IMG-LOGO
Esai

Sudahkah Masjid Memenuhi Hak Beribadah Kelompok Difabel?

Selasa 13 Agustus 2019 14:0 WIB
Bagikan:
Sudahkah Masjid Memenuhi Hak Beribadah Kelompok Difabel?
Saatnya fiqih berorientasi pada perwujudan kesetaraan dan pemberdayaan kelompok yang selama ini dikucilkan. Ilustrasi (news.de)
Oleh Bahrul Fuad 

“Saya shalat (Idhul Adha) benar-benar nangis, teringat (selama) 11 tahun saya shalat di rumah mengikuti TV di Istiqlal, dan hari ini saya berada di dalamnya…haru banget.”

Ini adalah salah satu kesan yang disampaikan oleh teman-teman difabel usai menjalankan ibadah shalat Idul Adha 1440 H di Masjid Istiqlal kemarin. Perasaan gembira, haru, dan penuh semangat mewarnai raut wajah sebagian jamaah difabel yang datang dari berbagai wilayah di Jabodetabek. Beberapa teman difabel dari Bogor bahkan rela patungan menyewa bus dan berangkat jam 03.00 pagi untuk menuju Masjid Istiqlal.

Salah seorang teman difabel pengguna kursi roda menyampaikan dia sangat terharu bisa masuk ke dalam Masjid Istiqlal karena selama ini dia hanya melihat masjid kebanggaan rakyat Indonesia itu dari luar pagar. Saat itu dia juga merasa sangat dimanusiakan bahwa dia bisa shalat berjamaah duduk di kursi rodanya di shaf depan sejajar dengan shaf jamaah lainnya. Selama ini jika dia shalat di masjid dekat rumahnya selalu meninggalkan kursi rodanya di luar kemudian merangkak masuk ke dalam masjid. 

Seorang sahabat tuli juga menyampaikan bahwa shalat Idul Adha minggu lalu sangat mengesankan baginya karena pertama kali dia bisa mengikuti isi ceramah Ustadz Yusuf Mansur dengan lengkap. Selama ini jika shalat Jumat atau shalat Id dia tidak pernah tahu isi khutbahnya. Bahkan jika dia bertanya pada orang di sampingnya tentang isi khutbah Jumat seringkali tidak mendapatkan informasi yang lengkap.

Pada kegiatan shalat Idul Adha 1440 H di Masjid Istiqlal kemarin adalah pengalaman pertama bagi pengurus masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Badan Pelaksanaan Pengelolaan Masjid Istiqlal dengan didukung Bimas Islam Kementerian Agama berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi para jamaah difabel. Pintu Masuk Ar Rahman merupakan pintu yang ramah bagi difabel dibuka kembali dan dimanfaatkan secara maksimal. Pada pintu ini sudah tersedia tempat parkir khusus bagi difabel, tempat wudhu ramah difabel, ubin penuntun bagi difabel netra, dan juga lift khusus bagi difabel.

Selain itu pihak Istiqlal juga menyediakan dua layar berukuran besar dan beberapa layar TV monitor yang tersebar di beberapa sudut ruang Masjid Istiqlal yang menayangkan gambar Juru Bahasa Isyarat bagi saudara-saudara tuli pada saat khutbah berlangsung. Tak cukup itu, pihak Masjid Istiqlal juga mengerahkan para relawan dari Remaja Masjid Istiqlal dan Komunitas Pemuda Lintas Iman yang sudah bersiap sejak pukul 03.00 pagi untuk membantu teman-teman difabel yang akan menjalankan shalat Idul Adha.

Kegiatan Shalat Idul Adha 1440 H di Masjid Istiqlal yang ramah bagi difabel ini merupakan hasil dari proses advokasi yang cukup panjang sejak diterbitkannya buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas. Sosialaisasi dan diskusi tentang buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas tersebut intensif dilakukan dalam berbagai kesempatan. Begitu juga pendekatan dengan berbagai pihak yang berkepentingan juga dilakukan guna memastikan terwujudnya kesadaran atas hak dan kebutuhan khusus para difabel di bidang peribadatan. Banyak pihak terlibat dalam hal ini seperti TAF, PBNU, Lakpesdam NU, P3M, Yakkum, Bimas Islam Kementerian Agama, dan tentu BPP Masjid Istiqlal sebagai pelaksana.
Kami para difabel berharap pemenuhan hak dan kebutuhan khusus difabel dalam rangka menjalankan peribadatan terus dilakukan oleh Masjid Istiqlal dan seluruh masjid di Indonesia.

Praktik ajaran agama yang selama ini banyak dimanfaatkan untuk ibadah yang berorientasi pada keshalihan individual sudah saatnya kini bergeser pada keshalihan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Akhir-akhir ini wacana keagamaan khususnya Islam di Indonesia banyak didominasi oleh diskusi tentang bagaimana berpakaian, takfir (saling menuduh kafir), dan perebutan kekuasaan. Padahal banyak persoalan yang membebani masyarakat kita belum banyak terselesaikan dengan baik, seperti akses pendidikan, akses kesehatan, akses ekonomi, dan termasuk akses menjalankan peribadatan bagi kelompok minoritas seperti difabel.

Oleh karena itu sudah saatnya kajian fiqih yang merupakan sarana untuk memahami syariat Islam dan sekaligus mengatur berbagai aspek kehidupan manusia mulai diarahkan pada hal-hal yang berorientasi pada perwujudan kesetaraan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang selama ini ditinggalkan dan dikucilkan.


Penulis adalah aktivis difabel; anggota tim penulis buku "Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas" terbitan LBM PBNU, P3M, PSLD Unibraw (2018)
Bagikan:

Baca Juga

Kamis 8 Agustus 2019 2:0 WIB
Bahaya Hoaks, Lemahnya Jurnalisme dan Ancaman pada Demokrasi Kita
Bahaya Hoaks, Lemahnya Jurnalisme dan Ancaman pada Demokrasi Kita
Andreas Harsono (barisan depan berkacamata) berfoto bersama awardee short course AAI

Oleh Ahmad Rozali

 

Ada kesimpulan yang sangat menarik dari presentasi Andreas Harsono peneliti senior Hak Asasi Manusia Rabu (7/8) siang tadi, tentang hubungan berita palsu atau hoaks dengan sejumlah konflik besar di Indonesia. Menurutnya; konflik-konflik di Indonesia selalu dibarengi, kalau tidak diawali, oleh berita palsu yang dialamatkan pada kelompok lain.

 

Kesimpulan ini disampaikan dalam forum diskusi yang diselenggarakan pemerintah Australia di Jakarta. Mewaili NU Online sebagai penerima program ‘short course’ di antara 24 peserta lain, saya beruntung mendapat kesempatan mengikuti ‘kuliahnya’ tentang konflik-konflik di sejumlah tempat di Indonesia, hubungannya dengan berita bohong yang berkelindan di seputarnya serta kaitannya dengan lemahnya jurnalisme di tanah air.

 

Andreas secara lugas memulai presentasinya dengan tiga kesimpulan yang jernih. Pertama, semua kekerasan besar di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, selalu diiringi, bila tak dimulai, dengan berita palsu, baik soal ras atau agama.

 

Kesimpulan kedua yang diungkapkannya adalah; semakin bermutu kualitas jurnalisme, makin bermutu informasi yang diterima masyarakat, sehingga semakin meningkatkan mutu opini publik, dan terakhir akan menyebabkan meningkatkan mutu demokrasi. Sebaliknya juga demikian, makin buruk kualitas jurnalistik di Indonesia, akan berdampak pada buruknya kualitas demokarasi.

 

Kesimpulan ketiga; kekerasan besar rawan terjadi apabila polarisasi berkembang akibat berita palsu yang disebabkan ketidakmampuan jurnalisme dalam mengatasinya.

 

Tiga kesimpulan itu ditarik dari hasil penelitian panjang yang diinisiasi sejak mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 ketika berbagai kekerasan meledak di Indonesia. Sejak itu, Andreas menenggelamkan diri dalam penelitian yang mengharuskannya mengunjungi lebih dari 90 lokasi, kuburan massal, daerah tsunami, lokasi kekerasan etnik, kekerasan sektarian, mengunjungi konflik antara penduduk asli melawan militer modern, mendatangi sejumlah makam presiden mulai Soekarno, Suharto, hingga Gus Dur.

 

Secara lebih intensif pada periode 2003 hingga 2008, ia mewawancara lebih dari 800 sumber, riset dan penulisan, serta melakukan wawancara tambahan sebagai peneliti Human Rights Watch. Rangakaian liputan panjang itu berakhir pada 2017 dengan pengadilan “penodaan agama” terhadap mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

 

Andreas melakukan penelitian dengan menggabungkan dua keterampilannya yaitu ketrampilan jurnalistik dan riset di bidang Hak Asasi Manusia. Penelitian itu pada akhirnya ditebitkan oleh perguruan tinggi ternama di Australia, Monash University Publishing pada Mei 2019 dengan total 280 halaman dalam sebuah buku berbahasa Inggris berjudul “Race, Islam and Power: Ethnic and Religious Violence in Post-Suharto Indonesia”.

 

Salah satu catatan menarik yang saya garisbawahi dari presentasi Andreas siang tadi, adalah catatannya mengenai suku mayoritas dan suku minoritas yang ada di Indonesia. Menurut Andreas, kelompok kecil dalam lanskap Indonesia, tidak berarti minoritas di sebuah wilayah berbeda terutama di wilayah asalnya, contohnya suku Dayak di Kalimantan.

 

Catatan ini menarik, mengingat kekerasan umumnya dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas. Sehingga tidak melulu kelompok suku atau agama yang kecil dari pada yang lain tak melakukan kekerasan. Bisa jadi, kelompok kecil ini melakukan kekerasan pada kelompok yang lebih kecil di tempat lain.

 

Contoh misalnya, umat Islam yang perupakan pemeluk agama terbesar di Indonesia dengan prosentase sekitar 80 persen, dan menjadi kelompok yang mendapat intimidasi di pulau-pulau lain di luar Jawa karena menjadi minoritas. Sementara di pulau Jawa, kelompok masyarakat beragama Kristen kerap menjadi korban perilaku intimidatif dari kelompok agama yang lebih besar.

 

Pola ini ditemukan sepanjang perjalanannya. Seperti ‘ngonce'i kacang’, ia membedah konflik-konflik di tanah air satu demi satu. Ia memulai dari cerita konflik di Aceh tahun 1998 yang menyebabkan 10 ribu korban jiwa. Konflik serupa juga terjadi di Kalimantan dalam kasus pembantaian etnis Madura yang menyebabkan 6.500 etnis Madura terbunuh pada 1997-2001. Lalu ketegangan Kristen dan Muslim di Sulawesi termasuk Kekerasan sektarian di Poso dengan korban sebanyak 600 korban jiwa.

 

Kekerasan lain yang diangkat Andreas adalah konflik sektarian yang meledak di Ambon pada 1999 antara golongan Kristen dan Islam, yang menyebabkan sekitar 10,000 korban jiwa dalam lima tahun. Kala itu, kelompok Muslim Conspiracy Theorists menuduh Republik Maluku Selatan, sebuah kelompok turunan dari gerakan 1950, mencoba memisahkan diri dari Indonesia. Kekerasan menjalan ke Maluku Utara antara milisi “kuning” dan “putih” yang tergolong pada kesultanan Ternate dan Tidore, dan menyebabkan sekitar 25,000 terbunuh.

 

Di Indonesia bagian timur, Andreas mengangkat kasus pelanggaran HAM di Papua, termasuk dengan pelarangan jurnalis independen untuk masuk ke Papua yang menyebabkan minimnya informasi objektif tentang wilayah tersebut.

 

Tentu saja Andreas menggarisbawahi pembantaian yang sangat besar yang terjadi di Pulau Jawa dengan jumlah korban yang sangat fantastis yang diprediksi mencapai satu juta orang dalam kasus 1965.

 

Dari kesemua konflik tersebut, Andreas menggaris bawahi adanya kesamaan; bahwa dalam setiap peristiwa tersebut, terdapat, kalau tidak diawali, dengan berita palsu. Penekanan ini sangat penting diulang, mengingat dalam era digital seperti saat ini, internet dapat menyebarkan kabar palsu lebih cepat dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya.

 

Di akhir presentasinya, ia menyimpulkan bahwa disinformasi dan berita palsu diproduksi dan digunakan berbagai golongan etnik dan agama mencari kuasa di Indonesia untuk mobilisasi sentimen kesukuan dan agama yang kerap berujung pada kekerasan antar kelompok masyarakat.

 

Presentasi tersebut menunjukkan dua hal setidaknya, pertama betapa berbahayanya berita palsu yang dapat menggiring pada konflik besar, dan yang kedua, betapa pentingnya mengembangkan jurnalisme yang berkualitas untuk membentengi masyarakat dari derasnya informasi palsu di era digital.

 

*) Redaktur NU Online

Rabu 7 Agustus 2019 19:31 WIB
Catatan Mbah Moen, Pesan untuk Pagar Nusa dan Indonesia
Catatan Mbah Moen, Pesan untuk Pagar Nusa dan Indonesia
Mustasyar PBNU KH Maimoen Zubair
Oleh Muchamad Nabil Haroen
 
Selama mengemban amanah Ketua Umum Pagar Nusa, saya sering sowan KH Maimoen Zubair. Beliau adalah seorang sesepuhnya para kiai yang tidak hanya menguasai bermacam disiplin keilmuan, tetapi juga kiai yang nasionalis dan jernih dalam memberikan solusi atas bermacam persoalan bangsa.

Banyak sekali dhawuh-dhawuh beliau yang saya ingat dan amalkan. Salah satunya saat saya sowan beliau ketika Pagar Nusa akan menggelar hajat besar Ijazah Kubro di lapangan Puser Bumi, Cirebon, 2018 silam. Beliau dhawuh, “yang disebut ijazah kubro. Artinya ijazah itu memberikan izin untuk mengamalkan sesuatu amalan guna kepentingan pribadi maupun umat. Pagar Nusa,  pagar berarti tameng, pagar atau menjadi suatu pembelaan kepada nusa. Nusa itu tidak dapat dipisahkan dengan bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Ini sesuai dengan cita-cita ulama terdahulu.

Saya mengharapkan Pagar Nusa sukses dan kembali sebagaimana arti Pagar Nusa bahwa Nahdlatul Ulama berasal dari organisasi Nahdlatul Wathan dan Nahdlatut Tujjar. Keduanya tidak dapat dipisahkan adalah kemerdekaan disertai keadilan dan kemakmuran. Sebagaimana pada penutup asas negara kita, Pancasila, yaitu padi dan kapas. Makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Semoga ini menjadi apa yang kita cita-citakan. Nahdlatul Ulama sebagai milik bangsa dan menyatukan bangsa, sehingga negara ini tidak terpisah dan terkoyak-koyak,” begitu dhawuh Mbah Moen kala itu.

Pada kesempatan yang lain, tatkala pengajian kitab Tanbihul Mughtarin pada Ramadhan 1440H, beliau bercerita soal kenapa para ulama meninggal di hari Selasa. Menurut Mbah Moen, pada 1800-an tepat di hari Selasa pondok pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, didirikan. Setiap hari Selasa pula dijadikan hari libur santri lantaran wafatnya orang alim pada hari Selasa. “Wafatnya bapakku (Kh Zubair Dahlan) Seloso, mbahku dino Seloso, buyutku dhino Seloso, maka dari itu kenapa orang-orang dahulu ngaji prei hari Selasa. Karna wafatnya orang alim biasanya hari Selasa,” dhawuh Mbah Moen.

Mbah Moen sering sekali mengulang dhawuh soal hari penciptaan bumi. Allah menciptakan bumi dalam waktu 4 hari yaitu, Minggu, Senin Selasa, Rabu. Pada hari Selasa itulah Allah menurunkan segala ilmu ke dunia ini.

Kemarin, duka menyelimuti Nusantara. Sesepuh para kiai itu berpulang ke rahmatulLaah tepat di hari Selasa di Tanah Suci Makkah, seperti yang sering beliau ceritakan. Harum semerbak kasturi bangsa kembali diambil Sang Hyang Esa. 

Selamat jalan, Mbah Moen. Harum nama Panjenengan selalu kami kenang. Dhawuh Panjenengan soal hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu kami amalkan dan dawamkan. Sejarah hidup Penjenengan akan kami ceritakan kepada generasi mendatang, bahwa pernah ada ulama sepuh yang alim dan tak pernah alpa mencintai Indonesia.

Jakarta, 7 Agustus 2019

Penulis adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa
 
Selasa 6 Agustus 2019 3:0 WIB
Mari Menolak Jadi Perkumpulan Buta Tuli
Mari Menolak Jadi Perkumpulan Buta Tuli
Ilustrasi Foto. NU Online
Oleh Abdullah Alawi

Tak habis-habis sejarah NU karena terkait waktu yang panjang dan menyangkut banyak pelaku dan peristiwa masa lalu dan masih berlangsung dan akan tetap berlangsung. Namun, sejarah itu masih didominasi dalam bentuk lisan, bukan tulisan. 

Dalam Pengantar buku KH Hasyim Asy’ari Bapak Umat Islam Indonesia karya Akarhanaf, KH Wahab Hasbullah meminta agar orang-orang NU menuliskan sejarahnya. Dan ia prihatin masih sedikit orang NU yang melakukannya. Kiai Wahab menyadari, jika tidak ditulis, sejarah NU akan segera dilupakan orang. Baik oleh warganya sendiri, apalagi oleh orang lain. 

Maka pada awal NU berdiri, ia dengan kesadaran penuh mendirikan sebuah majalah, Swara Nahdlatoel Oelama. Ia turun tangan langsung menjadi redaktur di majalah itu. Jika sekarang orang NU mengenalnya sebagai kiai dan aktivis penggerak NU, sebagian orang luar menganggapnya hanya sebagai politikus, sebetulnya dia juga adalah seorang penulis. 

Dalam sebuah artikelnya yang dimuat dalam Swara Nahdlatoel Oelama, sebuah perkumpulan yang tak memiliki majalah (media pemberitaan) sama halnya dengan perkumpulan yang buta tuli. 

Sepertinya pesan itu dipegang pengurus NU sepanjang masa. Dalam setiap periode pengurusan, selalu disertai media pemberitaan. Mulai dari Swara Nahdlatoel Oelama, Duta Masyarakat, hingga hari ini NU Online dan majalah Risalah Nahdlatul Ulama. Dalam setiap masa lahirlah barisan penulis dari NU mulai Kiai Wahab sendiri, KH Bisri Syansuri, KH Dahlan Abdul Qohar, KH Mahfudz Shiddiq, KH Wahid Hasyim, AA Achsien, KH Saifuddin Zuhri, KH Chalid Mawardi, Mahbub Djunaidi, Said Budairy, hingga KH Abdurrahman Wahid.    

Ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) PBNU KH Agus Sunyoto tak henti-hentinya dalam setiap pertemuan dengan generasi muda NU untuk menulis tentang NU dan pesantren. Bahkan menurut dia, hal dianggap remeh pun harus ditulis. 

“Resep makanan pun harus ditulis,” ungkapnya. 

Apa yang dikatakan Kiai Agus tersebut, senada dengan maksud KH Saifuddin Zuhri dalam sebuah artikelnya yang dikumpulkan dalam Secercah Dakwah. Dalam artikelnya itu, ia mengatakan para pejuang (NU) angkatan sebelumnya, telah merintis jalan dan berbuat, mereka memperoleh pahalanya. Tetapi segi-segi kekurangannya harus berani diakui meskipun pahit untuk disempurnakan bagi taraf-taraf perjuangan seterusnya.

Artinya, sejarah tersebut bisa dijadikan cermin generasi muda sebagai pijakan dia bergerak hari ini dan di masa yang akan datang. 

Terkait hal itu, ada ungkapan terkenal dari tokoh NU Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Tengku Muhamad Nasir.

“Saya sudah melakukan sejarah dalam hidup saya. Sekarang anak saya sedang membuat sejarah hidupnya sendiri,” ungkap Tengku Muhammad Nasir yang pernah menjadi Ketua Sarekat Buruh Muslimin Indonesia kabupaten tersebut tahun 60 hingga tahun 70-an.

Ia mengungkapkan kalimat tersebut ketika diinterogasi anggota militer setempat karena anaknya, Tengku Saiful Anhar, Ketua Pimpinan Cabang Ansor Langkat mengundang tokoh-tokoh Ansor dari Jakarta yang kebetulan aktivis Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Saat itu, Tengku Muhammad Nasir adalah anggota DPRD II dari Golongan Karya (Golkar). Ia dianggap bersalah karena menerima tamu dari PPP. Saat diinterogasi itu, keluarlah ungkapannya, “Saya sudah melakukan sejarah hidup saya. Sekarang anak saya sedang membuat sejarah hidupnya sendiri.” 

Karena membela anaknya itu, ia harus kehilangan jabatannya. Sebab setelah itu ia diminta menjadi petugas haji di Langkat. Sepulang dari Arab Saudi, namanya sudah hilang dari anggota DPRD Langkat.  

Belum ditemukan data pasti kapan NU berdiri di Langkat. Yang jelas, menurut Tengku Saiful Anhar, pada pemilu tahun 1971 NU mendapat 7 kursi DPRD tingkat II dari 40 kursi yang diperebutkan. NU menjadi pemenang kedua setelah Golkar sebagaimana di tingkat nasional. 

Bahkan, pada tahun 70-an, menurut Saiful, di Langkat ada tiga camat yang merupakan aktivis NU aktif, di antaranya H Murad L. Fuad.
 
Penulis adalah Redaktur NU Online
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG