IMG-LOGO
Nasional

Komunitas Diaspora Diminta Bantu Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran

Selasa 13 Agustus 2019 19:5 WIB
Bagikan:
Komunitas Diaspora Diminta Bantu Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran
Workshop 'Meningkatan Daya Saing Bangsa dengan Menciptakan Pekerja Migran (Diaspora) Indonesia yang Berkualitas' di Jakarta, Selasa (13/8).
Jakarta, NU Online
Kementerian Ketenagakerjaan menilai Komunitas Diaspora Indonesia (KDI) memiliki peran strategis dalam merangkul Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai elemen dalam diaspora Indonesia. Mengingat, potensi dan kontribusi yang dimiliki pekerja migran cukup besar dalam pembangunan dalam negeri.
 
Karena itu, Pemerintah berharap KDI mampu membagikan best practices dan knowledge kepada PMI untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pekerja migran agar dapat bersaing pada era globalisasi ini.
 
"Kami mengundang perwakilan dari KDI untuk membagikan pengalaman dan best practices kepada peserta workshop sekaligus dapat menghasilkan rumusan masukan kepada pemerintah, utamanya terkait dengan upaya/strategi peningkatan daya saing pekerja kita di negara penempatan," kata Staf Ahli Menaker Bidang Kebijakan Publik, Reyna Usman dalam workshop Meningkatan Daya Saing Bangsa dengan Menciptakan Pekerja Migran (Diaspora) Indonesia yang Berkualitas di Jakarta, Selasa (13/8).
 
Reyna menyatakan, pemerintah memiliki komitmen kuat dalam melindungi kepentingan Calon PMI/PMI dan keluarganya, dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja.
 
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelindungan PMI adalah mengubah paradigma. PMI bukan lagi obyek, tetapi mereka merupakan subyek penempatan.
 
"Mereka merupakan tenaga kerja yang profesional dan kompeten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," katanya.
 
Ia menjelaskan, isu pekerja atau buruh migran sangat kompleks dan dinamis. Melalui penyelenggaraan workshop hasil kerja sama Kemnaker dan KDI ini, pemerintah ingin mendengar sudut pandang dari komunitas diaspora tentang peran KDI dalam membantu pemerintah. Khususnya untuk kepentingan market intellegent dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
 
"Selain itu, kita juga sekaligus dapat mendiskusikan bentuk-bentuk kerja sama ke depan yang feasible untuk kita lakukan bersama, dengan tentunya tetap mengacu pada peran dan fungsinya masing-masing," ujarnya.
 
Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana, menambahkan, pemerintah berharap pada masa mendatang, tidak akan ada PMI bekerja di sektor informal yang mengandalkan hanya low skill.
 
 "PMI yang berasal dari kalangan profesional dan mempunyai high skill dapat meminimalisasi adanya permasalahan ketika bekerja ke luar negeri," ujarnya.
 
Eva menambahkan informasi peluang pasar kerja luar negeri juga diharapkan juga dapat memotivasi para profesional untuk bisa bersaing di pasar kerja global.
 
Sementara itu, Deputi President Indonesia Diaspora Network Global (IDN-Global), Said Zaidansyah, mengatakan, salah satu peran yang dapat diambil KDI dalam isu pekerja migran adalah memastikan peningkatan competitiveness tenaga kerja Indonesia. Saat ini, competitiveness tenaga kerja Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, jumlah penduduk Filipina yang tak sampai separuh dari jumlah penduduk Indonesia pun disebutnya memiliki competitiveness tiga kali lipat dibanding Indonesia.
 
"Kita ini sekarang perlu memformulasikan bagaimana tenaga kerja Indonesia agar bisa lebih kompetitif dari Filipina atau negara-negara lain," kata Said.
 
Said menyebut, saat ini Pemerintah Indonesia tengah fokus pada pembangunan SDM. Hal ini dinilainya merupakan peluang bagi diaspora untuk berkontribusi.
 
"Semakin kompetifif kita, semakin kita berkontribusi untuk Indonesia. Baik di dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya. (Red: Kendi Setiawan)
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 13 Agustus 2019 23:0 WIB
PB PMII: Kualitas Kader Jadi Prioritas PMII
PB PMII: Kualitas Kader Jadi Prioritas PMII
PC PMII Kota Mataram, NTB
Mataram, NU Online
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sabolah Al Kalamby mengungkapkan bahwa PMII secara nasional sudah menjelma menjadi organisasi paling besar di Indonesia.
 
"Saat ini PMII memiliki 230 Cabang. 17 cabang persiapan, cabang istimewa di luar negeri dan jutaan kader seluruh Indonesia," kata Mantan Ketum Cabang PMII Mataram 2012-2013 ini.
 
Hal itu diungkapan Sekjen PMII saat melantik Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Mataram di Hotel Graha Ayu Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (13/08).
 
Dikatakan, PMII harus menata diri untuk membangun keseimbangan antara kuantitas dan kualitas. "Mari kita tingkatkan kualitas SDM kader PMII melalui kaderisasi yang sudah diatur dalam organisasi kita," kata Sabolah sapaan akrabnya.
 
Lebih jauh dia menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor menyebutkan bahwa sebanyak 25 persen mahasiswa setuju dengan sistem khilafah.
 
"Bagi kita di PMII, itu adalah ancaman. Maka PMII bersama Cipayung untuk terus memastikan bahwa generasi kita terbebas dari paham radikalisme," katanya.
 
Ketua PKC PMII Bali Nusra Aziz Muslim meminta agar PC PMII Mataram fokus kaderisasi. "Mataram adalah contoh kaderisasi bagi cabang lain yang ada di NTB, apabila PMII Mataram lemah, maka cabang lain pun akan lemah," tandasnya.
 
Ketua Cabang PMII Kota Mataram Herman Jayadi mengajak Kader PMII Mataram terus mengembangkan potensi diri. Melalui potensi yang dimiliki oleh kader, PMII Mataram siap bersinergi dengan Pemkot Mataram.
 
"Kami PMII Mataram bersama OKP Cipayung Plus siap bersinergi untuk kemajuan Kota Mataram," kata Herman usai dilantik.
 
Kesiapan PMII Mataram untuk bersinergi dengan Pemkot Mataram bukan berarti PMII tidak akan memberikan kritik kepada Pemkot. "PMII bersama OKP akan tetap konsisten memberikan kritik yang konstruktif kepada Pemerintah Kota Mataram," tegasnya.
 
Hadir Asisten I Wali Kota Mataram, Lalu Martawang, Sekjen PB PMII Sabolah Al Kalamby, Ketua PCNU Fairuz Zabadi, Kopri PB PMII, Aisya Husna, Ketua Ikatan Alumni (IKA PMII) Kota Mataram sekaligus Sekretaris PPP NTB dan juga DPRD NTB terpilih Muhammad Akri.
 
Selian itu, hadir juga Ketua LTNNU NTB Suaeb Qury, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin.  Ketua Majelis Pembina Cabang PMII Mataram sekaligus Ketua IKADIN Kota Mataram, Irfan Suryadinata, Ketua PKC Bali Nusra, Aziz Muslim, serta Ratusan alumni dan kader PMII Mataram dan Ketua OKP Cipayung Plus  yang ada di lingkungan Kota Mataram. (Hadi/Muiz)
Selasa 13 Agustus 2019 22:30 WIB
Pengalaman Santri Tambakberas Saat di Jerman
Pengalaman Santri Tambakberas Saat di Jerman
Aikon Madda Arrafi (kanan)
Jombang, NU Online
Seorang santri asal Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur bernama Aikon Madda Arrafi (16) mendapat kesempatan belajar di Jerman selama satu tahun setelah mengikuti sekolah tamu atau student college.
 
Santri yang juga masih duduk di bangku madrasah, tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jombang ini mengaku memiliki banyak pengalaman selama belajar di sana (Jerman, red). Salah satunya ia hampir tidak mendengar suara adzan sama sekali.
 
Kondisi ini tidak sempat kebayang sebelumnya. "Alhamdulillah shock culture saya terbantu saat mondok, waktu di sana keadaan tak pernah dibayangkan, karena tidak ada suara adzan," ujarnya, Selasa (13/8).
 
Islam di tempat ia belajar masih terbilang minoritas. Tempat-tempat ibadah umat muslim juga masih minim. "Sebab Islam di sana minoritas," terang Aikon sapaan akrabnya.
 
Ia menambahkan, persepsi masyarakat di Jerman tentang Islam masih terpengaruh dengan pemahaman Islam yang ekstrim. Banyak masyarakat yang memandang Islam sebagai agama yang keras atau radikal. "Ada masjid yang dekat dengan tempat tinggal saya, tapi masih ada persepsi publik tentang bahaya ekstrimis," ungkapnya.
 
Meski begitu, nilai-niai dan sejumlah ajaran Islam yang didapat selama di Pesantren tetap ia terapkan sepanjang ia di Jerman. Ia mencoba 'melawan' pemahaman masyarakat Jerman terkait Islam selama ini.
 
"Meski di Jerman tak jarang masyarakat phobia dengan Islam yang berhaluan ekstrimis. Saya tetap menjalaninya dengan pola santri seperti sewaktu di Pondok," ucapnya. 
 
Aikon cukup senang akan kultur, budaya, serta ajaran Islam yang ada di Indonesia. Ia menilai Islam di Indonesia adalah Islam yang benar-benar tepat. Sesama umat, baik muslim atau non muslim tetap saling menghormati. Mereka berinteraksi dengan lepas tanpa dihantui rasa takut.
 
Pengasuh Pesantren Muhajirin 3, KH Abdul Latif berharap, Aikon bisa menceritakan pengalaman yang utuh dan dibagikan kepada para santri-santrinya, agar mereka para santri siap menghadapi segala tantangan di luar. 
 
Menurut pria yang kerap disapa Gus Latif ini, seorang santri memang harus siap berada di berbagai zona. Baik zona nyaman maupun zona tidak nyaman. 
 
"Santri-santri agar lebih giat dalam mengaji serta belajar agar menyiapkan bekal menghadapi tantangan ke depan. Insyaallah Aikon nanti bisa mengajak santri-santri untuk belajar tentang bahasa asing, agar santri bisa menghadapi tantangan," pungkasnya.
 
Untuk diketahui, Aikon adalah santri berasal dari Bogor. Ia merupakan anak dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor, Jawa Barat, Ifan Haryanto. (Syamsul Arifin/Muiz
Selasa 13 Agustus 2019 21:30 WIB
Gus Sholah: Tidak Perlu Istilah NKRI Bersyariah
Gus Sholah: Tidak Perlu Istilah NKRI Bersyariah
Gus Salahuddin Wahid
Jakarta, NU Online
Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan istilah NKRI Bersyariah yang muncul dalam kegiatan Ijtima Ulama IV di Hotel Lor Inn Sentul Hotel, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
 
Menanggapi istilah tersebut, Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur KH Salahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Sholah punya pandangan sendiri. Menurutnya, di Indonesia tidak ada lagi istilah NKRI Syariah.
 
"NKRI bersyariah itu tidak ada," katanya dalam acara 'Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa', di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8).
 
Bagi Gus Sholah, istilah syariat dulu memang pernah dicatat dalam sejarah pada poin pertama dari Pancasila. Namun saat itu timbul gejolak dari beberapa kalangan dan akhirnya dihapus.
 
Saat itu, beberapa tokoh Islam ikut dalam musyawarah penghapusan ini. Di antaranya yaitu ayahnya sendiri KH A Wahid Hasyim. Keputusan tersebut diambil karena melihat kepentingan yang lebih besar yaitu persatuan Indonesia.
 
"Dahulu sila pertama 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.' Tujuh kata itu kemudian dicoret, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," tegasnya.
 
Adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menegaskan bahwa pernyataannya ini bukan berarti ia anti syariah Islam. Hanya saja, inti dari ajaran syariah diambil dan dijadikan undang-undang sehingga bisa digunakan secara umum.
 
"Jadi tidak ada juga istilah NKRI bersyariah. Bukan berarti kami juga anti syariah Islam, tidak. Di tataran Undang-Undang Dasar tidak ada syariah. Tapi di tataran Undang-Undang boleh, tidak ada masalah," ujar Gus Sholah.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan, inti dari ajaran syariah Islam banyak yang sudah diserap ke undang-undang. Seperti undang-undang perkawinan dan wakaf. Sehingga tak perlu lagi ada istilah NKRI syariah. Hal ini sudah berlangsung cukup lama hingga saat ini.
Hal ini melihat fakta bahwa tidak semua warga Indonesia beragama Islam.
 
Kemajemukan Indoensia menjadi suatu berkah yang harus dijaga oleh semua orang yang hidup di Indonesia.
 
"Syariah Islam jalan di Indonesia tanpa rumusan NKRI syariah. Jadi tidak perlu ada istilah itu," tandasnya. (Syarif Abdurrahman/Muiz
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG