kasih bagi seluruh alam.

Rahmat itu keperihan hati, yang mendorong orang yang perih itu untuk mengurangi ketidakberdayaan orang lain itu setelah melihat ketidakberdayaan orang lain. Dan jika dorongan itu semakin besar, semakin banyak pengorbanan yang diberikan, atau pemberiannya pada orang lain. Tanpa kesediaan berkorban tidak ada akhlak, tanpa akhlak manusia runtuh. Karena krisis yang dihadapi masyarakat yang tidak berakhlak, menjadikan mereka menggunakan krisis itu menjauh dari pengorbanan, tapi untuk keuntungan diri sendiri, lahirlah budaya mumpung, mencari kesempatan dari krisis.

Disyariatkannya kurban ini merujuk pada Nabi Ibrahim, yang bersedia menuruti perintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya sendiri, tapi kemudian Tuhan melarang mengorbankan manusia, walaupun di saat yang sama, manusia harus sadar bahwa tidak ada yang mahal untuk Allah. Ibrahim adalah tokoh yang menghimpun sekian banyak keistimewaan, karena itu ada ibadah haji yang digunakan untuk kita meneladani Nabi Ibrahim.
 

Penulis adalah Redaktur NU Online
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 8 Agustus 2019 14:0 WIB
Sisi Kemanusiaan Ibadah Haji
Sisi Kemanusiaan Ibadah Haji
Foto Haji Kemenag
Oleh Warsa Suwarsa
 
Tidak semua Muslim bisa menunaikan ibadah haji. Bukan hanya orang Indonesia, kaum Muslimin yang tinggal di Saudia Arabia saja belum tentu dapat menunaikan ibadah haji secara keseluruhan.
 
Ada orang yang memandang, itulah alasan kenapa ibadah haji merupakan panggilangan langsung dari Allah, yang lain lagi menyebutkan sebagai undangan dari Tuhan. Bisa saja orang biasa, secara kasat mata dia tidak mungkin dapat memenuhi biaya pelaksanaan ibadah haji namun toh dia berangkat ke Mekah juga. Sebaliknya, tidak sedikit orang kaya dan mampu membayar biaya haji namun sama sekali sampai tahun ini belum berangkat ke Mekahjuga, bahkan mendaftar dan menabung ONH saja tidak terpikir sama sekali. 
 
Pandangan orang tentang hal di atas dapat saja benar. Namun yang paling hakiki dari kenyataan dan realitas kehidupan ini, saya tetap berpegang tegung pada pandangan bahwa hidup memang selalu diliputi oleh misteri. Pada sisi lain, hidup memang absurd, dan manusia hebat adalah manusia yang dapat larut dan melawan abrusditas dalam kehidupan tersebut. 
 
Islam memandang –bahkan jika kita telaah ayat-ayat di dalam al-Quran- ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang melintasi dimensi-dimensi realitas. Haji merupakan jenis ubudiyah dengan corak multi dimensi, dipenuhi oleh berbagai simbol yang dapat saja ditafsirkan melalui pendekatan syariat, tarekat, dan hakikat. Ayat-ayat al-Quran tentangnya juga dapat saja ditakwilkan dengan berbagai sudut pandang.
 
Adanya alternatif dalam menakwilkan dan banyaknya simbol dalam haji mengunguhkan betapa mudahnya Islam ini diterapkan oleh umat dengan pendekatan-pendekatan yang tidak kaku. Banyak sekali hadits yang menjelaskan varian kebaikan jika dilakukan oleh kita ekses yang ditimbulkannya memiliki makna dan kebaikan yang sebanding dengan pelaksanaan ibadah haji. Orang-orang yang tinggal di Indonesia dan belum memiliki kekuatan –terutama finansial – tetapi dia bersikap baik dan menolong tetangga, teman, lebih hebat lagi berbakti kepada kedua orangtua, kebaikan-kebaikan tersebut sebanding dengan kita menunaikan ibadah haji.
 
Haji dalam perspektif ahli syariat dapat saja hanya sebatas penyelenggaraan ritual-ritual yang telah dipraktikkan selama proses manasik sebelum para jamaah berangkat ke Mekah. Sementara itu, menurut Nasarudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, haji dalam perspektif ahli hakikat lebih dalam lagi. Dalam perspektif hakikat, haji tidak sekadar mengamalkan rukun-syarat disertai penghayatan mendalam. Namun, mereka memaknai ritualitas haji dan umrah sarat dengan peristiwa simbolis. Karena itu, kelompok ini mungkin tidak berbeda dengan cara pengamalan Jamaah haji lain, tetapi pemaknaan terhadap simbol-simbol hajinya yang berbeda (Nasarudin Umar: 2019).
 
Di antara kita mungkin pernah mendengat kisah-kisah orang hebat, para wali, para ajengan yang dapat pergi dan menunaikan shalat Jum’at langsung ke Mekah. Dapat dibayangkan, untuk berangkat ke Mekah pada awal abad ke 20 saja orang Indonesia memerlukan waktu selama enam bulan dalam satu kali keberangkatan. Lantas ada orang yang mengatakan, dia menunaikan shalat Jum’at langsung di Mekah pada hari dia menceritakan pengalamannya tersebut. Narasi seperti ini tentu saja merupakan takwil yang harus dibuka secara rasional. 
 
Dalam pandangan para ahli hakikat hal tersebut merupakan fenomena yang dapat saja terjadi, karena secara hakikat Kabah dan Masjidil Haram ini terletak pada hati sanubari manusia, rumah Tuhan merupakan simbol tempat terpancarnya kebaikan, yaitu hati. Dalam hati inilah seluruh nilai kebaikan mengendap, ia merupakan sebongkah batu yang dapat dicium aroma kebaikannya, sumber kejujuran sejati yang tidak akan pernah berdusta. Oleh para ahli hakikat, ibadah haji diartikan hadirnya kebaikan dalam setiap aktivitas, itulah arti haji mabrur, haji yang memancarkan segala kebaikan.
 
Simbol lain dan sangat penting dalam pelaksanaan haji adalah kemanusiaan. Manusia diharuskan melepaskan segala atribut yang menempel dalam diri, secara syariat tentu saja pakaian yang kita kenakan sehari-hari harus diganti dengan kain ihrom, tanpa jahitan, cukup dibalutkan. Kaum perempuan pun harus melakukan hal yang sama mengenakan kain ihrom yang dapat saja tiba-tiba terbuka, atau jika terlalu ketat akan memperlihatkan lekuk tubuh, dengan kata lain mengundang birahi. Dalam ibadah haji itulah angkara, egoisme, dan birahi dileburkan. 
 
Secara hakikat, bagi umat Islam yang belum dapat menunaikan ibadah haji ke Mekah, simbol-simbol tersebut dapat ditakwilkan dengan menghilangkan ashobiyyah, kesukuan, dan merasa identitas entis atau chauvisnisme kita lebih unggul dari entis dan ras lain. Mengedepatkan kemanusian dalam keseharian, memandang setiap orang meskipun berbeda keyakinan, etnis, bahasa, buda, dan suku bangsa tetap merupakan manusia, sama dengan kita. Dalam konsep kemanusian tidak lagi dikenal aku dan dia, atau kita dan mereka, ia telah melebur menjadi kami sebagai manusia.
 
Fasisme yang pernah meradang di era Kekaisaran Romawi dan dibangkitkan kembali oleh Nazi sebetulnya bukan hendak menempatkan manusia pada landasan kemanusian melainkan untuk menempatkan manusia pada ketuhanan. Manusia yang tetap lemah, memiliki varian berbeda, ras berbeda, dan kemampuan berbeda dipaksa oleh fasisme, naziisme menjadi tuhan yang serba sempurna. Hitler tentu saja memiliki pandangan tentang manusia sempurna ini atas ide ubermench-nya Nietzsche, ras manusia super, ras Aria. Ras yang pernah tampil sebagai penguasa sejarah di muka bumi, sapiens yang telah berhasil melakukan evolusi ke tingkat manusia unggul dibandingkan ras-ras lainnya. Ras yang telah melahirkan Julius Caesar di Romawi, Rostam Farrokhzād atau Rustum di Persia, Vikramanditya di India, dan Hitler di Jerman. Pandangan ini tentu saja tidak sejalan dengan kenyataan hidup yang plural, multi etnis, dan heterogen. 
 
Manusia haji tidak akan penah bercengkerama dengan rasisme seperti di atas, bahkan untuk mengakui dirinya sebagai manusia super atau unggul pun akan dibatasi oleh ketawadluan, sikap rendah hati. Perang dan pertumpahan darah lebih banyak terjadi baik dilandasi oleh motivasi harta atau keagamaan ketika sekelompok manusia lebih memunculkan identitas SARA kepada pihak lain. 
 
Masih banyak simbol lain dalam haji  yang memerlukan penakwilan secara komprehensif agar ritual-ritual dan setiap ubudiyah dalam Islam ini dapat dilakukan oleh umat Islam secara utuh dan berbagai sudut pandang. Itulah makna yang tersirat bahwa Islam merupakan agama yang mudah dan tidak memberatkan. Sebab pengabdian kepada Allah bukan perlombaan angkat berat atau beban yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang mampu dan kuat secara fisik. Pengabdian kepada Allah merupakan kewajiban asasi setiap manusia.
 
 
Penulis adalah guru di MTs-MA Riyadlul Jannah, Staf Wakil Wali Kota Sukabumi
Senin 5 Agustus 2019 5:30 WIB
BAGIAN II
Dokumen Pemakzulan Presiden Gus Dur: AR sebagai Operator Lapangan
Dokumen Pemakzulan Presiden Gus Dur: AR sebagai Operator Lapangan
Ilustrasi. AcDt
Oleh Virdika Rizky Utama
 
Sejak ulasan saya di twitter tentang penjatuhan Gus Dur kemudian dimuat NU Online pada 23 Juli lalu, banyak yang menanyakan rinci masing-masing peran tokoh tersebut. Kali ini, saya akan membahas peranan penting AR dalam proses pemakzulan Presiden ke-4 Republik Indonesia.
 
Gus Dur dalam sebuah acara talkshow di salah satu stasiun TV menyatakan bahwa AR adalah tokoh kunci dalam proses menggulingkan dirinya dari kursi presiden. Akan tetapi, kalau dari dokumen yang saya dapat digambarkan bahwa AR hanyalah aktor lapangan saja.

Mari kita runut dari awal, berdasarkan dokumen yang saya kumpulkan. AR dan FB ini lahir dari “rahim” yang sama. Meski menjelang reformasi, AR mengkritik pemerintah cukup keras. Ia pernah menjabat sebagai pejabat organisasi Islam yang didukung oleh Suharto pada akhir 1990.

Tak hanya itu, FB menyatakan, “Kami (FB dan AR) sama-sama HMI dan sama-sama dari Yogyakarta.” Itu bisa menjadi pengikat keduanya. Makanya, meski sikap AR kritis pada Soeharto dan mendirikan partai, FB bisa masuk partainya AR.

Ketika pemilu berlangsung, terutama menjelang pemilihan presiden. FB mengaku bahwa ia yang mengumpulkan suara umat Islam, baik dari yang moderat maupun konservatif. “Loh rapatnya itu kan di rumah saya. Titik kumpulnya di rumah ini,” katanya kepada saya pada Januari 2019 lalu.

Sementara itu, AR sudah terpilih menjadi Ketua MPR. Pada suatu malam, AR diundang ke rumah BHJ. Di sana berkumpul petinggi Golkar, militer, dan pimpinan partai Islam—tanpa PKB dan PDIP. Dari pertemuan ini, saya dapat membayangkan kedekatan mereka.

AR menceritakan kepada saya, mereka semua mendukung AR untuk menjadi presiden. “Kalkulasi saya, kalau saya maju ya pasti menang. Tapi saya sudah punya kesepakatan dengan poros tengah,” kata AR di rumahnya, bilangan Gandaria. “Toh, posisi MPR lebih strategis. Karena saat itu kan MPR lembaga tertinggi negara, jadi lebih tinggi dari presiden,” sambung AR kepada saya.

Seketika, saya mulai paham kenapa ia lebih memilih Ketua MPR, daripada menjadi presiden—meskipun di dukung suara mayoritas di parlemen. Bagi saya, alasan kesepakatan dengan poros tengah hanya klise.

Saat Gus Dur menjadi presiden, AR melobi Gus Dur meminta jatah menteri keuangan untuk FB. Namun, AR membantah pernyataan yang saya dapat dari seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya. AR semakin keras mengkritik Gus Dur pada medio Oktober—September 2001. Dalam beberapa media, pernyataannya menjadi halaman utama.

Ia bilang, menyesal dan meminta maaf sudah pernah mendukung Gus Dur jadi Presiden. Tugas AR, dalam dokumen yang saya miliki itu mengorganisasikan kelompok Islam. Seperti yang ia lakukan dengan FB pada pemilu 1999 lalu.

Makanya dalam setiap aksi berbau agama, AR akan selalu ada. Mulai aksi sejuta umat Islam awal Januari 2000 dan juga demontrasi konflik Ambon—konflik yang muncul ke permukaan adalah konflik agama. Sedangkan FB, lebih bermain taktis dalam pengerahan massa ormas Islam dan mahasiswa. Seperti yang tertulis dalam dokumen:

Memobilisasi gerakan FPI untuk melakukan sweeping malam dengan target memancing kerusuhan meluas. Sementara tugas utama para perwira tinggi aktif untuk melakukan anektasi, pembelahan dan pendiskriditan terhadap militer profesional dan anti dwi fungsi.

Tanggal 11 Mei 2000 di kamar 202 Hotel Borobudur. Rapat dihadiri DS, ZM, FB, UK, HA, BS, AD, dan beberapa aktivis muda lainnya dari kelompok Hammas. Pokok bahasan: melakukan penetrasi dan provokasi kembali pada gerakan mahasiswa dalam peringatan 12 Mei dan aksi di Jalan Cendana, lontarkan gosip yang bisa menyebarkan di beberapa aktivis mahasiswa, suplay senjata kepada komando jihad yang berangkat ke Maluku. 

Selain itu, lakukan benturan dan kontak senjata kepada komando jihad yang berangkat ke Maluku, lakukan benturan dan kontak senjata antar pihak sipil, antara militer dan polisi, agar kondisinya terus mencekam, dukung semua kekuatan yang berupaya melakukan disintegrasi bangsa dan ciptakan kerusuhan mulai dari Irian sampai Aceh.

Tanggal 31 Mei 2000 di kamar 406 Sahid Hotel. Pokok bahasan: tentang situasi politik yang memanas yang ditandai dengan diangkatnya Kasus Bulog dan Skandal Brunei. DS memberikan bantuan kepada S  dan R untuk melakukan penetrasi ke pers dalam rangka semakin menggencarkan opini sehingga terjadi bentrokan dalam kubu pendukung Gus Dur.

Kemudian menyiapkan teror dan bom di berbagai kota, khususnya di Jakarta. Mendorong pihak FPI dan Laskar Jihad untuk melakukan tindakan razia maksiat di ibu kota, seolah-olah dekat pendukung Gus Dur sehingga mereka lengah.

Tanggal 29 Juli 2000 di Cilangkap. Rapat dihadiri DS, SS, HS, FB, ES, HRZ, HS, ES, BS, dan S. Pokok bahasan: anggota dewan dikondisikan untuk mempertajam hak angket sehingga dapat membangun komitmen berikutnya pada Sidang Umum Tahunan yakni Sidang Istimewa menggusur Gus Dur. Konsolidasi kesepakatan Fraksi TNI/Polri, Golkar, PDIP, dan Poros Tengah.

Kelompok W dan HBJH akan memberikan informasi yang menyesatkan Gus Dur sehingga Gus Dur salah langkah, misalnya soal keamanan, intelijen, dan stabilitas politik, membuat opini dan menghantam kelompok kanan yang seolah-olah dilakukan oleh Gus Dur.

Titik gerakan dan eskalasi antara lain di Blok M, Hotel Indonesia, LBH, Cendana, Matraman, Manggarai, Senen, Tanjung Priok, Kota, DPR/MPR, Monas (Istana), Senayan, dan BI.

Juga peladakan bom waktu dengan sasaran Hotel Indonesia, BEJ, Blok M, Kejaksaan, Gereja Kathedral, Bina Graha, Stasiun Gambir, Atmajaya, Trisakti, Sarinah, Kedubes AS, Kedubes Australia, Kedubes Malaysia, dan gedung sekitar Monas. Standar bom milik AD.

Sejumlah provokator disiapkan membawa bom molotov untuk membakar gedung-gedung di sekitar Jakarta. Daerah yang disiapkan untuk meletus kerusuhan yaitu Ujung Pandang, Purwokerto, Pekalongan, Cianjur, Surabaya, Ambon, Tasikmalaya, Garut, Medan, Palembang, Lampung, Yogyakarta, Bali, Bandung, dan Semarang.

Tak hanya di luar parlemen, penggalangan massa ormas Islam juga digerakan oleh partai melalui organisasi sayapnya. PK menggalang KAMMI digalang HNW, PAN menggerakan massanya dipimpin oleh PA, dan massa PBB diinisiasi oleh HZ. 

Selain itu, dalam dokumen lain juga disebutkan bagaimana publik akan dibuat bingung dalam kasus Ajinomoto. Operator penggalangan isunya adalah DS di lembaga halal. DS ini pernah jadi anggota Golkar juga. Menjelang berakhirnya Gus Dur, AR dan FB aktif berkomunikasi dengan Kapolri B dan Kapolda SJ. Bahkan, jaringan itu terus mereka bangun setidaknya sampai pemilu 2019.
 
 
Penulis adalah jurnalis. Saat ini menjadi peneliti di Narasi.TV
Kamis 1 Agustus 2019 6:0 WIB
Pesantren dan Keraton: Saudara dalam Pergumulan
Pesantren dan Keraton: Saudara dalam Pergumulan
Prosesi terakhir dari Ngabekten Kakung di Keraton Yogyakarta. (Foto. @kratonjogja).
Oleh Muhammad Negar Zafarani
 
Melihat hubungan pesantren dan keraton, terutama di Yogyakarta dan Solo, seperti melihat dua saudara yang sudah tidak saling kenal. Seakan keduanya saling menegasikan kekerabatan dekat di antara mereka. Keduanya menerima ‘bentukan’ (invensi) bahwa satu-satunya fakta di antara mereka adalah kontestasi politik, ekonomi, sosial, dan agama (dalam hal ini Islam). Di antara mereka tumbuh suatu anggapan umum: sulit membuktikan bahwa mereka berasal dari jalur geneologis yang sama.
 
Bagi kalangan pesantren di Yogyakarta misalnya, hubungan kekerabatan antara para penguasa Jawa dengan ulama dikaitkan dengan pendiri Desa Mlangi, di daerah Mlati, Sleman, Yogyakarta, yaitu Raden Mas Sandiyo, seorang pangeran dari Keraton Surakarta pada abad 18 Masehi yang menepi dari sengkarut kekuasaan di dalam keraton. Sang pangeran tidak lain adalah kakak sulung dari Pangeran Mangkubumi, pendiri Keraton Yogyakarta Hadiningrat, maupun Pakubuwana III yang saat itu bertahta di Keraton Surakarta Hadiningrat. Sebagian besar pesantren dan ulama di sekitar Yogyakarta adalah turunan langsung dari Raden Mas Sandiyo yang nantinya lebih dikenal dengan nama Mbah Nur Iman. 
 
Tapi kalau sosok Mbah Nur Iman ditanyakan kepada pihak Keraton Yogyakarta Hadiningrat, maka sosok ini tidak lebih dari seorang ulama yang ditunjuk oleh penguasa pada masanya. Keraton selalu menempatkan diri sebagai sentra dari segala bentuk kekuasaan dan otoritas, termasuk otoritas keagamaan dan keislaman. Pesantren-pesantren dianggap sebagai salah satu sekrup dari rangkaian kompleks kekuasaan dari keraton. Gamblangnya, tidak pernah ada pengakuan terbuka dari keraton akan hubungan kekerabatan langsung mereka dengan kalangan pesantren. Mereka ‘gengsi’ mengakui hubungan geneologis dengan kalangan ulama di pesantren.
 
Mungkin karena pertimbangan dan andaian akan adanya kekerabatan antara mereka dengan para penguasa Jawa, kiai-kiai di Yogyakarta dan keluarganya sering kali memilih politik akomodatif terhadap penguasa Jawa, Keraton Yogyakarta maupun Puri Pakualaman. Setiap terjadi sengkarut atau konflik di internal keraton, atau pun konflik keraton dengan masyarakat Yogyakarta, para kiai menjalankan politik diam. Hal itu kemudian ditambahi dengan argumen politik Sunni (Ahlusunnah wal-Jamaah) yang terkenal sangat lentur, bahwa Sultan dan Paku Alam adalah para penguasa muslim yang harus diikuti oleh umat Islam walaupun mereka pemimpin (ulil amri) yang tidak ideal.
 
Doktrin politik Sunni dalam Islam tidak harus dipahami secara datar dan sempit. Politik diam yang dijalankan para ulama pesantren dalam persoalan politik keraton tidak selamanya negatif, tetapi sering kali sebagai tindakan untuk merangkul semua kelompok yang terlibat di dalam konflik kekuasaan untuk menghindari berbagai potensi pembelahan di tengah masyarakat, khususnya dampak konflik politik tersebut terhadap masyarakat bawah. Politik diam acap kali adalah tindakan negosiasi untuk memilah hal-hal mendasar dan mengambil keputusan yang lebih ringan resikonya bagi kemaslahatan umat.
 
Berbeda dengan Jawa Timur dan daerah Pantura di utara Jawa Tengah: dua basis kaum santri di tanah Jawa, mereka melihat diri mereka adalah anti-tesa dari keraton-keraton Jawa di Yogyakarta dan Solo. Mereka merasa sebagai pewaris geneologis para Wali Jawa yang sering kali bertentangan dengan para penguasa Mataram Islam. Sejarah perlawanan Kiai Ahmad Mutamakkin di Desa Cebolek misalnya, dianggap sebagai penggalan kisah resistansi kalangan pesantren terhadap hegemoni penguasa pedalaman Jawa. Umumnya, orang Pantura merasa tidak mengenal kultur Jawa yang adiluhung dan bertingkap. Mereka merasa lebih egaliter sesuai dengan ajaran para Wali dan Syeikh Siti Jenar. Mereka merasa sebagai orang Jawa yang jauh dari segala aksesori feodalisme Jawa di pedalaman. Mereka tidak mengenal literasi Jawa seperti hierarki bahasa dan pergelaran wayang. Orang Pantura merasa tidak memiliki perikatan apapun dengan segala mitologi penguat dari kekuasaan keraton Jawa pedalaman seperti Nyi Roro Kidul. Justru hal-hal yang terkait dengan petaka dan bala dalam kehidupan dikaitkan dengan segala citra dan simbol dalam kekuasaan Jawa pedalaman. 
 
Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Apakah tidak ada bukti-bukti faktual tentang keterhubungan antara pesantren dan keraton? Bukankah dinasti Kesultanan Mataram Islam yang didirikan di alas (belantara) Mentaok (nama masa lalu dari Yogyakarta) adalah strategi politik lanjutan dari para penguasa muslim di Pantura, Kesultanan Demak yang didukung sepenuhnya oleh para Wali? Bukanlah Kesulatanan Pajang di Pengging (sekarang masuk administrasi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah) adalah kesultanan yang nantinya melahirkan para sultan di Kesultanan Mataram Islam dan para ulama di pesantren? Bukankah Sunan Kali Jaga terlibat aktif sebagai peletak dasar Kesultanan Mataram Islam?
 
Sebagai sebuah isu yang kompleks, hubungan antara pesantren dan keraton di Yogyakarta dan Solo sebaiknya dilihat secara lebih terbuka. Artinya, kedua entitas ini sebaiknya diletakkan dalam konteks “keduniawiahannya”. Artinya, keduanya tetaplah entitas historis yang kalis oleh kehidupan nyata. Pesantren maupun keraton tidak bebas dari anasir-anasir pembentukan kolonialitas yang jauh lebih besar di masa lalu maupun di masa sekarang. Pesantren hari ini tidak seideal pesantren di masa lalu, seperti halnya keraton hari ini tidak seideal gambaran keraton di masa lalu. Hukum yang berlaku adalah dinamika: proses negosiasi dengan kenyataan riil untuk mengembangkan tradisi. 
 
Satu-satunya kajian akademik yang pernah membahas tentang “perpisahan” dua saudara kandung; pesantren dan keraton, adalah kajian yang dilakukan oleh Nancy K Florida, seorang antropolog dari Cornell University, Amerika Serikat. Di bagian awal bukunya yang berbasis pada riset disertasinya, Menyurat yang Silam, Menggurat yang Menjelang: Sejarah sebagai Nubuat di Jawa Masa Kolonial, Florida menggambarkan kekerabatan pesantren dan Keraton Mataram Islam sampai kemudian terjadi proses pembelahan sosial-politik-budaya yang dilakukan kaum kolonial Belanda seiring dengan menguatnya kolonialisasi pada abad ke-19 Masehi. Penelitian luas ini kemudian disingkat oleh Florida dalam sebuah artikelnya, Pada Tembok Keraton Ada Pintu: Unsur Santri dalam Dunia Kepujanggan “Klasik” di Keraton Surakarta. 

Florida menjelaskan ambivalensi kaum kolonial Belanda terhadap Islam di Jawa: Islam adalah sesuatu yang menakutkan, mencurigakan, dan mengancam. Ancaman “Islam fanatis” (istilah Orientalis) bisa berkecambah di mana-mana. Pada sisi lain, mereka berhasrat membuang “penampakan” Islam di Jawa dari alam kesadaran masyarakat Jawa dengan cara mengembangkan gambaran tentang Islamnya orang sebagai Islam yang tidak benar; bagi orang Jawa yang benar, Islam adalah sesuatu yang asing dan merusak kejawaan; dan singkatnya, Islamnya orang Jawa adalah Islam yang sinkretik. 
 
Guna mempercepat proses pembentukan (invensi) Islam –sinkretik itu, demikian Florida, dibentuklah enklave sosial lain yang lebih ideal dalam imajinasi Jawa kolonial, yakni enklave sosial para elite Jawa, para priyayi, yang  kejawaaannya berbeda dari kejawaan orang-orang Jawa di pedesaan. Para elite dibentuk menjadi ‘cagar kejawaan’ yang esensial dan tidak kotor oleh anasir asing seperti Islam. Persis di titik inilah terjadi pemisahan pesantren dan keraton.
 
Florida menengarai, penemuan kaum kolonial Belanda akan Islam-sinkretik dikembangkan secara intensif karena trauma mereka akibat Perang Jawa (1825-1830). Berbeda dengan para peneliti asing lainnya, Florida melihat hubungan intim, bukan semata kolaboratif, antara penguasa Jawa dengan kiai-kiai pesantren dalam mengobarkan perlawan fisik yang paling menggetarkan dalam sejarah kolonial Belanda di Jawa.
 
Tulisan saudara Muhammad Ishom, dosen Universitas Nahdlatul Ulama, Surakarta, Sultan HB X dan Calon Suksesornya yang Perempuan, yang dimuat NU Online pada Ahad, 28 Juli 2019 seharusnya melihat kompleksitas hubungan pesantren dan keraton. Tulisan tersebut seharusnya peka juga dengan beragam sikap kalangan pesantren terkait isu suksesi di Karaton Yogyakarta Hadiningrat. Tidak sedikit kalangan pesantren di Yogyakarta menolak dengan tegas penunjukkan Gusti Pembayun sebagai calon pengganti ayahnya, Sultan Hamangkubuwono X.
 
Oleh mereka yang kontra sabda raja, penunjukkan Gusti Pembayun ini dianggap sebagai pelanggaran paugeran yang berlaku dalam tradisi Kesultanan Mataram, dan khususnya Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Bahkan tidak sekedar paugeran, penunjukan tersebut dianggap sebagai pemutusan sendi-sendi Islam Nusantara; semacam perusakan terhadap tradisi keislaman yang telah diletakkan oleh para Wali tanah Jawa.
 
Secara umum harus dikatakan, penunjukan putri mahkota oleh HB X tidak bisa dengan gegabah dianggap sebagai lompatan sikap progresif seorang Raja Jawa dalam memandang keagungan seorang perempuan. Penunjukan sang putri tidak terkait sama sekali dengan semangat kesetaraan gender atau feminisme tetapi penunjukan tersebut harus dipahami dalam konteks “keduniawiahan” yang dialami oleh keluarga sultan dan lembaga keraton secara umum di tengah kepungan perubahan kekuasaan: modal dan negara. 
 
Melihat beragamnya penyikapan kalangan pesantren, Nahdlatul Ulama, terhadap dinamika kekuasaan  yang berkembang di Keraton Yogyakarta Hadiningrat, maka persoalan ini harus dilihat dengan latar belakang yang lebih luas, tidak datar dan hitam putih. Sikap para Nahdliyin yang kontra-Sabda Raja juga harus dipahami sebagai kepedulian seorang saudara dalam merawat tinggalan para Wali Jawa. Wal-Allahu yahdi ilaal haqqi. 
 
 
Penulis adalah pengarang buku “Aspek-Aspek Sekular Tradisi Tarekat di Pesantren Indonesia” (2017).
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG