IMG-LOGO
Nasional

Skandal Suap Impor Bawang Putih, Mentan Ambil Langkah Tegas Copot Pejabat Terkait

Selasa 13 Agustus 2019 16:45 WIB
Bagikan:
Skandal Suap Impor Bawang Putih, Mentan Ambil Langkah Tegas Copot Pejabat Terkait
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura,  Senin (12/8) kemarin terkait suap impor bawang putih. (Foto. Humas Kementan)
Jakarta, NU Online
Sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura,  Senin (12/8) kemarin, terkait kasus yang menjerat anggota DPR RI komisi VI,  I Nyoman Dhamantra pada kasus suap ijin impor bawang putih, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dan ekstrem dalam menyikapi kasus ini.
 
“Bapak Mentan mengambil langkah tegas dengan mencopot seluruh pejabat Eselon II, III dan IV yang terkait dalam kasus impor bawang putih, terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih di Ditjen Hortikultura. Beliau ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini, dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan,” tegas Justan Siahaan, Inspektur Jenderal Kementan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (13/8).
 
Menurut Justan, Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga publik bisa melihat masalah ini secara jelas. Meskipun sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat Kementan, namun Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, konkrit dan segera sebagai komitmennya dalam anti korupsi. Langkah ini perlu untuk memitigasi risiko reputasi Kementerian Pertanian sedang diakui  kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia.
 
“Sejak awal Kementan telah kerjasama dengan KPK, dan secara khusus  3 personil KPK ditempatkan di Kementan untuk pencegahan korupsi. Pegawai di Ditjen Hortikultura juga terbukti sudah berani melaporkan ke KPK terkait pemberian gratifikasi, dan ini nyata dilakukan oleh mereka. Selain itu, mereka juga sudah memblacklist 72 importir bawang nakal,” kata Justan. 
 
Langkah tegas Mentan Amran ini juga untuk menjaga marwah Kementerian Pertanian sebagai Lembaga yang telah mendapatkan penghargaan anti gratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK.  Mentan tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik Kementerian yang dipimpinnya. Justan mengungkapkan, di Kementan setidaknya ada sekitar 145 orang pegawai yang telah dipecat hingga demosi karena bermasalah. Bahkan secara keseluruhan di Kementerian Pertanian karena ‘bermain-main’, sebanyak 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi.
 
“Ini adalah tanggung jawab moril kami, para Eselon I sebagai pimpinan tinggi Kementerian, dan tidak ingin terjadi pembiaran terhadap isu yang berkembang. Ini adalah langkah antisipasi saja. Kami mendukung KPK sepenuhnya dalam menjalankan proses hukum", tegas Justan.
 
Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono di tempat yang sama juga menambahkan, pihaknya sangat mendukung langkah tegas dan berani Mentan tersebut. Hal ini menurut Momon bentuk tanggung jawab moril para Eselon I dan dukungan kepada Menteri Pertanian yang selalu menggaungkan anti KKN dan anti mafia.
 
“Para Eselon I Kementan  malam tadi sepakat, untuk mencopot semua pejabat yang terkait dengan rekomendasi impor bawang putih, meskipun belum tentu mereka bersalah. Mereka dianggap lalai dalam pengawasan dan pelaksanaan proses rekomedasi impor bawang putih. Ini untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas seluruh pegawai Kementan”, ujar Momon.
 
Momon menegaskan, bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berada di garda terdepan pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian negara. "Beliau selalu menekankan upaya pencegahan KKN di lingkungan Kementan, dan sangat tegas terhadap mafia pangan",  ujarnya. 
 
Selanjutnya Momon menambahkan, Kementan menghormati penyelidikan dan proses hukum yang berjalan dan mendukung penuh KPK. “Namun, manakala nantinya tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baik mereka dan dikembalikan pada posisi semula,” tegasnya.
 
"Ini bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi didalamnya, yang dijalankan oleh Kementan," tutup Momon.
 
Sebagai hasil revolusi mental dan reformasi birokasi di internal Kementan, dalam beberapa waktu terakhir,  berbagai apresiasi dan catatan positif diberikan kepada kementerian ini
 
Saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengaku terkesan pada  kemajuan mekanisasi pertanian yang dijalankan oleh Kementan. Dengan  memodernisasi pertanian, para petani kini tidak perlu lagi membakar hutan/lahan untuk memulai membuka lahan di berbagai daerah.
 
Selain itu hasil riset Bappenas terakhir juga menyatakan program Mentan Amran dinilai  memacu pertumbuhan ekonomi. Secara khusus riset ini melihat  efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan program Menteri Amran Sulaiman dan Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Ditambah beberapa waktu lalu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga turut mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memacu produksi nasional, yang capaiannya  mampu melampaui target-target yang telah ditetapkan. (Red-Zunus Muhammad)
 
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 13 Agustus 2019 23:0 WIB
PB PMII: Kualitas Kader Jadi Prioritas PMII
PB PMII: Kualitas Kader Jadi Prioritas PMII
PC PMII Kota Mataram, NTB
Mataram, NU Online
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sabolah Al Kalamby mengungkapkan bahwa PMII secara nasional sudah menjelma menjadi organisasi paling besar di Indonesia.
 
"Saat ini PMII memiliki 230 Cabang. 17 cabang persiapan, cabang istimewa di luar negeri dan jutaan kader seluruh Indonesia," kata Mantan Ketum Cabang PMII Mataram 2012-2013 ini.
 
Hal itu diungkapan Sekjen PMII saat melantik Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Mataram di Hotel Graha Ayu Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (13/08).
 
Dikatakan, PMII harus menata diri untuk membangun keseimbangan antara kuantitas dan kualitas. "Mari kita tingkatkan kualitas SDM kader PMII melalui kaderisasi yang sudah diatur dalam organisasi kita," kata Sabolah sapaan akrabnya.
 
Lebih jauh dia menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor menyebutkan bahwa sebanyak 25 persen mahasiswa setuju dengan sistem khilafah.
 
"Bagi kita di PMII, itu adalah ancaman. Maka PMII bersama Cipayung untuk terus memastikan bahwa generasi kita terbebas dari paham radikalisme," katanya.
 
Ketua PKC PMII Bali Nusra Aziz Muslim meminta agar PC PMII Mataram fokus kaderisasi. "Mataram adalah contoh kaderisasi bagi cabang lain yang ada di NTB, apabila PMII Mataram lemah, maka cabang lain pun akan lemah," tandasnya.
 
Ketua Cabang PMII Kota Mataram Herman Jayadi mengajak Kader PMII Mataram terus mengembangkan potensi diri. Melalui potensi yang dimiliki oleh kader, PMII Mataram siap bersinergi dengan Pemkot Mataram.
 
"Kami PMII Mataram bersama OKP Cipayung Plus siap bersinergi untuk kemajuan Kota Mataram," kata Herman usai dilantik.
 
Kesiapan PMII Mataram untuk bersinergi dengan Pemkot Mataram bukan berarti PMII tidak akan memberikan kritik kepada Pemkot. "PMII bersama OKP akan tetap konsisten memberikan kritik yang konstruktif kepada Pemerintah Kota Mataram," tegasnya.
 
Hadir Asisten I Wali Kota Mataram, Lalu Martawang, Sekjen PB PMII Sabolah Al Kalamby, Ketua PCNU Fairuz Zabadi, Kopri PB PMII, Aisya Husna, Ketua Ikatan Alumni (IKA PMII) Kota Mataram sekaligus Sekretaris PPP NTB dan juga DPRD NTB terpilih Muhammad Akri.
 
Selian itu, hadir juga Ketua LTNNU NTB Suaeb Qury, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin.  Ketua Majelis Pembina Cabang PMII Mataram sekaligus Ketua IKADIN Kota Mataram, Irfan Suryadinata, Ketua PKC Bali Nusra, Aziz Muslim, serta Ratusan alumni dan kader PMII Mataram dan Ketua OKP Cipayung Plus  yang ada di lingkungan Kota Mataram. (Hadi/Muiz)
Selasa 13 Agustus 2019 22:30 WIB
Pengalaman Santri Tambakberas Saat di Jerman
Pengalaman Santri Tambakberas Saat di Jerman
Aikon Madda Arrafi (kanan)
Jombang, NU Online
Seorang santri asal Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur bernama Aikon Madda Arrafi (16) mendapat kesempatan belajar di Jerman selama satu tahun setelah mengikuti sekolah tamu atau student college.
 
Santri yang juga masih duduk di bangku madrasah, tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jombang ini mengaku memiliki banyak pengalaman selama belajar di sana (Jerman, red). Salah satunya ia hampir tidak mendengar suara adzan sama sekali.
 
Kondisi ini tidak sempat kebayang sebelumnya. "Alhamdulillah shock culture saya terbantu saat mondok, waktu di sana keadaan tak pernah dibayangkan, karena tidak ada suara adzan," ujarnya, Selasa (13/8).
 
Islam di tempat ia belajar masih terbilang minoritas. Tempat-tempat ibadah umat muslim juga masih minim. "Sebab Islam di sana minoritas," terang Aikon sapaan akrabnya.
 
Ia menambahkan, persepsi masyarakat di Jerman tentang Islam masih terpengaruh dengan pemahaman Islam yang ekstrim. Banyak masyarakat yang memandang Islam sebagai agama yang keras atau radikal. "Ada masjid yang dekat dengan tempat tinggal saya, tapi masih ada persepsi publik tentang bahaya ekstrimis," ungkapnya.
 
Meski begitu, nilai-niai dan sejumlah ajaran Islam yang didapat selama di Pesantren tetap ia terapkan sepanjang ia di Jerman. Ia mencoba 'melawan' pemahaman masyarakat Jerman terkait Islam selama ini.
 
"Meski di Jerman tak jarang masyarakat phobia dengan Islam yang berhaluan ekstrimis. Saya tetap menjalaninya dengan pola santri seperti sewaktu di Pondok," ucapnya. 
 
Aikon cukup senang akan kultur, budaya, serta ajaran Islam yang ada di Indonesia. Ia menilai Islam di Indonesia adalah Islam yang benar-benar tepat. Sesama umat, baik muslim atau non muslim tetap saling menghormati. Mereka berinteraksi dengan lepas tanpa dihantui rasa takut.
 
Pengasuh Pesantren Muhajirin 3, KH Abdul Latif berharap, Aikon bisa menceritakan pengalaman yang utuh dan dibagikan kepada para santri-santrinya, agar mereka para santri siap menghadapi segala tantangan di luar. 
 
Menurut pria yang kerap disapa Gus Latif ini, seorang santri memang harus siap berada di berbagai zona. Baik zona nyaman maupun zona tidak nyaman. 
 
"Santri-santri agar lebih giat dalam mengaji serta belajar agar menyiapkan bekal menghadapi tantangan ke depan. Insyaallah Aikon nanti bisa mengajak santri-santri untuk belajar tentang bahasa asing, agar santri bisa menghadapi tantangan," pungkasnya.
 
Untuk diketahui, Aikon adalah santri berasal dari Bogor. Ia merupakan anak dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor, Jawa Barat, Ifan Haryanto. (Syamsul Arifin/Muiz
Selasa 13 Agustus 2019 21:30 WIB
Gus Sholah: Tidak Perlu Istilah NKRI Bersyariah
Gus Sholah: Tidak Perlu Istilah NKRI Bersyariah
Gus Salahuddin Wahid
Jakarta, NU Online
Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan istilah NKRI Bersyariah yang muncul dalam kegiatan Ijtima Ulama IV di Hotel Lor Inn Sentul Hotel, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
 
Menanggapi istilah tersebut, Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur KH Salahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Sholah punya pandangan sendiri. Menurutnya, di Indonesia tidak ada lagi istilah NKRI Syariah.
 
"NKRI bersyariah itu tidak ada," katanya dalam acara 'Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa', di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8).
 
Bagi Gus Sholah, istilah syariat dulu memang pernah dicatat dalam sejarah pada poin pertama dari Pancasila. Namun saat itu timbul gejolak dari beberapa kalangan dan akhirnya dihapus.
 
Saat itu, beberapa tokoh Islam ikut dalam musyawarah penghapusan ini. Di antaranya yaitu ayahnya sendiri KH A Wahid Hasyim. Keputusan tersebut diambil karena melihat kepentingan yang lebih besar yaitu persatuan Indonesia.
 
"Dahulu sila pertama 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.' Tujuh kata itu kemudian dicoret, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," tegasnya.
 
Adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menegaskan bahwa pernyataannya ini bukan berarti ia anti syariah Islam. Hanya saja, inti dari ajaran syariah diambil dan dijadikan undang-undang sehingga bisa digunakan secara umum.
 
"Jadi tidak ada juga istilah NKRI bersyariah. Bukan berarti kami juga anti syariah Islam, tidak. Di tataran Undang-Undang Dasar tidak ada syariah. Tapi di tataran Undang-Undang boleh, tidak ada masalah," ujar Gus Sholah.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan, inti dari ajaran syariah Islam banyak yang sudah diserap ke undang-undang. Seperti undang-undang perkawinan dan wakaf. Sehingga tak perlu lagi ada istilah NKRI syariah. Hal ini sudah berlangsung cukup lama hingga saat ini.
Hal ini melihat fakta bahwa tidak semua warga Indonesia beragama Islam.
 
Kemajemukan Indoensia menjadi suatu berkah yang harus dijaga oleh semua orang yang hidup di Indonesia.
 
"Syariah Islam jalan di Indonesia tanpa rumusan NKRI syariah. Jadi tidak perlu ada istilah itu," tandasnya. (Syarif Abdurrahman/Muiz
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG